Ditemukan 1246 data
YUNAIDA KISWANDARI MUSLIKAH, SH
Terdakwa:
1.TOMI AGUS IRIANTO
2.EKO SAVITRI Bin SURADI
23 — 5
AGUSISKANDAR, SH.MH, dan DALYUSRA, SH, MH masingmasing selakuHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada KAMIS tanggal 7September 2017 dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum olehHakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggotatersebut diatas dengan dibantu oleh PRIHANTARINI, SH.MH PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus, dihadirioleh YUNAIDA KISWANDARI,SH, Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Surakarta serta dihadiri pula olen Para Terdakwa ;Hakim Ketua MajelisA
131 — 50
Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai denganketentuan Undang Undang.Apabila Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan/atau majelisa hakimpemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnyademi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (ex aequo et bono).Mengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang halhal yangtercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor372 / Pdt.G / 2019 / PN.Dps, tanggal 30 September 2019 yang amarselengkapnya berbunyi
59 — 23
terpenuhi terhadap terdakwaMenimbang, bahwa pula dengan memperhatikan fakta bahwa pada saat kejadian SaksiKorban masih berumur belum 15 tahun sehingga terkualifikasi sebagai anakanak makaMajelis Hakim dapat mengkontruksikan Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap SaksiKorban karena adanya tipu muslihat dari Terdakwa sehingga unsure ini telah terpenuhiterhadap diri terdakwa ; 18Menimbang, bahwa oleh karena semua unsurunsur dari pasal yang didakwakan olehJaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelisa
1.Idam Kholid Daulay, S.H
2.Sabrina Octavia Nasution S.H
Terdakwa:
1.ZAKARIA ALS KARIA BIN M. HASAN
2.ZARNAWI Als SI JAL Bin Alm AIYUB
3.ISMAIL MUNIR ALS MAIL BIN MUNIR
4.LUKMANUL HAKIM ALS AAN BIN M DAHLAN
34 — 15
., M.Hmasingmasing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu jugadalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimhakimAnggota dan dibantu oleh Nurul Hijrah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadirioleh Idam Kholid Daulay, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKualasimpang di hadapan Para Terdakwa;Ketua MajelisA.
68 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1374/B/PK/PJK/2016ayat (1) huruf a Juncto Pasal 1A ayat (1) huruf a UndangundangPPN dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE121/PJ/2010 tanggal 23 November 2010 tentang PenegasanPerlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan UsahaPerbankan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak, atas putusan Majelisa quo diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung karenaputusan Majelis Hakim ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 78UndangUndang
58 — 14
Mahar (DPO), sehingga dengan demikian Majelis Hakim unsur Turutserta melakukan telah terpenuhi:;cRRnRR an Semen Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaanPertama Penuntut Umum serta alatalat bukti yang diajukan dipersidangan telahmemenuhi ketentuan minimum alat bukti (bewijsminimum) serta berdasarkan buktibuktitersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelisa Hakim, maka Majelisa Hakimberkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah47melakukan
38 — 9
,M.A sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli,S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari. hariSelasa tanggal 7 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 JumadilAwal 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh HakimAnggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti sertadihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya.Ketua MajelisA.
19 — 9
Putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis tersebut dengan didampingi HakimHakim Anggota dan dibantu olehAnsar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon danTermohon.Ketua MajelisA. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.Hakim Anggota Hakim Anggota IIMaulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2021/PA. Una.Panitera PenggantiAnsar, S.H.Perincian Biaya Perkara :1.
HELFANDRA BUSRIAN, S.H
Terdakwa:
1.YUDIANTO Als YUDI BIN KAHARUDDIN
2.ADI PERMANA Als ADI BIN Alm TUKIJAN
3.WARNO Als SI WAR BIN Alm SUBIANTO
66 — 9
., M.H masingmasing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidangterbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakimhakim Anggota dandibantu oleh Nurul Hijrah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh HelfandraBusrian, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kualasimpang dihadapan Para Terdakwa;Ketua MajelisA.
64 — 11
Biaya Pendaftaran RpKetua MajelisA. Syarkawi, S. Ag, MH.Panitera PenggantiArlis, S. Ag.30.000,00Putusan Perkara Nomor 200/Pdt.G/2017/PA.Spn 262. Biaya Proses Rp 50.000,003. Biaya Panggilan Rp 575.000,004. Biaya Redaksi Rp 5.000,005. Biaya Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp. 666.000,00(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)Putusan Perkara Nomor 200/Pdt.G/2017/PA.Spn 27
9 — 3
Bahwa sebenar benarnya kehidupan = rumahtangga kami adalah mencekam alias tidak pernahtenang clan suclah sepatutnya yang bersangkutanmenyampaikan hal hal yang baik baik dan ticlakmungkin kebrobokan atau kericauan yangsebenarnya di sampaikan kepada yang Mulia Majelisa. Pada dasarnya Penggugat menyampaikan hal hal di maksud apa adanya0. Intinya apa yang di sampaikan oleh Tergugatadalah alasan yang dicari cari. / + merubahfakta yang Penggugat alami dengan Tergugat3.
13 — 5
,MH dan Riki Dermawan, S.HI, masingmasing sebagai Hakim Anggota putusanputusan mana dibacakan pada hari ini Rabu, tanggal 02 Oktober 2019 Masehibertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1441 Hijriyyah dalam sidang terbuka untukumum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggotatersebut, dibantu oleh Mahmuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadirioleh Pemohon/Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Termohon/Kuasa Hukumnya.Ketua MajelisA. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.HI.
94 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian seluruh informasiyang dibutuhkan oleh Termohon selaku debitur telah disampaikan olehPemohon kepada Termohon secara jujur, benar dan tidak diskrimintaifsebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen;Bahwa tidak ada salah satu Pasal didalam perjanjian kredit yangmelanggar ketentuan tentang pencantuman klausula baku tersebut,sebagaimana diatur didalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, lebih lanjut Majelisa
dapat disimpulkan bahwa Majelis Arbitrase BPSK Batubaraa quo tidak memahami Undang Undang Hak Tanggungan dan lembagaParate Executie dalam penyelesaian kredit bermasalah serta tidakmengikuti perkembangan hukum khususnya mengenai eksekusi HakTanggungan, sehingga masih menganut paham yang salah mengenaiparate executie;Pertimbangan hukum Majelis a quo yang mendasarkan pada PutusanMahkamah Agung RI Nomor 2356.K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan sesat, karena Majelisa
48 — 13
sudah cukup ; Atas pertanyaan Ketua Majelis, para pemohon menyatakantidak keberatan atas keterangan saksi saksitersebut; Selanjutnya atas pertanyaan Majelisa Hakim para Pemohonmenyatakan sudah tidak akan mengajukan buktibukti dan saksisaksi, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secarlisan yang pada pokonya mohon permohoannya dikabulkan dan mohonputusan yang seadiladilnya; 49Kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan perkaraini ditunda dan akan disidangkan pada hari Kamis tanggal 09Desember
50 — 8
dankesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicarikemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah figh yangberbunyi sebagai berikut:thal ele de pts swat 55Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan.Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat makajalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugatserta dengan faktafakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelisa
HELFANDRA BUSRIAN, S.H
Terdakwa:
1.SUTIMIN Bin LEGIMIN
2.ZULKARNAIN Bin IBRAHIM
3.AMIRUSIN Bin SUPARNO
4.M. ENDANG SOLIHIN Bin ENDANG USMAN
52 — 8
Salbiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri olehHelfandra Busrian, S.H/Sulaiman Harahap, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Kualasimpang di hadapan Para Terdakwa;Ketua MajelisA. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.AHakimhakim AnggotaDangas Siregar, S.H.I., M.H Fadhilah Halim, S.H.I., M.HPanitera PenggantiHj. Salbiah, S.AgPutusan Mahkamah Syariyah KualasimpangNomor 24/JN/2016/MS.KSGHalaman 24 dari 23
166 — 40
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, dan dihadiri oleh KuasaPenggugat dan Kuasa Tergugat.HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISA AKHYUDI, SH.MH. DR. DJANIKO M.H. GIRSANG.SH.MHum.ENNIERLIA ARIENTOWATY, SH.PANITERA PENGGANTIRATRIANA MUKTIAWATY, SH.Perincian biaya :Pendaftaran :Rp. 30.000,Proses :Rp. 50.000,PNPB :Rp. 10.000,Materai : Rp. 6.000,Redaksi : Rp. 5.000,Panggilan : Rp. 300.000.Jumlah Rp. 401.000,(Terbilang : empat ratus satu ribu rupiah).
Terbanding/Terdakwa : Agustinus Bayu Kurniawan
294 — 38
Bahwa Perbuatan Terdakwa telah membuat nama KolonelArh Suharyadi, Letnan Jenderal Ida Bagus Purwalaksana,Mayor Jenderal TNI Suedjoko dan Kasdam IX/Udayanamenjadi tercemar.Oleh karena itu Oditur Militer mohon kepada Majelisa Hakim TingkatBanding menjatuhkan putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer, namunjika Majelis Hakim berkesimpulan lain maka keputusan kamiserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan MiliterTinggi Ill yang memeriksa dan mengadili perkara ini.Bahwa terhadap Memori Banding dari
82 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
", Pemohon dalam hal initidak pernah memilih dan/atau menyetujui untuk dilakukannya Arbiterase,sehingga berdasarkan peraturan tersebut maka Putusan Arbitrase Majelisa quo adalah Putusan yang Cacat Hukum dan wajib dibatalkan;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Arbiterase BPSK a quo merupakanpertimbangan sesat, mengadaada, tidak cermat, dan tanpa dasar.
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1704/B/PK/PJK/20172011 sebesar Rp1.994.787.120,00 tidak tepat karena tidaksesuai dengan fakta dan ketentuan perundangundanganperpajakan yang berlaku, sehingga sesuai ketentuan Pasal 91huruf e Undangundang Pengadilan Pajak, atas putusan Majelisa quo diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agungkarena putusan Majelis Hakim ini tidak memenuhi ketentuanPasal 78 Undangundang Pengadilan Pajak.4.