Demi hukum Otorita Batamwajid melakukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan Kota Batam supayaHak Pengelolaannya berlaku dan memenuhi syarat hukum.Bahwa Hak Pengelolaan yang belum didaftarkan sampai Otorita Batambubar nantinya, secara yuridis belum berlaku dan karena itu belum dapatdikatakan sebagai Hak Pengelolaan Otorita Batam.

Maka untuk memenuhiketentuan PP 46/2007 mengenai pengalihan Hak Pengelolaan OtoritaBatam, supaya dapat dialinkan, hendaknya Otorita Batam terlebih dahulumelakukan pendaftarannya.Bahwa sesuai dengan Keputusan Mendagri 43/1977, butir 3, sebelummelakukan pendaftaran Otorita Batam diwajibkan terlebih dahulumenyelesaikan pembayaran ganti rugi serta melakukan pemindahanpenduduk ketempat pemukiman baru, apabila diatas areal tanah yangdiberikan dengan hak pengelolaan masih terdapat tanah, bangunan dantanaman

Kepala Kampung Pulau Buluh Nomor: 037/G1/1953,tanggal 30 Desember 1953 yang merujuk pada luas lahan yang terterapada Akta Erfpacht Nomor: 171, tanggal 18 Desember 1951 sebagaiPengganti Minut Nomor: 2, tanggal 11 Januari 1933 ,dengan Luas lahan/Tanah + 8.800 Hektar;Bahwa Jep Ban Soon Co Alias Raden Suwedi pada Tahun 1974membayarkan IPEDA dengan Bukti surat Tanda Pembayaran IPEDA TahunPajak 1974, tgl 17 Mei 1974 sebesar Rp.675, (enam ratus tujuh puluh limarupiah);Bahwa Direktur Pengelolaan Lahan Otorita

Pengembangan Daerah Industri PulauBatam (OPDIPB) atas bidang tanahnya yang telah diterbitkan Sertipikat HakPengelolaan atas nama BP Batam dahulu Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam (OPDIPB);Bahwa sesuai dengan Surat Laporan Analisa Telaahan Staff DanPengolahan Data Atas Kepemilikan BidangBidang Tanah KantorPertanahan Nasional Kota Batam pada Tanggal 5 Mei 2014 Atas Nama JepBan Soon Co Alias Raden Suwedi atas surat permohonan RekomendasiEigendom Perponding Nomor: 171, tanggal 18 Desember

Batam / BP.Batam ( Tergugat ), diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikanpembayaran ganti rugi serta melakukan pemindahan penduduk ketempatpemukiman baru, apabila diatas areal tanah yang diberikan dengan hakpengelolaan masih terdapat tanah, bangunan dan tanaman milik rakyat.Bahwa kewajiban seperti tercantum di dalam Keputusan Mendagri No 43tahun 1977, butir 3 belum dilakukan Otorita Batam/BP.

Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana pada angka 9(sembilan) gugatan ini sematamata untuk membayar penggunaan lahanPenggugat selama lima (5) Tahun terhitung dari 1994 s/d 1999 ;11.Bahwa berhubung masa berakhirnya pengalokasian lahan dari Otorita Batamkepada DPC MKGR Kota Batam yang jatuh pada Tanggal 17 Juni 1999 sehinggamelalui surat No.0015/DPCMKGR/V/99 Tanggal 28 Mei 1999 mengajukanpermohonan pengalokasian lahan yang baru oleh karenanya Otorita Batamsesuai ljin Prinsip No.253

MOEIS yang beralamat dan berkantor di BengkongGarama Batam adalah cacat hukum karena yang berhak dan bisa mengajukangugatan berdasarkan rekomendasi dari Otorita Batam adalah Yayasan, Koperasidan Perseroan Terbatas bukan Ketua DPC MKGR Kota Batam ;b.

Bahwa terhitung sejak Surat Perjanjian Pengelolaan Bangunan Nomor :49/SP/DPCMKGR/BTM/II/1997, di Pasal IV (empat) tentang masa pembangunandan pengelolaan.ayat (1) masa pengelolaan terhitung sejak diterbitkan izin prinsipsesuai pejanjian DPC MKGR dengan Otorita Batam (Juni 1994) sedangkan ayat(2) mengatakan masa pengelolaan selanjutnya sebagai tersebut pada ayat (1)dapat dan akan ditindak lanjuti sesuai ketentuan Otorita Batam dan pengertiankata dan redaksi akan ditindak lanjuti Sesuai ketentuan Otorita

Foto copy Surat Keputusan Ketua Otorita Batam No. 95/KPT/KA/X/2000Tanggal 31/10/2000 Tentang pembentukan tim pengumpulan Data rumah sewamurah MKGR, diberi tanda P4 ;5. Foto copy Surat Persetujuan Otorita Batam No. B/252/KA/VI/1994 Tanggal17/6/94, diberi tanda P5 ;6. Foto copy Surat Penetapan Lokasi (PL) No. 99040781 Tanggal 6/10/1999 luaslahan 117.784M2 atas nama DPC MKGR, diberi tanda P6 ;7.

Foto copy SURAT dari Satuan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam yang ditujukan kepada PT. MOEIS Cabang Batam tertanggal 28April 1997, diberi tanda T.4 ;5. Fotocopy Surat Keterangan No. 53/Sket/KADAG/VIII/96 dari Otorita Batamkepada PT. MOEIS yang menyebutkan bahwa Tanda Daftar Perusahaan (TDP)sedang dalam penyelesaian di Kantor Subdit Perdagangan Satlak Otorita Batam,diberi tanda T5 ;6.

Surat Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO);4.2.3. Gambar Penetapan Lokasi (PL);4.2.4. Surat Perjanjian;4.2.5.

Menyediakan dana untuk pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita(UWTO) untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;Halaman 4 dari hal 27 Putusan Nomor 182/PDT/2019/PT PBR7.3.

Batam (BPBatam); Pembayaran angsuran kedua sebesar Rp.16.890.000,(enam belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)dilakukan setelah Faktur Pelunasan Uang Wajib TahunanOtorita (UWTO) dikeluarkan oleh Otorita Batam (BPBatam); Pembayaran angsuran ketiga sebesar Rp.16.890.000,(enam belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)dilakukan setelan Surat Gambar Penetapan Lokasi (PL)diterbitkan oleh Otorita Batam (BP Batam); Pembayaran angsuran keempat sebesar Rp.16.890.000,(enam belas juta

Menyediakan dana untuk pembayaran uang wajib tahunan otorita(UWTO) untuk jangka waktu 30 tahun.c. Membayar faktur biaya 2,5 % Administrasi Peralihan.d.

Faktur Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Nomor 2067/F/PL/VIII/2007;3. Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Atas Pengalokasian HakPengelolaan Lahan (HPL) Nomor 133/JB/PL/VIII/2007;4. Gambar Penetapan Lokasi (PL Nomor 27050388;5. Surat Perjanjian Nomor 08/SPJ/KDAT/L/III/2008;6.

Hasil penelitianatas pemenuhan kriteriakriteria tersebut adalah sebagai berikut:a) Bahwa Badan Otorita Batam dibentuk dengan KeputusanPresiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang daerah industri pulauBatam, sehingga kriteria pertama yaitu dibentuk berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku dapat terpenuhi;b) Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S847/MK.011/1987 tanggal 7 Agustus 1987 diketahui bahwapembiayaan Otorita Batam berasal dari APBN yangdipergunakan untuk belanja pegawai dan dari

penerimaanOtorita Batam sendiri yang dipergunakan untuk membiayaikegiatan operasional dan pembangunan infrastruktur di wilayahkerja Otorita Batam.

Dengan demikian, pembiayaan OtoritaBatam tidak hanya bersumber dari APBN, tetapi juga bersumberdari penerimaan Otorita Batam yang dikelola sendiri, sehinggakriteria kedua, yaitu dibiayai dengan dana yang bersumber dariAPBN atau APBD tidak terpenuhi karena pembiayaan OtoritaBatam dari APBN hanya dipergunakan sebatas untuk belanjarutin pegawai saja, sedangkan untuk belaja rutin lainnya danbelanja pembangunan dibiayai oleh penerimaan Otorita Batamyang dikelola sendiri;c) Bahwa berdasarkan bukti pembayaran

sewa dapat diketahuiTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)membayar sewa tanah kepada Otorita Batam dan bukankepada kas Negara (tidak menggunakan formulir Surat SetoranBukan Pajak (SSBP) sebagai setoran Penerimaan NegaraBukan Pajak/PNBP), dan penerimaan tersebut tidak disetor olehBadan Otorita Batam ke kas negara melainkan dikelola sendiri.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerimaan dariOtorita Batam tidak dimasukkan dalam anggaran pemerintahHalaman 17 dari 22 halaman.

Putusan Nomor 203/B/PK/PJK/2015pusat atau daerah mengingat dana tersebut dikelola sendiri olehBadan Otorita Batam, sehingga kriteria ketiga yaitu penerimaanlembaga tersebut dimasukkan dalam anqqaran PemerintahPusat atau Daerah tidak terpenuhi;d) Bahwa berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) nomor: S290/D.4.112004 tanggal 7Jun 2004 diketahui bahwa pembukuan Otorita Batam diperiksaoleh Aparat Pengawasan Fungsional Negara dan Pemerintahyaitu BPKP, sehingga kriteria keempat

Surat dari Badan Otorita Batam Nomor : B/662/DeopsLA/XV/2007 perihalPemberitahuan tanggal 6 Desember 2007;b. Surat jin Prinsip Nomor : 42/IP/KA/L/V2008 perihal lin Prinsip tanggal4 Februari 2008 dari Ketua Otorita Batam;c. Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor : 1074/KPTS/KDAT/L/VV2008 tentang Pengalokasian DanPenggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Dari Hak PengelolaanOtorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tanggal 25 Juni2008;d.

Faktur Tagihan Uang Wajid Tahunan Otorita (UWTO) NomorC.0013040802 tanggal 4 April 2008 (Lunas 30 Tahun);f. Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 29.28030297.B1 tanggal2 Februari 2009 yang merupakan revisi dari Gambar Penetapan LokasiNomor : 28030297 tanggal 4 Maret 2008;3.

Sejak Penggugatmemperoleh pengalokasian lahan dari Badan Otorita Batam, Penggugattelah meminta Tergugat untuk pindah dan mengosongkan tanah/lahanPenggugat, namun Tergugat tidak mau pindah dan mengosongkan tanahPenggugat dari barangbarang milik Tergugat;5.

Akta pejabat ini hanyalah suatualat bukti .Bahwa Termohon Kasasi telah mendiami tanah tersebut yang terletak diJalan Sumbawa No. 34, Bengkong Dalam, Kota Batam sebelum TermohonKasasi memperoleh suratsurat dari Otorita Batam (terbukti dari tahundikeluarkannya surat yang diterbitkan Otorita Batam) dan pengurusan izinke Otorita Batam merupakan bentuk akalakalan Termohon Kasasi sajauntuk menguasai dan memiliki hak yang sudah terlebin dahulu dikuasaisecara terus menerus oleh Pemohon Kasasi ;Bahwa berdasarkan

Penggugat dapat membuktikan bahwa benar objeksengketa adalah milik Penggugat yang diperolehnya dari Badan Otorita Batam(BOB) dengan gambar situasi/penetapan lokasi Nomor 29.280.30297.Bl tanggalHal. 8 dari 10 Hal. Put.

(UWTO) yang telah dibayarmelalui rekening Otorita Batam yaitu;1.

Solomon GlobalAsia;Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UANG WAJIBTAHUNAN OTORITA (UWTO)) No. 3426/F/PL/X/2005tanggal 14 Oktober 2005, atas nama PT. Solomon Global Asia;2 Bahwa berdasar data data pendukung tersebut, jelas bahwa sudahtepat Tergugat menerbitkan Objek Sengketa kepada PT.

Solomon Global Asia;e Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) No. 3426/F/PL/X/2005 tanggal 14 Oktober 2005, atas nama PT.

Manggala Wahana Energitamakepada Direktur Lahan Otorita Batam Nomor : 026/MWE/IX/2002, tanggal23 September 2002, tentang permohonan pembayaran Uang Wajib TahunanOtorita (UWTO) 10 tahun (sesuai dengan fotokopinya) ;29 BuktiT 29 : Fotokopi Surat dari Otorita Batam kepada PT.

telah dibatalkan sesuai buktiBahwa pada tanggal 1 Desember 2000 pihak Otorita Batam telah mengeluarkanIzin Prinsip kepada PT.

(dikembalikan ke HPKPsebagaimana semulanya diserahkan secara Tulis Tangan tertanggal 28Oktober 1999 di kantor Otorita Batam di Ruangan Marketing Centre yangdi tanda Tangani oleh saudara Aswan Jaya Ginting mewakili HPKP danPihak Otorita Batam diwakili oleh Asroni Harahap dan Joki Mochtar)9. Bahwa apabila Pihak Otorita Batam / BP Batam tidak melaksanakansecara Patut Amar Putusan nomor 15 / G/ 2014 / PTUNTPI, Jo nomor137 /B/2015/PT.TUNMDN, Jo nomor 27 K/ TUN, / 2015.

Bahwa Fakta Hukum TERGUGAT dan Pihak Otorita Batam / BPBatam telah di Gugat oleh seorang Anggota dari HPKP dalam halGugatan perbuatan melawan hukum, Pada Perkara Gugatan nomor 151 /PDT.G / 2017 / PN.BTM tertanggal 03 Juli 2017. Yang mana inti dariGugatan tersebut adalah mempersoalkan agar Pihak Otorita Batam / BPBatam TIDAK MENYIMPANG DALAM MELAKSANAKAN / MEMATUHIAmar Putusan nomor 15 / G / 2014 / PTUNTPI, Jo nomor 137/B/2015 / PT.TUNMDN, Jo nomor 27 K/ TUN / 2015.11.

Surat keputusan ketua Otorita pengembangan Daerah IndustriPulau Batam No. 1098/KPTS/KAAT/VI/2001 tanggal 21 Juni 2001Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Padt.G/2018/PN Btmtentang Penggunaan Tanah atas Bagianbagian tertentu dari padaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya;3. Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat II berupa :A.

Surat keputusan ketua Otorita pengembangan Daerah IndustriPulau BatamNo.1098/KPTS/KAAT/VI/2001 tanggal 21 Juni 2001 tentangPenggunaan Tanah atas Bagianbagian tertentu dari pada TanahHak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya5. Memerintahkan tergugat 1 dengan Kewajiban MenerbitkanKeputusan Tata Usaha Negara Berupa ;a.

Surat keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam (sekarang Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam) tentangPenggunaan Tanah atas Bagianbagian tertentu dari pada TanahHak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP)Pimpinan Penggugat;6.

Bahwa akibat perbuatanTerdakwa mengakibatkan saksi korban AZHARI dan warga komplek PerumahanKopkar Otorita Batam mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000, (tiga jutarupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal363 Ayat (1) ke5 KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telahmengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatantersebut saksi alami terjadi pada hari Senin tanggal 09 Maret 2021sekira pukul 13.30 Wib di Rumah saksi yang beralamat di KomplekPerumahan Kopkar Otorita Batam Blok D6 No.09 Kel.Sambau KecNongsa. Bahwa barang yang telah diambil olen Terdakwa Tindak PidanaPencurian dengan Pemberatan adalah Meteran air yang berada dipekarangan rumah saksi. Bahwa meteran air tersebut berada di dalam pekarangan rumahsaksi di bagian sudut kiri.

NURHAYATO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita acara penyidik telah benar; Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebutsaksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekirapukul 13.30 Wib di Komplek perumahan Kopkar otorita Batam KotaBatam.

untuk membayar hutang.Bahwa saat itu saat Terdakwa sedang membuka meteran di KomplekPerumahan Kopkar Otorita Batam Blok D6 No.09 Kel.Sambau KecNongsaKota Batam kemudian ada tetangga yang melihat dan memergokiTerdakwa setelah itu Terdakwa pergi dan tidak beberapa lama kemudianbeberapa orang mengikuti Terdakwa dan setelah itu.

jual untuk membayar hutang.Bahwa saat itu saat Terdakwa sedang membuka meteran di KomplekPerumahan Kopkar Otorita Batam Blok D6 No.09 Kel.Sambau Kec Nongsa Kota Batam kemudian ada tetangga yang melihat dan memergokiTerdakwa setelah itu Terdakwa pergi dan tidak beberapa lama kemudianbeberapa orang mengikuti Terdakwa dan setelah itu.

Danau Toba(BPODT) karena pada saat itu Saksi bersama dengan timmembawa alat GPS untuk melihat lokasi tersebut masih dalamkawasan Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) ataubukan dan dari pihak Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) juga mengatakan lahan tersebut masih kawasan BadanPengelola Otorita Danau Toba (BPODT);Bahwa awalnya penebangan tersebut Saksi ketahui terjadi padahari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.19 WIB di RTH1(Ruang Terbuka Hijau 1 Zona Badan Pengelola Otorita

DanauToba (BPODT) Desa Pardamean Sibisa Kecamatan AjibataKabupaten Toba dan pada hari yang sama Saksi kembali kelokasisekira pukul 17.30 WIB dimana kegiatan penebangan danpengambilan pohon pinus tersebut masih berlangsung;Bahwa Saksi melihat langsung penebangan dan pengambilan kayupinus milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) tersebutsaat itu;Bahwa Saksi melihat kejadian penebangan dan pengambilan kayupinus milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) pada hariSelasa tanggal 13 Juli

Danau Toba(BPODT) dan sebagian merupakan lahan masyarakat;Bahwa lokasi dekat makam tersebut sebagian merupakan lahanBadan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) dan sebagian lahanmasyarakat;Bahwa setahu Saksi ada 11 (Sebelas) batang kayu yang di tebangdari lahan Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) namunkeseluruhan penebangan pohon yang terjadi ada sebanyak 31 (tigapuluh satu) batang;Bahwa pada saat itu Saksi menghitung seluruh tungkul kayu bekaspenebangannya ada sebanyak 31 (tiga puluh satu

WIB adalah Arfe Muliandry danRiatno;Bahwa ada 15 (lima belas) orang pekerja yang menebang danmengambil pohon pinus milik Badan Pengelola Otorita DanauToba (BPODT) di RTH (Ruang Terbuka Hijau) 1 Zona BadanPengelola Otorita Danau Toba (BPODT) Desa Pardamean SibisaKecamatan Ajibata Kabupaten Toba;Bahwa kelima belas orang pekerja melakukan aktivitaspengambilan pohon pinus atas perintah dari Terdakwa danMangitua ButarButar;Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin sebelum melakukankegiatan penebangan dan

Danau Toba (BPODT)pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIBakan tetapi penebangan dan pengambilan kayu pada pukul 08.19WIB Saksi tidak ada melihatnya;Bahwa ada 15 (lima belas) orang pekerja yang menebang danmengambil pohon pinus milik Badan Pengelola Otorita DanauToba (BPODT) di RTH (Ruang Terbuka Hijau) 1 Zona BadanHalaman 34 dari 70 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN BigPengelola Otorita Danau Toba (BPODT) Desa Pardamean SibisaKecamatan Ajibata Kabupaten Toba; Bahwa kelima belas

Bahwa setelah Penggugat keluar dari tahanan Polisi Kurang lebih15 hari, pihak PT.EKA MAS MANDIRI mengundang Penggugatuntuk mencari penyelesaian lahan tersebut dan pada tanggal 28November 2004 diadakan pertemuan di lantai 7 Kantor OtoritaBatam (ruangan Deputi ) namun hanya dihadiri olen Penggugatsaja tanpa dihadiri oleh PT.EKA MAS MANDIRI, sehinggapenyampaian dari Deputi Otorita Batam bahwa berhubungPT.EKA MAS MANDIRI tidak hadir, Otorita Batam memanggil pihakPerusahan untuk mempertanyakan hal yang

Otorita Batam kepada PT.EKA MASMANDIRI, maka PT.EKA MAS MANDIRI akan memberikankompensasi atas kerugian Penggugat sebesar Rp.2.500.000.000.

, SPJ Nomor438/SPJ/KDAT/VI/2000 tanggal 26 Juli 2000, SKEPNomor : 505/KPTS/KAAT/VI/2000 tanggal 28 Juli 2000,Faktur Lunas Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No.482/F/PL/V/2000 tanggal 25 Mei 2000, Faktur LunasTagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No. 483/F/PL/V/2000,Gambar Penetapan Lokasi Nomor 20030205 tanggal 19 Mei2000 seluas 10.580. m?

Annyu Belinang telah membayarkan UWTO untukmasa 30 Tahun sesuai dengan Faktur Lunas Tagihan UangWajib Tahunan Otorita No. 1979/F/PL/VV2004 tanggal 18 Juni2004 dan Biaya Pengukuran sehingga Tergugat telahmelakukan pengukuran atas lahan yang dimaksudsebagaimana dimaksud dengan Form Hasil Ukur No.199/AT.2/Wil. WVV2004 tanggal 11062004, serta telahHalaman 53Putusan No.26/G/2016/PTUNTPmenyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pembangunan atasPengalokasian Tanah diatas tanah HPL Otorita Batam ;Oleh Karena PT.

DermagaAlam Mas kepada Otorita Batam tanggal 18 Juni2001... eee ee ee eee ee eee eee ss. (Bukti P13) ;14. Fotocopy Surat Perjanjian antara warga Tuan Tanah denganPT. Alam Mas tanggal 8 Maret 2002........

(enam belasjuta delapan ratus sembilan puluh ribu) dibayar setelah surat ijin ijinperinsip dikeluarkan oleh pihak Otorita Batam ;. Pembayaran angsuran kedua sebesar Rp. 16.890.000. (enam belas jutadelapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayar setelah fakturpelunasanuang wajib tahunan Otorita (UWTO) dikeluarkan dari OtoritaBatam ;.

Pembayaran angsuran pertama sebesar Rp.16.890.000, (enambelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu) dibayar setelah suratijin ijin perinsip dikeluarkan oleh pihak Otorita Batam ;4. Pembayaran angsuran kedua sebesar Rp.16.890.000, (enambelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayarsetelah faktur pelunasan uang wajib tahunan Otorita (UWTO)dikeluarkan dari Otorita Batam ;5.

Tergugat juga telah membayar ganti rugi dan jasa kepada Sdr.Karjono karyawan Otorita Batam (sebagai petugus dari OB yangmelakukan ganti rugi) sebesar Rp. 15.000.000,4.

Sebagai bahan Pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Batambahwa lokasi yang diberikan dari pihak Otorita Batam kepada PT.Damai Mandiri Perkasa menjamin lokasi tersebut benarbenarsyah secara hukum maupun tidak adanya tuntutan yang tertuliskepada Otorita Batam bahwa lokasi telah dikuasai oleh pihakpihakyang lain.. Tergugat tambahkan bahwa lokasi yang diberikan sejak mulaiOtorita Batam mengalokasikan tanah kepada PT.

Foto Copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita Nomor:2067/F/PL/VIV2007 tertanggal 09 Agustus 2007, sesuai dengantanda bukti P 5 ; 6. Foto Copy Formulir Setoran Bank Mandiri ke Rekening OtoritaBatam dengan Nomor Rekening : 109.0091001362 tertanggal 1012Agustus 2007, sebagai pembayaran uang wajib tahunan Otorita(UWTO) sesuai dengan tanda bukti P 6 ; 7.

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam (SKEP) No. 97/SKEP/KAAT/II/1996tanggal 8 Februari 1996 tentang Pengalokasian danHalaman 31Putusan No. 28/G/2019/PTUN.TPI3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :1.Penggunaan Tanah atas Bagianbagian Tertentu dari TanahHak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam atas nama PT.

dan Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan daerah Industri PulauHalaman 41Putusan No. 28/G/2019/PTUN.TPIBatam Nomor 97/SKEP/KAAT/II/1996 tanggal 8 Februari 1996 tentangPengalokasian dan Penggunaan Tanah atas BagianBagian Tertentu DariTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam kepada PT.

dan Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan daerahIndustri Pulau Batam Nomor 97/SKEP/KAAT/II/1996 tanggal 8 Februari1996 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas BagianBagianTertentu Dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam kepada PT.

atas tanah PT.Metallwerk Industry Batam; (Fotokopi dari fotokopi);Surat Perjanjian Nomor: 104/SPJ/KAAT/I/96 tanggal 6Februari 1996 tentang Pengalokasian, Penggunaan danPengurusan Tanah atas BagianBagian tertentu dari padaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, antara Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam dengan PT.

Metallwerk Electrical Contacts (PTE) (Bukti P7 = Bukti TI 33); Surat Keputusan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (SKEP)No. 97/SKEP/KAAT/II/1996 tanggal 8 Februari 1996 tentang Pengalokasiandan Penggunaan Tanah Atas Bagianbagian tertentu dari Tanah HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas namaPT.

Bebas Batam sesuai dengan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otorita BatamPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor : 045/UMKPTS/IV/1991tentang Ketentuan Pengalokasian Tanah Serta Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamKepada Pihak Ketiga, dalam bab VII Tata Cara Penyerahan tanahPasal 15, ayat 2 berbunyi : Persetujuan dimaksud dalam ayat1 diatas, ditetapkandengan Surat Izin Prinsip dari Ketua

dari segi prosedur penerbitannya sebagaiMenimbang, bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otorita BatamPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor : 045/UMKPTS/IV/1991tentang Ketentuan Pengalokasian Tanah Serta Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamKepada Pihak Ketiga, dalam bab VII Tata Cara Penyerahan tanahPasal 14 : Pihak Ketiga yang berhasrat untuk menanamkan modalnya di Pulau Batam,harus mengajukan permohonan alokasi tanah kepada

Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam; Pasal 15 : 1.

dimaksud dalam ayat1 diatas, ditetapkan dengan Surat IzinPrinsip dari Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ;Halaman 35 dari 47 Putusan No.13/G/2013/PTUN.TPIPersetujuan untuk penetapan lokasi dan penyerahan tanah kepada pihakketiga ditetapkan dengan keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, apabila yang bersangkutan telah memenuhi/memperoleh izin usaha dari instansi yang berwenang/persetujuan Presidenatau badan koordinasi penanaman modal untuk mendapatkan

Sempurna Mitra Sarana (bukti P19 = T8) telah sesuai dengan prosedurberdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Otorita Batam PengembanganDaerah Industri Pulau Batam Nomor : 045/UMKPTS/IV/1991 tentang KetentuanPengalokasian Tanah Serta Penggunaan Tanah Atas BagianBagian HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Kepada PihakKetiga, dalam bab VII Tata Cara Penyerahan tanah;Menimbang, bahwa demikian juga dengan Penggugat telah memenuhidan melengkapi semua tahapan dan prosedur dalam

Bahwa pada saat di keluarkannya ljin Prinsip oleh Turut Tergugat pada saatmau diambil di Kantor Otorita Batam/sekarang BP Kawasan pada saat itujuga oleh pegawai Otorita Batam menyampaikan kepada karyawan PT.Solomon Global Utama yang bernama M.Sitorus, bahwa ljin Prinsip Nomor462/P/KA/XII/2000, tanggal 1 Desember 2000 tersebut sudah diambil olehorang lain yang mengaku pegawai Solomon Global Utama pada waktu itu;.

Adapun alasan Penggugat menggugat Tergugat adalah sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 11 Maret 2002 Turut Tergugat mengeluarkan Fakturtagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) atas nama PT. SolomonGlobal Asia tetapi memakai Ijin Prinsip milik Penggugat;Halaman 2 dari 21 hal.

Solomon Global Asia beda badanhukum;3) Bahwa lokasi Penggugat di wilayah Sekupang Sub Wilayah TanjungUncang Distrik Tanjung Uncang Utara yang membayar Uang WajibTahunan Otorita (UWTO) adalah terbukti PT.

Andi Tajudin(Penggugat) melawan Ketua Badan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam (Tergugat I), PT.

Solomon Global Asia sebagai Tergugat dan Otorita Batamsebagai Turut Tergugat bukan Tergugat ;4.

Golden Shipping dipanggilpihak Otorita Batam, waktu itu diundang oleh Otorita Batam, saksi pergi keKantor Otorita Batam bersama dengan terdakwa untuk menanda tanganiSurat kesepakatan Bersama;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat suratnya;Bahwa saksi ada menerima uang dari warga untuk pembelian Kavling Natosebesar Rp. 2.000.000, per orang untuk membuat jalan di Kavling Nato;Bahwa warga yang membayar kepada saksi ada 20 orang;Bahwa pada waktu itu warga belum tahu kalau lahan yang dibelinya diambiloleh

Tetapi tidak pernah ketemu;Bahwa saksi tidak menanyakan langsung ke Kantor Otorita Batam karenasaksi membeli lahan dari PT.

Ruzi Amansyah; Bahwa yang telah terdakwa lakukan sehubungan dengan perkara iniawalnya terdakwa bersama dengan perwakilan Kavling Nato melakukanpertemuan beberapa kali dengan Pak Bhaskoro di Kantor Otorita Batamsejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September2016, warga yang menempati Kavling Nato disuruh pindah karena lahanakan diambil alin oleh PT. Golden Shiping; Bahwa Sdr.

Ruzi minta pindah posisi di depan;Bahwa untuk Kavling Seraya Baru terdakwa sudah mengajukanpermohonan ke Kantor Otorita Batam atas nama PT.

Batam,warga tidak mau dipindahkan dan saat itu Pak Baskoro mengatakan bahwabesok suratnya akan keluar;Bahwa tidak ada besoknya surat KSB dikeluarkan oleh Otorita Batam;Bahwa warga yang sudah membayar uang kavling kepada terdakwa adasekitar 30 KK;Bahwa terdakwa tidak ingat berapa total seluruh uang yang terdakwaterima, seingat terdakwa ada sekitar Rp. 40.000.000.

NUTRANSMARITIME SERVICE) sebagai penerima alokasi lahan dari Turut Tergugat / Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan PelabuhanBebas Batam (dahulu Badan Otorita Batam).

Sedangkan Penggugat / PT.SETYADAYA BILCON tidak pernah mendapat alokasi lahan dari TurutTergugat / Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas DanPelabuhan Bebas Batam (dahulu Badan Otorita Batam) selaku PemegangHak Pengelolaan di Pulau Batam;Sesuai ketentuan yang berlaku, maka setiap peralihan hak atas tanah diPulau Batam harus mendapat Ijin Peralinan dari Turut Tergugat / BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam(dahulu Badan Otorita Batam) selaku Pemegang Hak Pengelolaan

/L2.Mengambil langkahlangkah yang konkrit untuk memulaipelaksanaan pembangunan phisik di lapangan serta menyampaikan rencana danjadwal pembangunan kepada Otorita Batam Cq. Direktorat Pengelolaan Lahan diGedung BIDA Lt. Il Batam Centre."

Nutrans Maritime Service tidak melaksanakanpembangunan atas tanah tersebut sehingga pada tanggal 14 Februari 2008Otorita Batam melalui surat atas nama Ketua Otorita Pengembang DaerahIndustri Pulau Batam No. B/25/KOPS/L/II/2008 tentang Pembatalan AlokasiLahan.a Terhitung sejak diterbitkannya surat pembatalan tersebut, yangbersangkutan sudak tidak memiliki hak lagi atas Tanah, dan Tanah tersebutkembali menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemegang Hak Pengelolaan,dalam hal ini Otorita Batam."

Foto copy Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam, Nomor : 09/KPTS/KA/L/IV/2005, tertanggal 27 April 2005, yangHalaman 51 dari 69 Putusan No.: 178/Pdt.G/2014/PN Btm52diterbitkan oleh Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam (Bukti TTI2) ;3. Foto copy Faktur Tagihan Biaya Administrasi Peralihan, Nomor : 1155/FBAP/PL/VIII/2001, tertanggal 2 Agustus 2001, yang dibuat oleh Ka. Sub.Dit. Hak Atas Tanah di Batam (Bukti TTI3) ;4.

/PS/L/VII/2004 tertanggal 14 Juli2004 dari Tergugat dahulu bernama Otorita Batam, Surat Pernyataan Tan ASeng tertanggal 17 Maret 2007 dan Surat Kesepakatan Pelimpahan Kuasa danHak Kepemilikan Lahan dari PT Perambah Batam Ekspresco kepada PTMahkota Bumi Abadi tertanggal 17 Januari 2014;Bahwa Alokasi Lahan yang diberikan kepada PT Kaliban Bangun PrakarsaPenggugat baru mengetahuinya pada tanggal 28 Maret 2016 ketika Penggugatmelihat Lokasi Lahan tersebut yang akan diganti rugi oleh PT Kaliban BangunPrakarsa

Dan di dalam rapat tersebut telah diuraikan antara lain: Bahwa sebagai tindak lanjut atas tuntutan Tan A Seng untukmendapatkan lahan pengganti ex. lahan/kebun yang terletak diDuriangkang Sei Beduk, oleh Pihak Otorita Batam telah setujumencadangkan lahan seluas 7 (tujun) Ha sesuai dengan peraturanyang berlaku; Bahwa mengenai lahan yang akan dialokasikan kepada Tan A Sengtersebut akan ditetapkan lokasinya oleh bagian pertanahan otorita; Bapak Tan Aseng meminta agar Lahan Pengganti letaknya agarsesuai

Akan tetapi masihberstatus hutan lindung yang mana status tersebut belum diubahmenjadi perumahan oleh Menteri kehutanan; Bahwa apabila Tan A seng tetap menginginkan lokasi tersebut,maka Otorita Batam dapat mengabulkan dengan syarat DepartemenKehutanan menetapkan peralihan fungsi hutan lindung menjadiHalaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 309 K/TUN/2017perumahan.

Maka Otorita Batam hanya bisa mengeluarkanpencadangan Lokasi; Tan A Seng melalui juru bicaranya, sepakat menerima pencadanganLokasi tersebut sambil menunggu surat persetujuan dari MenteriKehutanan mengenai peralihan fungsinya; Otorita Batam akan secepatnya mengeluarkan pencadangan lokasitersebut, sesuai dengan Permohonan Tan A Seng;Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juli 2004 Tergugat mengeluarkan Suratyang ditujukan kepada Bapak Tan A Seng yang berbunyi: Sehubungan dengan Surat Saudara tanggal 20 April

/PS/L/VII/2004 tertanggal14 Juli 2004 dari Tergugat dahulu bernama Otorita Batam, SuratPernyataan Tan A Seng tertanggal 17 Maret 2007;Bahwa tindakan Tergugat mengalokasikan lahan sebagaimana SuratKeputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas Nomor 136 Tahun 2015 tertanggal 1 Desember2015 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas bagianbagianTertentu dari pada Tanah Hak Pengelolaan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang diberikan

Penggugat:
1.MANGATAS TOGI BUTARBUTAR
2.BEVIN BUTARBUTAR
3.MANGADAR BUTARBUTAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Intervensi:
1.BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA

Putusan Sela Nomor : 244/G/2019/PTUNMDN Tanggal 31 Oktober 2019Tentang Putusan Sela menyatakan BADAN PELAKSANA OTORITA DANAUTOBA, sebagai Tergugat II Intervensi:;7.

(satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilanribu sembilan puluh dua meter persegi), atas nama Pemilik Hak:Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, yang diterbitkan oleh Tergugatselaku Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir (selanjutnya disebutObjek Sengketa).ll. TENGGANG WAKTU1. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 22 Juli 2019 melalui pemberitahuan Tim Terpadu PenyelesaianDampak Sosial Kemasyarakat Pada Lahan Zona Otorita Danau Toba Kecamatan Ajibata.

hak ulayat Para Penggugat dengan tanahmilik Badan Otorita Danau Toba (BPODT) seluas 120 Ha;c.

Foto copy Berita Acara Hasil Rapat Komunikasi Antara Kantor UnitKesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit 14 Aek Natolu,Halaman 54 Putusan No. 244/G/2019/PTUNMDN20.21.22.23.24.Direktorat Destinasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, DanPerwakilan Masyarakat Dari Suku/Marga Keturunan Ompu OndolButarbutar Di Sigapiton, Tanggal 6 April 2018 (Bukti T19);Foto copy Proposal Rencana Pengembangan Lahan Zona Otorita Sibisa(Bukti T20);Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba SamosirNomor : 602

Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata DanauToba (Bukti T.1I Int.5);6.

Gugatan kurang pihak.Bahwa karena pihak Otorita Pengembangan Daerah Industri di Pulau Batamatau disingkat dengan Otorita Batam sebagai pihak yang mengalokasikanlahan/tanah tidak ikut digugat oleh Penggugat dan Koperasi Bina UsahaMandiri Terpadu yang mendapatkan lahan/tanah dari Otorita Batam tetapitidak digugat, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak;.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi tidak tepat.e Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam perkaraa quo bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya tidakmengikut sertakan Otorita Batam sebagai pihak yang mempunyai hakatas pengelolaan hak atas tanah di Pulau Batam berdasarkan KeppresNomor 41 tahun 1973 yang telah dirubah beberapa kali dan terakhirdengan Keppres Nomor 25 tahun 2005 tidak ikut digugat oleh TermohonHal5 dari 9 Hal. Put. No. 53 K/Pdt/2012Kasasi.

Sementara Otorita Batam adalah Pihak yang mengalokasikanlahan/tanah yang disengketakan oleh Termohon Kasasi;e Bahwa oleh karenanya eksepsi dari Pemohon Kasasi/Tergugatseharusnya diterima oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadiliperkara a quo;2. Putusan Majelis Hakim Sangat Membingungkan Dan Mengecewakan.

Atau kurang lebih 1(satu) Ha berdasarkan kerjasama dengan Koperasi Bina Usaha MandiriTerpadu dengan Akta Notaris (bukti T13 sampai dengan T16);e Bahwa Koperasi Bina Usaha Mandiri Terpadu mendapat alokasi lahan/tanah tersebut berasal dari Otorita Batam (bukti T1 sampai denganT13).

Dimana Otorita Batam telah membebaskan lahan/tanah yangdiberikan kepada Koperasi Bina Usaha Mandiri Terpadu dari wargamasyarakat yang bernama Bapak Ramli pada tahun 1997, yangdikuatkan juga dengan keterangan Bapak Beny Tanano utusan dariOtorita Batam di dalam keterangan di bawah sumpah di depanpersidangan menerangkan bahwa tanah/lahan yang disengketakan olehTermohon Kasasi/Penggugat telah dibebaskan dari warga masyarakatyang bernama Bapak Ramli pada tahun 1977.

TCPInternusa) adalah salah subjek (error in persona), karena seharusnyagugatan Penggugat diajukan kepada1.1 Badan Pelaksana Otorita Pembangunan Kuningan Daerah Khususlbukota DJakarta, yang dibentuk berdasarkan Keputusan GubernurKepala Daerah Khusus lbukota Djakarta No.Da.11/13/37/72 tanggal 9Mei 1972 tentang Pembentukan Badan Pelaksana ObtoritaPembangunan Kuningan Daerah Chusus lbu Kota Djakarta (selanjutnyaakan disebut Badan Otorita)Dengan alasanalasan sebagai berikut :1.1.1 Badan Otorita adalah

sebuah Badan Hukum tersendiri dalammelaksanakan Pembangunan Kuningan Wilayah Kota JakartaSelatan, sehingga dengan demikian Badan Otorita merupakansubjek hukum yang dapat bertindak baik didalam maupun diluarPengadilan.1.1.2 Badan Otorita dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaibadan hukum telah membebaskan tanahtanah di wilayahKuningan termasuk tetapi tidak terbatas pada tanah yang menjadiobjek sengketa dalam perkara a quo.Dengan alasanalasan di atas, maka jelas tegas Badan Otoritamerupakan badan

Pemerintah DKI Jakarta, ditarik sebagai pihak dalam gugatannya.Bahwa dengan tidak digugatnya Badan Otorita dan/atau Walikota JakartaSelatan c.g.

Gugatan Penggugat keliru tidak lengkap dan kurang pihak;Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan karena hubungan hukumdalam pembebasan tanah Girik C No. 2110 Persil 113 Blok S.1 yang diakui olehPenggugat sebagai miliknya adalah hubungan hukum oleh dan antaraPenggugat dengan Badan Otorita, maka secara hukum Badan Otorita dan/atauWalikota Jakarta Selatan c.q. Pemerintah DK!