/Termohon Kasasi dan Tergugat III/Pembanding III/TermohonKasasi Ill yang tertuang dalam bukti P3 dan bukti P8 tersebut telah memenuhisyarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan berlaku sebagaiundangundang bagi mereka (Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi danTergugat Ill/Pembanding Ill/Termohon Kasasi Ill) yang membuatnyasebagaimana ditegaskan Pasal 13838 KUHPerdata sehingga menurut hukumtidak beralasan bagi Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk menghapus/meniadakan kehendak/persetujuan

tanpa adanya kesepakatan apapun sehingga pada 30 April2018 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Anjuran, Mediatordalam menerbitkan Anjuran tidak memperhatikan kondisi order diperusahaan, jenis pekerjaan yang di kerjakan serta tidak melakukanpemeriksaan ke perusahaan Penggugat, pada tanggal 07 Mei 2018Penggugat menjawab secara tertulis Anjuran Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Cianjur dan menyatakan menolak isi Anjurantersebut; Bahwa Penggugat mengacu kepada ketentuan pasal 13838

sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara dalam amar Putusannya Nomor796/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016 tanggal 20 Oktober 2016 (Bukti P2)pada angka 8 telah keliru dalam memutus untuk membatalkan demihukum proses lelang objek hak tanggungan, yang mana BPSKKabupaten Batu Bara tidak berwenang membatalkan demi hukumproses lelang objek hak tanggungan, selain itu perjanjianperjanjiankredit a quo adalah perjanjian yang telah memenuhi syaratsyaratsahnya perjanjian menurut Pasal 1320 dan Pasal 13838

tanggal 22 Maret 2012dengan Perjanjian Kredit Pembiayaan MEGA USAHA KECILMENENGAH (MEGA UKM) Nomor 050/PKUKM/SKTN/12 denganpersetujuan dari penjamin RAMTO beserta SUNIRAH selanjutnyamohon disebut Perjanjian Kredit;a) Bahwa Perjanjian Kredit dibuat antara Penggugat danALEXANDER ANDI KUSUMA (Suami Penggugat) selaku Debiturserta RAMTO beserta SUNIRAH selaku avalis / Penjamin denganTergugat Ill selaku Kreditur berlaku sebagai undangundang(pacta sun servanda), sebagaimana ketentuan yang diatur padaPasal 13838

Pasal 161 ayat(1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003, dan Pasal 13838 KUH Perdata, karenaPenggugat melanggar Pasal 4 ayat (2) PP yang berbunyi: Setiap karyawanwajib mencapai suatu prestasi kerja yang telah ditentukan;Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknyabahwa hubungan kerja Penggugat pada Tergugat telah berakhir karenaPenggugat telah mengundurkan diri dari PT.

Bahwa dengan demikian jelasbahwa gugatan Penggugat Obscuur libel, karena Penggugat tidak adamembatalkan Perjanjian kerjasama dengan Tergugat , maupun denganTergugat Il dan Tergugat Ill.Bahwa menunjuk kepada Pasal 1320 KUHPerdata, Perjanjian antaraPenggugat dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan, dan berlakusebagai aturan bagi yang membuat Perjanjian kerjasama sebagaimanayang dimaksudkan oleh Penggugat (Vide Pasal 13838 KUHPerdata).Bahwa oleh karena Para Pihak yakni Penggugat dan Tergugat belumatau

sebagai Pembeli;Menimbang, bahwa perjanjian kerjasama jual beli tanah antara Penggugatdan Tergugat (Perjanjian Nomor 66 tanggal 29 Agustus 2013) dibuat dan olehdihadapan Notaris sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu, makadengan demikian mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehinggaperjanjian ini merupakan perjanjian yang sah yang berlaku bagi para pihak yangmengikatkan dirinya untuk itu dalam hal ini Pihak Pertama (Penggugat) denganPihak Kedua (Penggugat) sebagaimana Pasal 13838

Pembanding semula Penggugat tidak membayar 2 (dua) invoice yangdimintakan oleh Terbanding semula Tergugat padahal Terbanding sudahberusaha menyelesaikan pekerjaan proyek sesuai Letter of Intentstersebut.Menimbang, bahwa Letter of Intents merupakan wujud dari perjanjianberdasarkan pasal 13838 KUH Perdata, maka pengakhiran perjanjian tidakdapat dilakukan secara sepihak, apabila hal ini tidak diatur sebelumnya dalamperjanjian, mengingat perjanjian dibuat atas dasar kata sepakat, makapengakhiran perjanjian

JelasPengadilan Agama Bengkalis yang berwenang sehingga dengandemikian BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untukmenyelesaikannya;Bahwa hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 13838 KUHPerdatamenyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuaitnya;Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jendral Standarisasi DanPerlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31Desember 2015, hal Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ditujukanHalaman

tertanggal 1 Desember 1998, sebagaimanadiatur dalam Hukum Perjanjian dalam Hukum Perdata Barat/BW, yangmerupakan suatu undangundang bagi para pihak yang membuatnya danperjanjian tersebut belum selesai sampai seluruh isi ketentuanketentuandidalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling Siap Bangun tersebuttelah selesai dipenuhi oleh para pihak atau salah satu pihak telah tidakmemenuhi (wanprestasi) atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli KavlingSiap Bangun tersebut;Hal ini sesuai dan berdasarkan Pasal 13838

artinyaharus ada penyelesaian atau keputusan BPSK, apalagi Konsumen telahmemilih penyelesaian sengketa a quo melalui jalur Arbitrase berdasarkansurat penyataan sengketa melalui arbitrase pada tanggal 18 Desember2015;Menimbang bahwa Pasal 1338 KUHPerdata dapat di intervensi Pasal 18UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 (lex spesialist) tentang PerlindunganKonsumen dimana suatu perjanjian yang mengandung klausula baku antaraPelaku Usaha dan Konsumen berdasarkan Pasal 18 tersebut batal demihukum bahkan Pasal 13838

pembuktian karena groses akta memiliki hakhak preferen atau hak yang didahulukan kepada Tergugat Illsebagai pihak yang beritikad baik te goeder trouw yang telahmemberikan fasilitas kredit kepada Tergugat Il selaku debitursehingga karenanya secara hukum Tegugat Il harus dilindungi danatau didahulukan hakhak dan kepentingannya;Bahwa Perjanjian Kredit adalah perjanjian yang sah menurut hukumkarena telah memenuhi unsurunsur sebagaimana diamanatkan padaPasal 1320 KUH Perdata, sehingga sesuai dengan Pasal 13838

Hakim berpendapatgugatan Penggugat putut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satubain shughra Tergugat terhadap Penggugat.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat terkait hak asuh keduaanak Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyatakan telah sepakat dantidak keberatan kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhanPenggugat karena kedua anak tersebut masih balita, sebagaimanaketentuan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka berdasarkanpasal 13838

Bahwa pengakhiran perjanjian kredit oleh Tergugat secara sepihakmerupakan Cacat Kehendak dan bertentangan dengan rasa keadilan.ini menunjukan bahwa Tergugat pada prinsipnya telah melakukantindakan yang bertentangan dengan pasal 13838 KUH Perdata Makadengan demikian, tindakan Tergugat merupakan perbuatan MelawanHukum.

Eksepsi Error in Pesona1.Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam perkara aquo yangmenyatakan wanprestasi atau ingkar janji kepada Tergugat, perlumemposisikan kembali duduk permasalahan secara proporsionalsehingga dapat dijelaskan sebagai berikut :Dalam ketentuan pasal 13838 KUHPerdata sebagai pilar adanya perikatanantara para pihak dinyatakan bahwa Perjanjian berlaku mengikat bagimereka yang membuatnya.

ConservatoirBeslag) ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, maka petitum ini haruslahditolak ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangansebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatanPenggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkansebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harusdihukum untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan pasalpasal dalam HIR, Pasal 1246, Pasal 1250, Pasal1320, Pasal 13838

PUTERA MANDIRI G 3 13838 150 M25. 20PP PT PELANG! PUTERA MANDIRI G 5 13839 150 M220PP PT PELANG! PUTERA MANDIRI G 8 13842 150 M2i 20PP PT PELANG! PUTERA MANDIRI G 9 13843 150 M2J 20PP PT PELANG! PUTERA MANDIRI G 10 13844 150 M2a 20PP PT PELANG! PUTERA MANDIRI G 11 13845 150 M2a 20PP PT PELANG! PUTERA MANDIRI G 12 13846 150 M25 20PP PT PELANG! PUTERA MANDIRI G 15 13847 150 M2a 20PP PT PELANG! PUTERA MANDIRI G 16 13848 232 M24. 20PP PT PELANG! PUTERA MANDIRI M 1 13938 154 M2= 20PP PT PELANG!

Bahwa alasan Terbandingl/semula Tergugat sebagaimana tersebut di atasbertentangan dengan Pasal 13838 KUH Perdata yang berbunyi semuaperjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UndangUndang bagimereka yang membuatnya.Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 417/Pdt/2018/PT MDN5.

Bahwa Bultir 3 (a) Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan PerlindunganKonsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 Perihal Penyelesaian SengketaKonsumen menyebutkan bahwa:Pasal 13838 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yangdibuat secara sah berlaku sebagai UndangUndang bagi para pihakyang membuatnya.

Judex Facti yang menghukum Pemohon Kasasi membayar dwangsomsebesar Rp250.000,00 tidak beralasan dan melanggar hukum;Bahwa pertimbangan dan amar putusan Judex Facti yang menghukumPemohon Kasasi untuk membayar uang paksa (dwangsom) jelasjelas tidakberalasan dan melanggar hukum khususnya Pasal 13838 KUHPer Juncto1320 KUH Perdata Juncto Pasal 50 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.Karena hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasiyang lahir dari perjanjian kerja tidak dapat dipaksakan