Ditemukan 1347 data
Urut Berdasarkan
Putus : 20-11-2013 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1973 K/Pdt/2013 Tanggal 20 Nopember 2013 — PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. PT. TELEKOMUNIKASI SELULARPT. TELEKOMUNIKASI SELULAR ; BADAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGUSAHA WARTELKOM INDONESIA, dkk
243 — 290 — Berkekuatan Hukum Tetap
243 — 290 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 10 K/N/1999 tanggal 18 Mei 1999jJuncto Putusan Pengadilan Niaga Nomor 16/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.tanggal 1 April 1999 dalam perkara permohonan pailit yang diajukan olehPT Bank Papan Sejahtera Tbk kepada PT Semen Cibinong, dimanadalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa:*"Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa yang diberikan olehPresiden Direktur PT Bank Papan Sejahtera kepada Lucas dan kawankawan pada tanggal 1 Maret 1999, yaitu setelah kewenangan Direksiberalin kepada BPPN
Register : 06-08-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 163/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat:
1.YAYASAN DAARUSSA'ADAH CIGANJUR Diwakili oleh H. ABDUL CHOLID, BA.
2.YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM EL-SYIFA JAKARTA. Diwakili oleh AHMAD YASIR FAUZI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Intervensi:
1.Sabenih Bin Saleh
2.Komang Hadi Wiharja, ST.
211 — 465
1.YAYASAN DAARUSSA'ADAH CIGANJUR Diwakili oleh H. ABDUL CHOLID, BA.
2.YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM EL-SYIFA JAKARTA. Diwakili oleh AHMAD YASIR FAUZI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Intervensi:
1.Sabenih Bin Saleh
2.Komang Hadi Wiharja, ST.
211 — 465
., S.HI serta MuslimBakrie, S.H,, SHI dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum WilliBustam & Rekan sebagai kuasa hukum;Bahwa dihalaman 51 baris ke 17 pada Putusan a quo, menyebutbukti P1 foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 6777 atas namaKomang Hadi Wiharja (objek Sengketa 1);Dihalaman 56 baris ke 30 pada Putusan a quo, menyebut buktiT1.226 foto kopi Surat Ukur Nomor : 0195/Ciganjur yang ditandatangani oleh BPPN Jaksel tanggal 29 Nopember 2012 adalah bagianyang tidak terpisahkan dari SHM Nomor :
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2551 K/Pdt/2014 Tanggal 26 Nopember 2015 — TAJUWIT, DKK VS PT ARUNA WIJAYA SAKTI (PT AWS),
84 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) ditentukan Petambak Plasmamenerima fasilitas kredit dalam bentuk Kredit Modal Kerja dari BDNI dengansepengetahuan Perusahaan Inti yang sekaligus bertindak sebagai Penjamin(avalis) terhadap Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh pihak bank;Bahwa ketika terjadi krisis moneter tahun 1997, BDNI dilikuidasi olehPemerintah RI dan selanjutnya dikuasakan hak pengelolaannya kepadaKomite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atau Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) berdasarkan
Register : 17-10-2011 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 02-09-2014
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5089/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg Tanggal 14 Maret 2013 — Penggugat lawan Tergugat
148 — 150
148 — 150
Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap lelang yangdilakukan oleh BPPN dan PUPN;Pendapat H.Atja Sondjaja tersebut sejalan dengan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 4039 K/Pdt/2001 yang dalampertimbangannya menyebutkan sebagai berikut :1. bahwa hak tanggungan atas obyek sengketa ini telah dilakukanpelelangan sesuai dengan prosedur yang ada, walaupunkemudian dapat dibuktikan dengan putusan pidana bahwapihak yang menjaminkan (Tergugat ) tidak berhak untukmenjaminkan obyek sengketa tersebut
Register : 25-04-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 04-04-2017
Putusan PA CILEGON Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Clg Tanggal 4 April 2017 — Penggugat 1
Penggugat 2
Penggugat 3
Tergugat 1
Tergugat 2
227 — 285
227 — 285
6.256 M2 setelah dilakukan pemecahan karena adanya jalanumum, menjadikan sertifikat tersebut adalah cacat hukum;Menimbang, bahwa adanya perbedaan antara luas yang ada pada Aktalkrar Wakaf dengan luas yang ada pada dua sertifikat karena kedua aktatersebut dibuat pada saat yang berbeda dan berdasarkan sumber yangberbeda dimana Akta Ikrar Wakaf dibuat pada tanggal 17 Juni 2013berdasarkan SPPT sebagaimana bukti T.17 sedangkan kedua sertifikat buktiT.18 A dan 1.18 B didasarkan atas pengukuran riil olen BPPN
Register : 09-02-2012 — Putus : 20-06-2012 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 08 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg Tanggal 20 Juni 2012 — SISTOYO,SH.MH
156 — 93
156 — 93
Pimpinan Bank Indonesia dan BPPN;c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;d. Pejabat Eselon dan Pejabat lainnya yang disamakan di lingkungan sipil,militer dan Kepolisian Negara RI;e. Jaksa;f. Penyidik;g. Panitera Pengadilan;h.
Register : 04-11-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 23 Januari 2017 — Pidana Korupsi
- SRI ASTUTI
150 — 54
150 — 54
Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan BPPN,c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri,d. Pejabat Eselon dan pejabat lainnya yang disamakan di lingkungan sipil,militer, dan Kepolisan Negara RI,@Jaksa,Penyidik,Panitera Pengadilan, dan> aQ =Pimpinan dan Bendaharawan Proyek.Menimbang, bahwa terkait dengan siapa sajakah sebagai Pejabat Strukturallainnya pada BUMN dan BUMD, tidak ditemukan peraturan perundangundanganyang khusus mengatur hal tersebut.
Putus : 30-07-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 30 Juli 2012 — PT PERTAMINA (Pesero), yang diwakili oleh Direktur Utama, Karen Agustiawati, dkk vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
624 — 1250 — Berkekuatan Hukum Tetap
624 — 1250 — Berkekuatan Hukum Tetap
Holdiko Perkasa dan BPPN adalah tidaktermasuk tender memborong pekerjaan, tidak termasuk tendermengadakan barangbarang dan tidak termasuk menyediakanjasa; Oleh karena demikian tender dalam kasus ini tidak termasuktender dimaksud dalam pasal 22 UU No. 5 tahun 1999, dan tidaktermasuk tender yang dapat diawasi oleh KPPU, atau dengan katalain Majelis berpendapat KPPU tidak berwenang mengawasi,menyelidiki, memeriksa tender penjualan saham dan obligasikonversi PT.
Holdiko Perkasa dan BPPN tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena itu produk hukum dalambentuk putusan dari KPPU tanggal 30 Mei 2002 No. 03/KPPU1/2002 harus dibatalkan;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapatbahwa KPPU tidak berwenang mengawasi, dan memeriksa tendertersebut dalam pertimbangan di atas, maka alasan Pemohonlainnya irrelevant untuk dipertimbangkan;Selain karena alasan tersebut di atas, proses seleksi mitrainvestasi yang diselenggarakan oleh Pertamina dan PemohonHal. 361 dari
Register : 08-09-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN BATAM Nomor 537/Pid.B/2021/PN Btm Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
Ir. SURYA SUGIHARTO, M.H
108 — 68
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
Ir. SURYA SUGIHARTO, M.H
108 — 68
tersebut, namun yang terjadi pihak PT GRACIA MANDIRI tidakmembayar sesuai yang di perjanjikan, sehingga Terdakwa melakukanpenjualan asset untuk melunasi kegiatan di lapangan tersebut; bahwa Terdakwa ada melakukan kesepakatan Bersama antaraTerdakwa dengan sdr MURNI yang di lakukan di NOTARIS; bahwa Terdakwa menjelaskan dalam surat perjanjian Kerjasama tersebuttugas sdr MURNI adalah mengurus terkait semua hal, mulai dari pematanganlahan sampai dengan mengurus seluruh dokumen yang ada ke BP BATAMatau BPPN
Putus : 31-07-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 Tanggal 31 Juli 2013 — SUDJIONO TIMAN
1848 — 2213 — Berkekuatan Hukum Tetap
1848 — 2213 — Berkekuatan Hukum Tetap
Risalah RUPS Luar Biasa 15/01/2001 Persetujuan RestrukturisasiHutang dengan BPPN tahun20012. Surat Persetujuan Pemegang 15/01/2001Saham3. Surat PT. BPUI 01/DK/02/1999 Tanggapan Komisaris atas02/1999 RKAP PT. BPUI tahun 199819994. Keputusan Komisaris tanggal 27 198/ST/BPUI/96 Persetujuan Komisaris untukNovember 1996 yang dibuat 27/11/1996 transaksi Novasiberdasarkan Surat Direksi PT.BPUI5.
Register : 31-10-2016 — Putus : 20-01-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 114/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST Tanggal 20 Januari 2017 — Pidana Korupsi
- ARIS HADIANTO
111 — 39
111 — 39
Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan BPPN,c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri,d. Pejabat Eselon I dan pejabat lainnya yang disamakan di lingkungansipil, militer, dan Kepolisan Negara RI,Jaksa,Penyidik,Panitera Pengadilan, dan> Q & OPimpinan dan Bendaharawan Proyek.Menimbang, bahwa terkait dengan siapa sajakah sebagai PejabatStruktural lainnya pada BUMN dan BUMD, tidak ditemukan peraturanperundangundangan yang khusus mengatur hal tersebut.
Register : 09-03-2006 — Putus : 29-01-2007 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1945/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel. Tanggal 29 Januari 2007 —
163 — 58
163 — 58
itusudah ditujukan kepada seluruh Departemen, Menteri Kabinet, para Lembaga dankepada Gubernur seluruh Indonesia ;Bahwa surat dari Menteri Keuangan tertanggal 12Agustus2002 No.3451 hanyamemperbaharui mengenai surat sebelumnya yaitu suratnya tahun 1994 No.350/1994inti dari surat ini isinya ahli lupa tetapi yang jelas surat ini hanya direvisi oleh surattanggal 12Agustus2002 ;Bahwa sekarang kalau menjual aset tanah harus berpedoman dengan surat dariMenteri Keuangan tanggal 12Agustus2002, misalkan BPPN
Register : 05-10-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk Tanggal 12 Desember 2018 — Penuntut Umum:
TAUFIQ IBNUGROHO SH MH
Terdakwa:
GILANG RAMADHAN
141 — 33
TAUFIQ IBNUGROHO SH MH
Terdakwa:
GILANG RAMADHAN
141 — 33
Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMDb Pimpinan BI dan BPPN (sdh tdk ada)C. Pimpinan PTNd Pejabat eselon dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militerdan Kepolisian negarae. Jaksaf. Penyidikg. Panitera Pengadilanh.
Putus : 27-04-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 163/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg Tanggal 27 April 2016 — IWAN DARMAWAN, SE. MM (TERDAKWA)
90 — 45
90 — 45
Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan BPPN;c. Pejabat Eselon dan pejabat lainnya yang disamakan di lingkungan sipil,militer, dan kepolisian negara Rl;d. Jaksa;e. Penyidik, Panitera Pengadilan danf. Pimpinan dan Bendaharawan Proyek;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perluseluruh elemen yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatanterdakwa.
Register : 25-06-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid. Sus/TPK/2014/PN.BDG. Tanggal 15 Oktober 2014 — TUMPAK JOHNI PURBA.
131 — 26
131 — 26
Pimpinan Bank Indonesia dan BPPN;o. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;d. Pejabat Eselon I dan pejabat lainnya yang disamakan dilingkungan sipil,Militer dan Kepolisian Negera RI;e. Jaksa;f. Penyidikg. Panitera Pengadilan;h.
Register : 25-06-2013 — Putus : 16-09-2013 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 16 September 2013 — SENTOT SUSILO,SH
NANA SUPRIYATNA
98 — 169
98 — 169
memiliki198strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.Penjelasan Pasal 2 angka 7 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat lainyang memilki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalammelakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dannepotisme, yang meliputi :Menimbang, memperhatikanDireksi, Komisaris, danpejabat struktural lainnyapada BUMN dan BUMD,Pimpinan Bank Indonesia danPimpinan BPPN
Register : 12-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
258 — 59
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
258 — 59
Indonesia.Halaman 153 dari Putusan Nomor. 6/Pid.Sus /TPK/2018/PN TpgBahwa yang dimaksud dengan Pagu Indikatif adalah perkiraan paguanggaran yang dikeluarkan oleh Menteri Bappenas / Kepala BPPNdan Kementrian Keuangan.Bahwa yang menjadi acuan awal dari Kementrian / Lembaga untukmenyusun anggaran yang akan dituangkan dalam Rencana KerjaKementerian / Lembaga dengan mengacu kepada RPJMN yangditerbitkan oleh BAPENAS.Bhawa setahu saksi Pagu Indikatif diterbitkan dalam bentuk SuratBersama Menteri Bappenas / Kepala BPPN
Register : 04-02-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST Tanggal 13 Juni 2016 — Pidana Korupsi
- DR. ZAINAL SOLEMAN
106 — 29
106 — 29
atau orang lain dapat dibuktikan dengan kerugiannegara sebagai akibat pengunduran KWH meter listrik karena tidak dibayarkanTerdakwa untuk pembiayaan pabrik kertas hasil korupsi ini selain dipergunakanTerdakwa sendiri sebagian dibagikan kepada Terdakwa Ill dan kepada seorangsaksi;Putusan MARI Nomor : 380 K/Pid/2001 tanggal 10 Maret 2001, ditentukan bahwaperbuatan Terdakwa mencairkan klaim Bank Bali dari Bank Indonesia tanpamenghiraukan keputusan Presiden dan SKB Bank Indonesia, Menteri Keuangandan BPPN
Register : 16-02-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Tanggal 5 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Mohamad Nur Azis
Terdakwa:
Harry van Sidabukke
1723 — 1722
Mohamad Nur Azis
Terdakwa:
Harry van Sidabukke
1723 — 1722
Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan BPPN,c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri,d. Pejabat Eselon dan pejabat lainnya yang disamakan di lingkungan sipil, militer,dan Kepolisan Negara RI,e. Jaksa,f. Penyidik,Halaman 336 dari 374 halaman.Pututusan No.8/Pid.SusTpk/2021/PN.Jkt.Pstg. Panitera Pengadilan, danh.
Register : 08-09-2022 — Putus : 27-01-2023 — Upload : 01-02-2023
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 883/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr Tanggal 27 Januari 2023 — Penuntut Umum:
SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
ABU HASAN
104 — 9
SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
ABU HASAN
104 — 9
Perkebunan CIMAYAK CILELES;
- 1 (satu) lembar surat nomor : S-315/KN.5/2021 tanggal 09 Maret 2021 Perihal Penyelesaian Piutang Negara Eks BPPN C.q. Bank Intan BBKU (d.h. Bank Mayindo Pertama) Debitur a.n. Kliwon.
- 1 (satu) buku fotokopi legalisir Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 100 tanggal 20 April 2009 yang dibuat dihadapan Dr. IRAWAN SOERODJO, S.H., M.Si., Notaris Jakarta.
Dikembalikan kepada saksi RAMSON DAMANIK