TRIMODO ROEMPOKO, S.Th.DS, dibawah sumpah/janji telah memberikanpendapat sesuai keahliannya pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, Turut Tergugat I dan II tetapi tidakada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan, dan saksi tahu Tergugat I, II,III, serta tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan ;Bahwa Pendidikan Akademis saksi : S1 Theologialulus tahun 1957 di Sekolah Tinggi Theologia Jakarta ; S2 Theologia di Sekolah Tinggi Reform Injili lulus tahun 1964

TRIMODO ROEMPOKO, S.Th.DS. telahdidengar keterangan dan atau pendapatnya di bawah sumpah, dan telah memberikanketerangan dan atau pendapatnya, sebagai berikut : Bahwa Pendidikan Akademis saksi Ahli adalah S1 Theologia lulus tahun 1957 diSekolah Tinggi Theologia Jakarta, S2 Theologia di Sekolah Tinggi Reform Injililulus tahun 1964 di Jakarta ( lulus Mdiv ) ; Bahwa riwayat pekerjaan saksi Ahli adalah Tahun 1957 setelah lulus S1 diangkatmenjadi Pendeta di Wates Kulonprogo sampai tahun 1963 di Gereja

kewajibannyasebagaimana ditentukan dan dipersyaratkan dalam Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara No.166/XVII/170/ 8/1965, tertanggal 25 September 1965.Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah menelantarkan tanahitu dan telah melalaikan kewajibannya tersebut membayar harga ganti rugisehingga penggugat tidak diberi tanda bukti hak (sertifikat), maka jika faktatersebut dihubungkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara AgrariaNo.11/1997 tentang Penertiban Tanah Retribusi Land Reform

fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memeliharatanah negara secara turun temurun dalam waktutertentudan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuanperaturan perundangundangan.2) Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;Halaman 16 dari 236 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2018/PN Smr= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform

badankeagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memeliharatanah negara secara turun temurun dalam waktutertentudan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuanperaturan perundangundangan.2) Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform

Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:v sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;Y surat Sewamenyewa tanah;Y surat keputusan penerima obyek tanah /and reform;Y surat ijin garapan/membuka tanah; atauY surat penunjukan/pembelian kavling tanah penggantiPasal 26: Dalam hal bukti kepemilikan atau penguasaansebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 danPasal 23 tidak ada, pembuktian pemilikan atau

Pasal 23 ayat (2) : Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:Y sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;v surat Sewamenyewa tanah;Y surat keputusan penerima obyek tanah /and reform;Y surat ijin garapan/membuka tanah; atau surat penunjukan/pembelian kavling tanah penggantiBahwa ahli menjelaskan Pasal 26: Dalam hal bukti kepemilikan ataupenguasaan sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21dan Pasal 23 tidak ada, pembuktian

., binti Markim Sumedi (alm), bersumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:bahwa saksi adalah PNS pada Kantor Pertanahan Kota Salatiga;bahwa tugas saksi adalah memberikan pertimbangan tehnis pertanahan,penatagunaan tanah, melaksanakan /and reform (terkait retribusi tanah pertanian),serta melaksanakan kegiatan konsolidasi tanah;bahwa konsolidasi tanah di Kel. Kauman Kidul Kec.

Pst10Tanzah, Penerbit Nasional Legal Reform Program 2010. PT.

badankeagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memeliharatanah negara secara turun temurun dalam waktutertentudan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuanperaturan perundangundangan.Pasal 23 ayat (2) : Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform

Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan denganalat bukti, berupa:"sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangkawaktu haknya;"Surat Sewamenyewa tanah;"Surat keputusan penerima obyek tanah /and reform;"Surat ijin garapan/membuka tanah; atau"surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.3.

badan keagamaan, atau instansipemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan,memanfaatkan dan memelihara tanah negara secaraturun temurun dalam waktu tertentu dan/ataumemperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuanperaturan perundangundangan.2)Pasal 23 ayat (2) : Penguasaan tanah negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan denganalat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangkawaktu haknya;" surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform

Indonesia, di unduh padawebsite:http:/www.mediakemayoran.info/wpcontent/uploads/2015/09/KodeEtikJurnalistikWartawanIndonesia1.pdf, telah dinazegelenBukti P10; 11.Asli Print Out Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, di unduh padawebsite: httos:/ /satreskrimrestasmda.files.wordpress .com/2012/11/perkap14th2012ttgmanajemenpenyidikan.pdf, telah dinazegelen Bukti P11; 12.Asli Print Out Kajian Institute for Criminal Justice Reform

Terlebih lagi, pendapat tersebut justru bertentangandengan hukum (contradictio in juridique) serta tujuan reformasi dibidangpertanahan (land reform) sejak terbitnya Undangundang Nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Pokok Agraria Jo. PP No. 10 tahun 1961sebagaimana diubah menjadi Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah.

Satrio, Penjelasan Hukumtentang Cessie, Nasional Legal Reform Program Jakarta, 2010) sehinggadalildalil Penggugat posita 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 29,30, 31, 33 dan 34 terkait Penggalinan Hutang/ Cessie yang KONONdilakukan Tergugat kepada Tergugat III dianggap melawan hukumadalah harus dikesampingkan secara hukum ;14.Bahwa Tergugat menolak tegas dalildalil Penggugat posita 22, 23, 24,25, 26 dan 27 yang KONON mendalilkan jika Perjanjian Kredit yangdibuat oleh dan antara Tergugat

Bakne), pada tahun1963 bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah No. 4, Kebayoran baru, Jakarta, telahmengetahui adanya Ketentuan Larangan Pemilikan Tanah Absentee/Guntaitersebut dan oleh Petugas Panitia Land Reform tingkat Desa Rangkapan Jayamaupun tingkat Kecamatan, telah di beritahukan kepada ayah Tergugat (Alm.HMT. Bakrie) baik dengan cara mendatangi secara langsung maupun dengancara di undang.Bahwa almarhum ayah Tergugat (alm. H.M.T.

Bakri) berdasarkan suratnya,tertanggal 16 September 1971 yang ditujukan kepada Kepala Agraria KabupatenBogor, telah menerima tanahnya letter C.1730 No. 123 seluas + 12 Ha terkenaketentuan Land Reform dan memohon agar kelebihan luas dan batas maximumdapat dimohonkan kembali untuk diberikan kepada anakanaknya.Bahwa terhadap tanah milik ayah Tergugat (alm. HMT.

Bahwa perjanjian bagihasil antara Almarhum KOMANG GARA dengan Ketiga orang penyakaptersebut telah sesuai pula dengan Keputusan Panitia Land Reform padasaat itu sebagai implementasi dari pelaksanaan UUPA no. 5 tahun 1960,yang mensyaratkan: Apabila tanahtanah miliknya tidak dikerjakan sendirisupaya mengadakan perjanjian bagi hasil dengan tidak mengadakan penggantian penggarap kecuali halhal yang diperkenankan oleh UndangUndang No.5 tahun 1960;Bahwa pada tahun 1971, dari keseluruhan luas tanah Alamarhum

Bahwa perjanjian bagi hasil antara Almarhum KOMANGGARA dengan Ketiga orang penyakap tersebut termuat dalam Lampiran 4halaman 4 Surat Keputusan Panitia Land Reform Kabupaten Lombok Barat No.IX/193/30/PL.390. tanggal 18 Nopember 1968 sebagai implementasi daripelaksanaan UUPA No. 5 tahun 1960, yang mensyaratkan: Apabila tanahtanahmiliknya tidak dikerjakan sendiri Supaya mengadakan perjanjian bagi hasildengan tidak mengadakan penggantian penggarap kecuali halhal yangdiperkenankan oleh UndangUndang No

Hak piutang dianggap telah berpindah padawaktu akta cessie itu dibuat jadi tidak pada waktu akta itudiberitahukan pada si berutang (Penjelasan Hukum TentangCessie, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hal.42);e bahwa dengan demikian buku tabungan adalah suratberharga jenis surat yang berharga (papieren van waarde),yakni surat bukti tuntutan utang yang dapat diperjualbelikandengan cara pengalihan hak tagih kepada pihak ketigasebagai kreditur baru (cessie) dengan syarat adanyapemberitahuan

suratsurat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyaatau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sertatelah diberi tanda Bukti T 1 sampai dengan Bukti T 21, sebagai berikut :Halaman 61 dari 83 Halaman Putusan Nomor : 225/G/KI/2019/PTUNJKT.Bukti T1Bukti T 2Bukti T3Bukti T4Bukti T5Bukti T6Bukti T 7Bukti T8Bukti T9Buku hasil penelitian Greenpeace tentang penguasaanlahan dan praktik illegal industri kelapa sawit yangberjudul Final Countdown Now or never to reform

Daftar nama Peserta para Petani Penggarap yang diusulkan oleh KepalaDesa Janju untuk ditetapbkan menjadi peserta penerima pembagian tanahObyek Landreform (Redistribusi obyek Reforma Agraria) sejumlah 60orang;b.Surat Pernyataan Tidak SengketaPernyataan dari Kepala Desa Janju bahwa tanah yang diusulkan untukmenjadi obyek Landreform (Redistribusi obyek Reforma Agraria) tidakterkena sengketa atau permasalahan dengan pihak manapun.c.Penyuluhan dan sosialisasi;Untuk memberikan pemahaman mengenai proyek reform

Bernhard Limbong, dalam bukunya berjudul Reforma Agraria, halaman258, penerbit Pustaka Margaretha, 2012 memberikan pengertian dariredistribusi tanah, sebagai berikut:Redistribusi tanah adalah kegiatan pemberian hak atas tanah yang berasaldari Tanah Obyek Land Reform kepada para petani/oenggarap yangmemenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 8 dan pasal 9 PeraturanPemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan PembagianTanah dan Pemberian Ganti Kerugian.Bahwa Angka 2, Bagian Umum dari Penjelasan

@ coverkebatalan perjanjianv4arsipdpn.pdf 1 12/15/10 4:48 PM A 1 Hn ANSIElly ErawatiHerlien Budiono Sse PENJELASAN HUKUMTENTANG KEBATALANPERJANJIAN Penjelasan Hukum tentang Kebatalan PerjanjianHak cipta dilindungi oleh UndangUndang.Diterbitkan pertama kali oleh Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010 Nasional egarketorm Program Penulis: Elly Erawati, Herlien Budiono Editor: Sebastian PompePengulas: Didi Dermawan Gregory ChurchillAhli Internasional: Prof. Dr.

Selain itu, juga karena ketidakpastian dalampenerapan hukum oleh institusi pemerintah ataupun pengadilan.ICM IYO (Cntan perundanNEON Besta COMME ata)CeTLeNTT Nem Tete ote Pee celePaSUTN PAOD)DPASeCSTUE SICA ISBN 978b029b75342i TTT9Phone : +62 2152906813 786029'675382Fax : +62 2152906824 Nasional Legal Reform Program34608100146

penggarap yang tertera dalam surat keputusan tersebut;Bahwa peralihnan kepemilikan tanah yang timbul karena sebab SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Nomor 273/D/VIII/47/1965tertanggal 22 Desember 1965 tidak dibenarkan untuk dialihnkan dengancara jual beli sebelum diterbitkannya sertifikat hak milik atas namapenerima SK Kinag quod non Penggugat, dimana Penggugatmerupakan penerima redistribusi tanah dan/atau pembagian tanahtanah yang dikuasai oleh negara serta telah ditegaskan menjadi objekland reform

Pemeriksa Tanah A Nomor: 520.1/549/RPT/2001 tanggal21 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh seluruh anggotaPanitia A atas permohonan dari Dominggus Amnahas;Bahwa dalam hasil pemeriksaan tanah yang tercantum dalamRisalah Panitia Pemeriksa Tanah A Nomor: 520.1/549/RP 1/2001tanggal 21 Oktober 2001, diperoleh hasil bahwa ada beberapa halmenjadi pokok pemeriksaan tanah, yakni Riwayat Tanah,Keadaan Tanah, Kepentingan Orang Lain dan KepentinganUmum, dan Peninjauan dari Aspek Pengaturan PenguasaanTanah (Land Reform

Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat atas nama Tengku Bahrialdiberikan kuasa untuk mengurus persoalan tanah warisan tengkuabdurahman setelah ditunjuk oleh para ahli waris tengku abdurahman; Bahwa saksi tidak tahu letak pasti lokasi tanah yang pengurusannya diterimaoleh tengku bahrial dari para ahli waris tengku abdurahman; Bahwa lokasi makam tengku Muhammad husen syiah menjadi bagian darilandreform yang terletak di kelurahan land reform; Bahwa Tengku Muhammad Yassir menjelaskan kepada saksi bahwa