., sebagai direktur untuk mengikuti rapat RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) pada tanggal 04 Februari 2013 tempatKantor Notaris Tb. Lukman Suheru, S.H.,M.H.,Bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 Penggugat kembali mendapatundangan ke 2 (dua) untuk dapat hadir pada RUPS pada tanggal 25Februari 2013 tempat yang sama juga di Notaris TB. Lukman Suheru S.H.,M.H.;Bahwa pada tanggal 5 Maret 2013 Penggugat kembali menyampaikansurat kepada Tergugat melalui Bapak Notaris TB. Lukman Suheru, S.H.

., agar dapat membantu menyampaikan hal permasalahan Penggugatkepada Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan yang adasesuai dengan aturan UndangUndang Ketenagakerjaan yang berlaku,namun hal ini pun tidak ditanggapi oleh Tergugat;Bahwa Penggugat kembali mendapatkan Undangan Ke 3 (tiga) yangtertanggal 20 Maret 2013 untuk dapat hadir dalam Rapat RUPS padatanggal 6 Maret 2013 tempat Kantor Notaris Tb. Lukman Suheru, S.H.,M.H.

;Bahwa surat undangan ke 1 tertanggal 21 Mei 2013 kembali Penggugatmendapatkan undangan rapat lagi dalam RUPS yang dilakukan padatanggal 27 Mei 2013;Bahwa setelah undangan resmi yang Penggugat dapatkan, Penggugatselalu berusaha untuk hadir namun dari Tergugat tidak hadir dan tidakada rapat sama sekali sesuai dengan undangan tersebut, sehingga dalamundangan tersebut Penggugat merasa hanya sebagai dalil atau akalakalan Tergugat;Bahwa pada tanggal 30 April 2014 Penggugat mengajukan surat kepadaDinas

M E N G A D I L IDalam Eksepsi- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;Dalam Pokok PerkaraMengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan tindakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam penyelenggaraan RUPS-LB tanggal 8 November 2019 tidak sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah Perbuatan Melawan Hukum;Menyatakan tindakan Tergugat I yang menuangkan RUPS-LB tanggal 8 November 2019 dalam Akta Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 adalah Perbuatan

Melawan Hukum;Menyatakan bahwa:RUPS-LB tanggal 8 November 2019 yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulair Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

No.41 PK/Pid.Sus/2015c) EGPWS;d) Cocpit Door Bullet Proff and Galley Atlas;e) FDR 22 Parameter;f) ELT;g) AD/SB Must Be Comply;h) Engine : CFM563B2 atau Cl ;1) Konfigurasi tempat duduk : 8 klas bisnes dan 132 kelas ekonomi;Bahwa pada 11 Oktober 2006, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Alan Messner tanggal15 Desember 2006;Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. MerpatiNusantara Airlines tahun 2006 No.

Alan Messnertanggal 15 Desember 2006;80 Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. MerpatiNusantara Airlines tahun 2006 No.

Merpati tidak melaporkan atau tidak mengajukanperubahan atau tidak mengajukan persetujuan kembali kepada RUPS atas RKAP*secara yuridis merupakan perbuatan melanggar hukum karena melanggarPasal 22 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 TentangBUMN. Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata ini karena tidakberkesesuaian dengan fakta persidangan yang diperoleh dari Keterangan AhliProf. DR Sofyan Djalil (mantan Menneg BUMN) dan DR. Ir.

MNA maka tidakmemerlukan persetujuan RUPS untuk sewa pesawat;Pemegang Saham PT. MNA juga diberitahukan olehTerdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidanamengenai kondisi keuangan yang dalam keadaan kritis danfakta belum kembalinya Security Deposit;Saksi fakta Gunawan Koswara menyatakan bahwa KomisarisPT.

JMU sejak 1112011 ;Saksi serahterima dengan terdakwa Bambang Koesbandono adaberita acara serahterima, dilampiri dengan memorandum, isinyalaporan keuangan, laporan kinerja 2010, naskah RUPS 2010 danperkembangan PT. Jatim Marga UtamaPT. JMU berubah menjadi PT JPU tahun 2014 dalam RUPS tanggal1662014, Akta Notaris No. 21 tahun 2014 ;Bahwa terdakwa Bambang Kusbandono sebagai Dirut PT. JMUtahun 2002 sampai 2011/serahterima ;Hal 31 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.PT.

Jatim Marga Utama belum sepenuhnya sesuaidengan maksud dan tujuan awal pendirian perusahaan ;Pemberian pinjaman sebesar Rp. 800.000.000, tanpapersetujan RUPS dan belum dikembalikan sebesar Rp.650.000.000,Pengeluaran dana sebesar Rp. 1.042.748.000, belumdipertanggungjawabkan ;Dana penyertaan modal PT. Jatim Marga Utama yang ditarikkembali (dipinjam) sejak 9 Juli 2009 sebesar Rp.9.858.000.000, belum dikembalikan ;Kebijakan akuntansi PT.

Trans Marga Pasuruantidak pernah dibahas dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;Bahwa tugas Komisaris adalah Pengawasan ;Bahwa tahun 2005 baru ada RUPS ;Bahwa Komisaris Utama PT. JMU pak Agung dari Jakarta ;Bahwa saksi tidak tahu/tidak pernah dilapori pengeluaran uang PT.JMU kepada PT. NAM ;Bahwa isi MOUNota Kesepahaman pasal 10 : Biayabiaya yangditimbulkan menjadi tanggung jawab pihak kedua/PT.

Pemberian pinjaman sebesar Rp. 800.000.000, tanpapersetujan RUPS dan belum dikembalikan sebesar Rp.650.000.000. ;3. Pengeluaran dana sebesar Rp. 1.042.748.000, belumdipertanggungjawabkan ;4. Dana penyertaan modal PT. Jatim Marga Utama yang ditarikkembali (dipinjam) sejak 9 Juli 2009 sebesar Rp.9.858.000.000, belum dikembalikan ;5. Kebijakan akuntansi PT.

JMU sejak tahun 2005 s/d 23Agustus 2008 ;Bahwa saksi diangkat dengan Surat Gubernur dan RUPS ;Bahwa saksi menggantikan Supirman ; Direktur Utama TerdakwaBambang Koesbandono dan Direktur Keuangan Slamet Santoso ;Bahwa PT. JMU belum pernah melakukan RUPS ;Bahwa RUPS Luar Biasa untuk pengangkatan pengurus tanggal 12102005 dan 2382008 ;Bahwa PT. JMU ~ bergerak di bidang pembangunan jalan tolSurabaya Mojokerto ;Bahwa penyertaan modal PT.

Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I (PT Mandiri Alam Sejahtera) tanggal 23 Januari 2015, berikut setiap perikatan yang timbul dari dan juga segala akibat hukum dari Keputusan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I tanggal 23 Januari 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 18 tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat oleh Tergugat VII :--------------------------a.

Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan batal demi hukum pengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat I yang diangkat oleh RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I pada tanggal 23 Januari 2015 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Manyatakan sah dan menetapkan susunan pengurus baru perseroan Turut Tergugat I yang diangkat oleh RUPS Luar Biasa tanggal 21 April 2015 sesuai Akta Berita Acara Rapat PT. Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat I) Nomor 93 tanggal 21 April 2015 yang dibuat oleh Ny.

Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum RUPS Luar Biasa Turut Tergugat II (PT Persadatama Lestari Coalmining) tanggal 23 Januari 2015 tersebut, berikut setiap perikatan yang timbul dari, dan juga segala akibat hukum dari Keputusan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat II tanggal 23 Januari 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan batal demi hukum pengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat II yang diangkat oleh RUPS Luar Biasa Turut Tergugat II pada tanggal 23 Januari 2015 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Il kepada Tergugat ,sesuai Akta Nomor 7 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat olehTergugat VII, yang memuat tentang pengalihan saham danperubahan pengurus perseroan Turut Tergugat I,dan Akta Nomor 6tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat oleh Tergugat VII, yangmemuat tentang pengalihan Saham dan perubahan pengurusperseoran Turut Tergugat II ;Hal 10 dari 213 Hal.Put.No.341/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.10.Bahwa pada tanggal 21 April 2015 Direksi yang sah Turut Tergugat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

RUPS LuarBiasa Turut tergugat tersebut pada pokoknya memutuskan :a. Meratifikasi tindakan anggota Direksidan Dewan Komisaris ;b. Perubahan susuan anggota Direksidan Dewan Komisaris ;Selanjutnya susunan pengurus perseroan Turut Terugat adalah: Direktur Utama : Dewi Sasmita Kosasih 5 Direktur : Suprianto 5 Komisaris : Bellamy Suhendra ;Bahwa ketika Ny.

Mandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat )Nomor 18 tanggal 30 Januari 2015 yang memuat tentangpelaksanaan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat tanggal 23 Januari2015 yang dilaksanakan oleh Tergugat II, Tergugat Ill, dimana RUPSLuar Biasa tersebut pada pokoknya memutuskan halhal sebagaiDer ikut : 222222 = nnn non non nnn nnn nnn nen nnn nnn nnn nnn nnn nee ne ene nea. Pengalihan seluruh Saham Milik Penggugat dan Saham MilikTergugat Il kepada Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI ;b.

Persadatama Lestari Coalmining (Turut Tergugat Il)Nomor 16 tanggal 30 Januari 2015, yang memuat tentangpelaksanaan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat Il tanggal 23 JanuariHal 12 dari 213 Hal.Put.No.341/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.13.2015 yang dilaksanakan oleh Tergugat II, Tergugat III, dimana RUPSLuar Biasa tersebut pada pokoknya memutuskan halhal sebagaiDOLIKUt tn= no no nnn nnn nnn ne nnn non nnn nce nc ccc cn cnn nce nee cece cen canaa.

Yoyok Nurprasetiyohadi Pramono ;Bahwa setelah Penggugat mengetahui : Adanya Akta RUPS Luar Biasa Turut Tergugat dan TurutTergugat II tariggal 23 Januari 2015 jax

Mahkamah Agung RI dan menyatakan akanmemeriksa RUPS LB PT CTPI tanggal 17 Maret 2005 dan 18 Maret 2005dalam pemeriksaan Perkara BANI Nomor 547/2013 (vide PertimbanganHalaman 28 dari 82 hal.

Nomor 42 PK/Pdt.SusArbt/2017Bahkan di RUPS tanggal 28 Mei 2008, Akta Notaris Nomor : 22tanggal 28 Mei 2008 tersebut di atas (Vide Bukti P.Int8) yangmengangkat Mohamad Jarman (Pemohon) sebagai Direktur dariPT. CTPI dalam RUPS PT. CTPI adalah PT. MNC Tbk selakupemegang saham mayoritas PT. CTPI. Jadi menjadi sangat tidakmasuk di akal apabila sekarang ini Mohamad Jarman (Pemohon)tidak mengakui keabsahan 75% saham milik PT.

MNC Tbk, dan Mohamad Jarman(Pemohon) hadir dan ikut menandatangani minuta berita acaraRUPS Tahunan (Vide Bukti P.Int7) dan RUPS Luar Biasa (VideBukti P.Int8) tersebut;Maka terbuktiMohamad Jarman (Pemohon) mengakui bahwa yang berhakmengangkat Direksi dari PT. CTP! adalah RUPS yang dihadiri olehPT. MNC Tbk sebagai pemegang 75% saham dan Ny. SitiHardiyanti Rukmana dkk sebagai Pemegang Saham 25% saham diPT. CTPI;1.4.

MNC Tbk dalam forum RUPS PT. CTPIyang didalamnya termasuk 75 % saham yang dimiliki oleh PT. MNCTbk. sehingga konsekuensi logisnya adalah direksi PT. CTPI yangberwenang memberikan kuasa kepada Advokat untuk hadir dalamperkara di BANI ini adalah direksi yang ditunjuk RUPS PT. CTPIdimana di dalamnya termasuk PT. MNC Tbk. sebagai pemilik 75 %saham di PT. CTPI;Seluruh kepemilikan saham 75 % dari PT. MNC Tbk. di PT.

MNC Tbk. selakuPemegang Saham mayoritas di RUPS berhak sepenuhnya untukmenunjuk Direksi PT. CTPI melalui forum RUPS);c. Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat NomorW10.U1.8616.VIII.2014. 03 tanggal 7 Agustus 2014 (Vide bukti P.Int21) jauh lebih tinggi kedudukannya dari surat Menteri Hukum danHak Asasi Manusia sebab apabila Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia menyebutkan bahwa direksi sekarang PT.

Sandipala Arthaputra(Pelawan), yang mana pemberian jaminan oleh Pelawan tersebut harusterlebin dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Sandipala Arthaputra (Pelawan) sebagaimana diatur dalamPasal 102 ayat (1) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, yang menyatakan :Direksi wajid meminta persetujuan RUPS untuk :a. mengalihkan kekayaan perseroan ; ataub. menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan ;Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaanbersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitanberkaitan satu sama lain maupun tidak.Dan bahkan juga pemberian jaminan oleh

Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 jo Pasal 102ayat (1) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,karena dilakukan tanpa adanya persetujuaan RUPS PT.

baik, Pasal 102 ayat (2) Undangundang No. 40Tahun 2007 menyatakan :(2) Perobuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak laindalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pelawan dalam rangka penjaminanatas pinjaman Terlawan II adalah perbuatan yang tidak mengikat Pelawandikarenakan pihak lainnya dalam hal ini Terlawan selaku kreditur dan/atauTerlawan Il selaku debitur telah beritikad tidak baik

58 tanggal 26 Oktober 2011 dibuatdihadapan Terlawan III (Akta Kuasa Jual No. 58); (fotocopy)Bukti P11 : Akta Kuasa RUPS No. 59 tanggal 26 Oktober 2011 dibuatdihadapan Terlawan III (Akta Kuasa RUPS No. 59); (fotocopy)Bukti P12 : Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 60 tanggal 26 Oktober2011 dibuat dihadapan Terlawan III (Akta Fidusia No. 60); (fotocopy)Bukti P13 : Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 61 tanggal 26 Oktober2011 dibuat dihadapan Terlawan Il!

Krakatau Steel lebih tulen PERSERO setelah terbitnyaUndangUndang PERSERO terbaru nomor : 40 Th.2007 & UndangUndangPenanaman Modal Nomor 25 Th.2007.Oleh karenanya Direksi PT.KS dalam pengambilan keputusan tertinggiadalah RUPS....adalan BUKAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA....

No. 1103 K/Pdt/2009c) Para Pelaku Pemutus Air & Listrik tidak dilengkapi SuratPerintah dari Direksi PTKDL & PIKTI..... serta tidakberdasarkan Keputusan RUPS baik RUPS PTKS, RUPSPTKTDL maupun RUPS PTKTI.d) Para Pensiunan Korban Pemutusan Aliran Air & Listrik yangberpegang pada Peraturan Rumah Dinas PTKSnomor 87/CDU/KSKpts/1988 secara timbal balik TIDAK MEMILIIHUBUNGAN HUKUM DENGAN PTKTI & PTKDL (bukti P04)...kecuali Hubungan Hukum antara KONSUMEN &PRODUSEN beserta Hak & Kewajibannya sebagai Konsumen

KrakatauSteel...yang masing2 memiliki RUPS berdiri sendiri.Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 1103 K/Pdt/20097.6 Para Penggugat memiliki Bukti2 Pembayaran Rekening TagihanAir (PT.KTI) & Listrik (PT.

Keputusan RUPS, tanggal 31 Mei 1996, yang isinya PT.

Krakatau Steeltidak menjual lagi tanah dan rumah pada penghuninya termasuk parapensiunan penghuni rumah dinas, dan putusan RUPS tahun buku 1998,supaya Para Pensiunan meninggalkan rumah yang ditempatinya,melawan Kebijakan, Keputusan, Peraturan Mentri Keuangan /Pemerintah yang mengizinkan Pengalihan Rumah Dinas kepadaKaryawan dan Pensiunan.Para Penggugat / Pensiunan tidak meninggalkan rumah Dinas, berpegangdengan Rasa keadilan, dimana banyak rekanan para pensiunan dan karyawanlain telah memperoleh

Jika Penggugat mendasarkan dalil gugatannyasoalperbuatan melawan hukum mengenai RUPS perubahan susunanpengurus, maka tidak ada reievansinya dengan masalah utang PTBangun Megah Semesta. Apalagi jika Penggugat mendalilkankeduanya sebagai dasar gugatan, maka jelas gugatan ini menjadikabur, karena antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi,adalah dua peristiwa hukum yang berbeda;3.

Hal itu diakui sendirisecara tegas oleh Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 3 angka11 dan halaman 5 dalam petitum nomor 7, yang mendalilkan hal inidikarenakan Laporan Tahunan Keuangan Perseroan Masa Buku tahun2011 dan 2012 masih dalam penyusunan dan pendataan bukti danPenggugat meminta RUPS Tahunan tersebut dapat diundur sampaiGeneral Audit dan Audit Khusus selesai dikerjakan oleh Akuntan Publikdari Kantor Akuntan Publik Subandi, Rudolf Ritonga dan Rekan;5.3.

berkaitandengan hasil keputusan RUPS PT Bangun Megah Semesta yangdilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2013 di hadapan Turut TermohonKasasi/Turut Terbanding II/Turut Tergugat Il.

Oleh sebab itu dasar gugatan TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat haruslah ditolak;Fakta hukum dan terbukti dalam persidangan Pemohon Kasasi danIl/Pembanding dan II/Tergugat dan II tidak pernah melakukan perbuatanmelawan hukum mengenai RUPS tanggal 16 Mei 2013, karena berdasarkanbukti P I/identik dengan bukti Tl.1137, Pasal 11 ayat 3 juncto Pasal 94UndangUndang PT, mengatur tentang ketentuan dilangsungkannya RUPSuntuk pengangkatan direksi.

Dengan demikian sesuai dengan fakta hukumdan buktibukti, terbukti secara hukum keputusan RUPS PT Bangun MegahSemesta yang dilakukan pada tanggal 16 Mei 2013 dibuat di hadapanSyaifudin, S.H., Notaris di Batam adalah sah dan sudah ada SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHUAH.01.1023441, tanggal 12 Juni 2013.

Bank Pembangunan DaerahIstimewa Aceh menyatakan bahwa RUPS merupakan pemegang kekuasaantertinggi. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan RUPS terdiri atas RUPS Tahunandan RUPS lainnya. Jadi pemberhentian Para Penggugat bukan dilakukan olehTergugat I, akan tetapi atas dasar Keputusan RUPSLB. Dengan demikian makaseharusnya Para Penggugat menarik seluruh Para Peserta Rapat/Para PemegangSaham sebagai Tergugat dalam perkara ini.

pemberhentian dengan hormat Tuan Mirza Tabranidari Jabatannya sebagai Komisaris Independen pada PT Bank5 Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Muhammad Jamildari Jabatannya sebagai Komisaris Independen pada PT BankAceh ; 6 Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Husaini Ismaildari Jabatannya sebagai Komisaris Independen pada PT Bank7 Menyetujui besarnya pembagian keuntungan jasa produksi akanditentukan oleh Gubernur Aceh selaku Pemegang SahamPengendali;Bahwa berdasarkan fakta di atas, menunjukan RUPS

Bank PembangunanDaerah Istimewa Aceh menyatakan bahwa RUPS merupakan pemegangkekuasaan tertinggi. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan RUPS terdiri atasRUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Dengan demikian kebijakan Tergugat I tidakbertentangan dengan hukum atau tidak adanya perbuatan melawan hukum karenapemberhentian Para Direksi dan Komisaris dilakukan berdasarkan RUPSLB padaPT.

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Acehmenyatakan bahwa RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Selanjutnyapada ayat (2) ditegaskan RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Jadipemberhentian Para Penggugat bukan dilakukan oleh Tergugat I, akan tetapi atas dasarKeputusan RUPSLB.

PangeranMangkubumi No.52 Yogyakarta diadakan RUPS yang dihadiri oleh : saksiSUGENG NUGROHO, saksi SLAMET SETIABUDI, saksi ALEX HARTONOGUNAWAN, saksi VINA AJENG PUSPA DEWI, saksi Teo A.

Chandra, saksiMETA RAMA dan Terdakwa dalam rangka penggunaan uang sejumlahRp.11.650.782.607, (Sebelas milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratusdelapan puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah) yang ada di Rekening BankCapital Cabang Permata Hijau Jakarta Selatan yang telah digunakanTerdakwa tanpa jin.Pada saat RUPS tersebut Terdakwa beralasan dana yang ada direkeningatas nama PT.

Lintas Jeram Nusantara, walaupun menurut putusan PengadilanAgama Jakarta Selatan sahamnya itu bukan merupakan harta gono gini;Bahwa oleh karena berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas peralihan saham harus mendapat persetujuan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS), maka Penggugat dan Tergugatmenyampaikan kepada para pemegang saham PT.

Lintas Jeram Nusantaradalam forum RUPS tanggal 1 Oktober 2014 tentang kesepakatan adanyaperalihan saham milik Tergugat sebesar 20% (duapuluh persen) kepadaPenggugat sebagai imbalan atau kompensasi penarikan kembali pemberianTergugat untuk Penggugat unit Rumah Susun Campuran Apartemen TamanRasuna dimaksud di atas;Bahwa RUPS memutuskan menyetujui peralihan saham milik Tergugatsebesar 20% tersebut kepada Penggugat, yaitu ekwivalen atau samadengan sebanyak 32.480 (tigapulun dua ribu empatratus delapanpuluh

sertifikat Rumah SusunCampuran Apartemen Taman Rasuna dari Penggugat kepada Tergugat;Bahwa akan tetapi ternyata kemudian Tergugat secara paksa mengambilsertifikat dimaksud tanpa bersedia menandatangi akta hibah.Setelah sertifikat dikuasainya, Tergugat mengingkari adanya kesepakatanHalaman 5, Putusan Perkara No.770/PDT/2016/PT.DKI12.20.21.22.23.24.25.untuk memberikan saham 20% miliknya kepada Penggugat;Bahwa Tergugat tidak saja mengingkari kesepakatan dengan Penggugatyang telah disampaikan dalam RUPS

Lintas Jeram Nusantara) untuk membiayai nafkah ketigaanak kandungnya, sehingga sejak saat itu kewajiban Tergugat diambil alihdan ditanggung oleh Penggugat;Bahwa setelah Tergugat merampas secara paksa sertifikat dimaksud yaitusetelah RUPS PT.

hibah saham tidak ditandatanganinya, sertamenyebar berita tidak benar dan memojokkan Penggugat sehinggamencemarkan nama baik Penggugat sebagai public figure yang selama inimemiliki kredibiltas baik;Bahwa dengan demikian telah sepatutnya dan oleh karena itu Penggugatmohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengadili dan memutusKesepakatan Bersama 25 Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugatdan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yangdisampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidakmengajukan kontra memori kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti memori kasasi tanggal 9 Juli 2019 dan dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Kendari telan salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon Kasasi bukan direktur yang diangkat berdasarkan RUPS

,karena tidak ada alat bukti yang menguatkan adanya RUPS oleh pemegangsaham yang memutuskan Pemohon Kasasi selaku Direktur Utama TermohonKasasi, maka Pengadilan Hubungan Industrial berwenang mengadili;Bahwa sesuai alat bukti P5 dinubungkan dengan P4 sejak 1 April 2014Pemohon Kasasi menjabat Manager Kebun PT Tor Ganda, kemudian sejak1 Juni 2016 ditugaskan pada jabatan baru selaku Direktur Utama TermohonKasasi berdasarkan surat keputusan Direktur Utama PT Tor Ganda,sehingga tidak ada PHK terlebih dahulu

dengan PT Tor Ganda danpenugasan atau pengangkatan selaku Direktur Utama Termohon Kasasibukan berdasarkan RUPS.

SITIAISYAH kemudian 2 (dua) orang persero pasif tersebut melayangkan suratmelalui Tiki dengan maksud mengundang ahli waris untuk hadir dalam RUPS(rapat umum pemegang saham) pada tanggal 16 Maret 2011 yang tempatpelaksanaan RUPS tersebut di kantor Notaris SUJAYANTO, SH., MH, akantetapi para Terdakwa tidak menanggapi surat dari persero pasif yang jugasebagai saksi dalam berkas perkara atas nama para Terdakwa;e Bahwa selanjutnya surat Somasi tersebut dibuat dan ditandatangani olehTerdakwa I. Hj.

SITIAISYAH kemudian 2 (dua) orang persero pasif tersebut melayangkan suratmelalui Tiki dengan maksud mengundang ahli waris untuk hadir dalam RUPS(rapat umum pemegang saham) pada tanggal 16 Maret 2011 yang tempatpelaksanaan RUPS tersebut di kantor Notaris SUJAYANTO, S.H., M.H., akantetapi para Terdakwa tidak menanggapi surat dari persero pasif yang jugasebagai saksi dalam berkas perkara atas nama para Terdakwa;Bahwa selanjutnya surat Somasi tersebut dibuat dan ditandatangani olehTerdakwa I. Hj.

pada 3 (tiga) tempat pengelolaan parkir sesuaikeputusan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan No. 824.21 / 38 /404.3.6 / 2006 tanggal 12 Juni 2006 dengan tempat pengelolaan yaitu pada PasarSepanjang Pasar Krian dan Pasar Gedangan.Bahwa dari pihak persero pasif sampai saat ini belum pernah menerimapembagian keuntungan dari pengelolaan perusahaan tersebut selama 3 (tiga)tahun terakhir dari perbuatan mana usaha tersebut dikelola oleh Terdakwa I Hj.YATIK ARINI bersama keluarga tanpa keputusan RUPS

sahamnya pada Tergugat sebanyak208.795 (dua ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) lembarsaham dengan nilai nominal Rp4.439.750.000,00 (empat miliar empat ratustiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Bukti P9 );e Bahwa berhubung Penggugat telah menarik sahamnya pada Tergugat,sebagai hukum, Tergugat wajib menyerahkan kembali kepada Penggugatseluruh saham milik Penggugat beserta dividen yang belum dibayarkandengan nilai nominal saham tersebut terhitung semenjak RUPS

ratus sembilan puluh lima) lembar saham dengan nilai nominalRp4.439.750.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai dengan tanpa hak, sebagai hukum,Tergugat wajid menyerahkan kepada Penggugat; Berupa dividen saham sengketa sejak tahun 2009 sejumlah dengandiperhitungkan secara proporsional menurut nilai nominal saham sengketa,ditambah bunga sebesar suku bunga deposito Bank Pemerintah terhitung sejakdividen sengketa belum dibayar dalam RUPS

Judex Facti telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya karenaberpendapat bahwa dengan surat pengunduran diri Terbanding/ Penggugattanggal 10 Muni 2009 yang disetujui RUPS tanggal 22 Juni 2009, makaHal. 25 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013pengunduran diri Terbanding/sebagai Komisaris telah sesuai denganketentuan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.B.1.1.

Tidak pernah sekalipun dilakukanaudit keuangan terhadap PT.Gracia Mitra Selaras;Bahkan sesaat sebelum PT.Gracia Mitra Selaras melakukan RapatUmum Pemegang Saham tanggal 22 Juni 2009, Pemohon Kasasisempat masih meminta agar dalam RUPS dimasukkan agendamelakukan audit kKeuangan, akan tetapi PT.Gracia Mitra Selaras tidakmmemenuhi permintaan Pemohon Kasasi tersebut (vide Bukti P7.C,Bukti P7.D, Bukti P7.E, Bukti P7.F);3.

Putusan Judex Facti yang dimohonkan Kasasi a quo telah salah dan kelirudalam penerapan hukumnya karena sesuai ketentuan dalam UndangUndang Perseroan Tebatas terutama Pasal 56 tidak dapat ditarik begitusaja melainkan harus diputuskan dalam RUPS;B.2.1.

TAR atau dalam bentukkategori rugi bersin adalah sebesar Rp.24.767.152.308, (dua puluh empatmilyar tujuh ratus enam puluh tujuh seratus lima puluh dua ribu tiga ratusdelapan rupiah);Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT. Truly Anugerah Retailindo (PT. TAR) pada hari: Senin, tanggal 12November 2018 pada angka (1) menyatakan antara lain:Seluruh Pemegang Saham dan Direksi PT.

Notulensi RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 12 November 2018;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1238 jo.

Notulensi RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 12 November 2018,maka dapat ditarik fakta hukum bahwa tidak adasatupunketentuan/klausula dari MoU dan akta pendirian yang disebutkanPenggugat tersebut yang mengatur secara spesifik mengenaiadanya kewajiban tanggung renteng atas kerugian yang dialamiperusahaan;Bahwa sebagaimana posita Penggugat butir 18 yang menyebutkanbahwa Notulensi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Truly Anugerah Retailindo, (diberi tanda P6);Hal 32 dari 38 Putusan Nomor 462/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr10.11.12.13.14.15.16.17.Foto copy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TrulyAnugerah Retailindo, tanggal 12 Nopember 2018, (diberi tanda P7);Foto copy Photo peserta yang ikut dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Truly Anugerah Retailindo tanggal 12 Nopember 2018, (diberitanda P8A);Foto copy Photo peserta yang ikut dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Foto copy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TrulyAnugerah Retailindo, tanggal 12 Nopember 2018, (diberi tanda TK/PR9);10. Foto copy Hasil Financial Due Diligence PT.

Expo Indomas Perkasa No:01/EIPPD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Permohonan IzinPrinsip yang ditandatangani oleh Johannes Rondonuwu.q. 1 (satu) berkas fotocopy Salinan Akta RUPS mengenai pemilikSaham dan Perubahan Susunan Pengurus PT. Expo IndomasPerkasa dengan No : 07 tanggal 24 Januari 2014 dari Kantor Notarisdan PPAT DASMAN, SH, MKn.Barang bukti p, q dikembalikan kepada saksi NURHELMI, SH, Msipanggilan EMI.4.

Nomor 474 K/Pid.Sus.LH/2018r. 1 (satu) berkas fotokopi Salinan Akta RUPS mengenai PemilikSaham dan Perubahan Susunan Pengurus PT. Expo IndomasPerkasa dengan No.07 tanggal 24 Januari 2014 dari Kantor Notarisdan PPAT DASMAN SH.Mkn;Dikembalikan kepada Saksi NURHELMI, S.H., M.Si Panggilan EMI;6.

Expo Indomas Perkasa No. 01/EIPPD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perinal Permohonan IzinPrinsip yang ditandatangani oleh Johannes Rondonuwu;18. 1 (satu) berkas fotokopi Salinan Akta RUPS mengenai PemilikSahamdan Perubahan Susunan Pengurus PT. Expo Indomas Perkasadengan No.07 tanggal 24 Januari 2014 dari Kantor Notaris dan PPATDASMAN SH. MkKn.

Expo Indomas Perkasa; Bahwa sesuai Akta RUPS Nomor 07 tanggal 24 Januari 2014Terdakwa telah mengundurkan diri dari kepbengurusan PT. Expo IndomasPerkasa. Sekarang sebagai Dirut PT. Expo Indomas Perkasa adalahArnolda Eka Putra, SH. Dalam melakukan kegiatan usaha penambanganpasir, batu dan kerikil di aliran Sungai Batang Anai di Pelayangan LubukAlung, fernyata PT. Expo Indomas Perkasa telah memiliki IUP denganNomor 300/43/KEP/BPP2014 tanggal 8 Agustus 2014: Bahwa sedangkan sebelum IUP PT.

Bahwa terhadap tindakan Tergugat1 yang telah melakukan tindakanhukum tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dalam Akta Perjanjian No.14/2005 tersebut dan tindakan Tergugat2 yangmeminta hak dan bagiannya berdasarkan dan mengacu kepada AktaPerjanjian No.14/2005 tersebut, nyatanyata telah bertentangan denganhukum dan menimbulkan kerugian baik materill dan/atau immateriil bagiPara Penggugat.A.

MJS dalam Akta Perjanjian No.14/2005 denganTergugat2, TIDAK MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI RAPAT UMUMPEMEGANG SAHAM (RUPS) PT. MJS TERLEBIH DAHULU, olehkarenanya Akta Perjanjian No.14/2005 tersebut tidak mengikat PT.

MJSkepada Tergugat2 terkait dengan pengunduran diri Tergugat2 dari PT.MJS.Selain dari pada itu juga, sebagaimana telah dijelaskan diatas, AktaPerjanjian No.14/2005 tersebut dilakukan dengan melawan hukum karenaTergugat1 tidak mendapatkan persetujuan dari RUPS PT. MJS sehinggaadanya cacat subjek yang mengakibatkan Akta Perjanjian No.14/2005tersebut menjadi batal dan tidak sah serta tidak mengikat PT.

MJS tanpa persetujuan RUPS PT.MJS terlebin dahulu dengan Tergugat2 dihadapan Turut Tergugat yaitutelah melakukan Perjanjian yang dituangkan dalam Akta PerjanjianNo.14/2005 tersebut;Bahwa Tergugat1 sebelum melakukan Akta No.14/2005 tersebut menurutPasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan tertuang dalam Akta 13/2005wajib harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPS.Pasal 11 ayat 4 Akta 13/2005 (kutipan):Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikanJaminan utang seluruh atau

Bahwa isi perjanjian yang dudalamnya terdapat hal yang mengalihkansebagian asset perseroan tanpa RUPS atau persetujuan pemilik saham adalahdapat dilakukan selama pihak ketiga beritikad baik hal ini sesuai dengan UUPerseroan Pasal 88 ayat 1 dan 2 no 1 tahun 1995 sebagimana dikuatkan uladalam UU Perseroan pasal 102 ayat 1 dan 4 UU no 40 tahun 2007;.

Siswadi, SH, MKn selaku Direktur UtamaPT.RBSJ, sebesar Rp.10.000.000.000,;18)Daftar Penguji SP2D Nomor: K.115/KU/PD kepada HM.Siswadi, SH, MKn selaku Direktur Utama PT.RBSu,sebesar Rp.10.000.000.000,;19)Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJ Nomor: 78,tanggal 25 Agustus 2010;20)Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJ Nomor: 67,tanggal 13 Agustus 2009;21)Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJ Nomor: 35,tanggal 18 Pebruari 2009;22)Laporan Auditor Independen Ngurah Arya dan Rekan atasLaporan Keuangan

Siswadi, SH, MKn selaku DirekturUtama PT.RBSJ sebesar Rp.10.000.000.000,;19.Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJNomor: 78, tanggal 25 Agustus 2010;20.Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJNomor: 67, tanggal 13 Agustus 2009;21.Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJNomor: 35, tanggal 18 Pebruari 2009;22.Laporan Auditor Independen Ngurah Arya danRekan atas Laporan Keuangan PT.RBSJNomor: 75/KAP.BB.SGT/III/ tanggal 26 Maret2008 untuk periode yang berakhir tanggal 31Desember 2007;23.Laporan Hasil Audit

Rembang, PT.RBSJpernah melakukan RUPS Tahunan, yaitu: Tutup Buku tahun2008, RUPS tanggal 25 Juni 2009, dan Tutup Buku tahun2009, RUPS tanggal 30 Juni 2010;e Bahwa saksi mengetahui adanya kerja sama usaha budidaya tebu PT.

RBSJ;Bahwa menurut laporan yang saksi terima bahwa dari kerjasamadengan PT.SAB tersebut, PT.RBSJ baru mendapat pemasukansebesar Rp.12.375.086.601, sehingga kalau dihitung secara kasarPT.RBSJ masih rugi.PT.RBSJ sudah pernah melakukan RUPS Tahunan dan menyetorkanDeviden kepada Pemkab Rembang, yaitu: Tutup Buku tahun 2007,RUPS tanggal 30 Juni 2008, Tutup Buku tahun 2008, RUPS tanggal25 Juni 2009, dan Tutup Buku tahun 2009, RUPS tanggal 30 Juni2010.

Siswadi, SH, MKn selaku Direktur UtamaPT.RBSJ sebesar Rp.10.000.000.000.,;19)Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. RBSJ Nomor:78, tanggal 25 Agustus 2010;20)Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. RBSJ Nomor:67, tanggal 13 Agustus 2009;21)Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.

Adhi Padang Gusti mengadakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dimana RUPS tersebut sebagai penetapansaham tertinggi dalam organ perseroan, yang wajib mengetahui tentangpenjaminan atas harta kekayaan perseroan seluruh atau sebagian kekayaanperseroan terhadap pihak lain ;Termohon sebagai pemberi fasilitas kredit, sebagai penerima jaminanberkewajiban meminta persetujuan seluruh pemegang saham diantaranya10adalah Pemohon Peninjauankembali sendiri, tanpa memperhatikan aturan danUndangUndang yang telah

Bank Utama), padahal Direksi wajib menyampaikan laporantahunan perseroan kepada RUPS, apabila telah terjadi perseroanmengeluarkan Surat Pengakuan Hutang ;Bahwa pada RUPS pertama tanggal 25 eptember 1990 Pemohon dengan jelasdalam rapat itu, menyatakan menjual seluruh sahamsahamnya kepada Sdr.