pekerjaanKonsultan Hukum dan Pengacara yang berkantor di RANDYGUNAWAN & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat diGreen Office Park 6, Wing A Ground Floor Zona 6, BSDCity, Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan bermaterai cukuptertanggal 01 Desember 2020;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Melawan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, beralamatdi Jalan Haji Abdul Hamid Kav.8, Tigaraksa, KabupatenTangerang;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2083/SKu36.03.MP.02.03

DNKonsultan Hukum dan Pengacara yang berkantor di RANDYGUNAWAN & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat diGreen Office Park 6, Wing A Ground Floor Zona 6, BSDCity, Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan bermaterai cukuptertanggal 01 Desember 2020;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Melawan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, beralamatdi Jalan Haji Abdul Hamid Kav.8, Tigaraksa, KabupatenTangerang;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2083/SKu36.03.MP.02.03

Wilayah II (Riau, Kepri, Sumbar) No: KM.02.03/KMR-030/X/2013 tanggal 20 Desember 2013, kepada: Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Pembangunan Jembatan Waterfront City Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Kampar, perihal: Permohonan Permintaan PHO Proyek Pembangunan Jembatan Water Front City Bangkinang.

751. 6 (enam) lembar fotokopi dokumen yang terdiri dari:
1 (satu) lembar fotokopi Surat No.: KM.02.03/KMR-018/X/2013 tanggal 4 November 2013, perihal: Pemberitahuan, kepada Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Pembangunan Jembatan Waterfront City Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Kampar, ditandatangani oleh Teguh Agung Lukmawan, ST selaku Site Manager.

.: KM.02.03/KMR-023/X/2013 tanggal 25 November 2013, perihal: Pemberitahuan ke-IV belum bisa melakukan pekerjaan secara menyeluruh, kepada Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Pembangunan Jembatan Waterfront City Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Kampar, ditandatangani oleh Teguh Agung Lukmawan, ST selaku Site Manager.

.: KM.02.03/KMR-025/X/2013 tanggal 03 Desember 2013, perihal: Pemberitahuan ke-V belum bisa melakukan pekerjaan secara menyeluruh, kepada Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Pembangunan Jembatan Waterfront City Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Kampar, ditandatangani oleh Teguh Agung Lukmawan, ST selaku Site Manager.

.: KM.02.03/KMR-028/X/2013 tanggal 06 Desember 2013, perihal: Pemberitahuan Adanya Pemberhentian oleh Warga, kepada Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Pembangunan Jembatan Waterfront City Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Kampar, ditandatangani oleh Teguh Agung Lukmawan, ST selaku Site Manager.

Wilayah II (Riau, Kepri, Sumbar) No:KM.02.03/KMR030/X/2013 tanggal 20 Desember2013, kepada: Pejabat Pembuat Komitmen ProyekPembangunan Jembatan Waterfront City Dinas BinaMarga dan Pengairan Kab.

.: KM.02.03/KMR025/X/2013 tanggal 03 Desember 2013, perihal:Pemberitahuan keV belum bisa melakukan pekerjaansecara menyeluruh, kepada Pejabat PembuatKomitmen Proyek Pembangunan Jembatan WaterfrontCity Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab.

.: KM.02.03/KMR025/X/2013 tanggal 03 Desember 2013, perihal:Pemberitahuan keV belum bisa melakukan pekerjaansecara menyeluruh, kepada Pejabat PembuatKomitmen Proyek Pembangunan Jembatan WaterfrontCity Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Kampar,ditandatangani oleh Teguh Agung Lukmawan, STselaku Site Manager.n. 1 (satu) lembar fotokopi Surat No.: KM.02.03/KMR028/X/2013 tanggal 06 Desember 2013, perihal:Pemberitahuan Adanya Pemberhentian oleh Warga,Halaman 1207 dari 1260 halaman Putusan Perk.

Karya Nusantara tanggal 20 Mei 2013 dari Badan PelayananPerijinan Terpadu31) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM00494/WPJ.01/KP.02.03/2013 tanggal 24 Mei 2013 dari KementerianKeuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJPSumatera Utara 32) 1 (satu) lembar Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. KaryaNusantara No. 131. tanggal 17 April 2013 An.

CV.Karya Nusantara tanggal 20 Mei 2013 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu57) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM00494/WPJ.01/KP.02.03/2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara 58) 1 (satu) lembar Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Karya Nusantara No.131. tanggal 17 April 2013 An.

Musi Prima Coal yang dikeluarkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII dengan Nomor : SA 02.03-AH/149 tanggal 26 Maret 2020;

MBR) Direktif Presiden di ProvinsiNTT beserta lampiran Jadwal Acara Rapat Koordinasi;2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bupati Alor NomorPU.600/974/2011 tanggal 08 Agustus 2011;3. 1 (satu) lembar fotokopi surat Kementerian Perumahan Rakyat R.Nomor 313/DK/PK.05.01/IX/2011 tanggal 16 September 2011 perihalKesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBRDirektif Presiden di Provinsi NTT APBNP TA. 2011;4. 1 (satu) jepitan fotokopi surat Kementerian Perumahan Rakyat R.Nomor UM.02.03

Rendah (MBR) Direktif Presiden di ProvinsiNTT beserta lampiran Jadwal Acara Rapat Koordinasi;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bupati Alor NomorPU.600/974/2011 tanggal 08 Agustus 2011;1 (satu) lembar fotokopi surat Kementerian Perumahan Rakyat R.Nomor 313/DK/PK.05.01/IX/2011 tanggal 16 September 2011 perihalKesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBRDirektif Presiden di Provinsi NTT APBNP TA. 2011;1 (satu) jepitan fotokopi surat Kementerian Perumahan Rakyat R.1Nomor UM.02.03

David Andre Pratama, Tanggal 29 Juli2019 ;Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor : 495/St24.16/Ix/2019, Tanggal 3September 2019 ;Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor : 720/St53.15.1p.02.03.200/Ix/2019,Tanggal 3 September 2019 ;Asli Undangan Pemeriksaan Lapangan Dan Pengukuran Batas BidangTanah Nomor : Ip.02.03/1084.53.15/Ix/2019, Tanggal 2 September 2019 ;Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 7697/2019, Tanggal20 Agustus 2019 ;Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 7697/2019,Tanggal

/VII/2019 tentangPemberhentian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019 tanggal 05Juli 2019;1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Manggarai Barat tentang Pengangkatan Pegawai PemerintahNon Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan KabupatenManggarai Barat tahun 2019 nomor: 20/SK53.15.KP.02.03/I/2019tanggal 24 Januari 2019;1 (Satu) jepitan asli Kwitansi Pembayaran yang bermaterai Rp 6000.

Niko Naput)) tanggal 06 Mei 1996;1 (satu) lembar Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten ManggaraiBarat nomor: IP.02.03/1637.53.15/IX/2020 tanggal 22 September 2020;1 (Satu) jepitan Surat dari HAJ MUH. ABUBAKAR ADAM DJUDJEnomor: 01/HAD/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 kepada Kepala BadanPertanahan Nasional Kab.

Niko Naput)) tanggal 06 Mei 1996;1 (satu) lembar Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten ManggaraiBarat nomor: IP.02.03/1637.53.15/IX/2020 tanggal 22 September 2020;1 (satu) jepitan Surat dari HAJ MUH. ABUBAKAR ADAM DJUDJEnomor: 01/HAD/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 kepada Kepala BadanPertanahan Nasional Kab.

Selebar KotaBengkulu.1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan UmumBengkulu Nomor : Kep.02.03,W07/2013/KPTS/91J, tanggal 26Januari 1991.1 (Satu) 1 (satu) lembar copy Surat KeputusanMenteri Pekerjaan Umum Bengkulu Nomor :Kep.028/A/W.07/90J, tanggal 28 Mei 1990.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa JUMAHBin (Alm) SANSUDI.6. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp 5.000.

Selebar Kota Bengkulu.159) 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan UmumBengkulu Nomor : Kep.02.03,W07/2013/KPTS/91J, tanggal 26Januari 1991.Putusan No.95/Pid.susTPK/2018/PN.Bgl hal 1143 halaman 85160) 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan UmumBengkulu Nomor : Kep.028/A/W.07/90J, tanggal 28 Mei 1990.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang buktiyang diajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa benar pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu

SelebarKota Bengkulu.1 (Satu) lembar copy Surat Keputusan Menteri PekerjaanUmum Bengkulu Nomor : Kep.02.03,W07/2013/KPTS/91J, tanggal 26 Januari 1991.1 (Satu) 1 (Satu) lembar copySurat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum BengkuluNomor : Kep.028/A/W.07/90J, tanggal 28 Mei 1990.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu TerdakwaJUMAH Bin (Alm) SANSUDI.8.

SINAR ARGA MANDIRI(saksi Hardy Arga Ciputra sebagai Direktur) Surat Perjanjian Nomor0590.PJ/DAN.02.03/AREAMETRO/2017 tanggal 31 Agustus 2017 untukPemasangan Treck Schoor (GW) dengan waktu pelaksanan dari tanggal 31Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017.Bahwa saksi Hardy Arga Ciputra Anak Dari Iwan Ciputra memangmeminta bantuan saksi Adi Setyawan sebagai pegawai PLN Area Metro mencariorang untuk mengerjakan pekerjaan Pemasangan Treck Schoor (GW).Bahwa uang sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan

Nota Dinas Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 1011/ND15.NP.02.03/IX/2019tanggal 19 September 2019 Perihal Pengkajian Terhadap Surat KeputusanKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 104/Png/19/2009 tanggal 7Desember 2009;j.

MJSL) dengan Abun Yani dari Kepala BidangPenataan Pertanahan Kantor Wilayan Badan PertanahanNasional Provinsi Jambi Nomor 1011/ND15.NP.02.03/IX/2019Tanggal 19 September 2019 (sesuai dengan asili):Laporan Penyelesaian Sengketa Nomor 0O5/LPS15/X/2019Tanggal 8 Oktober 2019 (sesuai dengan asli);Halaman 63 dari 111 HalamanPutusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.11.12.13.14.15,16.17.18.19,20.21.22.23.24.20,26.2/.Bukti T11Bukti T12 :Bukti T13 :Bukti T14 :Bukti T15 :Bukti T16 :Bukti T17 :Bukti T18 :Bukti

Provinsi Jambi (vide bukti T6);Bahwa terdapat berita acara pelaksanaan gelar kasus nomor : 13/BA15/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang pengkajian dan pembatalanterhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten TanjungJabung Timur Nomor : 19520.1.06.11RDPT2009 tanggal 22 Desember 2009Halaman 97 dari 111 HalamanPutusan Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.JBI.serta sertipikat redistribusi tanah obyek landreform (TOL) tahun 2009 (videbukti T8);Bahwa terdapat nota dinas nomor : 1011/ND15.NP.02.03

) Direktif Presiden di Propinsi NTT beserta lampiran JadwalAcara Rapat Koordinasi ;1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/974/2011 tanggal 08 Agustus 2011 ;1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: 313/DK/ PK.05.01/IX/2011 tanggal 16 September 2011 perihal Kesiapan tanahdalam rangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden diProvinsi NTT APBNP TA. 2011 ;1 (satu) jepitan fotocopy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor:UM.02.03

JakBar tanggal 27Pebruari 2009laporan telahterjadinyapemalsuan SuraKeterangan AbhliWaris yangdilakukan olehIPAH,MUHADIHdan SALIMEH. 24.Bukti P 21 Berupa SuratKepala KantorPelayanan PBBJakarta BaratNomor: $.3022/WPJ.06/KB.02.03/1993tanggal 7 Mei 1993,Perihal : PenjelasanDaftar KeteranganObjek Pajak / GirikC No. 718 dan 721terletak diKelurahan DuriKepa, yangditujukan kepadaR.E. Baringbing,SH.

Fotokopi Surat Perintah Kerja (GPK) Nomor: HK.02.03/01/SNVTPJPAWS.IAKR/IRRAI tertanggal 27 Juli 2020, yang bermeterai danselanjutnya diberi tanda bukti T21 serta SDA (Sesuai Dengan Asili);2. Fotokopi Laporan Penilaian Pembebasan Lahan Nomor LAP.00279/2.002712/P1/11/0130/1/IX2000, yang bermeterai danselanjutnya diberi tanda bukti T22 serta SDA (Sesuai Dengan Asli);3.

Central Valutamas;1 (satu) lembar copy Sertifikat dari Bank Indonesia diberikankepada PT Indonesia Central Valutamas perihal Izin Usaha sebagaiPenyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing BukanBank tanggal 24 September 2018;1 (Satu) lembar copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan TerbatasNomor TDP 09.02.1.66.57869 tanggal 2 November 2018 yangditerbitkan oleh Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama PTIndonesia Central Valutamas;1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar S5189KT/WPJ.05/KP.02.03

Valutamas;20. 1 (satu) lembar copy Sertifikat dari Bank Indonesia diberikankepada PT Indonesia Central Valutamas perihal Izin Usaha sebagaiPenyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing BukanBank tanggal 24 September 2018;21. 1 (Satu) lembar copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan TerbatasNomor TDP 09.02.1.66.57869 tanggal 2 November 2018 yangditerbitkan oleh Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama PTIndonesia Central Valutamas;22.1 (satu) Jembar copy Surat Keterangan fTerdaftar S5189KT/WPJ.05/KP.02.03

DalamDugaanTindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanahbagi Pembangunan Untuk Kepentingan UmumLokasi Pembangunan PLTMG (Pembangkit ListrikTenaga Mesin Gas) 10 MW tahun anggaran 2016 diDusun Jiku Besar Desa Namlea, Kecamatan NamleaKabupaten Buru Provinsi Maluku Nomor : B1335/Q.1/Fd.1/08/2019 Tanggal 3 Agustus 2019Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Maluku (Bukti T29)Atas permohonan Termohon terebut maka KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiMaluku Surat Penunjukan Nomor:747/81.AT.02.03

Surat Bantuan Ahli Dalam Dugaan Tindak Pidana KorupsiPengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum LokasiPembangunan PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) 10 MWtahun anggaran 2016 di Dusun Jiku Besar Desa Namlea, KecamatanNamlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku Nomor : B1335/Q.1/Fd.1/08/2019 Tanggal 03 Agustus 2019 Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, bukti T29;Fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Maluku Nomor: 747/81.AT.02.03

., Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor HukumNUGROHO & REKAN Attorneys at law, beralamat di Bellezza BSA 1Floor SA106, Jalan Letjen Soepeno, Permata Hijau, Jakarta Selatan danPara Karyawan Perseroan, seluruhnya tergabung dalam tim kuasa hukumPerseroan, berdasarkan Surat Kuasa No.HK.02.03/A.DIR.WG.4127/2021, tertanggal 28 Juni 2021, yang telah diHalaman 1 dari 51 Putusan Nomor 444/Pdt.Sus.Arbit/2021/PN Jkt.Brtdaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dibawahNomor 1556/2021 tertanggal

Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 474/MENKES/SK/XII/2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementrian Kesehatan yang dilaksanakan di tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2014 tanggal 16 Desember 2013;65. 1 (satu) budel Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03

/I /1963/2014 tentang Tim Penelaah Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2014 program pembinaan upaya kesehatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;66. 1 (satu) budel Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/I/0363/2015 tentang Tim Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional;67. 1 (satu) budel Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang Perubahan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 474/MENKES/SK/X1V2013 tentang PelimpahanWewenang Penetapan Pejabat yang diberi wewenang dantanggung jawab untuk atas nama Menteri Kesehatan selakuPengguna Anggaran/ Pengguna Barang dalam PengelolaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara KementrianKesehatan yang dilaksanakan di tingkat Provinsi Tahun Anggaran2014 tanggal 16 Desember 2013;1 (satu) budel Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya KesehatanKementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03

/I/1963/2014 tentang Tim Penelaah Tugas Pembantuan TahunAnggaran 2014 program pembinaan upaya kesehatan diLingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;1 (satu) budel Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya KesehatanKementrian Kesehatan Republik Indonesia NomorHK.02.03//0363/2015 tentang Tim Penetapan Rumah SakitRujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional;1 (satu) budel Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang Perubahan Keduaatas Keputusan

//1963/2014 tentang Tim Penelaah Tugas Pembantuan TahunAnggaran 2014 program pembinaan upaya kesehatan diLingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;1 (satu) budel Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya KesehatanKementrian Kesehatan Republik Indonesia NomorHalaman 212 dari Putusan Perkara No 19/Pid.SusTPK/2016/PN Tpg67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.HK.02.03//0363/2015 tentang Tim Penetapan Rumah SakitRujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional;1 (satu) budel Keputusan Menteri Kesehatan

Pemalang dari Appraisers - Toto Suharto & Rekan;

PoldaJambi, diberi tanda P2;Fotokopi Surat Panggilan 1 Polda Jambi Nomor: S.Pgl/13/l/Res.1.10/2021/Ditreskrimum tanggal : 22 Januari 2021, diberi tanda P3;Fotokopi Surat Panggilan 2 Polda Jambi Nomor: S.Pgl/34/Il/Res.1.10/2021/Ditreskrimum tanggal : 04 Pebruari 2021, diberi tanda P4;Fotokopi Surat Permohonan Hadir Untuk Identifikasi Objek Lahan PoldaJambi Nomor: B/98/III/Res.1.10/2021/Ditreskrimum tanggal: 15 Maret2021, diberi tanda P5;Fotokopi Surat Kementrian ATR / BPN Kantah Kab Muaro Jambi No.UP.02.03