Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subbagpam subagiani sabagian subagia subagan
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Tanah
Register : 19-06-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 10-09-2017
Putusan PT PALEMBANG Nomor 46/PDT/2017/PT.PLG
Tanggal 15 Agustus 2017 — - NAZARUDIN BIN MASLIN - PT. PRISMA CIPTA MANDIRI (PT.PCM)
77 — 47
  • Untukpenyederhanaan semata, halhal yang telah diuraikan dalambagian Dalam Eksepsi subbagian Eksepsi Persona Legal Standiin Judicio tersebut agar kiranya dianggap telah terurai sehinggatidak perlu diuraikan kembali.2.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-12-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 550/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 6 Februari 2018 — Pembanding/Penggugat I : Tarumanegara Rivai
Pembanding/Penggugat II : MAYA AACHENITA
Terbanding/Tergugat I : PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK CNB, Cq PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK CNB
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
Terbanding/Tergugat III : HERRY IMANTA SITEPU
Terbanding/Turut Tergugat I : NOTARIS ATAU PPAT HIMSAR, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS PPAT CHENDRA WITARSIH SIUSILOSETIAWATI DJAMHARI, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : PPAT ANDRI PRASETYO, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA CIMAHI
62 — 31
  • ., Kepala Subbagian BantuanHukum Ill B Biro Bantuan HukukmSekretariat Jendral Keuangan, 8. DwiSusianto Guntoro,S.H., Kepala SubbagianBantuan Hukum Ill C, 9. KingsospolSiregar,S.H.,M.H., Kepala Subbagian Bantuanhalaman 2 dari 78 putusan Nomor 550/Pdt/2017/PT.BDGHukum Ill D Biro Bantuan Hukum SekretariatJendral Keuangan, 10. DwiNugrohandhini,S.H., Kepala Seksi Hukum &Informasi KPKNL Bandung DJKN KementerianKeuangan, 11. Arsy Febriya Wardani,S.H.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 16-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 23/PID.TPK/2017/PT PBR
Tanggal 20 Juni 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : MOCH. RIZA WISNU WARDHANA, SH., MH
Terbanding/Terdakwa : JAMIAT
48 — 24
  • menyiapkan bahanperumusan kebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan,administrasi, monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaanbantuan sosial;> Ayat (2)Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian BantuanSosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan bantuan sosial;Huruf (j) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyaitugas Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Subbagian
Pengadilan PN SAMBAS Perdata
Register : 12-01-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN SAMBAS Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sbs
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
ASMARA binti ADUD
Tergugat:
1.UKIN AKBAR
2.SAYANI
3.Hj. WAHIDAH
4.RAMLAN
5.MISDIN
6.RASYIDAH, Nyonya BUKRAN AMAN alm
135 — 180
  • Eksepsi Penggugat tidak memiliki kwalitas atau alas hukum yang sahyang menjadi dasar dalam mengajukan Gugatan terhadap ParaTergugatMenimbang, bahwa dalam Poin 2 Subbagian Dalam Eksepsi JawabanTergugat II mendalilkan eksepsi bahwa Penggugat tidak mempunyai kwalitasatau memiliki alas hukum yang sah yang menjadi dasar dalam mengajukanGugatan terhadap Para Tergugat;Menimbang, bahwa untuk menilai aoakah memang Penggugat tidakmemiliki alas hukum yang sah yang menjadi dasar dalam mengajukanGugatan terhadap
    Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak;Menimbang, bahwa dalam Poin 3 dan 4 Subbagian Dalam EksepsiJawaban Tergugat II mendalilkan eksepsi bahwa Gugatan PenggugatKurang Pihak Karena Tidak mengikut sertakan seluruh ahli waris yangmerupakan Anak Kandung dari Adud Bin H.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 03-08-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 14/PID.TPK/2021/PT TJK
Tanggal 10 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa : YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH Diwakili Oleh : YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH
Terbanding/Penuntut Umum : Sri Aprilinda Dani, S.H.
152 — 78
  • Rusli SH Nomor 195/V.05/SPMJ/2017 tanggal 18April 2018. 1 (Satu) lembar Foto copy Surat Perintah Tugas sebagai Kepala SubBagian UPTB pelayanan Pajak Kecamatan Palas Kabupaten LampungSelatan an.
    Rusli SH Nomor 195/V.05/SPMJ/2017 tanggal 18April 20187. 1 (Satu) lembar Foto copy Surat Perintah Tugas sebagai Kepala SubBagian UPTB pelayanan Pajak Kecamatan Palas Kabupaten LampungSelatan an.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 08-04-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 7/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 14 Juli 2020 — Penggugat:
Lutfi Hendra Kurniawan, ST., M.t.
Tergugat:
WALIKOTA DUMAI
202 — 107
  • Bagian Pengadaan Barang/ Jasa, terdiri dari :a) Subb) Subc) SubBagian Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;Bagian Pengelolaan LPSE;Bagian SDM dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa.Memperhatikan Peraturan Walikota Dumai diatas bahwasampai dengan ditandatanganinya objek sengketa aquotersebut, tidak ada perubahan dan perampingan StrukturOrganisasi pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa diSekretariat Daerah Kota Dumai, sehingga Tergugat tidak adaalasan untuk menonjob kan Penggugat;Bahwa selama Penggugat menjabat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-07-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 636 K/PID.SUS/2011
Tanggal 14 Juli 2011 — H. MOCHAMAD SANTOSO
57 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Otorisasi (SKO) dan Surat Permintaan Dana (SPD) dari SubBagian Anggaran tersebut, selanjutnya oleh saksi RETNO DEWI TRILASDJOE, diserahkan kepada saksi DUMITO yang menjabat sebagaiKepala Sub Bagian Verifikasi, untuk dilakukan verifikasi dan diberikanpersetujuan, walaupun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebuttidak dilengkapi dengan syaratsyarat yang telah ditentukan ;.
    Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Otorisasi (SKO) dan Surat Permintaan Dana (SPD) dari SubBagian Anggaran tersebut, selanjutnya oleh saksi RETNO DEWI TRILASDJOE, diserahkan kepada Saksi DUMITO yang menjabat sebagaiKepala Sub Bagian Verifikasi, untuk dilakukan verifikasi dan diberikanpersetujuan, walaupun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebuttidak dilengkapi dengan syaratsyarat yang telah ditentukan ;Hal. 37 dari 107 hal. Put.
    Zaenuri) serta sering bersandar pada inisiatif danprakarsa sendiri.Oleh karenanya justru Kepala Bagian Keuangan lah yang telahmenyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada.Keberatan KeduaDalam putusan perkara ini di Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor :520/PID/2010/PT.SBY tanggal 11 Oktober 2010 pada halaman 12 angkaangka3 dan 4 yang dinyatakan bahwa : Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Otorisasi (SKO) dan Surat Permintaan Dana (SPD) dari SubBagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-02-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1091 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 12 Februari 2013 — Drs. HERMAN Bin HUSIN ; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Calang
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Drs.UMAICIN Bin HAMZAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kepala SubBagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh JayaHal. 16 dari 93 hal. Put.
    Drs.UMAICIN Bin HAMZAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kepala SubBagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh JayaDan setelah dokumendokumen sebagaimana tersebut di atasterpenuhi/dilengkapi, selanjutnya oleh Terdakwa, selaku BendaharaPengeluaran membawa seluruh dokumen administrasi pencairan danatersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untukditerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SP2D diterbitkan/dikeluarkan oleh KPPN kemudian dana yang diajukan
    Drs.UMAICIN Bin HAMZAH juga sebagai Pegawai Negeri Sipil pada KantorDepartemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang diberikan jabatan Kepala SubBagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jayayang mempunyai tugas dan fungsi untuk Mengatur seluruh administrasi Umum,mengenai Administrasi Keuangan, Terdakwa II Drs.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 19-09-2018 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Bna
Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat:
HAJI TAMZIL AL KADRI
Tergugat:
1.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.Pejabat Pembuat Komitmen
3.PT Aceh Lintas Sumatera
117 — 16
  • Kepala Subbagian BidangBina Marga dan PIW, Bagian Advokasi Hukum Biro Hukum SekretariatJenderal Kementerian PUPR, 5. Deny Risnardi Setiawan, SH. KepalaSubbagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, SetditjenBina Marga, Kementerian PUPR, 6. GD Arya Mahendra Putra,ST., MT., KepalaSub Bagian Pengamanan Barang Milik Negara, Bagian Pengelolaan barangMilik Negara, Setditjen Bina Marga, Kementerian PUPR, alamat masingmasingjalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 7.
    Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BandaAceh, alamat JIn. Jenderal Sudirman No. 59 Banda Aceh., 8. Krisna Pramudita,SH. MH., Staf Bagian Advokasi Hukum , Biro Hukum, Sekretariat JenderalKemnterian PUPR, alamat jln. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru JakartaSelatan., 9. Gusta Ardianto, SH., MH. Staf Bagian Advokasi Hukum , BiroHukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, alamat jln. Pattimura No. 20Kebayoran Baru Jakarta Selatan., 10.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 20-11-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 P/HUM/2013
Tanggal 22 April 2014 — IRSJADI VS BUPATI SLEMAN;
103 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Staf Subbagian Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Setda.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lelang
Register : 25-11-2010 — Putus : 01-03-2011 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 173/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 1 Maret 2011 — PT Roberto Saut Jaya (Persero) ;1.Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia,2.Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengendalian Banjir Dan Perbaikan Sungai (PBPS)
141 — 139
  • ., MH (Kepala SubBagian Bidang Sumber Daya Air, Bagian BantuanHukum Il, Biro Hukum, Sekretariat JenderalKementerian Pekerjaan Umum) ; g. Adi Setiadi T, SH (Staff Bagian Bantuan Hukum II,Biro Hukum, Sekretariat Jenderal KementerianPekerjaan Umum) ; Untuk selanjutnya disebut sebagaieee eee eee eee eee eee eee TERGUGAT ;2.
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 11-05-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 72/G/LH/2016/PTUN.JKT
Tanggal 30 Agustus 2016 — PT. CIHUNI MAS;DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
571 — 193
  • Bagian Hukum dan Komunikasi Publik dan Bagian Pengelolaan BarangMilik Negara dan Fasilitaslahan.untuk selanjunya tugas dan fungsi masingmasing bagian a dan b telahdijabarkan dalam pasal 192 sampai pasal 201.Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 303 ayat (3)menyebutkan Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukanpenyelenggaraan komunikasi publik dan Fasilitas pengelolaan pengaduanmasyarakat dilingkungan Direktorat Jendral ,selanjutnya pasal 204 BagianPengelolaan Barang Milik Negara dan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 06-05-2013 — Putus : 16-06-2014 — Upload : 06-10-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 191/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 16 Juni 2014 — SUDJIMAN alias DJIMAN, dkk. melawan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II dan WALIKOTA SURABAYA.
115 — 89
  • Ka SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ;. THEDDY HASIHOLAN, SH. Kasi PenangananSengketa Tanah pada Dinas PengelolaanBangunan dan Tanah Kota Surabaya =;. BUDI YUSVANDAYANI, SH.M.Hum. KasiPenanganan Sengketa Bangunan pada DinasPengelolaan Bangunan dan Tanah KotaSurabaya ; . YUDHISTIRA, SH. Staf Bidang Pengendalianpada Dinas Pengelolaan Bangunan dan TanahKota Surabaya i8. YOHANES FRANKLIN, SH.
    Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSetda Kota Surabaya ;Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamatJl. Taman Surya No. 1. Kota Surabayaberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor800/7701/436.1.2/2013 tanggal 30 DesemberSelanjutnya disebut sebagai ...............00.TERGUGAT ll INTERVENSI,Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, 1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-08-2015 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 345 K/TUN/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — PT. INDO CREATIVE MEBEL VS KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT (KPP PMA IV)
173 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kepala Subbagian Bantuan Hukumdan Pelaporan Kanwil DJP Jakarta Khusus;Dewi Sulaksminijati, S.H.,.M.Kn., Kepala Seksi Keberatan danBanding Kanwil DJP Jakarta Khusus;Abdul Gani, Ak.,M.Si., Kepala Seksi Keberatan dan Banding IVKanwil DJP Jakarta Khusus;Nugroho Hari Prasetyo, S.E.,M.T., Kepala Seksi Pengawasan danKonsultasi IV KPP Penanaman Modal Asing Empat;Iwan Hendrawan, S.E.
    BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan Il;Mohamad Nurhedi, S.H., Pelaksana Subdirektorat Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II;Yanuar Lauda Bisma Furuh, S.H., Pelaksana Subdirektorat BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;Hendra Kurniawan Satriyo Wicaksono, S$.H., PelaksanaSubdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II:Vinna Dien Asmady Putri, S.H., Pelaksana Subdirektorat BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;Widya Maya Kartika, S.H., Pelaksana Subbagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 15-06-2016 — Upload : 10-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2016
Tanggal 15 Juni 2016 — PT BANK MUAMALAT VS TIM KURATOR PT METRO BATAVIA (DALAM PAILIT), DKK
179 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (4), Pemohon Kasasi belum jugamenerima panggilan untuk sidang keberatan a quo, maka PemohonKasasi telah pula menyampaikan surat Nomor 16/MP/I/2016 tanggal 25Januari 2016 (Terlampir) yang ditujukan kepada Maje/is Hakim PemutusDalam Perkara Kepailitan Nomor 77/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst, cqKepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta perihal konfirmasi mengenaitindak lanjut atas keberatan terhadap Daftar Rencana Pembagian TahapIl PT Metro Batavia (dalam Pailit) tanggal 9 November 2015 yangditerima di Subbagian
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 16-08-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 20/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 21 Desember 2016 — 1. I GUSTI AYU SUDARTI SARINADI 2. I GUSTI NGURAH AGUNG SANATHA DHARMA Melawan 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
126 — 143
  • ., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Banjar ;3. ZURAIDA, SH.MH., Jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundangundangan Setda Kabupaten Banjar;4. RR. DIAN PARWATISARI, SH.M.Si, Jabatan Kepala Sub BagianDokumentasi Dan Publikasi Hukum Setda Kabupaten Banjar;Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Ahmad YaniNomor 2 Martapura Kabupaten Banjar. ;Selanjutnya disebut sebagai ..............
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 08-01-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 1/G/2020/PTUN.GTO
Tanggal 19 Mei 2020 — Penggugat:
MUHYIN TAHIR IYABU, S.E.
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN BOALEMO
304 — 134
  • melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD)Kabupaten Boalemo, Penggugat yang secara arogansi seringmendatangi Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KabupatenBoalemo dengan menuntut untuk segera melakukan suatu tindakanyang mengakibatkan ketidaknyamanan aktifitas kantor akibat tindakantindakan yang selalu Penggugat lakukan sehingga sampai pada saathari dimana Surat Keputusan tersebut akan diserahkan, Penggugatsebelumnya sudah mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD)Kabupaten Boalemo akan tetapi Kepala SubBagian
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 21-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 497/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 18 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : ABRAR NAWAWI SIMATUPANG Diwakili Oleh : DEVI ANGGRAINI SIAHAAN, SH
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk. KANTOR CABANG KC SIBOLGA
64 — 24
  • . : Kepala Subbagian Bantuan Hukum Ill B BiroAdvokasi, Kementerian Keuangan;2.5 Emmi Br.
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-05-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pli
Tanggal 31 Mei 2021 — 1.MUHAMMAD SAHRUL Als ARUL Bin HULAIMI 2.AHMAD ATTI JANI Als TEJA Bin MARZUKI
59 — 29
  • UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika serta barangbarang atau peralatanyang digunakan untuk melakukan tindak pidana Nakotika haruslah dinyatakandirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barangbarang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yangmenyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahansebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 12 April 2016 — SOFIAN Als PIAN Bin TAIMAN
89 — 11
  • Ghazali yanghasilnya Camat Dumai menyatakan bahwa Lurah telah melakukanpertemuan dengan pihakpihak yang terkait pembangunan Jalan telukPauh Ujung dan sampai saat laporan tentang hasil pertemuan tersebutbelum diterima Walikota Dumai Cq.Bagian Pertanahan; Bahwa selaku Kepala Bagian Pertanahan saksi membawahi 3 Subbagian yang terdiri dari : 1. Subbagian Tata Guna dan Pengaturan Penguasaan Tanah.2. Subbagian Pengurusan, Pengukuran dan Pemetaan.3.
    Subbagian Hakhak dan Permasalahan Atas Tanah.Bahwa saksi pernah mendatangi lokasi tersebut dan melihat langsungserta bertemu dengan masyarakat di Jalan Teluk Pauh tersebut,disana saksi ditunjukkan lokasi jalan yang menjadi permasalahanpembangunan jalan yang pernah ditutup oleh Sdr.
    Subbagian Umum dan Kepegawaian : Sdri. JASATRI2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan : Sdri. ANDI NURAINISeksi Pemerintahan : Sdr. INDRA JAYA. Seksi Pemberdayaan Masyarakat : Sdr. SURYA ATMAJA. Seksi Kesejahteraan Sosial : Sdr. JASRISeksi Ketentraman dan Ketertiban : Sdr.