Geria Wijaya Prestige pengalinan saham dari HartonoKarjadi kepada Sri Karjadi disetujui oleh RUPS PT. GWP yang dipimpinoleh HARIJANTO KARJADI:40) foto copy minuta Akta Nomor 11 tanggal 14 November 2011 yangdibuat oleh Notaris Gusti Ayu Nilawati, S.H. tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan PT.

Geria Wijaya Prestige pengalihansaham dari Hartono Karjadi kepada Sri Karjadi disetujui oleh RUPS PT.GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI:41) Foto copy RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12November 2011:Dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara atas namaHartono Karjadi;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1257/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 21 Januari 2020 yang amar lengkapnya

Geria Wijaya Prestige pengalinan saham dari HartonoKarjadi kepada Sri Karjadi disetujui oleh RUPS PT. GWP yang dipimpinoleh HARIJANTO KARJADI:foto copy minuta Akta Nomor 11 tanggal 14 November 2011 yangdibuat oleh Notaris Gusti Ayu Nilawati, S.H. tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan PT.

Geria Wijaya Prestige pengalihansaham dari Hartono Karjadi kepada Sri Karjadi disetujui oleh RUPS PT.GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI:Foto copy RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12November 2011:Foto copy surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S441/PB.12/2016, tanggal 28 Desember 2016 perihal KeputusanPenetapan Penggunaan Izin Usaha PT.

Geria Wijaya Prestige pengalihnan saham dariHartono Karjadi kepada Sri Karjadi disetujui oleh RUPS PT. GWPyang dipimpin oleh HARISJANTO KARJADI:Foto copy minuta Akta Nomor 11 tanggal 14 November 2011 yangdibuat oleh Notaris GUSTI AYU NILAWATI, S.H. tentangPernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT. Geria Wijaya Prestigepengalinan saham dari Hartono Karjadi kepada Sri Karjadi disetujuioleh RUPS PT.

Bahwa pada tanggal 28 September 2015, telah dilakukan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa), sehingga terjadiperubahan susunan kepengurusan PENGGUGAT, sebagai berikut :a. DirekturUtama : Satriya Agus Gunawan;b. Direktur : Hendrawan Agusta;c. Komisaris : Erik Lukiman;sedangkan untuk Susunan pemegang saham tidak ada perubahan.. Bahwa belakangan diketahui pada tahun 2014, TERGUGAT selainmenjadi Direktur Utama pada PENGGUGAT (PT.

Fakta Hukum Ill : Pengalihnan hak atas Merek Exoduz dilakukantanpa persetujuan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS).d. Fakta HukumIV : Pengalihan hak atas Merek Exoduz dilakukantanpa sepengetahuan Direktur lainnya danKomisaris.e. Fakta HukumV : TERGUGAT II tidak membayar kompensasiatau pembayaran atas pengalihnan hak atasMerek Exoduz kepada PENGGUGAT.C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGATI:1.

TERGUGAT Mengalihkan Hak Atas Merek Exoduz TanpaPersetujuan RUPS : Dalam UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, diatur bahwa untuk mengalihkan aset dan/atau kekayaanPerusahaan, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS.Pasal 102 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas :Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; ataub.

Oleh karena software Merek Exoduz merupakan kekayaanPENGGUGAT, maka pengalinan hak atas software Merek Exoduzwajid dilakukan melalui persetujuan RUPS, namun ternyataTERGUGAT mengalihkan hak atas software Merek Exoduztanpa melalui persetujuan RUPS.Berdasarkan halhal tersebut di atas, TERGUGAT mengalihkan hakatas software Merek Exoduz tanpa melalui persetujuan RUPS,sehingga perbuatan TERGUGAT telah melanggar Pasal 92 ayat (1)UndangUndang No. 40 Tahun 2007 jo.

lebih yang mewakili palingsedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara;b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundangundangan,anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroanhal 17 Put Nomor 620/PDT/2018/PT.DKIdiberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan;atauc. kejaksaan untuk kepentingan umum;(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukansetelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangankepada Perseroan dalam RUPS

Aneka tidak dapat melakukan pembelian item barang baru, namunoleh terdakwa khusus terhadap toko Mitra Aneka diberikan kemudahan untukHalaman 10 Putusan No.1324/Pid.B/2020/PN.Sby.tetap melakukan pembelian barang walaupun terhadap item barangsebelumnya, belum dilakukan pelunasan dan hal tersebut tidak diketahui olehsaksi SOENDORO SOETANTO dan saksi WINARTO PRAYOGO yang jugamerupakan pemegang saham karena terdakwa tidak pernah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya dalam dakwaan disebut RUPS

yang dilakukan melebihi waktu tersebuttoko Mitra Aneka tidak dapat melakukan pembelian item barang baru, namunoleh terdakwa khusus terhadap toko Mitra Aneka diberikan kemudahan untuktetap melakukan pembelian barang walaupun terhadap item barangsebelumnya, belum dilakukan pelunasan dan hal tersebut tidak diketahui olehsaksi SOENDORO SOETANTO dan saksi WINARTO PRAYOGO yang jugamerupakan pemegang saham karena terdakwa tidak pernah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya dalam dakwaan disebut RUPS

rupiah) tersebut dibayar oleh saksi FETTY SUSANApada Tanggal 1 Pebruari 2017 dan berdasarkan perhitungan sementarayang telah diketahui oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwamenyatakan telah terjadi klopklopan diantara PT INDOCON SUKSESABADI dengan toko Mitra Aneka yang mana toko Mitra Aneka tidak lagimemiliki uang yang belum terbayar kepada PT INDOCON SUKSES ABADI,adapun saksi SOENDORO SOETANTO dan saksi WINARTO PRAYOGOyang mengetahui terdakwa tidak pernah mengadakan pelaporan keuanganmelalui RUPS

Aneka tidak dapat melakukanpembelian item barang baru, namun oleh terdakwa khusus terhadap tokoMitra Aneka diberikan kemudahan untuk tetap melakukan pembelianbarang walaupun terhadap item barang sebelumnya, belum dilakukanpelunasan dan hal tersebut tidak diketahui oleh saksi SOENDOROHalaman 30 Putusan No.1324/Pid.B/2020/PN.Sby.SOETANTO dan saksi WINARTO PRAYOGO yang juga merupakanpemegang saham karena terdakwa tidak pernahn mengadakan RapatUmum Pemegang Saham (selanjutnya dalam dakwaan disebut RUPS

Dan apabilasecara normative dierktur dilarang membuka atau tidak diberi kunci untukmembuka tapi tetap membuka, hal ini dikatakan melanggar norma yangada dalam RUPS diatur untuk pembukaan blokir, dan di RUPS diaturuntuk pembukaan blokir apabila ada pelunasan akan tetapi direktur tetapmembuka blokir tersebut ?RUPS ini kebenarannya Ahli tidak tahu. Terkait dengan keputusannyatertuju kepada direksi atau setiap orang yang memiliki jabatan dalamsystem itu.

Bumi Asri Prima Pratama (BAPP) dengan Overseas Central Finance Ltd tertanggal 09 Oktober 2006; 5. 1 (satu) bundel copy legalisir sesuai aslinya Dokumen Rups LB PT. Bumi Asri Prima Pratama berikut surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.

Bumi Asri Prima Pratama (BAPP) dengan Overseas CentralFinance Ltd tertanggal 09 Oktober 2006;5 1 (satu) bundel copy legalisir sesuai aslinya Dokumen Rups LB PT. BumiAsri Prima Pratama berikut surat penerimaan pemberitahuan perubahandata perseroan PT.

BAPPpada tanggal 7 Mei 2013 ;Bahwabenar pernah terdakwa menerima surat tersebut, akan tetapi setiapkali terdakwa meminta kepada mereka tentang hasil akta RUPS tersebutdiberikan kepada terdakwa untuk terdakwa lihat dan hasil RUPS harusterdakwa tanda tangani mereka tidak pernah memberikan kepada terdakwasampai dengan hari ini terdakwa tidak pernah melihat akta RUPS tersebutyang mereka nyatakan yang kemudian terdakwa ketahui ternyata RUPStersebut pada bulan Juni yang terdakwa tidak pernah tahu ;Bahwa

BAPP Terdakwa serahkan kepada mereka dan terdakwamenjawab kepada mereka terdakwa minta disertakan copy daripada aktayang dinyatakan oleh mereka pada surat yaitu hasil RUPS yang Terdakwapikir dari RUPS bulan April tetapi sampai hari ini mereka tidak pernahmemberikannya Copy atau hasil RUPS tersebut kepada Terdakwa ;49Bahwa karena memang Terdakwa saat itu masih sebagai Direksi saat itu;Bahwa saat itu dokumen masih ada di Notaris ;Bahwa saat ini terdakwa tidak menguasai dokumen tersebut, karena sudahterdakwa

LB PT.BAPP, Surat No.Reff:001/BAPPS/DeKom/III/2013kepada Ibu Atoek Koesmoryantati tertanggal 20 Maret 2013 ( Bukti42 ) ;Undangan RUPS LB PT.BAPP ke2 Surat No.Reff:007/BAPPS/DeKom/IH/2013 kepada Ibu Atoek Koesmoeryantati, PT Buana Asri Prima Pratamatertanggal 02 April 2013, padahal dalam hal ini seharusnya PT Bumi Asri PrimaPratama ( Bukti 43 ) ;Pemberitahuan Ralat Jadwal Undangan RUPS LB PT.BAPP ke2 Surat No.Reff:011/BAPPS/DeKom/IV/2013 kepada Ibu Atoek Koesmoeryantati tertanggal 04April 2013 (

Bumi Asri PrimaPratama (BAPP) dengan OverseasCentral Finance Ltd tertanggal 09Oktober 2006;1 (satu) bundel copy legalisir sesuai aslinya Dokumen Rups LB PT. Bumi AsriPrima Pratama berikut surat penerimaan pemberitahuan perubahan dataperseroan PT.

Indo Veneer Utama, hal permohonanPengadaan Rapat ;2 (dua) lembar Surat PT.Indo Veneer Utama No. 003/IVU/RUPS/V/2008tanggal 5 September 2008 yang di tujukan kepada Terdakwa II, Ibu Mariatidan Terdakwa I, perihal Permintaan Pengembalian Asli Sertifikat Tanahatas nama PT.Indo Veneer dan PT.Indo Veneer Utama;1 (satu) lembar Surat PT.Indo Veneer Utama 003/IVU/RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa I perihal Undangan RUPS tahunandan RUPS Luar Biasa; 1 (satu) lembar Surat No.003/Pers.Um/IVU/II/2008

Indo Veneer Utama No. 003/IVU/RUPS/V/2008tanggal 5 September 2008 yang di tujukan kepada Terdakwa II, Ibu Mariatidan Terdakwa I, perihal Permintaan Pengembalian Asli Sertifikat Tanahatas nama PT. Indo Veneer dan PT..Indo Veneer Utama;1 (satu) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama 003/IVU/RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa I perihal Undangan RUPS tahunandan RUPS Luar Biasa ; Hal 23 dari 52 hal Put.

Indo Veneer Utama,berisi menanggapi Surat Terdakwa I Agus Sutanto tanggal Agustus 2008mengenai keabsahan Ari Sutanto selaku Direktur PT.Indo Veneer Utama,bahwa bertindak atas nama RUPS tanggal 05 Juli 2007 berdasarkan Pasal 1235Anggaran Dasar PT. Indo Veneer Utama selaku Direktur berhak mewakiliPerseroan dan menjalankan tindakan baik mengenai kepengurusan maupunkepemilikan perseroan.

Indo Veneer Utama No. 003/VU/RUPS/V/2008tanggal 5 September 2008 yang di tujukan kepada Terdakwa II, Ibu Mariati danTerdakwa I, perihal Permintaan Pengembalian Asli Sertifikat Tanah atas namaPT. Indo Veneer dan PT.Indo Veneer Utama; 1 (satu) lembar Surat PT.

Indo Veneer Utama 003/IVU/RUPS/V/2008 tanggal 5Mei 2008 kepada Terdakwa I perihal Undangan RUPS tahunan dan RUPS Luar1 (satu) lembar Surat No.003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25 Februari 2008mengenai informasi tentang Pemblokiran SHGB dan Prosedur PengurusanPerpanjangan SHGB No. 1 dan SHGB No.2 ;1 (satu) lembar Surat Kepala kantor Pertahanan Kabupaten Karang Anyar No.600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada Ari Sutanto, perihal permohonan ;1 (satu) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama No. 007.

Surveyor Indonesia (Persero), melainkan hanyasebatas usulan Pemegang Saham kepada RUPS PT.

untuk mengangkat Direksi PT.Surveyor Indonesia (Persero), sehingga yang berhak mengangkat Direksi PT.Surveyor Indonesia (Persero) adalah RUPS ;Bahwa keputusan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 merupakan mekanisme korporasi yang dilandaskankepada ketentuan yang mengatur bidang hukum perdata/hukum korporasi.

Surveyor Indonesia (Persero)kepada RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero) dalam rangkapemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia(Persero). ;b Bahwa Menteri BUMN selaku pemegang saham PT. Surveyor Indonesia(Persero) tidak berhak untuk memberhentikan dan mengangkat Direksipada PT. Surveyor Indonesia (Persero), sehingga yang berhakPAGEmemberhentikan dan mengangkat Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero)adalah RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero).

secara fisik maupunkeputusan seluruh pemegang saham diluar RUPS bagi Persero yang tidaakseluruh sahamnya dimiliki oleh Negara ; Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Menteri Badan Usaha MilikNegara Republik Indonesia Nomor : S412/MBU/2013, tanggal 26 Juni 2013, hal :usulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT.

Surveyor Indonesia hanya mengesahkan, sehinggaberdasarkan pertimbangan hukum tersebut menurut hemat Pengadilan Obyek Sengketasudah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukumperdata, karena RUPS hanya mempunyai sifat melegalkan tindakan dari M.

Patra Drilling Contractor adalah tindakansewenangwenang dan merupakan perbuatan melanggar hukum(onrechtmatige daad) karena untuk dapat dilakukannya RUPS maupunRUPSLB harus memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 79 ayat(3) dalam penjelasannya menyatakan bahwa RUPSLB baru bisa diadakanapabila direksi tidak mau mengadakan RUPS sesuai dengan masa waktuyang ditentukan dan atau jabatan direksi atau komisaris akan berakhir.Bahwa sedangkan

jabatan Penggugat baru 8 (delapan) bulan sehinggabelum waktunya untuk melakukan RUPS sehingga tidak bisa dipaksakanuntuk melakukan RUPSLB;8.

Bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk diadakannya RUPS/ RUPSLB,maka tindakan Tergugat dan Tergugat II yang berusaha untuk melakukandan memaksakan diadakannya RUPSLB untuk mengganti Penggugatadalah merupakan tindakan yang sewenangwenang yang sangatmerugikan perusahaan dengan maksud ingin menguasai perusahaan agardapat sewenangwenang mengelola perusahaan yang dapat merugikanperusahaan dan merugikan Negara.

Bahwa indikasi tindakan kesewenangwenangan dari Para Tergugat untukmengganti Penggugat dapat dilakukan oleh Tergugat melalui berbagai cara,termasuk melalui rapat di luar RUPS atau Circular Resolution. Oleh sebab ituHal. 7 dari 28 hal. Put.

Nomor 84 K/Pdt/2014selama proses perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan Hakim yangmempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka Tergugatdilarang atau tidak diperkenankan melakukan rapat di luar RUPS untukmengganti Penggugat secara Circular Resolution.

Bahwa tidak sahnya RUPS tersebut telah didalilkan sebagaimanadalil terdahulu pada Eksepsi dan Jawaban dan juga adanya SuratSomasi Il Nomor: 0441/S/MSM/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010yang ditujukan kepada Penggugat d.r. dan Tergugat II d.k. padaangka 3 menyebutkan Bahwa RUPS PT.

Bahwa atas dasar dailildalil tersebut diatas dapat ditemukan faktabahwa RUPS sebagaimana dituangkan pada Akta Berita Acara RapatNo. 122 tanggal 24 Agustus 2009 dan Akta Berita Acara Rapat No.130 tanggal 26 September 2009 yang mengubah komposisi sahamdan pengurus perseroan adalah RUPS yang secara nyata ditolak 70%(tujun puluh persen) Pemegang Saham yaitu Leonardus Soh(Komisaris Utama) dan Penggugat d.r./Tergugat d.k;16.

/Penggugat d.k. sebagaimana dalam Konpensitelah melakukan tindakan merubah struktur kepengurusan dankomposisi pemegang saham dengan membuat danmelangsungkan RUPS sebagaimana dituangkan dalam AktaBerita Acara Rapat No. 122 dan 130 sebagaimana dalilgugatannya merupakan RUPS yang ilegal dan tidak sah sertadidasarkan pada Akta Berita Acara Rapat yang tidak sah pula;o Bahwa Tergugat d.r telah sengaja merubah komposisi sahamdengan mengabaikan Rekapitulasi Setoran Saham bertanggal03 Maret 2009;o Bahwa sejak

Bahwa ketika RUPS meminta laporan keuangan dari Termohon Banding , ternyataTermohon Banding tidak dapat memperlihatkannya dan Termohon Banding jugalah yang memutuskan tidak bersedia lagi mencari Akuntan Publik untukmengaudit keuangan perseroan;3. Bahwa apalagi selama Termohon Banding menjabat sebagai Direktur Utamatidak pernah membuat dan memberikan laporan keuangan kepada RUPS maupunKomisaris, sehingga terkesan ada upaya yang sengaja untuk menyembunyikanpenggunaan keuangan perusahaan;4.

Cemara Sport Centre/Penggugat yangkemudian telah diganti berdasar RUPS PT.

sahamnya sebesar 99% diubah menjadi 48 %, Narumi Dai 1 % dan terdakwa tercatatsebagai pemegang saham atas nama sebesar 51 %, dan hasilkeputusan tersebut telah dibuat dan dicatatkan dihadapanNotaris Ni Kadek Sri Indra Anggraeni, SH yang selanjutnyadituangkan dalam Akta Nomor : 26 Tahun 2009 tanggal 26Desember 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat UmumLuar Biasa Pemegang Sahan Perseroan Terbatas PT CalyxInternational ;Bahwa berdasarkan penjelasan tentang hasil Rapat Umum LuarBiasa Pemegang Saham (RUPS

) PT Calyx International tanggal16 Juni 2009 pada poin Romawi V menyatakan bahwa penjualansaham milik Utena Coorpration (saksi Michio Dai) yang ada di PTCalyx kepada terdakwa NI MADE RATMINI, SE hanya bersifatformalitas saja yang tujuannya adalah agar PT CalyxInternational secara administrasi bisa memiliki ijin Usahaakomodasi pariwisata; Bahwa sekitar tahun 2011 tanpa melalui RUPS dan persetujuandari saksi Michio Dai dan Narumi Dai, terdakwa meminjam uangdari orang Surabaya sebesar Rp. 6.000.000.000

) PT Calyx International tanggal16 Juni 2009 pada poin Romawi V menyatakan bahwa penjualansaham milik Utena Coorpration (saksi Michio Dai) yang ada di PTCalyx kepada terdakwa NI MADE RATMINI, SE hanya bersifatformalitas saja yang tujuannya adalah agar PT CalyxInternational secara administrasi bisa memiliki ijin Usahaakomodasi pariwisata;Bahwa sekitar tahun 2011 tanpa melalui RUPS dan persetujuandari saksi Michio Dai dan Narumi Dai, terdakwa meminjam uangdari orang Surabaya sebesar Rp. 6.000.000.000

Francisca Teresa N, S.H. bertentangan dengan UndangUndang PerseroanTerbatas Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 64, 68, 69 yang bunyinya:Pasal 64;1 RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat perseroanmelakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam AnggaranDasar;2 Tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terletak di wilayahNegara Indonesia;Pasal 68;1 Untuk menyelenggarakan RUPS Direksi melakukan pemanggilan kepadapemegang saham;Hal. 33 dari 52 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pdt/2014Dalam

halhal tertentu. yang ditetapkan dalam anggaran dasarpemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatdilakukan oleh komisaris;Pasal 69;Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum RUPS diadakan;Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat;Pemanggilan RUPS untuk perseroan terbuka dilakukan dalam 2 (dua)surat kabar harian;Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acararapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalamRUPS

tersedia di kantor perseroan mulai hari dilakukan pemanggilanRUPS sampai dengan hari RUPS diadakan;Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksuddalam ayat (4) kepada pemegang saham secara cumacuma;Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), keputusan tetap sah apabila RUPSdihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan haksuara yang sah dan disetujui dengan suara bulat;Tidak adanya surat undangan/panggilan para

Pasal 91 dan Pasal 92 ayat(2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) berlaku pula terhadapkomisaris;Pasal 92;1 Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS ataukomisaris dengan menyebutkan alasannya;2 Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diberitahukan secara tertulis kepada direksi yang bersangkutan;3 Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) tidak berwenang melakukan tugasnya;4 Dalam waktu paling lambat 30

(tiga puluh) hari setelah tanggalpemberhentian sementara harus diadakan RUPS;5 Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggota direksi yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;6 RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut ataumemberhentikan anggota direksi yang bersangkutan;7 Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak diadakan RUPSsebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pemberhentian sementara tersebutbatal;e Perihal tentang kepemilikan saham atas nama Gunawan

Dalam perkara ini, Para Penggugat mengakungaku sebagaipemegang saham Tergugat (quod non hal mana ditolak), dan apabilamerasa perlu atau berkepentingan untuk dilaksanakan RUPS, maka sesuaidengan ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 79 UndangUndangPerseroan Terbatas, Para Penggugat dapat meminta secara tertulis disertaidengan alasanalasannya kepada direksi Tergugat untuk diselenggarakanRUPS, yang untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut:(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (

Bahwa pada faktanya, Para Penggugat tidak pernah mengajukanpermintaan penyelenggaraan RUPS tersebut dan Tergugat I tidakpernahmenerimapermintaandari Para Penggugat untukmelaksanakan RUPS, dan karenanya segala tuduhantuduhan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak pernahmelaksanakan RUPS Tergugat haruslah ditolak, dan karenanya Tergugat IItidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan olehPara Penggugat.46.

Disamping itu, berdasarkan ketentuan ayat (6) Pasal 79 UndangUndang Perseroan Terbatas, dalam hal para pemegang sahamberkepentingan ataupun merasa perlu untuk diadakan RUPS, parapemegang saham dapat juga meminta kepada dewan komisaris perseroanuntuk melaksanakan RUPS, yang dikutip sebagai berikut:(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.47.

Bahwa pada faktanya, hingga saat ini, Para Penggugat juga tidakpernah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada direksiTergugat dan Para Penggugat juga tidak pernahmengajukanpermintaan RUPS kepada dewan komisaris Tergugat 1, dan karenanyasetiap dan seluruh tuduhantuduhan Para Penggugat yang menyatakanbahwa Para Tergugat tidak pernah melaksanakan RUPS Tergugat tidakberalasan dan sangat absurd.48.

Salah satu keputusan yang dihasilkan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dengan Dewan Direksi yang berencana tidakakan menggunakan jasa kerja Tergugat Rekonvensi lagi dan akandirealisasikan/efektif untuk jangka waktu satu bulan kedepan terhitung sejaktanggal Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan DewanDireksi (2 Agustus 2013 diputuskan sampai dengan 2 September 2013).Ditegaskan juga selama waktu menunggu batas waktu 1 (satu) bulan (2Agustus 2013 sampai dengan 2 September 2013), Tergugat Rekonvensimasih

diwajibkan hadir di perusahaan untuk melakukan pekerjaannya;Bahwa masih pada tanggal 2 Agustus 2013 keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dengan Dewan Direksi secara khusus tentangtidak lagi memakai jasa kerja Tergugat Rekonvensi secara resmi belumdisampaikan Penggugat Rekonvensi karena harus menunggu pengetikannaskah, namun pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) danDewan Direksi belum ditutup, maka dengan inisiatif sendiri bapak PaulHalliday menemui Tergugat Rekonvensi ke ruangannya untukmeginformasikan

secara khusus tentang keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dengan Dewan Direksi yang rencananya tidakakan menggunakan jasa kerja Tergugat Rekonvensi lagi dan efektif/berlaku1 (satu) bulan sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dengan Dewan Direksi.

Menunggu sampai batas waktu yang ditentukan danakan dibuat dibuatkannya surat keputusan pemberhentian, bapak PaulHalliday menginstruksikan agar Tergugat Rekonvensi tetap masuk bekerja.Setelah menginformasikan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dengan Dewan Direksi tersebut, bapak Paul Halliday meninggalkanruangan Tergugat Rekonvensi.

Ketidakhadiran Tergugat Rekonvensi yang tanpa alasanyang jelas membuat Penggugat Rekonvensi harus mengambil sikap;Bahwa pada 16 Agustus 2013 Tergugat mengirim berita tentang RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dengan Dewan Direksi kepada TergugatHalaman 20 dari 44 hal. Put.

Lebong Tandai untuk menghadiri RUPS Luar Biasa yangdiadakan pada tanggal 21 September 2012 dengan agenda antara lain sebagaiberikut :a Untuk mempertimbangkan dan menyetujui pembebanan jaminan atas hartakekayaan Perseroan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk sebagai agen untukkepentingann para kreditur yang dijamin,, sebagaimana disyaratkanberdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas;b Untuk mempertimbangkan dan menyetujui penjaminan atas sahamsahamPT. J.

atau hutang dari pihak ketiga yang diberikan kepada atau diperolehPerseroan, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undangundang RepublikIndonesia Nomor : 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas;8 Bahwa dari undangan RUPS tersebut di atas nampak sangat jelas sikap sewenangwenang Tergugat I dan Tergugat III kepada Penggugat.

Dengan demikian perlu Penggugattegaskan bahwa Penggugat tidak terikat kepada hasil RUPS dan tidak pernahmenyetujui semua agenda RUPS dari Tergugat I.Bahwa perlu Penggugat tegaskan bahwa Penggugat tidak terikat kepada hasilRUPS dan tidak pernah mnyetujui semua agenda RUPS dan Tergugat I karena ParaTergugat telah banyak merugikan Penggugat.

BAHWA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAMMINORITAS DIATUR DALAM UUPT NO.40 THN 2007 DIMANA PADAPASAL 61 MENYATAKAN ;(1).0SETIAP PEMEGANG SAHAM BERHAK MENGAJUKANGUGATAN TERHADAP PERSEROAN KE PENGADILANNEGERI APABILA DIRUGIKAN KARENA TINDAKANPERSEROAN YANG DIANGGAP TIDAK ADIL DAN TANPAALASAN WAJAR SEBAGAI AKIBAT KEPUTUSAN RUPS,DIREKSI, DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS.4.5.

Lebong Tandai untuk menghadiri RUPS LuarBiasa yang diadakan pada tanggal 21 September 2012 dengan agendaantara lain sebagai berikut :a Untuk mempertimbangkan dan menyetujui pembebanan jaminanatas harta kekayaan Perseroan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbksebagai agen untuk kepentingann para kreditur yang dijamin,sebagaimana disyaratkan berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;b Untuk mempertimbangkan dan menyetujui penjaminan atas sahamsaham PT. J.

Menyatakan bahwa Akta No. 08 tanggal 10 Maret 2011 Notaris Rr.Y.Tutiek Setia Murni,SH.MH, adalah tetap dinyatakan sah sejauhmenyangkut Penyelenggaraan dan Susunan PengurusPerseroan/PT.SMHP, namun khusus mengenai Susunan PemegangSaham Perseroan / PT.SMHP, adalah wajib diselenggarakan RUPS LBuntuk mencatat setoran modal riil ke Perseroan / PT.SGMHP berdasarkanfakta yang ada / Asli Bukti Setoran Modal yang telah diperlihatkan olehPenggugat di hadapan Notaris pada RUPS LB pada tanggal 10 Maret2011;.

Menetapkan mata acara RUPS adalah sebagai berikut1. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan /PT.SMHPmengenai Permodalan agar pasal 33 ayat (1) dan (2) Undangundang R. Nomo 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapatterpenuhi, sebagai berikut : Mengubah besarnya modal dasar Perseroan ; Melakukan penyesuaian pencatatan Modal Disetor Perseroanagar sesuai dengan nilai Riil ;2. Melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sebagaimanayang telah diwajibkan dalam pasal 157 Undangundang R.

Il,IIIsekarang Pembanding I,II,IIl yang menyuruh Tergugat IV dan Tergugat Vsekarang Turut Terbanding I, Il untuk menempatkan keterangan bahwaTergugat sekarang Pembanding telah menyetor modal perseroan sebesarUSD 4,512,500.00 ke dalam akte otentik, padahal Tergugat sekarangPembanding tidak dapat menunjukkan bukti asli penyetoran modal tersebut,demikian juga perbuatan Tergugat ,ll,I sekarang Pembanding l,ll,IIl yangmenggunakan akte otentik yang berisi keterangan palsu tersebut untukmenyelengarakan RUPS

dan menempatkan dalam satu kapasitas sebagai Tergugat ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan a quo, Penggugat II, IIIsekarang Terbanding Il,lIl mendalilkan mengajukan gugatan dalamkapasitasnya selaku Direktur dan Komisaris PT Sulawesi Mini Hydro Power ;Menimbang, bahwa gugatan a quo didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 April 2013, akan tetapiberdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 8 Juni 2011 tentang Risalah RUPSTahunan PT Sulawesi Mini Hydro Power, ternyata RUPS

Tergugat I,ll,lIl sekarang Para Pembanding/ParaTerbanding dan Tergugat IV,V sekarang Turut Terbanding , Il mengenaiperbuatan Tergugat sekarang Pembanding yang tidak menyetor modalperseroan untuk PT Sulawesi Mini Hydro Power dan tidak menunjukkan buktiasli setoran modal tersebut dan perbuatan Tergugat Il,lll sekarangPembanding Il, Ill yang menyuruh Tergugat IV,V sekarang Turut Terbanding, Il menempatkan keterangan palsu ke dalam akte otentik dan menggunakanakte otentik tersebut untuk menyelenggarakan RUPS

Bangun Megah Semesta, karena Pengguat berdasarkan RUPSmaupun RUPS Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta tidak pernah memilikiHalaman 43 dari 121 halaman, Putusan Nomor :26/G/2018/PTUNJKT.saham dan tidak pernah diangkat sebagai pengurus di dalam PT. BangunMegah Semesta, dalam suatu RUPS maupun RUPS Luar Biasa yang sah yangdihadiri oleh seluruh pemegang saham.Bahwa dalam Akta Pendirian maupun Akta PerubahanPerubahan PT.

Setelah RUPS Luar Biasayang dilaksanakan di hadapan Syaifudin, S.H., Notaris di Batam yang telahdimasukkan dalam Database Sisiminobakum Surat Pemberitahuan Nomor : AHU33100.40.22.2014, tanggal 01 Oktober 2014, tidak pernah lagi diadakan RUPSmaupun RUPS Luar Biasa yang sah yang dihadiri oleh seluruh pemegang sahamdan pengurus yang sah.

Kampar Sakti Jaya, berdasarkan RUPS maupun RUPS Luar Biasayang diadakan di hadapan Dr.

Bangun Megah Semesta pasal 9,jelas kedudukan hukumnya adalah di Batam sehingga sesuai dengan ketentuandalam Anggaran Dasar Perusahaan, seluruh RUPS maupun RUPS Luar Biasaharus dilakukan di wilayah kedudukan hukum Perseroan, yaitu di Batam, tidaksah jika dilakukan di Tangerang.

,menyatakan RUPS hanya dihadiri olen 280 saham yang hanya dimilik 1pemegang saham. Padahal tidak ada sebuah Akte RUPS ataupun SuratKeputusan atau Surat Pemberitahuan dari Menkumham yang menyatakan ContiChandra pernah memiliki saham sebanyak 280 saham. Hal mana pulaPenggugat maupun Conti Chandra dan/atau Notaris DR.

Ex-Kepala Kantor Cabang Tirtamulya;

LKM Karawang di Kabupaten Karawang tertanggal 11 Januari 2018;

Lembaga Keuangan Mikro Karawang;

Lembaga Keuangan Mikro Karawang Kabupaten Karawang;

LKM Karawang Tahun Buku 2017;

pemilik saham (Tergugat), dan Tergugat sama sekali tidakmenerima materi apapun yang berkaitan dengan RUPS tersebut.

DalamSurat tersebut hanya disebutkan agenda acara Pembahasan terkaitkegiatan umum, strategi dan perencanaan di masa depan danmanagement perseroan;Pada saat pelaksanaan RUPS Luar Biasa tanggal 14 Desember 2018,Tergugat baru melihat ada materi rapat yang baru ditunjukan olehPenggugat Il kepada Tergugat, terkait Kode Etik Perusahaan yang samasekali tidak disebutkan dalam Surat Panggilan RUPS LB, dan belakangandiketahui bahwa RUPS LB tersebut ternyata mengagendakan halhalsebagai berikut:1) Perubahan

Artinya rapat ini dilaksanakan beberapa saat setelahTergugat walkout dari RUPS dan meninggalkan kantor. Sebelummeninggalkan ruang kerja Tergugat menanyakan kunci mobil Pajerokepada Sdr. Suharto (staff personalia) namun yang bersangkutan tidakmengetahui keberadaan kunci mobil tersebut.

RUPS dalam mata acara lainlain tidakberhak mengambil keputusan kecuali semua pemegang sahamhadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahanmata acara rapat, keputusan atas mata acara rapat yangditambahkan harus disetujui dengan suara bulat. (Frans SatrioWicaksono, Janggungjawab Pemegang Saham, Direksi, danKomisaris, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2009, him. 69);IV.

selaku Pemegang SahamMinoritas (6.07 %) Perseroan kepada PERSEROAN yang dianggap tidak adildan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat dari kKeputusan RUPS (SetiapPemegang Saham berhak mengajukan Gugatan terhadap Perseroan kePengadilan Negeri jika dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggaptidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat Keputusan RUPS, olehkarenan cukup relevan bila hal yang demikian sekaligus diajukan dalamGugatan Rekonvensi a quo oleh karena terdapatnya hubungan yang eratdengan

Babakan Karang Mulya RT.02 RW.03 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut;

Dedua Sinar Propertindo;

BINA CITRA NIAGA, padahalAMIRUDDIN (TERGUGAT V) tersebut adalah Pendiri dan atau Pemilikdan Pemegang Saham Terbesar Perusahaan PT BINA CITRA NIAGA,dan demikian pula PENGGUGAT diturunkan dari DIREKTUR menjadiANGGOTA KOMISARIS PT BINA CITRA NIAGA tanpa dasar hukum danatau. tanpa melalui RUPS maupun RUPSLB dengan paraPendiri/DIREKSI/PEMEGANG SAHAM/PENGURUS PT.

BINA BINA CITRA NIAGAberdasarkan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar PT BINA BINA CITRANIAGA yang didukung AKTA NOTARIS Nomor 103, tanggal 31 Maret2003 pada tahun 2003 tidaklah pernah melakukan RUPS/RUPSLB untukmerubah Anggaran Dasar dan susunan Kepengurusan PT BINA CITRANIAGA sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No. 40 tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa :(1) Perubahan Anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS;(2) Berita Acara mengenai Perubahan Anggaran Dasar wajibdicantumkan dengan

jelas dalam panggilan RUPS;Kenyataannya selama ini Penggugat maupun TERGUGAT Vtidak pernah menerima Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar dantidak pernah menerima surat panggilan RUPS/RUPSLB;Bahwa upaya yang dilakukan oleh TERGUGAT ~ melakukanperubahanperubahan Akta dan Susunan Kepengurusan PT BINA CITRANIAGA secara diamdiam dan atau tanpa persetujuaan PENGGUGATtelah melanggar Hak Hukum PENGGUGAT;Bahwa Perbuatan TERGUGAT telah jelas merupakan PerbuatanMelawan Hukum, dan PENGGUGAT telah sangat dirugikan

:Bahwa tindakan PT Bina Citra Niaga aquo yang melakukanpenjualan asset (objek tanah sengketa aquo) kepada Tergugat IIsebelumnya telah mendapatkan persetujuan melalui mekanismeRUPS, hal mana perihal RUPS PT Bina Citra Naga aquotermaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 553/ Kendari/ Tahun2011, dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah H. AsbarImran, S.H.

Bahwa jika memeriksa dalildalil Penggugat, maka senyatanyaditemukan substansi persoalan hukum yang digugat adalah :(1) Keberatan Penggugat atas RUPS/RUPSLB yangmenghilangkan Penggugat dari Struktur/Organ Perseoran PTBina Citra Niaga;(2) Keberatan Penggugat atas keputusan RUPS/RUPSLB yangmenthilkan saham 25 % (dua puluh lima persen) milikPenggugat di Pt Bina Citra Niaga;(3) Keberatan Penggugat akibat tindakan PT Bina Citra Niagayang mengalihkan asset PT Bina Citra Niaga berupa ObjekTanah sebagaimana

Bahwa penambahan modal tersebut telah menyimpang danketentuan Pasal 41 dan pasal 42 UndangUndang No. 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam int sanpasal tersebut secara jelas dan terang menyaiakan :Setiao penambahan modal perseroan hams berdasarkanpersetuuan RUPS serta keputusan RUPS untukpenambahan modal adalah sah apabila dihadin lebih dan(satu per dua) jumlah saham;FL leeeeeeeteeeteeees Adapun obyek eksekusi fidusia atas namaPT.

Sariyunika Jaya, yang tidak pemah memberikanpersetujuan baik diluar RUPS maupun didalam rapat RUPS (Rapat UmumPemegang Saham);ALASAN HUKUMNYA :5.1. Bahwa Terlawan telah menjelaskan secara gamblang dalam jawabanangka 4 oleh karena Terlawan Il dan Terlawan Ill telah Ingkar Janji(vanprestasi) kepada Terlawan , maka berdasarkan ketentuan : Pasal 14.2, Pasal 14.3 dan Pasal 14.4 Perjanjian Kredit No.0244/0008/07 tanggal 08 Agustus 2007 Jo.

Sariyunika Jaya,yang tidak pernah memberikan persetujuan baik diluar RUPS maupundidalam rapat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) haruslah ditolakdan dikesampingkan;6. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Pelawan dalam Perlawanannya padahuruf F, G, H, dan yang menyatakan :F. Bahwa Terlawan tdak cermat dalam membenkan kredit terhadapTernawan II dan Terlawan Ill.

Luswati (Teh Siang aliasLiong Hoeng Jan), pembenan fasilitas kredit dengan jaminan fidusiaberupa mesinmesin adalah tdak melalui persetujuan dan paraPemegang Saham, yaitu RUPS maupun RUPSLB PT.

Sariyunika Jaya tidakdijadikan sebagai pihak dalam perkara ini meskipun menurut dalil Pelawanbahwa Pelawan merupakan salah satu dari Pemegang saham di PT.Sariyunika Jaya yang menurutnya tidak pernah memberikan persetujuan baikdiluar RUPS maupun di dalam rapat RUPS, oleh karenanya PerlawananPelawan ini telah kekurangan pihak, dengan demikian Perlawanan Pelawanharuslah ditolak dan dikesampingkan;3.