Teja Berlian nomor002/10/SKP/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang diterima KPP Pratama Cirebontanggal 17 Oktober 2013 berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomorPEM:01010645426 oct2013 tanggal 17 Oktober 2013, diajukan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai nomor 00002/107/03/426/13 tanggal 26 September 2013 Tahun Pajak Oktober 2003;Menurut Penggugat : bahwa pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, pihak wajibMenurut Majelispajak sudah

dan Pihak Pemeriksa tidak dapat menunjukan temuannya,sehingga wajib pajak tidak bersedia menandatangani Berita Acara HasilPemeriksaan, akhirnya tetap diterbitkan STP;: bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa PajakOktober 2003 nomor : 00002/107/03/426/13 tanggal 26 September 2013 diterbitkanoleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon.bahwa atas STP a quo, Penggugat mengajukan permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN Barang dan Jasa karenaPermohonan

Wajib Pajak Masa Pajak Oktober 2003 berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf a Masa Pajak Oktober 2003 dengan surat nomor: 002/10/SKP/2013 tanggal 17Oktober 2013.bahwa Surat Keputusan Nomor: KEP065/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 23 Januari2014 merupakan jawaban dari Tergugat atas surat dari Penggugat Nomor :002/10/SKP/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barangdan Jasa Masa Pajak Oktober 2003.bahwa Penggugat tidak setuju

atas penerbitan Surat Keputusan Nomor:KEP065/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang penolakan atas suratPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa karena Permohonan Wajib Pajak MasaPajak Oktober 2003 sehingga Penggugat mengajukan gugatan dengan SuratNomor: 013/02/SG/2014 tanggal 19 Februari 2014.bahwa menurut Penggugat Surat Gugatan diajukan berdasar pada UndangUndangNomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

a quo, Majelis berpendapat prosedur pengajuan gugatan yangdimohon Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapatdilakukan pemeriksaan lebih lanjut (materi).Materi gugatan:bahwa menurut Tergugat Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Masa Pajak Oktober 2003 nomor : 00002/1 07/03/426/13 tanggal 26 September 2013dikenakan atas sanksi pasal 14 ayat 4 Undangundang KUP kepada Penggugatkarena berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat Koreksi DPP PPN sebesarRp.786.041.226,00

Demikian juga atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapat dilakukanpengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karenaHalaman 2 dari 46 halaman. Putusan Nomor 629/B/PK/PJK/2010Jabatannya atas permohonan Wajib Pajak.

Putusan Nomor 629/B/PK/PJK/2010mengenai Peninjauan Kembali atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2006 Nomor 0061 2/107/06/411/07tanggal 14 Agustus 2007, atas nama: PT.

,bahwa permohonan peninjauan kembali Penggugat Nomor014/PN/MEI/09 tanggal 11 Mei 2009 atas Surat Tagihan Pajak yangHalaman 11 dari 46 halaman.

Tagihan Pajak PertambahanNilai Nomor 00612/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007Masa Pajak Maret 2006 adalah permohonan peninjauankembali atas Surat Tagihan Pajak bukan peninjauan kembaliHalaman 15 dari 46 halaman.

Putusan Nomor 629/B/PK/PJK/2010atas Putusan Pengadilan Pajak dan seharusnya dibaca/diartikan sebagai permohonan pengurangan/penghapusansanksi administrasi yang kedua atas Surat Tagihan Pajak yangsama yaitu Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiNomor 00612/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 MasaPajak Maret 2006;9.

Tagihan Pajak PajakHalaman 7 dari 77 halaman.

yang sama yaitu Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Nomor: 00605/107/06/411/07 tanggal 14Agustus 2007 Masa Pajak Januari 2006.

Nilai Nomor :00605/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Januari 2006adalah permohonan peninjauan kembali atas Surat Tagihan Pajak bukanpeninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak;pahwa permohonan peninjauan kembali Penggugat Nomor : 012/PN/MEI/09tanggal 11 Mei 2009 atas Surat Tagihan Pajak yang sama kepada Tergugat,seharusnya dibaca / diartikan sebagai permohonan pengurangan /penghapusan sanksi administrasi yang kedua atas Surat Tagihan Pajak yangsama yaitu.

Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor00605/107/06/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Januari 2006adalah permohonan peninjauan kembali atas Surat Tagihan Pajak bukanpeninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak dan seharusnyadibaca/diartikan sebagai permohonan pengurangan/penghapusan sanksiadministrasi yang kedua atas Surat Tagihan Pajak yang sama yaitu SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00605/107/06/41 1/07tanggal 14 Agustus 2007 Masa Pajak Januari 2006.9.

Putusan Nomor 627/B/PK/PJK/2010"(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila :f.

KEP186/PJ.07/2009 tertanggal 14 Desember 2009 jugatelah dikabulkan seluruhnya;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas gugatan diketahui bahwa Penggugatdengan surat Ref nomor: 27/0612/PEN/VAT/2006 tanggal 15 Juni 2012 telah mengirimkansurat permohonan Pengurangan Pembayaran Denda Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari Desember 2006 Nomor 00082/107/06/056/08 tanggal24 September 2008 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga;bahwa atas

surat permohonan Pengurangan Pembayaran Denda Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari Desember 2006 atas Surat Tagihan Pajaktersebut, Tergugat menerbitkan Surat Nomor: S00110/WPJ.07/KP.1003/2012 tanggal 19 Juni2012 yang isinya menolak permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasiatas STP karena tidak memenuhi persyaratan formal berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a danPasal 36 ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara

Wajib pajak tidak mengajukan keberatan; bahwa Penggugat telah mengajukan banding atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP186/PJ.07/2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00167/207/056/08 tanggal24 Septemebr 2008 yang menolak surat keberatan Penggugat atas SKPKB PPN tersebut yangmerupakan dasar pengenaan Surat tagihan Pajak (STP) PPN Masa Pajak Februari s.dDesember 2006, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor

ini;bahwaberdasarkan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 74 Tahun 2011 tanggal29 Desember 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakanmenyatakan:Direktur Jenderal Pajak secara jabatan mengurangkan atau membatalkan sanksi administrasidalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan sebagai akibat dari penerbitan surat ketetapan pajakyang diajukan keberatan, banding, peninjauan kembali, pengurangan atau pembatalan suratketetapan pajak dan telah diterbitkan Surat

sebagaimana dimaksud dalam pasal 14yang tidak benar;Mengingat Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Masa Pajak FebruariDesember 2006 Nomor00082/107/06/056/08 tanggal 24 September 2008 merupakan Surat Tagihan Pajak sebagaimanadimaksud dalam pasal 14 ayat (4) UndangUndang Nomor Nomor 16 tahun 2000 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang RI Nomor 16Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

2018Tagihan Pajak Nomor: 00211/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013 MasaPajak Februari 2011;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan Surat Tanggapan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut111572.99/2011/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor : KEP00455/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Februari 2017tentang Pembatalan Surat

Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c atas Surat Tagihan Pajak Nomor: 00211/107/11/052/13 tanggal 28Juni 2013 Masa Pajak Februari 2011 dan membatalkan Surat Tagihan PajakNomor: 00211/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak Februari2011 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 111572.99/2011/PP,atas nama PT Nippon Shokubai Indonesia, NPWP 01.071.713.0052.000,beralamat di Jalan Kawasan Industri Panca Puri, Jalan Raya Anyer Km. 122Gunung Sugih, Cilegon, Banten;Menimbang, bahwa

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00455/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Februari2017 tentang pembatalan Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 Ayat (1) Huruf c atas Surat Tagihan Pajak Nomor0021 1/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak Februari2011 dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor:0021 1/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak Februari2011 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:111572.99/2011/PP, atas nama : PT Nippon Shokubai Indonesia

Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c atasSurat Tagihan Pajak (STP) Masa Pajak Februari 2011 Nomor:00211/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013 dan membatalkan Surat TagihanPajak Masa Pajak Februari 2011 (STP) Nomor: 00211/107/11/052/13tanggal 28 Juni 2013, atas nama Penggugat NPWP: 01.071.713.0052.000,adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor: KEP00455/NKEB/WPJ.07/2017tanggal 24 Februari 2017 tentang Pembatalan Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c atas Surat Tagihan Pajak (STP)Masa Pajak Februari 2011 Nomor: 00211/107/11/052/13 tanggal 28 Juni2013 dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Masa Pajak Februari

Tagihan Pajak apabilaa.

Tagihan Pajak PPNNomor: 01300/107/03/613/08 tanggal 14 Maret 2008, sedangkanSurat Tagihan Pajak sebagai akibat tidak dipenuhinya ketentuanPasal 8 ayat (3) UU KUP tidak diatur dalam Pasal 14 UU KUP;e) Bahwa karena penerbitan Surat Tagihan Pajak tersebut tidak diaturdalam Pasal 14 UU KUP, maka menurut pendapat Majelismerupakan Surat Tagihan Pajak yang cacat hukum, dan dengandemikian harus dibatalkan.11.

Tagihan Pajak PPN Masa Pajak Januari s.d.

Tagihan Pajak PPN Masa Pajak Januari s/d.

Tagihan Pajak PPNMasa Pajak Januari s.d.

Mempertahankan Surat Tagihan Pajak Nomor: 00022/107/09/091/12tanggal 13 November 2012, Masa Pajak Juni 2009;atasNama > PT TRAKINDO UTAMA;NPWP ~ : 02.025.873.7091.000:Alamat : Gedung TMT Lantai 1117 Suite 11011701, Jalan CilandakKKO Nomor 01, Cilandak Timur, Pasar Minggu, JakartaSelatan;Menjadi sebagai berikut :Membetulkan kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturanperundangundangan perpajakan atas Surat Tagihan Pajak Nomor00022/107/09/091/12, tanggal 13 November 2016, Masa Pajak Juni

XIIA/99/2017, tanggal 5 Juni 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP0040/WPJ.19/KP.0103/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak karena permohonan Wajib Pajak atasSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00022/107/09/091/12 tanggal 13 November 2012 Masa Pajak Juni 2009,atas nama PT Trakindo Utama, NPWP 02.025.873.7.091000, Jenis Usaha:Perdagangan Alat

Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali PemohonPeninjauan Kembali:Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP0040.WPJ.19.KP.0103.2016 Tanggal 30 Agustus 2016tentang Pembetulan atas Surat Tagihan Pajak Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00022/107/09/091/12 Tanggal 13November 2012 Masa Pajak Juni 2009 atas nama PT TrakindoUtama, NPWP 02.025.873.7091.000 adalah tidak sesuai denganketentuan

Tagihan Pajak karena permohonan Wajib Pajak atasSurat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00022/107/09/091/12 tanggal 13 November 2012 Masa Pajak Juni2009, atas nama Penggugat, NPWP 02.025.873.7.091000, adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) Nomor KEP0040/WPJ.19/KP.0103/2016 tanggal 30Agustus 2016 tentang Pembetulan atas Surat Tagihan Pajak karenapermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00022/107/09/091/12 tanggal13 November 2012 Masa Pajak Juni 2009 oleh Majelis Hakim

Putusan Nomor 2898/B/PK/Pjk/2019NPWP 02.025.873.7091.000 atas kesalahan dalam menyampaikan SuratPemberitahnuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2009;2.Memerintahkan Tergugat untuk membetulkan KEP0045/WPJ.19/KP.0103/2016 tanggal 30 Agustus 2016, yang semula adalah: Menolak permohonan pembetulan Wajib Pajak PT Trakindo Utamadalam Suratnya Nomor 58/TAX/FINHO/II/2016 tanggal 25 Februari2016; Mempertahankan Surat Tagihan Pajak Nomor 00027/107/09/091/12tanggal 13 November 2012 Masa Pajak November

2009;atas:Nama : PT TRAKINDO UTAMA;NPWP : 02.025.873.7091.000:Alamat : Gedung TMT Lantai 1117 Suite 11011701,Jalan Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakartaselatan;menjadi sebagai berikut:Membetulkan kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturanperundangundangan perpajakan atas Surat Tagihan Pajak Nomor00027/107/09/091/12, tanggal 13 November 2012 Masa Pajak November2009;atasNama : PT TRAKINDO UTAMA;NPWP : 02.025.873.7091.000:Alamat : Gedung TMT Lantai 1117 Suite 11011701,Jalan Cilandak Timur

Putusan Nomor 2898/B/PK/Pjk/2019Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP0045/WPJ.19/KP.0103/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak karena permohonan Wajib Pajak atasSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00027/107/09/091/12 tanggal 13 November 2012 Masa Pajak November2009, atas nama PT Trakindo Utama, NPWP 02.025.873.7.091000, JenisUsaha Perdagangan Alat Berat, beralamat di Gedung TMT 1, 1117th Floor,Jalan Cilandak KKO

Dengan mengadili sendiri:Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon PeninjauanKembali:Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP0045.WPJ.19.KP.0103.2016 Tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00027/107/09/091/12 Tanggal 13 November 2012 MasaPajak November 2009 atas nama PT Trakindo Utama, NPWP02.025.873.7091.000 adalah tidak sesuai dengan ketentuanperaturan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) NomorKEP0045/WPJ.19/KP.0103/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak karena permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00027/107/09/091/12 tanggal 13 November 2012 MasaPajak November 2009 oleh Majelis

Bahwa sudah seharusnya, atas Surat Keputusan NomorKEP00042/NKEB/WPJ.10/2018 tanggal 16 Januari 2018 dibatalkan danmengabulkan surat permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak nomor02/PAJAK/VII/GMY2017 tanggal 20 Juli 2017, serta menetapkan SuratTagihan Pajak Nomor 00001/127/15/511/17 dan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00017/WPJ.10/KP.10/2017 menjadi Nihil;Bahwa Penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajakagar gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telahmemenuhi

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor: 00001/127/15/511/17tanggal 25 April 2017 batal demi hukum, karena tidak memenuhiketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 14 UU KUP danPeraturan Menteri Keuangan yang dimaksud adalah Nomor183/PMK.03/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri KeuanganNomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat KetetapanPajak dan Surat Tagihan Pajak;:4.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00042/NKEB/WPJ.10/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentangPembatalan Surat Tagihan Pajak Nomor 00001/127/15/511/17 tanggal25 April 2017 batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuanformal sebagaimana dimaksud Pasal 16 UU KUP;5.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00017/WPJ.10/KP.10/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentangPembetulan Surat Tagihan Pajak batal demi hukum:Dengan mengadili sendiri:Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1554/B/PK/Pjk/2019a. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);b.

Menyatakan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut001154.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, Surat Tagihan Pajak Nomor:00001/127/15/511/17 tanggal 25 April 2017, Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00042/NKEB/WPJ.10/2018 tanggal 16Januari 2018 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00017/WPJ.10/KP.10/ 2017 tanggal 22 Desember 2017 tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatanhukum:c.

Membatalkan Surat DirekturKEP00492/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang PembatalanKeputusan Jenderal Pajak NomorKetetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf C;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surattanggapan tanggal 25 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.90180/PP/M.XB/99/2017, tanggal 13 Desember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MenyatakanPenggugat terhadap Surat Keputusan

Tergugat Nomor KEP00492/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajakmengabulkan seluruhnya permohonan = gugatanAtas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00626/107/15/007/15 tanggal 25 November2016 Masa Pajak Januari 2015, atas nama PT Suryaraya Lestari, NPWP01.348.787.1007.000, beralamat di Jalan Puloayang Raya Blok OR1 KIP,Jatinegara, Cakung, Jakarta

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00492/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 7 Juni 2016, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C, karena Permohonan WajibPajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak, Pajak PertambahanNilai Barang dan jasa Nomor 626/107/15/007/16 tanggal 25November 2016 Masa Pajak Januari 2015, atas namaPT Suryaraya Lestari, NPWP 01.348.787.1007.000, beralamat diJalan Puloayang Raya Blok OR1 KIP, Jatinegara, Cakung

Putusan Nomor 2568/B/PK/Pjk/20182017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari 2015 Nomor 00626/107/15/007/15 tanggal 25November 2016, atas nama Penggugat, NPWP 01.353.305.4007.000,adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya

gugatan Penggugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan KeputusanTergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00492/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2015 Nomor 00626/107/15/007/15 tanggal 25 November 2016, olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak

Demikian juga atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapatdilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajakkarena jabatannya atas permohonan Wajib Pajak.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanPajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:Halaman 14 Alinea ke3 dan 4 11Bahwa Surat Penggugat Nomor : 008/PN/MEI/09 tanggal 11 Mei 2008perihal Peninjauan Kembali Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Nomor 01316/107/05/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa PajakSeptember 2005 adalahpermohonan peninjauan kembali atas Surat Tagihan Pajak bukanpeninjauan kembali atas Putusan

Pengadilan Pajak;Bahwa permohonan peninjauan kembali Penggugat Nomor 008/PN/MEI/09 tanggal 11 Mei 2008 atas Surat Tagihan Pajak yang samakepada Tergugat, seharusnya dibaca/diartikan sebagai permohonanpengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang kedua atas SuratTagihan Pajak yang sama yaitu Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Nomor 01316/107/05/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa PajakSeptember 2005;Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis HakimPengadilan Pajak yang tertuang dalam

Tagihan Pajak PertambahanNilai Nomor 01316/107/05/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 MasaPajak September 2005 adalah permohonan peninjauan kembali15atas Surat Tagihan Pajak bukan peninjauan kembali atas PutusanPengadilan Pajak dan seharusnya dibaca/diartikan sebagaipermohonanpengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang kedua atasSurat Tagihan Pajak yang sama yaitu Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Nomor 01316/107/05/411/ 07 tanggal 14Agustus 2007 Masa Pajak September 2005;9.

tanggal 11 Mei 2008 perihalPeninjauan Kembali Surat Tagihan Pajak Pertambahan NilaiNomor 01316/107/05/411/07 tanggal 14 Agustus 2007 MasaPajak September 2005, telah sesuai dengan ketentuan yangberlaku;Bahwa permohonan tersebut merupakanpermohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasiyang kedua atas Surat Tagihan Pajak yang sama yaitu SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor01316/107/05/411/ 07 tanggal 14 Agustus 2007 Masa PajakSeptember 2005.

Putusan Nomor. 164/B/PK/PJK/2007Bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaTahun Pajak 2003 Nomor : 02106/107/03/402/05 ini diterbitkan oleh KantorPelayanan Pajak Tangerang berdasarkan hasil Pemeriksaan yang dilakukanoleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tangerang dengan rinciansebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp. 48.407.765.834,00Sanksi asal 14 ayat (3) KUP Rp. 968.155.317,00STP PPN yang dibayar Rp. 968.155.317,00Bahwa perhitungan tersebut tetap dipertahankan dalam

Surat KeputusanKeberatan;Bahwa perbedaan perhitungan atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa menurut Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan dengan SPT menurut Penggugat adalah sebagai berikut:Bahwa menurut Pemeriksa, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa adalah hasil dari penelitian atas Faktur Pajak yangdianggap cacat karena tidak dicoret dalam kolom keterangan HargaJual/Penggantian/Uang Muka/Termijn oleh Penggugat, sehingga atas haltersebut menimbulkan

Putusan Nomor. 164/B/PK/PJK/2007Bahwa dalam surat pengajuan gugatan ini, Penggugat juga melampirkansalinan Keputusan Keberatan Nomor: KEP07/WPJ.08/BD.06/2006tertanggal 28 Juli 2006 mengenai keberatan atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d.

Putusan 10108/PP/M.XI/99/2007 yang telah berkekuatan tetaptersebut adalah sebagai berikutMembatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP07/WPJ.08/BD.06/2006 tanggal 28 Juli 2006 dan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2003Nomor : 02106/107/03/402/05 tanggal 29 Juni 2005, atas nama : PT ShintaIndah Jaya, NPWP : 01.120.426.0402.000, alamat : Jalan Imam Bonjol No.133, Karawaci, Tangerang 15115.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah

Tagihan Pajak;bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulanbahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari s.d Desember 2003 Nomor : 02106/107/03/402/05tanggal 29 Juni 2005 harus dibatalkan;Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan ayat (4)Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danHalaman 4 dari 9 halaman.

0,00Koreksi Rp 794.943.496,00Denda Pasal 14 (4) KUP menurutTergugat Ro 794.943.496,00Jumlah PPh yang masih harusdibayar Rp 795.443.496,00Bahwa atas Surat Tagihan Pajak a quo, Penggugat mengajukan Surat Nomor002/SGVPJK/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang Permohonan KeduaPengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar AtasSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2009 Nomor:00136/107/09/057/10 tanggal 23 April 2010 dan dengan Surat KeputusanTergugat Nomor: KEP1111

/WPJ.07/2011 tanggal 10 Mei 2011 telah ditolaksehingga dengan surat Nomor: 020/SGVPJK/2011 tanggal 24 Juni 2011Penggugat mengajukan Gugatan;Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor: 020/SGI/PJK/2011 tanggal24 Juni 2011 pada pokoknya mengemukakanhalhal sebagai berikut:Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan kepada Badan Peradilan Pajak atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Kanwil DJP Jakarta Khusus Nomor KEP111/WPJ.07/2011 Tanggal 10 Mei 2011 terhadap Surat Tagihan Pajak (STP)PPN Noinor: 00136/107/09/

Tagihan Pajak yang TidakBenar atas Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP Masa Pajak Maret 2009, Nomor: 00136/107/09/057/10 tanggal23 April 2010, atas nama: PT.

Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1111/WPJ.07/2011 tanggal 10 Mei 2011 tentang Pengurangan atauHalaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 73/B/PK/PJK/2013Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat TagihanPajak PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa PajakMaret 2009, Nomor: 00136/107/09/057/10 tanggal 23 April 2010, atas namaPT Sai Garments Industries, NPWP 02.193.197.7057.000, beralamat diJalan Brigjen Sudiarto KM 12, Penggaron Kidul, Pedurungan, Semarang,Jawa Tengah dan

Tagihan Pajak yang Tidak Benaratas Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKPMasa Pajak Maret 2009, Nomor: 00136/107/09/057/10 tanggal 23 April 2010,atas nama Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatditerima adalah sudah tepat dan benar karena gugatan diajukan tidakmemenuhi syarat formal (tenggang waktu) sebagaimana diatur dalam Pasal 40ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002;Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata

Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, Dan Pembatalan HasilPemeriksaan menyatakan:Pasal 1Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajakdapat:mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajakyang tidak benar; dan/atauPasal 4Surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan hasil pemeriksaan yang dapatdikurangkan atau dibatalkan oleh Direktur Jenderal Pajak baik secara jabatan atauberdasarkan permohonan Wajib Pajak meliputi :b. pengurangan atau pembatalan

Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; ataubahwa Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.03/2008 tentang Tata CaraPengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan AtauPembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar,Dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan menyatakan:Pasal 6Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat(1) huruf a dan huruf b hanya dapat diajukan oleh Wajib

bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 21/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pengurangan AtauPenghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat KetetapanPajak Atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, Dan Pembatalan HasilPemeriksaan a quo diketahui bahwa Penggugat dapat mengajukan penguranganatau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar hanya dapat diajukan olehWajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali;bahwa diketahui Penggugat baru 1 (satu) kali

mengajukan permohonanpengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, makaseharusnya Penggugat dapat melakukan permohonan pengurangan ataupembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sekali lagi kepada pihak Tergugat;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas faktafakta, buktibukti, penjelasanTergugat dan Penggugat yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadapberkas gugatan selanjutnya Majelis berkesimpulan untuk menolak gugatanPenggugat;: bahwa dalam sengketa banding ini

Tagihan Pajak Yang Tidak Benar Atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor:00136/107/10/334/11 tanggal 13 Desember 2011, Masa Pajak September 2010 atasnama: XXX NPWP YYY;

Putusan Nomor 3008/B/PK/Pjk/2018Peninjauan Kembali dengan petitum gugatan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa, Penggugat mohon keadilan dengan mengajukan Gugatanterhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor:KEP00246/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 9 Februari 2017 PerihalPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Kedua Wajib Pajak;Bahwa alasan Tergugat tidak sesuai dengan substansi dari ketentuanyang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00945/107/14/007/15 tanggal 26 November 2015 Masa PajakAgustus 2014 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:Halaman 2 dari 8 halaman.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor:KEP00246/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2014Nomor 00945/107/14/007/15 Tanggal 26 November 2015Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak atas nama PT. Suryaindah Nusantarapagi, NPVWP01.353.306.2007.000, beralamat di JI.

Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanHalaman 4 dari 8 halaman.

Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00945/107/14/007/15 tanggal 26 November 2015 Masa Pajak Agustus2014, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Tergugat :MenurutPenggugatMenurut MajelisPut54532/PP/M.XITA/99/2014Gugatan2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengjauan gugatan terhadap Pengenaan SanAdministrasi berupa Surat Tagihan Pajak Karena Membuat Faktur Pajak Tetapi Tidak TeWaktu sebesar Rp. 1.709.471,00;bahwa Tergugat telah benar dan tepat dalam mengenakan sanksi berupa denda sesuai denPasal 14 ayat (4) Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00003/107/11/619/13 tanggal 09 Januari 2013 Masa Pajak Mei 2011 sebesar Rp1.709.471,00 berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentan;Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangundang Nomor 28 Tahun 2007 karena Penggugat yang telah dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu sehingga dikenakasanksi administrasi berupa denda sebesar

Tagihan Pajak a quo;bahwa penelitian Majelis terhadap data dan fakta yang disampaikan oleh PenggugatTergugat adalah sebagai berikut :bahwa menurut penelitian Majelis penetapan Surat Tagihan Pajak a quo karena FaPajak atas penyerahan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut P.Pertambahan Nilai diterbitkan tidak tepat waktu karena diterbitkan setelah penyerabarang sehingga tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b Peraturan MerKeuangan Nomor 38 Tahun 2010;bahwa Penggugat mengakui pada

Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nor00003/107/11/619/13 tanggal 09 Januari 2013 Masa Pajak Mei 2011 yang dikuatdengan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1398/WPJ.11/2013 tanggal 01 Nopember 2tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 /(1) Huruf c.bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dan buktibukti yang disampaikan dalampersidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf aUndangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

untuk menolak gugatarPenggugat atas penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : KEP1398/WPJ.11/2013 tanggalNopember 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkPasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajmemperhatikanmengingatMemutuskanPertambahan Nilai Nomor: 00003/107/11/619/13 tanggal 09 Januari 2013 Masa Pajak M2011;Surat Gugatan, Surat Tanggapan, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dal:persidangan serta kesimpulan Majelis

Tagihan Pajak Pajak Penghasilan dariTergugat;Halaman 1 dari 19 Halaman.

atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak PPh Pasal25 Badan Masa Pajak Agustus 2008 Nomor 00100/106/08/007/08tanggal 17 Oktober 2008 atas nama PT Tira Andalan Steel, NPWP02.010. 058. 2.007.000, alamat Jalan Pulo Ayang Kav.

Tagihan Pajak PPh Pasal 25 Badan MasaAgustus 2008 Nomor 00100/106/08/007/08 tanggal 17 Oktober 2008;F.

telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2009;Bahwa dapat disimpulkan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak atas pajakyang tidak dibayar /kurang bayar dan pengenaan sanksi administrasi berupadenda Pasal 7 dan Pasal 14 ayat (1) KUP tersebut tidak memenuhi kategorisebagai Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar sebagaimana dimaksudPasal 36 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983,tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir

Kembali menyatakan pokokpokok pajak dalam Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 Masa Pajak Agustus2008 tidak dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh BadanTahun 2008, dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008 terbukti bahwapokok pajak dalam Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 Masa Pajak Aprilsampai dengan Juni 2008 tidak dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh badanTahun 2008;Bahwa karena pokok pajak dalam Surat Tagihnan Pajak Masa Pajak Agustus2008 belum dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh badan Tahun Pajak

Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Pajak 59934, pada halaman 42 sehubungan dengan aspek Formal penerbitan Surat Tagihan Pajak.1.

Oleh karena itu, Surat Tagihan Pajak untuk PajakPenghasilan Pasal 25 adalah sematamata untuk menagih hutangpajak penghasilan Pasal 25 yang SPT Tahunan PPh Badannyabelum disampaikan.Dengan demikian, penerbitan Surat Tagihan Pajak pada Tahun2013 oleh TERMOHON PK kepada PEMOHON PK untuk menagihhutang pajak penghasilan Tahun 2008 adalah bertentangandengan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU KUP.Sejalan dengan hal tersebut di atas:Pasal huruf A.2.a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP28/PJ.41/1993 tanggal

Tagihan Pajak Nomor00003/106/08/092/13 tanggal 11 Juni 2013, sehingga apabila SuratTagihan Pajak tersebut dibatalkan maka akan menimbulkan kerugiannegara sebesar yang sudah dikreditkan oleh Tergugat dan telah dinikmatioleh Penggugat sebagai kredit pajak;Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 698/B/PK/PJK/2016Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Ketetapan pajak Lebih Bayar(SKPLB) Nomor 00002/406/08/092/13 tanggal 20 Agustus 2013, dimanapokok pajak yang terdapat dalam Surat Tagihan Pajak Nomor00003

Martin Wahidin (Dissenting Opinion), yang menyatakan :Bahwa PENGGUGAT telah melunasi Surat Tagihan Pajak PajakPenghasilan Pasal 25 Masa Pajak Agustus 2008 No.00003/106/08/092/13 tanggal 11 Juni 2013 dan Surat Pemberitahuan (SPT) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2008 telah dilaporkan 22 April 2009.Dengan dilunasinya Surat Tagihan Pajak tersebut merupakankonsekuensi logis jika dikreditkan dalam SPT karena jika tidakdilunasi akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan UU No.19Tahun 2000 Tentang Penagihan

Bahwa alasanalasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara aguo yaitu Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak,terhadap Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasiian Pasal 25 MasaPajak Agustus 2008 Nomor : 00003/106/08/092/13 tanggal 11 Juni 2013dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalilyang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PKdihubungkan dengan Kontra Memori PK

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01582/NKEB/WPJ.15/2018, tanggal 23 November 2018, tentang PembatalanKetetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00111/107/18/805/18, tanggal 21September 2018 Masa Pajak Mei 2018, atas nama PT Anugerah MitraSejahtera Bersama, NPWP 03.337.697.1805.000, beralamat di Jalan APPettarani

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01582/NKEB/WPJ.15/2018, tanggal 23 November 2018, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00111/107/18/805/18, tanggal 21 September 2018 Masa Pajak Mei 2018, atasHalaman 3 dari 7 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00111/107/18/805/18 tanggal 21 September2018 Masa Pajak Mei 2018, atas nama PT Anugerah Mitra SejahteraBersama, NPWP 03.337.697.1805.000, beralamat di Jalan APPettarani Nomor 55, Buakana Rappocini, Makassar, SulawesiSelatan 90222, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 4.

Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00111/107/18/805/18, tanggal21 September 2018 Masa Pajak Mei 2018, atas nama Penggugat NPWP03.337.697.1805.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:Halaman 4 dari 7 halaman.

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa gugatan atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36Ayat (1) Huruf C yang telah dipertimbangkan berdasarkan buktibukti,fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar.

Tagihan Pajak adalah tidak tepat;Bahwa demikian juga, Surat Tagihan Pajak ini harusdibatalkan karena Surat Tagihan Pajak hanya dapat diterbitkan bilaada pajak yang terhutang;Bahwa dengan tidak adanya pajak terhutang, maka SuratTagihan Pajak ini menjadi gugur dengan sendirinya;Tanggapan Penggugat atas Pasal 32 ayat (2) UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;Bahwa Surat Permohonan Penghapusan Surat Tagihan PajakBunga Penagihan Nomor 00020/109/03/059/06 tanggal 30 Juni 2006yang Penggugat

Membatalkan Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor00020/109/003/059/06 tanggal 30 ~~ Juni 2006 ~~ sebesarRp 22.832.550,00;3.

Tagihan Pajak (STP) Bunga PenagihanSKP Tahun Pajak 2003 Nomor 00020/109/03/059/06, tanggal 30 Juni2006 atas nama : PI.

Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggalditerbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan PajakHalaman 13 dari 31 halaman.

Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalamPasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;d.