Menyatakan terdakwa ANONIM terbukti secara secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2004tentang Penghapusan KDRT.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama3. Menyatakan barang bukti sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkaradikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa dan saksi korban BNONIM.4.

Penggugat mendalilkan syarat sighat taliktalak Tergugat telah terpenuhi akan tetapi dalam persidangan diperoleh faktabahwa Penggugat dan Tergugat lebih banyak terlibat percekcokan danperselisihan di samping Tergugat mengabaikan kewajibannya sebagai seorangsuami sebagaimana yang diatur dalam pasal 34 ayat (1) dan (3) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 77 ayat (1), (2), (8) dan (5) serta pasal 80 ayat (1),(2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 5 UndangUndang Nomor 23 Tahun2004 tentang Penghapusan

KDRT sehingga sesungguhnya gugatan Penggugatbersesuaian dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakanketerangan dalam beberapa kitab yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakimsebagai berikut :1.

Pts.Perk.No.641/Pid.Sus/2014/PN.KAG hal. dari 10Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang padapokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan sebagai berikut:1 Menyatakan terdakwa PEWI Bin MALIK terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbutan kekerasan fisik dalamlingkup rumah tangga" melanggar Pasal 44 Ayat (1) UndangUndang No. 23 tahun2004 tentang Penghapusan

KDRT sebagaimana Dakwaan jaksa Penuntut Umum;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PEWI Bin MALIK dengan pidana penjaraselama (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yangtelah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa War ditahan.3 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (Dua RibuRupiah).Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa atas tuntutan pidana PenuntutUmum tersebut yang pada pokoknya terdakwa memohon agar diberikan keringananhukuman

Menyatakan terdakwa SANTI HUSAIN Alias SANTI terbukti bersalahmelakukan tindak pidana "kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1), (2) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, seperti tersebut dalam DakwaanPertama Penuntut Umum ;2.

Put No1559 K/PID.SUS/ 2008Tentang Penghapusan KDRT. ;3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AMIN MAHENDROdengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. ;4. Menetapkan barang bukti berupa : pisau dapur dirampas untukdimusnahkan. ;5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 1.000, (seribu rupiah).

.: Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU RI No 23 tahun 2004tentang Penghapusan KDRT jo pasal 228 ayat(1) UU RI No 31Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.MENGADILI71. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukanoleh Terdakwa Idi Munarto Praka Mar Nrp.99216 .122. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Il08 Jakarta Nomor :121K/PM Il08/AL/V/2014 tanggal 10 September 2015 untukseluruhnya.3.

Sebagaimana diatur dalam Undang Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004( UU penghapusan KDRT ) pasal 9 ayat (1) juncto pasal 5 hurufd ;9.10.Bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatukeperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan pasal 34 ayat(1) ;Bahwa harapan dan keinginan Penggugat untuk mempertahankansampai hampir 2 tahun tidak ada tanda tanda perbaikan , bahkanselama itu pula Penggugat

MAULANA AKBAR;"Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalamPasal 44 ayat (8) UU R.I Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas terdakwa telahmenanggapinya dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya serta tidakmengajukan keberatan ataupun eksepsi ;" "= ===Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut : 2002202 25a. Saksi BAMBANG HERO GUNADI Bin Aim.

darihidung dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2,5 cm, Luka lecet pada bagiansudutluar mata sebelah kiri, 0,5 cm dari sudut mata sebelah kiri, dengan ukuranpanjang 3, 5 cm dan lebar 0,5 cm.Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwaterdakwa telah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka terhadapsaksi korban, dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbuktisecara sah dan meyakinkan. dengan terpenuhinya semua unsur pasal 44 ayat(1) UU RI No. 23 Tahun 2004 ttg Penghapusan

KDRT, maka apa yangdidakwakan kepada terdakwa yaitu Terdakwa SIMON SILI Anak dari SUGI,dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti danterpenuhi; 722292 oon one non een nnn nen rene ne nee ene eee10Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsurunsur tersebut dalammelanggar Pasal 44 ayat (1) Undangundang No.23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah terbukti dan terpenuhi makaterdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimanadiuraikan

Banggai;Bahwa perbuatan TERDAKWA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1)UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan juga menyatakan tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telahHalaman 3 dari 12Putusan Pidana Perkara Nomor : 45/Pid.Sus/2019/PN Lwkmenghadirkan saksisaksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahmenurut

Sus/2015/PN.SAB1 Menyatakan Terdakwa CUT EMMA ANGGRENI Binti TEUKUMUHAMMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumahtangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankanpekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehariharisebagaiman diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam Dakwaan Kedua;2 Menjatuhkan pidana terhadap

Salim Bin Husaini bersalah melakukantindak pidana Kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana diaturdalam pasal 44 ayat (1) Jo pasal 5 huruf a Jo pasal 6 UU No.23 Tahun 2004tentang Penghapusan KDRT yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muslim Als. Salim Bin Husainidengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.3.

UTOYObersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan kekerasan fisik dalam lingkuprumah tangga hingga menyebabkan korban sakit(1) Undang undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam suratsebagaimana dalam Pasal 44dakwaan.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs ,SLAMET WALUYO M, Si. Bin R.UTOYO dengan Pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan dengan masapercobaan selama 6(enam) bulan .3.

terdakwa dan karena terbukti milk pemerintah daerah maka barangbukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Pemda melalui terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diyatuhi pidana dan terdakwasebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biayaperkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebani untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan int;Memperhatikan Pasal 44 (1) Undangundang Republik Indonesia no. 23 tahun2004 tentang penghapusan

KDRT, UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, sertaperaturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 207/Pdt.P /2017/PN.P ml.MENGADILI:1.

Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumahtangga;Menimbang, bahwa menurut kententuan Pasal 6 UndangUndang RINo. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT), menyebutkan : kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakitatau luka berat;Menimbang, bahwa menurut kententuan Pasal 2 ayat (1) huruf aUndangUndang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yangdimaksud lingkup rumah tangga

disebut dengan UU PenghapusanKDRT) menyebutkan setiap orang dilarang menelantarkan orang dalamlingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ataukarena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan,atau pemeliharaan kepada orang tersebut, dalam perkara ini seorang suamidilarang untuk menelantarkan istri dan anaknya;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 49 UU Penghapusan KDRTdiketahul terhadap seseorang yang melakukan penelantaran sebagaimanaPasal 9 UU Penghapusan

KDRT akan dipidana dengan pidana penjara palinglama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000, (lima belas jutarupiah);Memperhatikan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,UndangUndang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013, Undang UndangNomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

No. 58/Pdt.G/2015/PTA.Ykmemperhatikan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT serta UU No 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia dan berdasarkan hasil RAKERNAS Tahun 2012tentang tehnis yustisial angka (2) menyatakan : Dalam memeriksa,mengadili dan memutus perkara Hakim harus bersikap responsive,progressive dan tidak terpaku pada sikap positivism;Bahwa keputusan RAKERNAS tersebut diputuskan dalam rangkamendorong Hakim dalam memutus perkara untuk

Disebutkanbahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadaporang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara (a) kekerasan fisik; (b)kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual; dan (d) penelantaran rumah tangga;Menimbang, bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5huruf a UndangUndang Penghapusan KDRT adalah perbuatan yangmengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang pernah melakukanpemukulan terhadap Penggugat

, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatantersebut masuk dalam klasifikasi kekerasan fisik yang menjadi bagian dari KDRTyang dilarang dan termasuk menjadi alasan perceraian menurut hukum;Menimbang, bahwa kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5huruf 6b UndangUndang Penghapusan KDRT adalah perbuatan yangmengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuanuntuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat padaseseorang;Menimbang, bahwa untuk mengetahui

Putusan No. 53/Pid.Sus/2016/PN PsoMenimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengandakwaan tunggal melanggar Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, dengan urai sebagai berikut :Bahwa Terdakwa ISGMET ALAMRI Alias ISMET pada hari Kamis tanggal 10Desember 2015 sekitar pukul 06.30 wita atau pada wakiu lain dalam bulanDesember yang masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya diJl. Sungai Bongka Kel. Uentanaga Atas Kec.

Jika Penyidik beranggapan bahwa pemeriksaanadalah kewenangan Penyidik, maka setidaknyaPenyidik harus mengetahui syarat materiil penerapanPasal 44 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT.Khusus mengenai Pasal ini adalah delik aduanabsolut, (vide : pasal 51 UURI No. 23 tahun 2004tentang Penghapusan KDRT) seseorang tidak dapatdituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihakkorban.

Pasal 7 UU Penghapusan KDRT);6. Bahwa dalil posita 4 tidak benar pada sekitar awal tahun 2014Pemohon sering tersinggung tanpa sebab dan jika terjadi perselisihanmemiliki Kebiasaan pergi dari rumah dan sewaktuwaktu balik lagi kerumahbersama;7. Bahwa selama pisah rumah dengan Pemohon, Termohon mencaripekerjaan untuk mencukupi kebutuhan Termohon dan anakanaknyadengan bekerja berjualan di warung makan di rumahnya ;8.

Pasal 7 UU Penghapusan KDRT);6 Bahwa dalil posita 4 tidak benar pada sekitar awal tahun 2014Pemohon sering tersinggung tanpa sebab dan jika terjadi perselisinanmemiliki kebiasaan pergi dari rumah dan sewaktuwaktu balik lagikerumah bersama;7. Bahwa selama pisah rumah dengan Pemohon, Termohon mencaripekerjaan untuk mencukupi kebutuhan Termohon dan anakanaknyadengan bekerja berjualan di warung makan di rumahnya ;8.