Ditemukan 4024691 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memerikan meriksa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 28-01-2010 — Putus : 20-12-2010 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 163/Pdt.G/2010/PN.JKT.SEL.-
Tanggal 20 Desember 2010 —
183 — 115
  • MENGADILI- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat berkenaan dengan Kompetensi Absolut tersebut ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verkllaard) ;- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;MENGADILI- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat berkenaan dengan Kompetensi Absolut
    tersebut ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verkllaard) ;- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;
    Dengan demikian, jelas bahwaPengadilan Negeri di Indonesia termasuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidakmempunyai kewenangan sama sekali (secara absolut) untuk memeriksa danmengadili perkara a quo9.
    Hal ini semakin jelas membuktikan ketidakberwenangan PengadilanNegeri Jakarta Selatan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusandalam perkara a quo ;12 Bahwa karena telah terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenangsecara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan dalamperkara a quo, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolakGugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidakdapat diterima.
    Permohonan Tergugatini sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR yang pada intinya menyatakan bahwaHakim juga berkewajiban untuk terlebih dahulu memeriksa, mempertimbangkandan memutuskan mengenai masalah kewenangan pengadilan sebelum memeriksamasalah lainnya (pokok perkara).
    Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.18memeriksa dan mengadili kewenangan absolut sebelum memeriksa masalahlainnya (pokok perkara) serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :a. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai tidakberwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;b. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secaraabsolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;c.
    Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.54Selatan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraaquo ;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan dan PengadilanNegeri Jakarta Selatan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara aquo, maka pada bagian Dalam Pokok Perkara, gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkarayang telah dianggarkan dan jumlahnya akan disebut pada amar putusan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 12-05-2022 — Putus : 15-06-2022 — Upload : 14-11-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 330/PDT/2022/PT DKI
Tanggal 15 Juni 2022 — Pembanding/Penggugat : PT SUDON JASA INVESTAMA Diwakili Oleh : LUKAS RUSHDIAN, S.H.
Terbanding/Tergugat : RINTO NAZLY PUTRA
293 — 86

  • M E N G A D I L I:

    • Menerima permohonan banding dari Pembanding yang semula Penggugat;
    • Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 703/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 12 Januari 2022;

    M E N G A D I L IS E N D I R I :

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
    2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk melanjutkan memeriksa dan memutuskan perkara
Pengadilan PT BANTEN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 01-05-2012 — Upload : 18-07-2012
Putusan PT BANTEN Nomor 62/PID/2012/PT.BTN
Tanggal 1 Mei 2012 — MUSA AGUS SUTRISNA, dkk.
40 — 17
  • Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa pokok perkara atas nama Terdakwa Musa Agus Sutrisna dan Sakat bin Endon berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-177/01/2012, tanggal 11 Januari 2012 dan selanjutnya memeriksa dan memutus perkara tersebut; 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-------------------------------------
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusanseperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa : Nama LengkapTempat LahirUmur dan Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanMUSA AGUS SUTRISNA ; Tangerang ;66 tahun /25 Juni 1945 ;Lakisha sesessersseessesner ener rsesensesIndonesia ; : Jl.
    No : 62/PID/2012/PT.BIN12Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 80/Pid.B/PN.Tng, tanggal 16Februari 2012 tersebut; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa danmempelajari secara sekSama berkas perkara beserta putusanPengadilan Negeri Tangerang Nomor 80/Pid.B/2012/PN.TNG., tanggal 16Februari 2012 beserta memori perlawanan dari Jaksa Penuntut Umumtanggal 22 Februari 2012, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwapertimbangan putusan pengadilan negeri tersebut keliru menerapkanPasal 78 ayat (1
    Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Tangerang untukmemeriksa pokok perkara atas nama Terdakwa Musa AgusSutrisna dan Sakat bin Endon berdasarkan surat dakwaanNomor Register Perkara PDM177/01/2012, tanggal 11 Januari2012 dan selanjutnya memeriksa dan memutus perkaraTEPSEDUE; ~ nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn4.
Pengadilan PN STABAT Perdata
Putus : 25-02-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN STABAT Nomor 10/PDT.P/2016/PN STB
Tanggal 25 Februari 2016 — Siti Aminah
21 — 8
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon ;2. Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).
    Stb.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikanpenetapan atas permohonan dari :Siti Aminah Binti Juli, tempat lahir di Halaban, tanggal lahir 2 April 1986,agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelaminPerempuan, warganegara Indonesia, tempat tinggal diDusun V Kebun Buah RT/RW 001/001 Desa HalabanKecamatan Besitang Kabupaten Langkat,dalam hal inidiwakili oleh
    Januari 2010 sesuai dengan (Bukti P.4) ;Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Zulkarnaen My BinYahman telah meninggal dunia pada tanggal 7 Nopember 2015 sesuai dengan(Bukti P.5) ;Menimbang, bahwa Pemohon bermohon supaya ditetapkan sebagaiWali dari Kedua orang anak kandungnya tersebut yang masih katagori belumdewasa menurut hukum karena Ayah kandung dari anakanak tersebut sudahmeninggal dunia ;Menimbang, bahwa sebelum masuk pada petitum permohonanPemohon, oleh karenanya dipandang perlu untuk memeriksa
    tentangkewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa suatu permohonanperwalian terhadap Pemohon yang beragama Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan PenjelasanPasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan terhadapmemeriksa, memutus dan meyelesaikan perkara di tingkat pertama terhadappermohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agamadalam hal ini Pengadilan Agama Stabat ;Menimbang, bahwa
    berdasarkan uraian dan pertimbangantersebut diatas, sangat beralasan hukum Pengadilan Negeri Stabat menyatakan tidakberwenang memeriksa permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa terhadap segala ongkos yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan dalamamar penetapan ini;Mengingat ketentuan dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama,Undangundang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan
Pengadilan PA UNAAHA Perdata Agama
Register : 23-04-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PA UNAAHA Nomor 0155/Pdt.G/2018/PA.Una
Tanggal 25 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
60 — 19

  • Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat secara absolut.
    Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah ).

    PUTUSANNomor 0155/Pdt.G/2018/PA Una.prey s5l able)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Gugatan Sengketa Mahar dan Perbuatan Melawan Hukum antara:PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempattinggal di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia,Kabupaten Konawe, melalui kuasa hukumnya Jushriman,SH dan Asrul Muhammad, SH., masingmasing
    Muslimin.Bahwa oleh karena Tergugat belum menggantikan tanah (Obyek sengketa)dan juga Tergugat tidak menunjukan itikad baik sampai gugatan ini diajukan,maka dengan alasan tersebut penggugat mengajukan gugatan ini danmohon agar Pengadilan Agama Unaaha berkenan memeriksa dan mengadiliperkara aquo.Bahwa beberapa kali aparat pemerintah setempat meminta tergugat untukmembayar pajak bumi dan bangunan obyek mahar karena penguasaan danpengelolaan dilakukan oleh tergugat, tapi oleh tergugat tidak pernah maumembayar
    Yang mulia MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskansebagai berikut :PRIMAIR1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;Menyatakan sah kepemilikan tanah obyek sengketa (bagian obyek mahar)yang diperoleh Nawal dari suaminya yang bernama H.
    Yang mulia MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);Bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugatmelalui kuasanya begitu pun Tergugat melalui kuasanya masingmasing telahdatang menghadap sendiri dipersidangan;Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugatakan tetapi tidak berhasil begitu pun Penggugat dan Tergugat telah menempuhproses mediasi dengan mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H
    Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadiligugatan Penggugat secara absolut;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 506.000, (lima ratus enam ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yangdilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 M. bertepatan dengantanggal 12 Dzulqaidah 1439 H., oleh Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis,Muh.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 15-07-2022 — Putus : 08-08-2022 — Upload : 08-08-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 107/PDT/2022/PT SMR
Tanggal 8 Agustus 2022 — Pembanding/Penggugat : mulyadi Diwakili Oleh : Agustan,S.H.,M.H.
Terbanding/Tergugat : ida Diwakili Oleh : EGA SURYA PERDANA,, S.H.
70 — 20

  • M E N G A D I L I :

    1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
    2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 2 Juni 2022 Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Tjs;

    MENGADILI SENDIRI :

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
    2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
    3. Menghukum Terbanding semula
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-01-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 4 April 2016 — H. Mirzan Ikbal, S.E.>< 1. H. Gumari, 2. Mahkamah Partai, 3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
187 — 0
  • M E N G A D I L I- Menolak eksepsi para Tergugat tentang kompetensi absolute ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa perkara a quo ;- Menangguhkan beban biaya perkara sampai putusan akhir ;
Pengadilan PN MATARAM Perdata Khusus
Register : 19-03-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mtr
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
HARY ASPRIANTHO
Tergugat:
PT. TUNAS DWIPA MATRA KANTOR PUSAT DI BANDAR LAMPUNG CQ. PT. TUNAS DWIPA MATRA CABANG MATARAM.
107 — 37
    1. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
    2. Membebankan biaya perkara ini kepada negara.
Pengadilan PN BOYOLALI
Register : 14-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PN BOYOLALI Nomor 91/ Pdt.P/2018/PN Byl
18 — 5
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Boyolali tidak berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan tersebut ;-----------------------------2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-------------------------
    PENETAPANNomor 91/ Pdt.P/2018/PN BylDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dibawah ini dalamperkara permohonan yang diajukan oleh : ANIK PURYANTI bertempat tinggal di Dk.Bulurejo Rt 004/003 DesaRandusari, Kec. Teras, Kab. Boyolali dalam hal inimemberikan kuasa kepada Budi Sularyono, S.H., Advokatdan Penasehat Hukum dari LBH KompasHHAM LSMErpeta yang berkantor di JI.
    dan keterangansaksi yang menyatakan Pemohon dan keluarganya beragama Islam ;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tersebut Hakimberpendapat karena Pemohon hendak dinyatakan sebagai wali atas anaknyadan Pemohon beragama Islam, maka bila dilihat dari ketentuan Pasal 49 huruf aUndangundang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan : Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Byl....Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa
    ennaMenimbang, bahwa kemudian dalam Putusan MARI No.1321.K/Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1994 dengan kaidah hukum : Sejak UUNomor 7/1989 tentang Peradilan Agama berlaku, (incasu telah dirubah denganUndangundang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama) makaPengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa
    menentukanperwalian terhadap anak dibawah umur yang beragama Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena ada kewenangan/kompetensiPengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 134 HIR menyatakan : Jikaperselisihan itu. adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenangPengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu,dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan hakim itupun karena jabatannya wajib pula mengaku tidak berwenang, maka oleh ituPengadilan Negeri Boyolali tidak berwenang memeriksa
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Umum Penipuan
Register : 24-09-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 82/PID/2018/PT BJM
Tanggal 18 Oktober 2018 — NURMANSYAH Als H.NURMAN Bin SYAHRUDIN
107 — 32
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus Perkara pidana Nomor: 188/Pid.B/2018/PN. Bjb atas nama Terdakwa NURMANSYAH Als H. NURMAN bin SYAHRUDIN ;2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk membuka kembali persidangan, selanjutnya memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa NURMANSYAH Als H. NURMAN bin SYAHRUDIN tersebut ;3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;
    PUTUSANNo. 82/PID/2018/PT BJM.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan Selasebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama LengkapTempat LahirUmur/Tgl. LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikan: NURMANSYAH Alias H.
    MAHYUDIN, SH & REKAN berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal31 Juli 2018 dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbarutertanggal 01 Agustus 2018 nomor ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan = TinggiNo.82/PID/2018/PT BJM tertanggal 24 September 2018 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan sertaTurunan Resmi Putusan sela Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal
    Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa danmengadili Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perk. PDM97/BB/Epp.2/07/2018 tertanggal 18 juli 2018 ;4. Menyatakan sidang perkara atas nama Terdakwa NURMANSYAH Als H.NURMAN bin SYAHRUDIN untuk dilanjutkan pemeriksaan pokok materiperkaranya ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru telahmenjatuhkan Putusan Sela, yang pada pokok amarnya sebagai berikut :MENGADILI1.
    perkara tersebut dan memerintahkan terdakwasegera dikeluarkan/dibebaskan dari tahanan setelah putusan sela tersebutdiucapkan, yang akan berakibat penyelesaian perkaranya menjadi lebih rumitdan tidak sederhana lagi ;Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untukmenerima, memeriksa dan =mengadili Perkara pidana Nomor:188/Pid.B/2018/PN.
    Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk menerima,memeriksa dan memutus Perkara pidana Nomor: 188/Pid.B/2018/PN. Bjb atasnama Terdakwa NURMANSYAH Als H. NURMAN bin SYAHRUDIN ;2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk membuka kembalipersidangan, selanjutnya memeriksa dan memutus perkara pidana atas namaTerdakwa NURMANSYAH Als H. NURMAN bin SYAHRUDIN tersebut ;3.
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 03-10-2023 — Putus : 16-10-2023 — Upload : 19-10-2023
Putusan PN MADIUN Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Mad
Tanggal 16 Oktober 2023 — Pemohon:
R. Rudy Haryanto
20 — 13
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa Permohonan ini.;
    2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
Pengadilan PA BANYUWANGI Perdata Perceraian
Register : 16-03-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 25-06-2016
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 1676/Pdt.G/2016/PA.Bwi
Tanggal 26 Mei 2016 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
14 — 2
  • Menyatakan Pengadilan Agama Banyuwangi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp 276.000,- (duaratus tujuhpuluh enam ribu rupiah) ;
    PENETAPANNomor 1676/Pdt.G/2016/PA.Bwiqv2RU" sp2RU tUU qT+DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :PENGGUGAT , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanSwastaTKW, bertempat tinggal di KabupatenBanyuwangi yang dalam hal ini menguasakan kepadaAbd.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-01-2015 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Tjk
Tanggal 28 Mei 2015 — -H. Alfian Husin, SH -Lawan Indavia, DKK
75 — 25
  • M E N G A D I L IDalam KonpensiDalam Eksepsi:- Menerima eksepsi Tergugat I dan II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV yang menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mumutus perkara ini; - Menyatakan Pengadilan Negeri Klas I.A Tanjungkarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;Dalam Pokok Perkara:- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;Dalam Rekompensi:- Menyatakan gugatan Pengugat Rekonpensi dari Turut Tergugat II Konpensi tidak dapat diterima; Dalam
    PUTUSANNomor 18/Pdt.G/2015/PN.Tjk.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerima, memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut dalam perkara antara:H. Alfian Husin, S.H., Umur 79 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di JalanSultan Agung Blok D No.12, Way Halim, Bandar Lampung, dalam halini diwakili oleh Kuasanya H. Zainuddin K. S.H., H.
    Jadi dalam hal ini Pengadilan NegeriKlas I.A Tanjungkarang tidak berwenang memeriksa dan memutusperkara a quo;Halaman 9 dari 52 halaman, Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Tjk.Bahwa oleh karena eksepsi perkara ini menyangkut kewenangan absolutpengadilan, maka seyogyanya diputus terlebih dahulu sebagaimanaketentuan dalam Pasal 136 HIR;Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka patut kiranya ParaTergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara a quo untuk menyatakan putusan sela sebagai
    berikut:Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Para Tergugat;Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;2 Gugatan Penggugat Kurang Pihak.a Penggugat Tidak Lengkap.Bahwa dalam posita 1 (satu) dan 2 (dua) gugatannya Penggugatmenyatakan Penggugat adalah anak kandung dari pasangan suami istriBapak Raden Saleh Husin (Alm) dengan Ibu Hj.
    , mengadili dan memutuskan perkara a quo.Sehingga berakibat bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);Turut Tergugat IV berpendapat, bahwa Majelis Hakim yang mulia, karenajabatannya (ex officio) wajib menyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara, sebagaimana diatur dalamPasal 160 R.Bg. dan Pasal 132 Rv.
    dan mengadili perkara a quo; Penggugatmenyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bukan beragama Islam,sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo;e Menyangkut eksepsi kompetensi absolut yang menyatakan Pengadilan TataUsaha Negara yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;Penggugat menyatakan bahwa obyek gugatan dalam perkara a quo adalahsebidang tanah peninggalan Ibu Hj.
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 09-07-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 47/PDT/2020/PT BJM
Tanggal 3 September 2020 — Pembanding/Penggugat : JUAIMAH Binti H. JUMBERI Diwakili Oleh : GT. MULYADI, SH.MH
Terbanding/Tergugat : Hj. SULASTRI PERTIWI Binti RUSMIN Diwakili Oleh : H. FUAD SYAKIR, SH
75 — 0

  • MENGADILI

    • Menerima permohonan banding dari Penggugat;
    • Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tjg tanggal 16 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

    MENGADILI SENDIRI

    • Menolak eksepsi Tergugat;
    • Menyatakan Pengadilan Negeri Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
    • Memerintahkan Pengadilan Negeri Tanjung untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini dengan memeriksa pokok
Pengadilan PN DEPOK Perdata Tanah
Putus : 23-09-2013 — Upload : 14-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 78/PDT.G/2013/PN.Dpk
Tanggal 23 September 2013 — IVONE FELICIA INTAN D.S. also NYI RATU EPON IRMA FELICIA IVONE NATA SASTRANAGARA GELAR INTAN DUANAPAKEN. vs TEDDY SOEMANTRY, SH, dkk,
120 — 87
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;
    PUTUSAN SELA Nomor :78/PDT.G/2013/PN.DpkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata padatingkat pertama sebelum mengambil putusan akhir, telah menjatuhkan putusan selasebagai berikut, dalam perkara antara :IVONE FELICIA1.INTAN D.S. also NYI RATU EPON IRMA FELICIA IVONE NATASASTRANAGARA GELAR INTAN DUANAPAKEN.Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamt di PerumahanPalem Indah Blok B No. 21 dan 22 RT. 001/RW.014Kelurahan Pondok Kelapa
    KOMPETENSI ABSOLUTPENGADILAN NEGERI DEPOK TIDAK BERWENANGDALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil gugatan Penggugat, kecuali yangdiakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;2. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan Sertifikat Hak dariTergugat tidak sah dan dalam petitum gugatannya memnta kepada Majelis Hakimuntuk menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.733 dan No.734 atas namaTergugat adalah cacat hukum;3.
    Bahwa Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.733/Harjamuktiatas nama Tergugat Sentosa pernah juga diajukan di Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung, yang mana Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungmenyatakan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketatersebut dan sekaligus menolak gugatan Pemohon (Tumbur ManaorTampubolon,SH Cs) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimanaPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.83/B/2006/PT.TUN.JKTtanggal 6 Juli 2006
    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.47/G.TUN/2005/PTUNBDG tanggal 31 Oktober 2005, yang tidak dilakukan upayahukum lagi;Berdasarkan alasanalasan dan faktafakta hukum tersebut diatas, makaPengadilan Negeri Depok tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara aquo dan karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima;2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)Hal 9 dari 23 Putusan Sela. Nomor: 78/ Pdt.G /2013/PN Dpk1.
    Menyatakan Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa, mengadili danmemutus perkara a quo ;3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Depok, pada hari: SENIN, Tanggal 23 SEPTEMBER 2013, terdiri dari: PRIMHARYADI, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, ET KOERNIATI,SH, MH, dan Dr.
Pengadilan PA KEBUMEN Perdata Agama Perceraian
Register : 05-05-2009 — Putus : 14-01-2009 — Upload : 30-10-2014
Putusan PA KEBUMEN Nomor 657/Pdt.G/2009/PA.Kbm
Tanggal 14 Januari 2009 — Pemohon dan Termohon
7 — 0
  • Menyatakan Pengadilan Agama XXXXXXX tidak berwenang memeriksa perkara ini;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah) ;
    Pengadilanyang daerah hukumnya, meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohondengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin Pemohon;Bahwa selama ini Termohon tidak pernah meninggalkan suami tanpa ijin Pemohon, danberdasarkan fakta yang ada selama ini Pemohon tidak pernah bertempat tinggal di wilayahhukum Pengadilan Agama XXX XXXX;3 22 27792 22Bahwa dengan demikian berdasarkan hal hal yang kami kemukakan diatas, PengadilanAgama XXXXXXX tidak berwenang memeriksa
    yaitu:1 Mutah sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah)Bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalil dalil tersebut diatas, maka dengan iniTermohon / Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksaperkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:DALAM EKSEPSI1 Menerima eksepsi dari Termohon / Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;2 Menyatakan bahwa Pengadilan Agama XXXXXXX tidak berwenang memeriksa
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 04-11-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 02-12-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 703/Pdt.P/2019/PN Mdn
Tanggal 28 Nopember 2019 — Pemohon:
Tiorina
49 — 4
  • Menyatakan pengadilan negeri medan tidak berwenang memeriksa permohonan pemohon
    membebakan biaya dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp 271.000, (dua ratus tujuh pulh satu ribu rupiah)
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Register : 15-03-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Blb
Tanggal 18 Juni 2019 — Penggugat:
PT. Alkanz Putra Mahkota
Tergugat:
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk
78 — 47

  • M E N G A D I L I

    1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 68/Pdt.G/2019/PN.
    Blb;
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

    • 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp. 561.000,- ( Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 05-10-2023 — Putus : 24-10-2023 — Upload : 24-10-2023
Putusan PT SEMARANG Nomor 387/PDT/2023/PT SMG
Tanggal 24 Oktober 2023 — Pembanding/Penggugat : TRI RAHAYU HANDAYANI Diwakili Oleh : KURNIAWAN ADIBROTO, SH., CLA.
Terbanding/Tergugat I : TRI ENDAH WAHYUNINGSIH
Terbanding/Tergugat II : SUGENG SUSANTO
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
56 — 36

  • MENGADILI :

    1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
    2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 10 Agustus 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

    Mengadili Sendiri :

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
    2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk membuka dan memeriksa kembali serta memutus perkara
Pengadilan PA KENDARI Perdata Agama
Register : 27-08-2012 — Putus : 14-11-2012 — Upload : 28-02-2013
Putusan PA KENDARI Nomor 316/Pdt.G/2012/PA.Kdi
Tanggal 14 Nopember 2012 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
13 — 6
  • - Menerima eksepsi Tergugat ;- Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang memeriksa perkara ini ;- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.871.000 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
    SALINAN PUTUSANNomor : 316/Pdt.G/2012/PA.KdiBISMILLAHIR RAHMANIR RAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Cerai yang diajukanoleh:Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidakada, tempat tinggal di, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, KotaKendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.melawanTergugat, umur 35
    tujuan perkawinan untuk membentukrumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagidan karenanya agar masingmasing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukumdan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untukmenyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;Berdasarkan alasan/dalildalil atas, Penggugat mohon agar Ketua PengadilanAgama Kendari untuk memeriksa
    September2012 yang dibenarkan pula oleh Penggugat, maka telah terdapat fakta bahwa Penggugatbertempat tinggal di Desa Labungga, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utarayang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, sehingga menurut MajelisHakim bahwa eksepsi (keberatan) Tergugat sangat beralasan hukum untuk diterimasesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama tersebut di atas dan Pengadilan Agama Kendari harus menyatakantidak berwenang untuk memeriksa
    Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Hal. 5 dari 7 hal.putusan No.316/Pdt.G/2012/PA.KdiTahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbulakibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat, semua peraturan Perundangundangan dan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADILIe Menerima eksepsi Tergugat ;e Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang memeriksa