Ditemukan 4024691 data
7 — 6
Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang memeriksa perkara ini ;2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).
PUTUSANNomor : 1147/Pdt.G/2008/PA.Kab.MlgBISMILLAHIRROHMANIRROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :PEMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kabupaten Malang,sebagai "Pemohon",LawanTERMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KabupatenSumenep, sebagai "Termohon";Pengadilan
Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan AgamaKabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagaiberikut :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;4.
bertempat tinggal di Mu'min DusunPohjajar RT.02 RW. 04 Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, yang olehPemohon tentang eksepsi tersebut tidak dibantah, sehingga hal tersebut merupakan fakta yang tetap,oleh karena itu ketentuan pasal 66 ayat (2) undangundang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mejelis berpendapat bahwa eksepsiTermohon beralasan hukum sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Malang harus menyatakan diritidak berwenang memeriksa
Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang memeriksa perkara ini ;2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000, (Dua ratus empat puluhenam ribu rupiah).Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 15Jumadil Awal 1429 H., oleh kami Dra. FARIDA ARIANTI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan Drs. H.
Tiorina
49 — 4
- Menyatakan pengadilan negeri medan tidak berwenang memeriksa permohonan pemohonmembebakan biaya dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp 271.000, (dua ratus tujuh pulh satu ribu rupiah)
PT. Alkanz Putra Mahkota
Tergugat:
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk
78 — 47
M E N G A D I L I
- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 68/Pdt.G/2019/PN.
Blb;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp. 561.000,- ( Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)
Terbanding/Tergugat I : TRI ENDAH WAHYUNINGSIH
Terbanding/Tergugat II : SUGENG SUSANTO
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
56 — 36
MENGADILI :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 10 Agustus 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
Mengadili Sendiri :
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk membuka dan memeriksa kembali serta memutus perkara
24 — 6
- Menyatakan Pengadilan Agama Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;
- Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 730.000,00 (tujuh ratus tigapuluhribu rupiah);
HERMANTO
11 — 6
MENETAPKAN:
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon;
- Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
10 — 6
- Menerima eksepsi Termohon ;- Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
54 — 11
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ; ----------------------------------------------------- Menyatakan Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; ------------------------------------------------------------- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara perdatadalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikutdalam perkara antara : BALA VENKATESWARA RAO JAMMULA : lakilaki, Umur 55 tahun,SUGENG PURWANTOPengadilan Negeri tersebut ;agama Hindu, Pekerjaan Station Manager,bertempat tinggal di desa Binor, KecamatanPaiton, Kabupaten Probolinggo, atas nama PTYTL Jawa Timur dalam perkara inimemberikan kuasa kepada 1.
Bougenville 16a Ngerjo, Pojokrejo, Kesamben,Jombang9 Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000, per hari atas keterlambatanmemenuhi isi putusan ini ;10 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu(uit voorbar bij vooradj) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;Menghukum 11 Menghukum Tergugat membayar biaya perkaraApabila Pengadilan Negeri Jombang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkaraini berpendapat lain
inl ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan Eksepsi dalam jawabannya yang pada intinya mempermasalah halhalsebagai berikut : 1 Tentang Kewenangan mengadili ( Kompetensi Absolut ), bahwagugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa hak yangditimbulkan oleh hubungan kerja sehingga timbul perselisihan hak,sehingga yang berhak untuk memeriksa
: Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU NOMOR 2Tahun 2004, tentang Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yangdibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadilidan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.
kerja adalahperselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenaipengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak, menurut MajelisHakim merupakan wewenang absolut dari Peradilan Hubungan Industrial ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan wewenang absolutdari Peradilan Hubungan Industrial, maka menurut Majelis hakim alasan Eksepsidari Tergugat dapat dikabulkan, oleh karenanya sudah sepatutnya Pengadilan NegeriJombang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa
169 — 17
Menyatakan menurut hukum Pengadilan Negeri Ponorogo tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 25/PDT.G/2014/PN.Png tersebut ;
29 — 10
Menyatakan Pengadilan Agama Ponorogo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
PUTUSANNomor 89/Pdt.G/2018/PTA.SbyBISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanSWASTA (TENAGA KERJA WANITA), bertempat tinggal diKABUPATEN PONOROGO, alamat sesuai KTP di KOTASURABAYA sekarang di Taiwan dengan alamat 1 F1 No. 53Lane
ROEHAN EL GHANI, S.H.masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan KetuaPengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 23 Pebruari 2018 Nomor89/Pdt.G/2018/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkaraini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapakan oleh Ketua Majelisdalam sidang terouka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi paraHakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj.
68 — 9
MENGADILI:- Menerima Eksepsi Tergugat ;- MenyatakanPengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 168/Pdt.G/2015/PN.Sda tersebut;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
BERITA ACARANomor 168/PDT.G/2015/PN SDAPersidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutusperkara perdata, yang diselenggarakan di Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 10Desember 2015 dalam perkara antara:Ekie Pranata (ud Delta Glass), bertempat tinggal di JI. Anusanata No. 51Rt. 06 Rw. 11 Kel. Sawotratap Kec.
sehingga gugatanharus dinyatakan tidak dapat diterima;Terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan replik penggugatsebagai berikut :Bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut diatas Penggugat menanggapioleh karena gugatan ini mengenai jaminan Penggugat berupa barangtidak bergerak yang akan dilelang oleh Tergugat melalui perantaraanpihak ke tiga, dimana jaminan tersebut seluruhnya berada di WilayahHukum Pengadilan Negeri Sidoarjo;Bahwa menurut hemat Penggugat Pengadilan Negeri Sidoarjo berhakuntuk memeriksa
tidak bergerak yangmenjadi obyek sengketa;Bahwa waktu perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo,Penggugat berusaha untuk mencari perjanjian kredit modal kerjaNomor : RCO.SBY/003 /PKKMK/2011 tanggal 14 januari 2011antara Penggugat dan Tergugat namun entah pada waktu itu memangTergugat belum memberikan salinan perjanjian tersebut atau setidaktidaknya Penggugat lupa dan sampai saat ini tidak ada ditanganPenggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk memilihPengadilan Negeri Sidoarjo untuk memeriksa
perkara iniuntuk berkenan menghukum Tergugat untuk tidak melelang terhadap jaminanmilik Penggugat tersebut.Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo atauMajelis hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memanggil,memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2 Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak mengacu pada surat direksi BankIndonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 dan surat edaranBank
dan memutus perkaraini;Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatuyang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadibagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya mengenaikewenangan mengadili (kompetensi relatif) Pengadilan Negeri Sidoarjo tidakberwenang memeriksa dan mengadili
93 — 45
Memerintahkan Pengadilan Agama Lebong untuk membuka persidangan insidentil dan memeriksa adanya fakta kemungkinan akan dialihkannya objek sengketa harta bersama, sehubungan dengan adanya permohonan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat;2.3. Memerintahkan Pengadilan Agama Lebong untuk membuka kembali persidangan pokok perkara dengan;2.3.1. Mengupayakan mediasi berkaitan dengan hadanah dan nafkah anak;2.3.2.
Memeriksa alat bukti tergugat berkaitan dengan hutang tergugat dan penggugat pada Bank BPD Bengkulu Cabang Pembantu Muara Aman Kabupaten Lebong;2.3.3. Memeriksa jumlah penghasilan tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil setiap bulan;2.3.4.
PUTUSAN SELANomor 8/Pdt.G/2013/PTA Bn.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata agama dalam persidangan majelis hakim tingkat bandingtelah memutus perkara yang diajukan oleh;Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong,selanjutnya disebut sebagai tergugat/oembanding;melawanTerbanding, umur 26 tahun, agama Islam,
Lebong,belum diperiksa dan dinilai oleh hakim tingkat pertama;Jumlah penghasilan tergugat/pembanding tidak pernah diperiksasecara konkret dan tidak dibebani pembuktian kepada tergugat/pembanding berapa sebenarnya nilai nominal penghasilan tergugat/pembanding setiap bulan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Pengadilan Agama Lebong harus memanggil ulang para pihak yangberperkara dan membuka kembali persidangan, sebagai berikut;1.Dalam persidangan insidentil, hakim harus memeriksa
Hakim harus memeriksa dan menilai alat bukti, baik secara formalmaupun materiil, terhadap;e Hutang piutang tergugat/pembanding pada Bank BPDBengkulu Cabang Pembantu Muara Aman Kabupaten Lebong;e Penghasilan tergugat/pembanding selaku PNS setiap bulan;c. Hakim memberi kesempatan kepada penggugat/terbanding dantergugat/pembanding untuk menambahkan alat bukti bila ada halyang dianggap perlu;3.
Sebelum menjatuhkan putusan akhir;21s2.2.DdsMemerintahkan kepada Pengadilan Agama Lebong untukmembuka kembali persidangan dengan memanggil penggugatdan tergugat menghadap di persidangan yang waktunyaditentukan oleh Pengadilan Agama Lebong;Memerintahkan Pengadilan Agama Lebong untuk membukapersidangan insidentil dan memeriksa adanya faktakemungkinan akan dialinkannya objek sengketa harta bersama,sehubungan dengan adanya permohonan sita jaminan yangdiajukan oleh penggugat;Memerintahkan Pengadilan Agama
Memeriksa alat bukti tergugat berkaitan dengan hutangtergugat dan penggugat pada Bank BPD BengkuluCabang Pembantu Muara Aman Kabupaten Lebong;112.3.3. Memeriksa jumlah penghasilan tergugat selaku PegawaiNegeri Sipil setiap bulan;4.
SISEH
12 — 8
MENETAPKAN:
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon;
- Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
176 — 88
MENGADILIDalam eksepsi : - Menolak eksepsi kompetensi absolut dari kuasa hukum para Tergugat - Menyatakan Pengadilan Negeri makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo- Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir
16 — 0
Menyatakan Pengadilan Agama Ponorogo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);
PUTUSANNomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.PoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugatantara :PENGGUGAT, 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TenagaKerja Wanita, alamat Kabupaten Trenggalek, sekarang berdomisili diHongkong dalam hal ini menguasakan kepada KUASA HUKUMAdvokad dan Konsultan Hukum yang beralamat Ponorogoberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
Menyatakan Pengadilan Agama Ponorogo tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara a quo;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 415.000, (empat ratus lima belas ribu rupiah);Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember2017 Masehi bertepatan tanggal 03 Rabiul Awwal 14389 Hijriyah, oleh majelishakim Pengadilan Agama Ponorogo yang terdiri Dra. Hj. Siti Azizah, sebagaiKetua Majelis Drs. Ngizzuddin Wangidi dan Drs.
94 — 28
Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan terhadap obyek sengketa II
33 — 2
Menyatakan Pengadilan Agama Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;
ulah Tergugat I dan Tergugat IImaka Penggugat I, I, Il, IV, V, VI, VII, VIU, IX, X, XI, XI, XIII, XIV, XVmohon agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukumuntuk membayar semua biaya perkara ini.Berdasarkan dalildalil/alasanalasan tersebut diatas, maka Penggugat I, IJ, III, IV, V,VI, VII, VIII, 1X, X, XI, XII, XUI, XTV, XV mohon kepada Ketua Pengadilan AgamaPurwokerto berkenan menerima gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX,X, XI, XII, XUI, XIV, XV ini selanjutnya memeriksa
waris, dan jika parapihaknya semua bukan sesama ahli waris, maka disini bukan lagi sebagai sengketakewarisan, tetapi sudah digolongkan kedalam sengketa hak milik yang menurut Pasal50 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua oleh Undangundang Nomor 50Tahun 2009, bukanlah kewenangan PengadilanAgama ; Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas, maka haruslahdinyatakan bahwa Pengadilan Agama Purwokerto tidak berwenang memeriksa
Menyatakan Pengadilan Agama Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000, (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011M. bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1433 H. oleh Majelis Hakim PengadilanAgama Purwokerto yang terdiri dari Drs. H. JOJO SUHARJO sebagai Ketua Majelis,dan RAHARJO, SH., M.Hum serta Drs.
233 — 80
Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.619.500,- (dua juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
PUTUSANNomor 46/Pdt.G/2020/PN PtiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:1.RUBIYATL lahir di Semarang tanggal 15 Desember 1952, Pekerjaan Guruberalamat di Jalan Seteran Miroto, Desa Miroto, RT 004/RW001 KecamatanSemarang Tengah , Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat I;BAGUS WICAKSONO BIN CUK SUPARMAN, Lahir di Pati pada
inidialamatkan ke Pengadilan Negeri Pati disamping itu obyek tanah tersebutdi wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati;Bahwa Para Penggugat telah berulang kali menghubungi Para Tergugatuntuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara damai namun menemuijalan buntu maka dengan sangat terpaksa gugatan ini diajukan kePengadilan Negeri Pati untuk mendapatkan perlindungan dan keadilanhukum;Berdasarkan halhal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Pati atau Majelis Hakim yang memeriksa
perkara iniuntuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amarberbunyi sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris sahdari Alm.
Ada pilihan hukum bagi para Ahli Warisapakah akan membawa sengketanya ke Peradilan Agama ataukah ke PeradilanUmum;Menimbang, bahwa selanjutnya UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 inikemudian diamandemen dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 200 6 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 ini pasal 49 diubah sehingga berbunyi Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara intHalaman 35 dari 36 Putusan Nomor 46/Pat.G/2020/PN Pti2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp2.619.500, (dua juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Pati pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 oleh kamiMARICE DILLAK , S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ERNI PRILIAWATI, S.H.,S.E.dan A.A.
40 — 11
Menyatakan Pengadilan Negeri Ponorogo tidak berwenang secara absolute memeriksa dan mengadili perkara nomor 15/Pdt.G/2014/PN.PO tersebut
Hal 1 dari 43 Putusan No. 15/Pdt.G/2014/PN POPUTUS ANNomor : 15/Pdt.G/2014/PN.PODEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sela sebagai berikut dalam perkara antara:MURTIY AH, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 116,RT / RW : 002 / 003 Kelurahan KaumanKecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :SISWANTO
buktibuktiyang autentik sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 180 HIR, makadapat kiranya dijatunkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu(Uit Voorbaar Bij Vooraad) walaupun ada bantahan, Banding ataupunBerdasarkan halhal yang terurai pada posita diatas maka parapenggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ponorogosudilah kiranya menerbitkan penetapan untuk meletakkan ConservatoirBeslag terhadaptanah obyek sengketa tersebut, dan memohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo berkenan memeriksa
Edi Prabowo Als Edy Prabowo Als Bowo
Termohon:
PENYIDIK KANTOR WILAYAH DJP DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR III
238 — 13
- Menyatakan Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inisebesar nihil;