Halaman 8 dari 8322.Bahwa AJB No 939/Poncokusumo/1 0/1996 tgl 25 Oktober 1996 yang dibuatdi Hadapan Turut Tergugat Ill, yang dasarkan pada akte Kuasa Menjual No15 tgl 5 Mei 1995 dari Tergugat kepada Tergugat Ill dihadapan TurutTergugat Il yang cacat hukum dan batal demi huklum, maka AJB No939/Poncokusumo/10/1996 tgl 25 Oktober 1996 yang dibuat di HadapanTurut Tergugat Ill tersebut cacat hukum dan batal clemi hukum serta tidakmengikat.23.Bahwa Tergugat Ill menjual obyek sengketa yang saat itu masih

salah danmelawan hukum.Menyatakan perbuatan orang tua Tergugat II menjadi kuasa dari tergugat dan kemudian menjual tanah obyek sengketa yang bulan milik Tergugat kepada Tergugat III adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawanhukum.Menyatakan AJB No 939/Poncokusumo/10/1996 tgl 25 Oktober 1996 yangdibuat di Hadapan Turut Tergugat HI, yang dasarkan pada akte KuasaMenjual No 15 tgl 5 Mei 1995 dari Tergugat kepada orang tua Tergugat Ildihadapan Turut Tergugat Il yang cacat hukum dan batal demi huklum

perbuatan yang salah danmelawan hukum.21.Bahwa perbuatan orang tua Tergugat Il menjadi kuasa dari tergugat dankemudian menjual tanah obyek sengketa yang bukan milik Tergugat kepada Tergugat Ill adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawanhukum.22.Bahwa AJB No 939/Poncokusumo/1 0/1996 tgl 25 Oktober 1996 yang dibuatdi Hadapan Turut Tergugat Ill, yang dasarkan pada akte Kuasa Menjual No15 tgl 5 Mei 1995 dari Tergugat kepada Tergugat Ill dihadapan TurutTergugat Il yang cacat hukum dan batal demi huklum

salah danmelawan hukum.Menyatakan perbuatan orang tua Tergugat Il menjadi kuasa dari tergugat dan kemudian menjual tanah obyek sengketa yang bulan milik Tergugat kepada Tergugat Ill adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawanhukum.Menyatakan AJB No 939/Poncokusumo/10/1996 tgl 25 Oktober 1996 yangdibuat di Hadapan Turut Tergugat HI, yang dasarkan pada akte KuasaMenjual No 15 tgl 5 Mei 1995 dari Tergugat kepada orang tua Tergugat Ildihadapan Turut Tergugat Il yang cacat hukum dan batal demi huklum

padahal sekiranya Majelis Hakimsedikit bijak dan cermat dalam mempertimbangkan kedua alat bukti akanmendapatkan fakta yang kuat sebagai bukti kepemilikan PenggugatPembanding atas tanah dan rumah obyek sengketa yang sah ;Lagipula bila diteliti lebih cermat, terbitnya surat keterangan pendaftarantanah No.1/2011, yang diterbitkan oleh kepala seksi hak tanah danpendaftaran tanah Kantor Pertanahan Parepare, tanggal 26 Januari 2011(P2) atas permohonan Langgong Bin Achmad Penggugat Pembandingmaka secara huklum

Yahya Harahap bahwa salah satu Fungsi Praperadilan adalah sebagaipengawas horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukanaparat penegak huklum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidanaagar benarbenar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturanhukum dan perundangundangan.Dan sebagaimana pula pendapat Loebby Loqman bahwa fungsi pengawasanherizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan lembagaPraperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistim peradilanpidana

UndangUndang tersebut tegasmenyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antaraseorang LAKILAKI dengan seorang PEREMPUAN untuk membinasatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat bukanlah sematamata merupakan gugatan tentang keberatan dilaksanakannyaPerkawinan yakni Gugatan Pembatalan Perkawinan, walaupun padaakhirnya menuntut dibatalkannya perkawinan aquo, namun gugatanaquo adalah berkenaan dengan Perbuatan Melawan Huklum

milikTergugat dan Tergugat II baik barang bergerak maupun barangtidak bergerak.Bahwa untuk menjaga lancarnya pelaksanaan putusan dalamperkara ini apabila Tergugat dan Tergugat II lalai ataupun tidakdengan suka rela melaksanakan putusan, maka Penggugat dan13Penggugat II mohon kepada Majelis Hakim agar berkenanmenghukum Tergugat dan Tergugat II secara tanggung rentengmembayar uang paksa atau (Dwang Soom) sebesar Rp. 2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari, sejak putusan dalamperkara ini bekekuatan huklum

Mtw. halaman 1017.18.19.tersebut, karena bukan harta bersama, akan tetapi sudahdipersiapkan sebelum terjadinya pernikahan dan perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat.Bahwa, mengenai posita angka 5 pada halaman 3, Tergugatmenolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugattersebut, karena kalau dikatakan setelah bercerai dengan Tergugat,Penggugat masih membiayai anak Penggugat dengan Tergugatadalah tidak mendasar dan tidak beralasan huklum sama sekali,karena sebelum, pada saat maupun setelah

ternyata sama sekali tidak benar karenatanpa didasari alasan serta fakta hukum yang benar, kecuali halhal yangdiakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat ;Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah merupakangugatan yang kabur (Obscuur Libel) oleh karena dalam alasan gugatan yangdiajukan baik dalam Posita maupun dalam Petitum adalah mengenaiperbuatan melawan hukum padahal yang ternyata dan tersirat dalam suratgugatannya adalah terjadinya Wanprestasi (ingkar janji) dalam suatuperbuatan huklum

Syukurina yang belum dibagikan kepada ahli waris, dalamhal ini Majelis berpendapat harta ini sebagai harta warisan dalam perkara ini harusdinyatakan belum dibagikan kepada ahli waris, dan oleh karena harta ini terkait denganharta bersama, maka sesuai ketentuan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Huklum Islam (KHI)harus dipisahkan haknya bahwa pewaris/H. Zainudin berhak % (seperdua)nya,sedangkan '% (seperdua) selebihnya menjadi hak alm. Hj.

dakwaan yang demikian itu oleh Majelis Hakim harus terlebihdahulu mengambil putusan dengan menyatakan, bahwa surat dakwaan dari JaksaPenuntut Umum dalam perkara ini batal demi hukum ;Bahwa namun demikian walaupun Majelis Hakim dalam perkara ini telah menyatakanpendapatnya dalam putusannya, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menyusundakwaannya secara cermat, Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding tetapmengambii putusan tentang materi dakwaan ;Bahwa oleh sebab itu nyata dan terbukti menurut huklum

Kontrak Ke Tiga pada Turut Tergugat 328 07 2011 s/d 27 10 2011 Kontrak Ke Empat pada Turut Tergugat128 10 2011 s/d 27 12 2011 Kontrak Ke Lima, pada Turut Tergugat 328 12 2011 s/d 27 02 2012 Kontrak ke Enam pada Turut Tergugat 228 02 2012 s/d 27 06 2012 Kontrak ke Tujuh pada Tergugat03 06 2013 s/d 02 10 2013 Kontrak ke Delapan pada TergugatBahwa Penggugat 17 sudah Delapan kali di kontrak tanpa jedah halsudah sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa telah terjadipelanggaran sehingga Penggugat 17 demi huklum

Nomor Perkara 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999,Kaidah Huklum: Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari suratkeputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkutpembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukanterlebin dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata;Bahwa sengketa a quo walaupun terjadi sebagai akibatditerbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, oleh Pejabat TataUsaha Negara Kepala Kantor Pertahanan Kota Semarang (VidePasal 1 angka 9 dan angka 5 Tahun 1986 tentang

Bahwa berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Huklum Islamhuruf f antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihandan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga Dengan demikian Perkawinan bertujuan untukmewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, danrahmah, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 3 Kompilasi HukumIslam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;Maka berdasarkan halhal/alasan yang telah Penggugat kemukakan padabagian sebelumnya

TindakPidana Korupsi Tingkat Banding membaca, meneliti dan memeriksa denganseksama berkasa perkara, dan salinan resmi Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 10 Juni 2016Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby yang dimintakan banding tersebutberpendapat, bahwa perkara tersebut oleh Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah dipertimbangkan dengantepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diajadikan sebagaipertimbangan huklum

TindakPidana Korupsi Tingkat Banding membaca, meneliti dan memeriksa denganseksama berkasa perkara, dan salinan resmi Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 10 Juni 2016Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby yang dimintakan banding tersebutberpendapat, bahwa perkara tersebut oleh Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah dipertimbangkan dengantepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diajadikan sebagaipertimbangan huklum

tersebut di atas bersifat kumulatif, tidak dipenuhinya salah satu7.5,7.6,syarat, mengakibatkan Kuasa Tidak Sah dan berdasarkan SEMANomor 01 Tahun 1971 telah ditegaskan, Pengadilan Negeri danPengadilan Tinggi tidak diperkenankan lagi untuk memberikesempatan perbaikan, dengan demikian pertimbangan putusan aquo yang menyatakan surat kuasa tanggal 5 Juli 2009 memenuhisyarat sebagai surat kuasa khusus adalah merupakan suatukekeliruan yang nyata atau kekhilafan hakim, oleh karenanya putusana quo beralasan huklum

lain bahwa tanah tersebut dibuka dengan cara membuka tanah makaterbukti tanah sawah sengketa tersebut merupakan harta bersama antara PetrusMiko Kosat dan isteri pertamanya Osi Manhitu Penerapan hukum semacam initelah menyalahi Putusan Mahkamah Agung Rio No 308 K/Sip/1959, PutusanMahkamah Agung RI Nomor 858 K/Sip/1971, tanggal 27 Oktober 1971 danPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 904 K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1972dan menyalahi Pasal 171 ayat (1) HIR/308 ayat 1 Rbg serta Pasal 1907 BW,maka penerapan Huklum

., Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 63/Pdt.G/2007/PTA Mdn. dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 140K/AG/2008 dan 141 K/AG/2008;Angka 10 dan 11:Bahwa alasan untuk mengajukan gugatan cerai antara Penggugatdengan Tergugat telah cukup beralasan sesuai dengan maksud Pasal39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf fKompilasi Huklum Islam (KHI) telah terpenuhi, bahkan rumah tanggaTergugat dan Penggugat telah pecah (broken marriage) hal ini jugaHal. 18 dari 73 halaman Putusan No. 705

Muhammad Afdal Gajli , Sarjana Hukum dan telahmendapat pengesaan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesiatanggal 3 Nopember 1998 Nomor : C223702 HT.01.01th 98, selanjutmengalami perubahan, teralhir dengan Akta Risalah Rapat Nomor 53tanggal 18 Nopember 2011 yang dibuat oleh dan dihadpan Antoni Halim,Sarjana Huklum, Notaris di Jakartadan telah disyahkan oleh MenteriHukum Republik Indonesia tanggal 28 November 2011 nomorAHU58370.AH.01.02. Tahun 2011;e PT.

Monex Investindo Futures Srengseng JakartaBarat atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSurabaya, dengan maksud untuk menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan huklum denganmemakai nama palsu atau =martabat palsu, dengan tipumuslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atausupaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang40perbuatan tersebut dilakukan dengan cara

Bahwa adapun sebabnya maka Majelis Hakim tingkat pertama itu telahmelakukan Penafsiran Hukum yang Keliru dan salah itu adalah karena MajelisHakim tersebut telah MEMANDANG SAMA (menyama ratakan) semuapersoalan Hukum Tanpa melihat persoalan Huklum itu secara lebih Detail danterperinsi lagi.8.