NUTRANSMARITIME SERVICE) sebagai penerima alokasi lahan dari Turut Tergugat / Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan PelabuhanBebas Batam (dahulu Badan Otorita Batam).

Sedangkan Penggugat / PT.SETYADAYA BILCON tidak pernah mendapat alokasi lahan dari TurutTergugat / Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas DanPelabuhan Bebas Batam (dahulu Badan Otorita Batam) selaku PemegangHak Pengelolaan di Pulau Batam;Sesuai ketentuan yang berlaku, maka setiap peralihan hak atas tanah diPulau Batam harus mendapat Ijin Peralinan dari Turut Tergugat / BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam(dahulu Badan Otorita Batam) selaku Pemegang Hak Pengelolaan

/L2.Mengambil langkahlangkah yang konkrit untuk memulaipelaksanaan pembangunan phisik di lapangan serta menyampaikan rencana danjadwal pembangunan kepada Otorita Batam Cq. Direktorat Pengelolaan Lahan diGedung BIDA Lt. Il Batam Centre."

Nutrans Maritime Service tidak melaksanakanpembangunan atas tanah tersebut sehingga pada tanggal 14 Februari 2008Otorita Batam melalui surat atas nama Ketua Otorita Pengembang DaerahIndustri Pulau Batam No. B/25/KOPS/L/II/2008 tentang Pembatalan AlokasiLahan.a Terhitung sejak diterbitkannya surat pembatalan tersebut, yangbersangkutan sudak tidak memiliki hak lagi atas Tanah, dan Tanah tersebutkembali menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemegang Hak Pengelolaan,dalam hal ini Otorita Batam."

Foto copy Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam, Nomor : 09/KPTS/KA/L/IV/2005, tertanggal 27 April 2005, yangHalaman 51 dari 69 Putusan No.: 178/Pdt.G/2014/PN Btm52diterbitkan oleh Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam (Bukti TTI2) ;3. Foto copy Faktur Tagihan Biaya Administrasi Peralihan, Nomor : 1155/FBAP/PL/VIII/2001, tertanggal 2 Agustus 2001, yang dibuat oleh Ka. Sub.Dit. Hak Atas Tanah di Batam (Bukti TTI3) ;4.

Penggugat:
1.MANGATAS TOGI BUTARBUTAR
2.BEVIN BUTARBUTAR
3.MANGADAR BUTARBUTAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Intervensi:
1.BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA

Putusan Sela Nomor : 244/G/2019/PTUNMDN Tanggal 31 Oktober 2019Tentang Putusan Sela menyatakan BADAN PELAKSANA OTORITA DANAUTOBA, sebagai Tergugat II Intervensi:;7.

(satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilanribu sembilan puluh dua meter persegi), atas nama Pemilik Hak:Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, yang diterbitkan oleh Tergugatselaku Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir (selanjutnya disebutObjek Sengketa).ll. TENGGANG WAKTU1. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 22 Juli 2019 melalui pemberitahuan Tim Terpadu PenyelesaianDampak Sosial Kemasyarakat Pada Lahan Zona Otorita Danau Toba Kecamatan Ajibata.

hak ulayat Para Penggugat dengan tanahmilik Badan Otorita Danau Toba (BPODT) seluas 120 Ha;c.

Foto copy Berita Acara Hasil Rapat Komunikasi Antara Kantor UnitKesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit 14 Aek Natolu,Halaman 54 Putusan No. 244/G/2019/PTUNMDN20.21.22.23.24.Direktorat Destinasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, DanPerwakilan Masyarakat Dari Suku/Marga Keturunan Ompu OndolButarbutar Di Sigapiton, Tanggal 6 April 2018 (Bukti T19);Foto copy Proposal Rencana Pengembangan Lahan Zona Otorita Sibisa(Bukti T20);Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba SamosirNomor : 602

Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata DanauToba (Bukti T.1I Int.5);6.

/PS/L/VII/2004 tertanggal 14 Juli2004 dari Tergugat dahulu bernama Otorita Batam, Surat Pernyataan Tan ASeng tertanggal 17 Maret 2007 dan Surat Kesepakatan Pelimpahan Kuasa danHak Kepemilikan Lahan dari PT Perambah Batam Ekspresco kepada PTMahkota Bumi Abadi tertanggal 17 Januari 2014;Bahwa Alokasi Lahan yang diberikan kepada PT Kaliban Bangun PrakarsaPenggugat baru mengetahuinya pada tanggal 28 Maret 2016 ketika Penggugatmelihat Lokasi Lahan tersebut yang akan diganti rugi oleh PT Kaliban BangunPrakarsa

Dan di dalam rapat tersebut telah diuraikan antara lain: Bahwa sebagai tindak lanjut atas tuntutan Tan A Seng untukmendapatkan lahan pengganti ex. lahan/kebun yang terletak diDuriangkang Sei Beduk, oleh Pihak Otorita Batam telah setujumencadangkan lahan seluas 7 (tujun) Ha sesuai dengan peraturanyang berlaku; Bahwa mengenai lahan yang akan dialokasikan kepada Tan A Sengtersebut akan ditetapkan lokasinya oleh bagian pertanahan otorita; Bapak Tan Aseng meminta agar Lahan Pengganti letaknya agarsesuai

Akan tetapi masihberstatus hutan lindung yang mana status tersebut belum diubahmenjadi perumahan oleh Menteri kehutanan; Bahwa apabila Tan A seng tetap menginginkan lokasi tersebut,maka Otorita Batam dapat mengabulkan dengan syarat DepartemenKehutanan menetapkan peralihan fungsi hutan lindung menjadiHalaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 309 K/TUN/2017perumahan.

Maka Otorita Batam hanya bisa mengeluarkanpencadangan Lokasi; Tan A Seng melalui juru bicaranya, sepakat menerima pencadanganLokasi tersebut sambil menunggu surat persetujuan dari MenteriKehutanan mengenai peralihan fungsinya; Otorita Batam akan secepatnya mengeluarkan pencadangan lokasitersebut, sesuai dengan Permohonan Tan A Seng;Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juli 2004 Tergugat mengeluarkan Suratyang ditujukan kepada Bapak Tan A Seng yang berbunyi: Sehubungan dengan Surat Saudara tanggal 20 April

/PS/L/VII/2004 tertanggal14 Juli 2004 dari Tergugat dahulu bernama Otorita Batam, SuratPernyataan Tan A Seng tertanggal 17 Maret 2007;Bahwa tindakan Tergugat mengalokasikan lahan sebagaimana SuratKeputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas Nomor 136 Tahun 2015 tertanggal 1 Desember2015 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas bagianbagianTertentu dari pada Tanah Hak Pengelolaan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang diberikan

Gugatan kurang pihak.Bahwa karena pihak Otorita Pengembangan Daerah Industri di Pulau Batamatau disingkat dengan Otorita Batam sebagai pihak yang mengalokasikanlahan/tanah tidak ikut digugat oleh Penggugat dan Koperasi Bina UsahaMandiri Terpadu yang mendapatkan lahan/tanah dari Otorita Batam tetapitidak digugat, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak;.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi tidak tepat.e Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam perkaraa quo bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya tidakmengikut sertakan Otorita Batam sebagai pihak yang mempunyai hakatas pengelolaan hak atas tanah di Pulau Batam berdasarkan KeppresNomor 41 tahun 1973 yang telah dirubah beberapa kali dan terakhirdengan Keppres Nomor 25 tahun 2005 tidak ikut digugat oleh TermohonHal5 dari 9 Hal. Put. No. 53 K/Pdt/2012Kasasi.

Sementara Otorita Batam adalah Pihak yang mengalokasikanlahan/tanah yang disengketakan oleh Termohon Kasasi;e Bahwa oleh karenanya eksepsi dari Pemohon Kasasi/Tergugatseharusnya diterima oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadiliperkara a quo;2. Putusan Majelis Hakim Sangat Membingungkan Dan Mengecewakan.

Atau kurang lebih 1(satu) Ha berdasarkan kerjasama dengan Koperasi Bina Usaha MandiriTerpadu dengan Akta Notaris (bukti T13 sampai dengan T16);e Bahwa Koperasi Bina Usaha Mandiri Terpadu mendapat alokasi lahan/tanah tersebut berasal dari Otorita Batam (bukti T1 sampai denganT13).

Dimana Otorita Batam telah membebaskan lahan/tanah yangdiberikan kepada Koperasi Bina Usaha Mandiri Terpadu dari wargamasyarakat yang bernama Bapak Ramli pada tahun 1997, yangdikuatkan juga dengan keterangan Bapak Beny Tanano utusan dariOtorita Batam di dalam keterangan di bawah sumpah di depanpersidangan menerangkan bahwa tanah/lahan yang disengketakan olehTermohon Kasasi/Penggugat telah dibebaskan dari warga masyarakatyang bernama Bapak Ramli pada tahun 1977.

;e Koperasi Bantara mengupayakan agar Otorita Batam segera melegalisasitanah Bengkong Nusantara menjadi daerah hunian masyarakat, dan telahSiap memenuhi segala kewajiban untuk mendapatkan legalitas lahantersebut, sebagaimana suratsurat permohonan yang disampaikan kepadaKetua Otorita Batam guna dilakukannya pengukuran dan diterbitkannyafaktur tagihan UWTO.

No. 94/PID.B/2012/PTRberdasarkan surat undangan Nomor : /170/H.K.I/VIII/2011 tanggal 2Agustus 2011.e Bahwa Otorita Batam dalam posisi yang Serba salah, di satu sisi adapihak yang mengklaim memiliki lahan tersebut yakni PT.

Pada tahun 1998masyarakat menanyakan langsung kepada Ditpam Otorita Batam Letkol.Syarifuddin yang menjabat sebagai Wakil Kepala Direktorat PengamananOtorita Batam. Dirpam Otorita Batam menyatakan jika dalam waktu 1(satu) tahun ke depan lahan tersebut tidak digarap, maka silahkan kalaumasyarakat ingin mengajukan kepada Otorita Batam,Hal. 17 dari 40 hal. Put.

Akan tetapi pihak Otorita Batam menjelaskan bahwa lahanseluas 15 Ha (lima belas hektar) tidak dapat diberikan kepadaperseorangan, melainkan harus dengan badan hukum. Maka atas petunjukdari Otorita Batam dibentuklah Koperasi sebagai wadah hukum bagimasyarakat dalam pengajuan lahan yang tersebut.

No. 94/PID.B/2012/PTRmelakukan kegiatan lebih lanjut, maka surat persetujuan tersebutdinyatakan tidak berlaku lagi".e Sebelum permohonan diajukan pihak Koperasi Batam Nusantara telahmemberitahukan (menunjukkan) kepada Otorita Batam mengenai lokasiyang dimohon. Sedang pihak Otorita Batampun telah beberapakallmelakukan survey ke lokasi yang dimohon, antara lain tim yang pernahturun adalah . Ir. Nunung Supartnan; Ir. Bambang Marjito; Ir. EmmyAfiastuti; Ir. Jonner Panjaitan; Ir. Herman, dan Ir.

1993; Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 90020149, tanggal 17 April1990 ; Faktur Lunas Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Nomor :275/F/DirumKeu/5/1990, tanggal 14 Mei 1990;Bahwa yang bertindak sebagai Penjual dalam Akta Jual Beli Nomor: 193/65/BBUK/1996, tanggal 18 Desember 1996 yang dilakukandihadapan Notaris Usman Koloay,SH. adalah PT.

SETYADAYA BILCON;Bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamsekarang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas Batam (Turut Tergugat ) tidak pernahmemberikan alokasi lahan kepada Penggugat. Turut Tergugat hanyapernah memberikan alokasi lahan kepada PT. NOORSYAMANUTAMA TRANSMARITIME SERVICE (PT.

NOORSYAMAN UTAMA TRANSMARITIME SERVICE (PT.NUTRANS MARITIME SERVICE) sebagai penerima alokasi lahan dariTurut Tergugat / Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (dahulu Badan Otorita Batam).Sedangkan Penggugat / PT.

PBRtanah di Pulau Batam harus mendapat Ijin Peralinan dari TurutTergugat / Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan BebasDan Pelabuhan Bebas Batam (dahulu Badan Otorita Batam) selakuPemegang Hak Pengelolaan, dengan demikian Turut Tergugat tidak mengetahui adanya penerbitan Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor : 208/Pulau Buluh, tanggal 15 April 1996 atasnama PT.

Nutrans Maritime Service) selaku pemegang awai Alokasi bidangtanah berdasarkan :1) Surat Perjanjian (SPJ) Nomor 26/SPJ/KAAT/II/93 Tanggal 16Februari 1993 yang dikeluarkan oleh Pemegang Hak Pengelolaan(Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam).2) Surat Keputusan (SKEP) Nomor : 25/SKEP/KAAT/II/1993Tanggal 16 Pebruari 1993.3) Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor 90020149 Tanggal 17April 1990.4) Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) No.275/F/Dirum Keu/5/1990 Tanggal 14 Mei 1990;Dimana

kawasan Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) atau bukandan dari pihak Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) jugamengatakan lahan tersebut masih kawasan Badan Pengelola Otorita DanauToba(BPODT);Bahwa awalnya penebangan tersebut saksi ketahui terjadi pada hariSelasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.19 Wib di RTH 1(RuangTerbuka Hijau 1) Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT)Ds.Pardamean Sibisa Kec.Ajibata Kab.

bersama dengan Arfe Muliandry dan Riatno;Bahwa saksi lihat pekerja yang menebang dan mengambil pohon pinusmilik Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) di RTH(Ruang TerbukaHijau) 12 Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT)Ds.Pardamean Sibisa Kec.Ajibata Kab.Toba kirakira sebanyak 15(Limabelas) orang yang diperintah oleh Berton Parelek Tison Manurung;Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin sebelum melakukan kegiatanpenebangan dan pengambilan kayu di lokasi tersebut saat itu;Bahwa saksi sudah

Riatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini yaitusehubungan dengan penebangan dan pengambilan kayu pinus milik BadanPengelola Otorita Danau Toba(BPODT) ada diambil tanpa seijin dari BadanPengelola Otorita Danau Toba(BPODT);Bahwa saksi bekerja di Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT)sebagai anggota security;Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian kayu pinus diAreal Lahan RTH ( Ruang Terbuka Hijau ) BPODT yang berada

Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 17.30 wibtersebut, yaitu Arfe Muliandry dan Simon Simamora;Bahwa Jarak saksi melihat kejadian penebangan dan pengambilan kayupinus milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) tersebut, kirakira1(satu) meter;Bahwa saksi melihat yang bekerja mengambil pohon pinus milik BadanPengelola Otorita Danau Toba(BPODT) di RTH(Ruang Terbuka Hijau) 1Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) Ds.Pardamean SibisaKec.Ajibata Kab.Toba tersebut kirakira 15(Lima belas

Hijau) 1 Zona BadanPengelola Otorita Danau Toba(BPODT) Ds.Pardamean Sibisa Kec.AjibataKab.

Danau Toba(BPODT) karena pada saat itu Saksi bersama dengan timmembawa alat GPS untuk melihat lokasi tersebut masih dalamkawasan Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) ataubukan dan dari pihak Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) juga mengatakan lahan tersebut masih kawasan BadanPengelola Otorita Danau Toba (BPODT);Bahwa awalnya penebangan tersebut Saksi ketahui terjadi padahari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.19 WIB di RTH1(Ruang Terbuka Hijau 1 Zona Badan Pengelola Otorita

DanauToba (BPODT) Desa Pardamean Sibisa Kecamatan AjibataKabupaten Toba dan pada hari yang sama Saksi kembali kelokasisekira pukul 17.30 WIB dimana kegiatan penebangan danpengambilan pohon pinus tersebut masih berlangsung;Bahwa Saksi melihat langsung penebangan dan pengambilan kayupinus milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) tersebutsaat itu;Bahwa Saksi melihat kejadian penebangan dan pengambilan kayupinus milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) pada hariSelasa tanggal 13 Juli

Danau Toba(BPODT) dan sebagian merupakan lahan masyarakat;Bahwa lokasi dekat makam tersebut sebagian merupakan lahanBadan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) dan sebagian lahanmasyarakat;Bahwa setahu Saksi ada 11 (Sebelas) batang kayu yang di tebangdari lahan Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) namunkeseluruhan penebangan pohon yang terjadi ada sebanyak 31 (tigapuluh satu) batang;Bahwa pada saat itu Saksi menghitung seluruh tungkul kayu bekaspenebangannya ada sebanyak 31 (tiga puluh satu

WIB adalah Arfe Muliandry danRiatno;Bahwa ada 15 (lima belas) orang pekerja yang menebang danmengambil pohon pinus milik Badan Pengelola Otorita DanauToba (BPODT) di RTH (Ruang Terbuka Hijau) 1 Zona BadanPengelola Otorita Danau Toba (BPODT) Desa Pardamean SibisaKecamatan Ajibata Kabupaten Toba;Bahwa kelima belas orang pekerja melakukan aktivitaspengambilan pohon pinus atas perintah dari Terdakwa danMangitua ButarButar;Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin sebelum melakukankegiatan penebangan dan

Danau Toba (BPODT)pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIBakan tetapi penebangan dan pengambilan kayu pada pukul 08.19WIB Saksi tidak ada melihatnya;Bahwa ada 15 (lima belas) orang pekerja yang menebang danmengambil pohon pinus milik Badan Pengelola Otorita DanauToba (BPODT) di RTH (Ruang Terbuka Hijau) 1 Zona BadanHalaman 34 dari 70 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN BigPengelola Otorita Danau Toba (BPODT) Desa Pardamean SibisaKecamatan Ajibata Kabupaten Toba; Bahwa kelima belas

Akte Erfpacht No.171 Tanggal 18 Desember 1951 ;3. 1 (Satu) buah Surat pernyataan penguasaan tanah tertanggal 27November 1993 ;4. 1 (satu) buah Surat Keterangan Saksi Sepadan tertanggal 27November 1993 ;5. 1 (Satu) buah Surat Pernyataan tertanggal 27 November 1993 ;6. 1 (Satu) buah Peta Persil tanah menurut pangakuan masyarakatyang dikeluarkan oleh Tim Penyiapan Data Pembebasan Lahan(Tim PDPL) Otorita Batam. Yang diketahui oleh RT. 002 Truk Tring,Sei panas.

Bertentangan dengan asasasas kepatutan, ketelitian dan sikaphatihati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam hubungandengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta bendaorang lain ;Bahwa sepatutnya Ketua Otorita Batam/ BP.

Batam harus tunduk dantaat kepada UndanUndang Dasar 1945 sebagaimana yang terdapat dalamPasal 28 Ayat 4 yang menyebutkan :Bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebuttidak boleh diambil secara sewenangwenang oleh siapapun.Bahwa ketua Otorita Batam/ BP. Batam telah melanggar UndangUndangDasar 1945 Pasal 4, juga melanggar:1.

Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskanhubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yangdikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah ;Bahwa kami selaku pihak yang memiliki tanah tersebut tidak pernahmendapat ganti rugi atau pelepasan hak dari / kepada siapapun jugatermasuk dari Otorita Batam ;3.

Apabila tanah milik Penggugat dijual secarabebas banyak peminat yang menawarkan Rp. 1.000.000./ Meter (Satu jutarupiah per meter) diluar pembayaran UWTO, yang akan dibayar langsung olehPembeli kepada Otorita Batam atau BP Kawasan jadi total kerugian Materiltanah luas 23 Ha/ 230.000 m2 = Rp. 230.000.000.000, (dua ratus tiga puluhmilyar rupiah);Il.

(seratus lima puluh enam ribu limaratussembilan puluh sembilan meter persegi) dengankoordinatsebagaimana diuraikan dalam Gambar Penetapan Lokasitertanggal 29 Juni 2006 Nomor26020314;Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai penerimahak, yaitu: Membayar Uang Wajib Tahunan Otorita dengan cara lunas untukjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung mulai tanggal 15 Juni 2006sampai dengan tanggal 14 Juni 2036 sesuai bukti pembayaran fakturtagihan Uang Wajid Tahunan~ Otorita (UWTO) Nomor2205

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan,dengan hak pengelolaan, kepada Ketua Otorita PengembangDaerah Industri Pulau Batam;b. Hak Pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamuntuk:1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaantugasnya;3.

Hak Pengelolaan yang telah dikeluarkan sertipikat tandabukti haknya sebagaimana dimaksud dalam angka 6 diatas, memberikan wewenang kepada pemegang haknya(Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam)untuk:a.

tertentu dari padaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembang Daerah IndustriPulau Batam (SPJ);e Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembang Daerah IndustriPulau Batam tentang Pengalokasian dan Penggunaan TanahAtas BagianBagian Tertentu Dari Tanah Hak PengelolaanOtorita Pengembang Daerah Industri Pulau Batam (SKEP);Bahwa Judex Facti telah memberikan pertimbangan terhadapdokumen pengalokasian lahan yang diterbitkan oleh OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam kepadaTermohon Kasasi, nam un sama

Selurun areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan,dengan hak pengelolaan, kepada Ketua Otorita PengembangDaerah Industri Pulau Batam;b. Hak Pengelolaan iersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerahindustri Pulau Batamuntuk:1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2.

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan HAKPENGELOLAAN kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;b.

untuk jangka waktu 5 Tahun dari 30 Tahun, namun Penggugatkemudian tidak melaksanakan kewajibannya atas sisa pembayaran 25 TahunUang Wajib Tahunan Otorita.3.

Fotocopy Surat Pengajuan Alokasi Lahan pada Otorita Batam pada tanggal14 Mei 1999, diberi tanda bukti P5;6. Fotocopy Surat Pengajuan Alokasi Lahan pada Otorita Batam pada tanggal21 Januari 2004, diberi tanda bukti P6;7. Fotocopy Surat Oengajuan Alokasi Lahan pada BP Batam tanggal 10September 2013, diberi tanda bukti P7;8. Fotocopy Surat Pengajuan Alokasi Lahan pada BP Batam tanggal 20September 2013, diberi tanda bukti P8;9.

SALOMON GLOBAL ASIA
Terbanding/Tergugat : Ketua Otorita pengembangan Daerah industri Pulau Batam/BP Kawasan selanjutnya

Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam / BPKawasan, semula sebagai Turut Tergugat sekarangsebagai Turut Terbanding;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal24 Oktober 2014 Nomor 177/Pen.Pdt./2014/PT.PBR, tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilanTingkat Banding dan pada hari yang sama penunjukan Penitera Pengganti olehPanitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;Membaca berkas perkara dan surat

Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNo.: 2441/KPTS/KDAT/L/X1/2003, tertanggal 19 November 2003, atasnama PT. Tanjung Buton Internasional (in casu Tergugat), diterbitkanoleh Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam (SKEP), dan;(v). Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No.: 2049/F/PL/V/2003,tertanggal 12 Mei 2003, atas nama PT.

Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNo.: 2441/KPTS/KDAT/L/X1/2003, tertanggal 19 Nopember 2003, atasnama PT. Tanjung Buton Internasional (in casu Tergugat), diterbitkanoleh Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam (SKEP);(iv).

Fotokopi Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita, Nomor :2049/F/PL/V/2003 tanggal 12 Mei 2003, atas nama PT. Tanjung ButonInternasional, diberi tanda bukti P12 ;13. Fotokopi Formulir Setoran Bank Mandiri validasi Nomor : 1090091001362 Satlak Otorita Batam 0099 19/06/03 THLM 0338600 002049/F/PL/V/03 71.500.000,00K, tanggal 19 Juni 2003, dengan namapenyetor PT. Bukit Kamsiri Indah, diberi tanda bukti P13 ;14.

Fotokopi Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor : 2441/KPTS/KDAT/L/XI/2003, tanggal 19Nopember 2003, atas nama PT. Tanjung Buton Internasional, diberi tandabukti P15 ;16.

Tanjung Buton Internasional, P13 tentang Formulir SetoranBank Mandiri validasi Nomor : 1090091001362 Satlak Otorita Batam 009919/06/03 THLM 0338600 00 2049/F/PL/V/03 71.500.000,00K, tanggal 19 Juni2003, dengan nama penyetor PT. Bukit Kamsiri Indah, P14 tentang SuratPerjanjian Perubahan nomor : 3541/SPJ/KDAT/L/XI/ 2003 tanggal 19 Nopember2003,P15 tentang Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor : 2441/KPTS/KDAT/L/XI/2003, tanggal 19 Nopember 2003,atas nama PT.

koma tiga Meter persegi), Luas tanah 413,30 M2 (Empatratus tiga belas koma tiga puluh Meter perseg)) ;Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 116.000.000, (Seratusenam belas juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit rumahdi Perumahan Rosedale Type E Nomor 3 dengan luasBangunan lebih kurang 183,3, M2 (Seratus delapan puluhtiga koma tiga Meter persegi), Luas tanah 413,30 M2 (Empatratus tiga belas koma tiga puluh Meter perseg)) ;Gambar Penetapan Lokasi Perumahan PT. lIgata JayaPerdania yang dikeluarkan oleh Otorita

Igata Jaya Perdania kepada PENGGUGAT,yang terletak di Perumahan Rosedale Type E Nomor 3dengan luas Bangunan lebih kurang 183,3, M2 (Seratusdelapan puluh tiga koma tiga Meter persegi), Luas tanah413,30 M2 (Empat ratus tiga belas koma tiga puluh MeterPES G geese reece eeeGambar Penetapan Lokasi lahan atas nama PENGGUGATyang diterbitkan oleh Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam dengan nomor 99.90090075.020 tertanggal 14JUNI 1999 ;n2ne nena cece nec enc ene encenenenesHalaman 9 dari 59 halaman

Putusan No. 10/G/2015/PTUNTPI7.6.VT.7.8.7.9.Faktur Tagihan Biaya Administrasi Peralihan nomor644/FBAP/PL/VII/1999 tertanggal 27 Juli 1999 atas namaPENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Direktur Pengelolaanlahan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan DanPengurusan Tanah Atas Bagianbagian Tertentu Dari PadaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, Nomor : 694/SPJ/KDAT/XI/1999,tertanggal 29 April 2006, atas nama PENGGUGAT denganperuntukan

Perumahan:Surat Keputusan dari Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam nomor : 594/SPJ/KPTS/KAAT/XII/1999, tertanggal 8 Desember 1999, yang isinya :Mengalokasikan Tanah Atas Bagianbagian Tertentu DariTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam kepada Penggugat, dengan luas 413,3M2 (Empat ratus tiga belas koma tiga Meter persegi),sebagaimana dimaksud dalam Gambar Penetapan LokasiNo. : 99.90090075.020 tertanggal 14 Juni 1999;Surat Nomor : B/28/KPL/ST/L/I/2005

Pertanahan Kota Batam, perihalRekomendasi Hak Milik untuk Rumah Tinggal diatas Bagianbagian Tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam;Halaman 10 dari 59 halaman Putusan No. 10/G/2015/PTUNTPI7.10.Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah DanBangunan (SSB BPHTB) tertanggal 7 Nopember 2005,dengan cap Bank Mandiri Batam Centre;7.11.Print Out pembayaran PBB sejak tahun 2001 sampai dengan2014 dari Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batamdengan status LUNAS;8.

Bahwa pada saat di keluarkannya ljin Prinsip oleh Turut Tergugat pada saatmau diambil di Kantor Otorita Batam/sekarang BP Kawasan pada saat itujuga oleh pegawai Otorita Batam menyampaikan kepada karyawan PT.Solomon Global Utama yang bernama M.Sitorus, bahwa ljin Prinsip Nomor462/P/KA/XII/2000, tanggal 1 Desember 2000 tersebut sudah diambil olehorang lain yang mengaku pegawai Solomon Global Utama pada waktu itu;.

Adapun alasan Penggugat menggugat Tergugat adalah sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 11 Maret 2002 Turut Tergugat mengeluarkan Fakturtagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) atas nama PT. SolomonGlobal Asia tetapi memakai Ijin Prinsip milik Penggugat;Halaman 2 dari 21 hal.

Solomon Global Asia beda badanhukum;3) Bahwa lokasi Penggugat di wilayah Sekupang Sub Wilayah TanjungUncang Distrik Tanjung Uncang Utara yang membayar Uang WajibTahunan Otorita (UWTO) adalah terbukti PT.

Andi Tajudin(Penggugat) melawan Ketua Badan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam (Tergugat I), PT.

Solomon Global Asia sebagai Tergugat dan Otorita Batamsebagai Turut Tergugat bukan Tergugat ;4.

Batammenerbitkan faktur tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita ( UWTO )kepada Pemerintah Kota Madya Batam.

Sedangkan Uang WajibTahunan sebesar US$ 11.580,11 dibayar oleh pengurus koperasi ;Bahwa pada tanggal, 18 Maret 1996 Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam menerbitkan surat keputusan nomor :148/SKEP/KAAT/III/1996 Tentang Pengalokasian Tanah seluas9.813,86 m2 yang terletak di wilayah Pengembangan BATU AMPAR, SubPengembangan di wilayah BATU AMPAR yang dikenal dengan PasarMelati..............Halaman 7Putusan No. 17/G/2015/PTUNTPI10.11.12.Melati Bengkong dengan HAK PAKAI kepada Pemerintah

Pasal 3 :Semua aset Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam dialihkan menjadi aset BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam, kecuali aset yang telahdiserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, sesuaidengan Peraturan Perundangundangan ;Halaman 28Putusan No. 17/G/2015/PTUNTPId.

tentangPengalokasian dan Penggunaan Tanah atas BagianBagian TertentuDari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam tanggal 18 Maret 1996 seluas 9.813,66m*.

DimanaPemerintah.............Halaman 29Putusan No. 17/G/2015/PTUNTPIPemerintah Kota Madya Batam telah membuat permohonanpengalokasian lahan, telah melaksanakan kewajibankewajibannyaantara lain namun tidak terbatas pada : membayar uang muka UWTO,membayar biaya pengukuran, serta melunasi pembayaran Uang WajibTahunan Otorita (UWTO) untuk jangka waktu 30 tahun ;.

Maka Otorita Batam hanya bisa mengeluarkan pencadangan Lokasi: Tan A Seng melalui juru' bicaranya, sepakat menerimapencadangan Lokasi tersebut sambil menunggu surat persetujuandari Menteri Kehutanan mengenai peralihan fungsinya; Otorita Batam akan secepatnya mengeluarkan pencadanganlokasi tersebut, sesuai dengan Permohonan Tan A Seng;5.

/PS/L/VII/2004 tertanggal 14 Juli 2004 dariTergugat dahulu bernama Otorita Batam, Surat Pernyataan Tan ASeng tertanggal 17 Maret 2007; 12.

Perambah Batam Expresco kepada Tan A Seng;Bahwa lahan Tan A Seng tersebut digunakan oleh Otorita Batamuntuk terminal taxi, pencadangan diberikan oleh Otorita Batamlahan pencadangan tersebut lokasi 7 Ha di kabil;Bahwa saksi menjelaskan sudah didapatkan adalah suratpencadangan dari Otorita Batam, pada saat lokasi tersebutditunjukkan kewajiban harus menyelesaikan kembali pemilik SKTyaitu kepada bapak Harun dan Bapak Idris dan sudah bayarkankepada mereka tahun 2007, di lokasi banyak ruli, lokasi tersebut

Perambah Batam Expresco dariTahun 2005 sampai dengan 2012; e Bahwa.........Halaman 57Putusan Perkara Nomor: 11/G/2016/PTUN.TPIBahwa saksi mengenal Tan A Seng Tahun 2005, waktu itu Tan ASeng punya urusan dengan Otorita Batam, karena adaperselisihan dengan Otorita Batam dan mau mengurus kePresiden, pada waktu itu kami ada kesepakatan saksi membantudana untuk mengurus lahan 7 Ha ke Otorita Batam, waktu itubeliau ada suratsuratnya; Bahwa saksi menjelaskan Surat Berita Acara dari Pak Baskorolahir melalui

beberapa proses bagian hukum Otorita Batam,karena waktu itu masih hutan lindung jadi hanya bisa menunggusampai hutan lindung itu diselesaikan oleh Otorita Batam, tetapi dilapangan sudah diantisipasi adanya ganti rugi, penimbunan sambil menjaga lahan tersebut;Bahwa di lahan PT.

Batamas Indah Permai kepada pihakKantor Otorita Batam Nomor : 20/BP/VII/03 tanggal 12 Agustus 2003 ;Hal. 3 dari 24 hal. Put.

No. 1560 K/PID/2013b Jjin Prinsip (IP) No. 263/IP/KA/L/2003 tanggal 25 Agustus 2003 yangdikeluarkan oleh Kantor Otorita Batam ;c Faktur uang muka No. 348/PHUMPL/L/VIII/2003 tanggal 19 Agustus2003 ;d Penetapan Lokasi (PL) 25030012.BI, tanggal 18 Maret 2005 ;e Surat Keputusan Otorita Batam Nomor : 927/KPPT/KAAT/L/IV/2006tanggal 03 April 2006 ;f 3 (tiga) Faktur Pembayaran UWTO sebanyak 3 (tiga) kali :1 Pembayaran uang muka sebesar 10% (sepuluh persen) pada tanggal21 Agustus 2003 senilai Rp 45.000.000,00

PIETRUS PIATUATAWOLLO ;1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Izin Prinsip Nomor : 263/IP/KA/L/VII/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Otorita Batam kepada PT.

PETRUS PIATUATAWOLLO ;1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Izin Prinsip Nomor : 263/IP/KA/L/VII/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Otorita Batam kepada PT.

Batamas Indah Permai yangdiperoleh dari Otorita Batam ;Bahwa dari fakta hukum di atas baik Para Terdakwa maupun PT.

Bahwa, Penggugat melalui suratnya Nomor: 18/CBP/RN/VII/03 tanggal 10Juli 2003 mengajukan permohonan kepada Otorita Pengembangan DaerahPulau Batam guna mendapatkan lokasi tanah di Wilayah Batu AmparKotaBatam, Propinsi Riau (sekarang Propinsi Kepulauan Riau) yangperuntukannya dipergunakan untuk perumahan ;3.

Bahwa, atas permohonan yang diajukan oleh Penggugat untukmendapatkan lokasi tanah di Daerah Pulau Batam sebagaimana tersebut diatas, setelah meneliti secara cermat syaratsyarat yang diajukan olehPenggugat kemudian Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batammemberikan lahan seluas + 60.000 m?

) No. 2523030411C1 tanggal 25 Januari2005, yang dikeluarkan oleh Ketua Otorita Batam ; Surat Nomor : 288/IP/KA/L/IX/2003 tanggal 05 September 2001, hal jinPrinsip, yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam ;4.

(enam puluh ribu meter persegi) yang terletak di WilayahPengembangan Batu Ampar, Distrik Nagoya, Kota Batam, Propinsi Riau(sekarang Propinsi Kepulauan Riau) telah memenuhi kewajibannyamembayar uang wajib tahunan (UWTO) kepada Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam ;5.

Bahwa, sesuai dengan data yang ada di Otorita Pengembangan DaerahPulau Batam, lokasi tanah yang diperuntukkan untuk perumahan yangdiberikan oleh Otorita Pengembangan Daerah Pulau Batam kepadaPenggugat, termasuk kawasan yang sudah bebas (sudah pernah diberikanganti rugi), dan telah mendapatkan Sertifikat HPL No. 06/1996/LBU dariBadan Pertanahan Nasional ;Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 799 K/Pdt/20076.

ANDI TAJUDDIN, SP, SH, MH
Terbanding/Tergugat : Ketua Badan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam/BP
Terbanding/Tergugat : PT. SALOMON GLOBAL ASIA

Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam / BP . Batamyang beralamat di Bida Building Batam Kota PulauBatam semula disebut sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING ;2. PT. Solomon Global Asia yang beralamat di Komplek New Holiday Blok ANomor 10 Batam, semula disebut sebagai PENGGUGATIl sekarang sebagai TERBANDING II;PENGADILAN TINGGI tersebut:Telah membaca :1.