biayaHal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 429/Pdt.G/2017/PA.Clgpendidikan dan kesehatan dengan pertambahan sebesar 10% (sepuluh persen)dari penghasilan Pemohon dalam setiap tahun, hal demikian telah sesuaidengan pasal 28 huruf B ayat (2) UUD 1945, yang kemudian secara organikdiatur dalam pasal 41 huruf (a) dan (b) dan pasal 42 s/d pasal 54 UU Nomor 1Tahun 1974, UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak danUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta UU Nomor23 Tahun 20013 Tentang Penghapusan

KDRT serta UndangUndang Nomor17 Tahun 2016 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahanpertama dan perubahan kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan anak.

Disebutkanbahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadaporang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara (a) kekerasan fisik; (b)kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual; dan (d) penelantaran rumah tangga;Menimbang, bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5huruf a UndangUndang Penghapusan KDRT adalah perbuatan yangmengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang pernah melakukanpemukulan terhadap Penggugat

, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatantersebut masuk dalam klasifikasi kekerasan fisik yang menjadi bagian dari KDRTyang dilarang dan termasuk menjadi alasan perceraian menurut hukum;Menimbang, bahwa kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5huruf 6b UndangUndang Penghapusan KDRT adalah perbuatan yangmengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuanuntuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat padaseseorang;Menimbang, bahwa untuk mengetahui

Menyatakan terdakwa TULA SARJANA bersalah melakukantindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tanggasebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 Ayat (4)UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TULA SARJANAberupa pidana penjara elama 2 (dua) bulan dengandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan denganperintah Terdakwa tetap ditahan.3.

Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumahtangga;Menimbang, bahwa menurut kententuan Pasal 6 UndangUndang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT), menyebutkan : kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau lukaberat;Menimbang, bahwa menurut kententuan Pasal 2 ayat (1) huruf aUndangUndang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yangdimaksud lingkup rumah tangga

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraiandapat terjadi karena alasan Antara suami dan isteri terusmenerus teradiperselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga hal ini juga bersesuaian dengan Pasal 5 UndangundangNomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam dalidalil

memenuhikebutuhan diri sendiri maupun kebutuhan bayinya dari hasil perkawinan tersebut ;Bahwa seharusnya terdakwa selaku Kepala Rumah Tangga yang telah membina rumahtangga bersama dengan istrinya maupun anaknya berkewajiban memberi nafkah lahir maupunBatin dalam kehidupan didalam rumah tangganya sehingga akibat dari perbuatan terdakwamaka selaku istrinya merasa ditelantarkan oleh suaminya sendiri ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal, 49 UU RINo. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

KDRT ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama Surat DakwaanJaksa Penuntut Umum ternyata telah cukup memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal143 ayat (2) KUHAP ;wan nn nnn nn nn nn nn nn nn nn nn nn cnn cnn nnn Menimbang, bahwaTerdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umumtersebut ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telahmengajukan di depan Persidangan 4 (empat) orang Saksi yaitu : TITIN WIDYAWATI,SUWARNO

Jika Penyidik beranggapan bahwa pemeriksaanadalah kewenangan Penyidik, maka setidaknyaPenyidik harus mengetahui syarat materiil penerapanPasal 44 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT.Khusus mengenai Pasal ini adalah delik aduanabsolut, (vide : pasal 51 UURI No. 23 tahun 2004tentang Penghapusan KDRT) seseorang tidak dapatdituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihakkorban.

Pasal 5 Undangundangnomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan, dan Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat(Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan perlu memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda

Yang inti dari semua itu adalah bahwa perkawinanyang telah di bina selama 7 tahun sudah tidak dapat lagi dipertahankan;Hal ini juga berdasarkan dalam ketentuan pasal 34 ayat (1) UU perkawinanJo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Jo Pasal 9 Undangundang nomor 23Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPenghapusan KDRT) sebagai berikut:Pasal 9 UU Penghapusan KDRT(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam rumah tangganya padahal dalam hukum yang berlaku baginya atau karenapersetujuan

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraiandapat terjadi karena alasan Antara suami dan isteri terusmenerus teradiperselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga hal ini juga bersesuaian dengan Pasal 5 UndangundangNomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan (KDRT) Kekerasan DalamRumah Tangga;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang

Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004tentang penghapusan KDRT;Bahwa bila cerai merupakan jalan yang terbaik, maka Termohon menuntut hakhakTermohon sesuai aturan yang berlaku.DALAM REKONPENSI 1.Bahwa hal hal yang termuat dalam konpensi mohon dianggap terulang kembali danmerupakan bagian dari rekonpensi ini;Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 13Mei 2013;Bahwa seperti yang diakui Tergugat yang menjadi penyebab pertengkaran adalahkarena Tergugat tidak dapat memberikan

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tanggapenggugat dan tergugat.Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Undangundang No. 23 Tahun2004 tentang penghapusan KDRT yang berbunyi setiap orang dilarangmelakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengancara kekerasan fisik, kekerasan pisikis, kekerasan seksual dan penelantaranrumah tangga, dalam Pasal 6 selanjutnya kekerasan fisik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkanrasa sakit,

1.300.000, (satu juta tiga ratusribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan pertambahansebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan Pemohon dalam setiaptahun, hal demikian telah sesuai dengan pasal 28 huruf B ayat (2) UUD1945, yang kemudian secara organik diatur dalam pasal 41 huruf (a) dan(b) dan pasal 42 s/d pasal 54 UU Nomor 1 Tahun 1974, UU Nomor 4Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang Nomor 39 Tahun1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta UU Nomor 23 Tahun 20013Tentang Penghapusan

KDRT serta UndangUndang Nomor 17 Tahun2016 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahanpertama dan perubahan kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan anak.

Justru hal tersebutbertolak belakang dengan UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Pasal 44yang menyatakan bahwa :a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tanggasebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(Jima ) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000, ( lima betas juta rupiah );b.

HIDAYATI dan kekluarganya mengetahui bahwa terdakwamempunyai wanita idaman lain selain istri sahnya tersebut yang mana setelah bersabarnamun tidak ada pertanggung jawaban dari Terdakwa akhirnya saksi WIWINHIDAYATI yang masih berstatus istri sah terdakwa melaporkan telah ditelantarkan olehterdakwa lewat surat pengaduan kepada pihak yang berwajib Polres Pasuruan tertanggal25 Agustus 2010;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UURI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan

KDRT;Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaantersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan JaksaPenuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukanbukti saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan masingmasingsebagai berikut :1 WIWIN HIDAYATI, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:e Bahwa saksi adalah istri terdakwa yang sah, menikah pada

menunjukkanbahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulituntuk hidup rukun;Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga perselisihan dan pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat disertai dengan pertengkaran dan kekerasanpisik maka majelis hakim berpendapat telah terjadi KDRT didalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat dan terhadap tindakan itu telahmengakibatkan rasa sakit dan luka berat bagi diri Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 undangundang Nomor 23Tahun 2004 tentang penghapusan

KDRT menegaskan bahwa setiap orangdilarang melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tanggadengan cara kekerasan pisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual danpenelantaran dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang menyalurkan amarahnyadengan cara memukul Penggugat hingga memar dan berbekas dibagian pipi,bahu, tangan dan kaki adalah perbuatan yang betentangan dengan syariatIslam dan pasal 5 huruf a dan b undangundang nomor 23 tahun 2004 tentangpenghapusan kekerasan dalam rumah

melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumahtangga:Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2017/PN MreMenimbang, bahwa menurut kententuan Pasal 6 UndangUndang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT), menyebutkan : kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatun sakit atau lukaberat;Menimbang, bahwa menurut kententuan Pasal 2 ayat (1) huruf aUndangUndang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

KDRT, yangdimaksud lingkup rumah tangga dalam undangundang ini, salah satunyameliputi : Suami, istri, dan anak;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap : Bahwa benar Terdakwa ditangkap polisi terkait masalah Kekerasan dalamRumah Tangga; Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30September 2017 sekira jam 18.30 wib bertempat di rumah kontrakan kamidi Talang Jepit Rt.03 Rw.03 Kel.

Menyatakan terdakwa Imran Bin Jamaluddin terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI No.23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan KDRT sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu.2.

Menyatakan Terdakwa Awaluddin Naibaho terbukti secara sah danmeyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana " Setiaporang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumahtangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yangmenimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatanatau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari " sebagaimana dalamdakwaan alternatif melanggar Subsidair Pasal 44 Ayat (4) UU RI No.23Tahun 2014 tentang Penghapusan KDRT;2.

lagi oleh PEMOHON, kemudian mulut danhidung Istri PEMOHON dibekap dengan kedua tangan PEMOHON yangmengakibatkan Istri PEMOHON sulit bernafas, tak lama kemudianPEMOHON pergi meninggalkan Istri PEMOHON, PEMOHON melakukanpemukulan ke wajah Istri PEMOHON sebanyak 2 (dua) kali mengenai bibirdan mulut sebelah kiri yang mengakibatkan kesulitan saat makan,PEMOHON sering melakukan penganiayaan bila terjadi selisin paham,atas perbuatan itu PEMOHON diduga melanggar Pasal 44 UU RI No. 23Tahun 2004 tentang Penghapusan

KDRT..

bagianwajah mengenai bibir dan pipi sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) kali yangberawal dari perselihan antara Istri PEMOHON dengan PEMOHONhingga terjadi aksi saling dorongmendorong sampai Istri PEMOHONterjatuh ketempat tidur, saat Pelapor hendak bangun dari tempat tidurkedua tangan PEMOHON membekap mulut dan hidung hingga IstriPEMOHON kesulitan bernafas, atas kejadian tersebut IstriPEMOHON mengalami luka berdarah di bagian bibir sebelah kiri;PEMOHON diduga melanggar Pasal 44 UU RI No. 23 Tahun 2004tentang Penghapusan

KDRT dan didalam ketentuan Pasal 55 UU RINo. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT ditentukan bahwa"Sebagal salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksikorban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwaterdakwabersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;Istri PEMOHON menjelaskan peristiwa tanggal 3 November 2016tersebut terjadi karena Istri PEMOHON menolak permintaanPEMOHON untuk melakukan hubungan badan dikarenakan sedangcapek, PEMOHON tidak terima sehingga marah