(enam belasjuta delapan ratus sembilan puluh ribu) dibayar setelah surat ijin ijinperinsip dikeluarkan oleh pihak Otorita Batam ;. Pembayaran angsuran kedua sebesar Rp. 16.890.000. (enam belas jutadelapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayar setelah fakturpelunasanuang wajib tahunan Otorita (UWTO) dikeluarkan dari OtoritaBatam ;.

Pembayaran angsuran pertama sebesar Rp.16.890.000, (enambelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu) dibayar setelah suratijin ijin perinsip dikeluarkan oleh pihak Otorita Batam ;4. Pembayaran angsuran kedua sebesar Rp.16.890.000, (enambelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayarsetelah faktur pelunasan uang wajib tahunan Otorita (UWTO)dikeluarkan dari Otorita Batam ;5.

Tergugat juga telah membayar ganti rugi dan jasa kepada Sdr.Karjono karyawan Otorita Batam (sebagai petugus dari OB yangmelakukan ganti rugi) sebesar Rp. 15.000.000,4.

Sebagai bahan Pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Batambahwa lokasi yang diberikan dari pihak Otorita Batam kepada PT.Damai Mandiri Perkasa menjamin lokasi tersebut benarbenarsyah secara hukum maupun tidak adanya tuntutan yang tertuliskepada Otorita Batam bahwa lokasi telah dikuasai oleh pihakpihakyang lain.. Tergugat tambahkan bahwa lokasi yang diberikan sejak mulaiOtorita Batam mengalokasikan tanah kepada PT.

Foto Copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita Nomor:2067/F/PL/VIV2007 tertanggal 09 Agustus 2007, sesuai dengantanda bukti P 5 ; 6. Foto Copy Formulir Setoran Bank Mandiri ke Rekening OtoritaBatam dengan Nomor Rekening : 109.0091001362 tertanggal 1012Agustus 2007, sebagai pembayaran uang wajib tahunan Otorita(UWTO) sesuai dengan tanda bukti P 6 ; 7.

Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNo.: 2441/KPTS/KDAT/L/X1/2003, tertanggal 19 November 2003, atasnama PT. Tanjung Buton Internasional (in casu Tergugat), diterbitkanoleh Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam (SKEP), dan;(v). Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No.: 2049/F/PL/V/2003,tertanggal 12 Mei 2003, atas nama PT.

Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNo.: 2441/KPTS/KDAT/L/X1/2003, tertanggal 19 Nopember 2003, atasnama PT. Tanjung Buton Internasional (in casu Tergugat), diterbitkanoleh Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam (SKEP);(iv).

Fotokopi Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita, Nomor :2049/F/PL/V/2003 tanggal 12 Mei 2003, atas nama PT. Tanjung ButonInternasional, diberi tanda bukti P12 ;13. Fotokopi Formulir Setoran Bank Mandiri validasi Nomor : 1090091001362 Satlak Otorita Batam 0099 19/06/03 THLM 0338600 002049/F/PL/V/03 71.500.000,00K, tanggal 19 Juni 2003, dengan namapenyetor PT. Bukit Kamsiri Indah, diberi tanda bukti P13 ;14.

Fotokopi Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor : 2441/KPTS/KDAT/L/XI/2003, tanggal 19Nopember 2003, atas nama PT. Tanjung Buton Internasional, diberi tandabukti P15 ;16.

Tanjung Buton Internasional, P13 tentang Formulir SetoranBank Mandiri validasi Nomor : 1090091001362 Satlak Otorita Batam 009919/06/03 THLM 0338600 00 2049/F/PL/V/03 71.500.000,00K, tanggal 19 Juni2003, dengan nama penyetor PT. Bukit Kamsiri Indah, P14 tentang SuratPerjanjian Perubahan nomor : 3541/SPJ/KDAT/L/XI/ 2003 tanggal 19 Nopember2003,P15 tentang Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor : 2441/KPTS/KDAT/L/XI/2003, tanggal 19 Nopember 2003,atas nama PT.

Batamas Indah Permai kepada pihakKantor Otorita Batam Nomor : 20/BP/VII/03 tanggal 12 Agustus 2003 ;Hal. 3 dari 24 hal. Put.

No. 1560 K/PID/2013b Jjin Prinsip (IP) No. 263/IP/KA/L/2003 tanggal 25 Agustus 2003 yangdikeluarkan oleh Kantor Otorita Batam ;c Faktur uang muka No. 348/PHUMPL/L/VIII/2003 tanggal 19 Agustus2003 ;d Penetapan Lokasi (PL) 25030012.BI, tanggal 18 Maret 2005 ;e Surat Keputusan Otorita Batam Nomor : 927/KPPT/KAAT/L/IV/2006tanggal 03 April 2006 ;f 3 (tiga) Faktur Pembayaran UWTO sebanyak 3 (tiga) kali :1 Pembayaran uang muka sebesar 10% (sepuluh persen) pada tanggal21 Agustus 2003 senilai Rp 45.000.000,00

PIETRUS PIATUATAWOLLO ;1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Izin Prinsip Nomor : 263/IP/KA/L/VII/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Otorita Batam kepada PT.

PETRUS PIATUATAWOLLO ;1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Izin Prinsip Nomor : 263/IP/KA/L/VII/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Otorita Batam kepada PT.

Batamas Indah Permai yangdiperoleh dari Otorita Batam ;Bahwa dari fakta hukum di atas baik Para Terdakwa maupun PT.

Bahwa pada saat di keluarkannya ljin Prinsip oleh Turut Tergugat pada saatmau diambil di Kantor Otorita Batam/sekarang BP Kawasan pada saat itujuga oleh pegawai Otorita Batam menyampaikan kepada karyawan PT.Solomon Global Utama yang bernama M.Sitorus, bahwa ljin Prinsip Nomor462/P/KA/XII/2000, tanggal 1 Desember 2000 tersebut sudah diambil olehorang lain yang mengaku pegawai Solomon Global Utama pada waktu itu;.

Adapun alasan Penggugat menggugat Tergugat adalah sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 11 Maret 2002 Turut Tergugat mengeluarkan Fakturtagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) atas nama PT. SolomonGlobal Asia tetapi memakai Ijin Prinsip milik Penggugat;Halaman 2 dari 21 hal.

Solomon Global Asia beda badanhukum;3) Bahwa lokasi Penggugat di wilayah Sekupang Sub Wilayah TanjungUncang Distrik Tanjung Uncang Utara yang membayar Uang WajibTahunan Otorita (UWTO) adalah terbukti PT.

Andi Tajudin(Penggugat) melawan Ketua Badan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam (Tergugat I), PT.

Solomon Global Asia sebagai Tergugat dan Otorita Batamsebagai Turut Tergugat bukan Tergugat ;4.

Batara Bangun Perkasa dari Otorita Pengembang Daerah Industri PulauBatam, sebagaimana diuraikan dalam : Surat Izin Prinsip Perselisihan Hak Atas Tanah dari perseroan terbatasPT. Hertasha Citra kepada perseroan terbatas PT. Irthanny Jesaya Utama,Nomor : 1837/Aska I/UM.09/VIII/92, tanggal 31 Juli 1992. Surat Perubahan Perjanjian antara Otorita Batam dengan perseroanterbatas PT. Hertasha Citra Nomor : 144/UMPERJ/XII/92, tanggal 31Desember 1992.

Kwitansi/Receipt Nomor : 010/KU/OB/T/X1I/1992, tanggal 26 Nopember1992 yang dikeluarkan oleh Otorita Batam untuk pembayaran Uang WajibTahunan Otorita selama 30 tahun. Gambar Penetapan Lokasi (PL) untuk Pertokoan Nomor96.92.900030140, 01.C1, tanggal 15 Juli 1996, adalah Revisi Luas padaGambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 92.90030140.01, tanggal 11September 1992.

Surat Perjanjian antara Otorita Batam dengan perseroan terbatas PT.IrthannyJesaya Utama Nomor : 145/UMPERJ/XII/1992, tanggal 31 Desember 1992tentang Pengalokasian Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam.

Fotocopy jawaban surat dari Otorita Batam kepada PT. IRTHANNYJESAYA UTAMA, diberi tanda bukti P 23 ;24. Fotocopy Surat Keputusan Ketua Otorita Batam tentang Izin MendirikanBangunan, diberi tanda bukti P 24 ;25. Fotocopy Surat dari Otorita Batam kepada Penggugat tertanggal 12September 2002, diberi tanda bukti P 25 ;26. Fotocopy formulir setoran di PT. Bank Mandiri tertanggal 20 Agustus2002, diberi tanda bukti P 26 ;Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 288/Pdt. G /2019/PN. Btm.27.

Fotocopy Surat dari Otorita Batam kepada Perusahaan Penggugattertanggal 09 Agustus 2002, diberi tanda bukti P 27 ;28. Fotocopy Surat Faktur Tagihan Uang Muka tertanggal 09 Agustus 2002dari Otorita Batam, di tanda bukti P 28 ;29. Fotocopy Surat Persetujuan Pemakaian Pondasi Billboard sekitarKomplek Nagoya Gateway/komplek Irthanny Jesaya Batam Nomor : 25/ADMST1I/11/2017 tanggal 25 November 2017, diberi tanda bukti P 29 ;30.

Maka Otorita Batam hanya bisa mengeluarkan pencadangan Lokasi: Tan A Seng melalui juru' bicaranya, sepakat menerimapencadangan Lokasi tersebut sambil menunggu surat persetujuandari Menteri Kehutanan mengenai peralihan fungsinya; Otorita Batam akan secepatnya mengeluarkan pencadanganlokasi tersebut, sesuai dengan Permohonan Tan A Seng;5.

/PS/L/VII/2004 tertanggal 14 Juli 2004 dariTergugat dahulu bernama Otorita Batam, Surat Pernyataan Tan ASeng tertanggal 17 Maret 2007; 12.

Perambah Batam Expresco kepada Tan A Seng;Bahwa lahan Tan A Seng tersebut digunakan oleh Otorita Batamuntuk terminal taxi, pencadangan diberikan oleh Otorita Batamlahan pencadangan tersebut lokasi 7 Ha di kabil;Bahwa saksi menjelaskan sudah didapatkan adalah suratpencadangan dari Otorita Batam, pada saat lokasi tersebutditunjukkan kewajiban harus menyelesaikan kembali pemilik SKTyaitu kepada bapak Harun dan Bapak Idris dan sudah bayarkankepada mereka tahun 2007, di lokasi banyak ruli, lokasi tersebut

Perambah Batam Expresco dariTahun 2005 sampai dengan 2012; e Bahwa.........Halaman 57Putusan Perkara Nomor: 11/G/2016/PTUN.TPIBahwa saksi mengenal Tan A Seng Tahun 2005, waktu itu Tan ASeng punya urusan dengan Otorita Batam, karena adaperselisihan dengan Otorita Batam dan mau mengurus kePresiden, pada waktu itu kami ada kesepakatan saksi membantudana untuk mengurus lahan 7 Ha ke Otorita Batam, waktu itubeliau ada suratsuratnya; Bahwa saksi menjelaskan Surat Berita Acara dari Pak Baskorolahir melalui

beberapa proses bagian hukum Otorita Batam,karena waktu itu masih hutan lindung jadi hanya bisa menunggusampai hutan lindung itu diselesaikan oleh Otorita Batam, tetapi dilapangan sudah diantisipasi adanya ganti rugi, penimbunan sambil menjaga lahan tersebut;Bahwa di lahan PT.

Penggugat,Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya dalam putusan ini karenadiluar persoalan dari objek sengketa dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa secarasubstansi telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik;0Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanprosedur penerbitan objek sengketa; 22022 0Pertimbangan dari aspek Prosedur Penerbitan Objek SengketaMenimbang, bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otorita

BatamPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor: 045/UMKPTS/IV/1991tentang Ketentuan Pengalokasian Tanah Serta Penggunaan Tanah AtasBagianBagian Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Kepada Pihak Ketiga, dalam BAB VII Tata Cara PenyerahanTanahi2 222 2nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nen nen nen cence neePasal 14 : Pihak Ketiga yang berhasrat untuk menanamkan modalnya diPulau Batam, harus mengajukan permohonan alokasi tanahkepada Otorita Pengembangan Daerah

Industri Pulau Batam,Pasal 15Ayat (1) : Atas permintaan pihak ketiga yang bersangkutan, sementaramenunggu diperolehnya izin usaha atau persetujuan Presiden ataupersetujuan badan koordinasi penanaman modal untukmendapatkan fasilitas penanaman modal dalam rangka UndangUndang Nomor: 1Tahun 1967/UndangUndang Nomor 6 Tahun1968, jika diperlukan alokasi tanah untuk penyelenggaraan usahayang direncanakan, otorita pengembangan daerah industri pulaubatam dapat mencadangkan tanah yang diperlukan gunakepentingan

perusahaan yang bersangkutan;Halaman 89 dari 99 halamanPutusan Nomor 14/G/2017/PTUN.TPIAyat (2) : Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) diatas, ditetapkandengan Surat Izin Prinsip dari Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam;Menimbang, bahwa berdasarkan Standar Operasi Dan ProsedurPelayanan Dan Pencatatan Pengalokasian Lahan Atas HPL Otorita BatamJanuari 2007 dinyatakan: 2 22 nn none ne nen nBAB VI Permohonan Alokasi Lahan;Pasal 2 Pengajuan dan Penyerahan Surat Permohonan Alokasi

Tanjung Piayu Perkasa,objek sengketa Ill (Bukti P5=T./4=T.ll4) Tergugat Il tidak melalui tahapandan prosedur sebagaimana dimaksud BAB VII Pasal 1 Ayat 4, Pasal 3 Ayat 2Standar Operasi Dan Prosedur Pelayanan Dan Pencatatan PengalokasianLahan Atas HPL Otorita Batam Januari 2007 sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penerbitan objek sengketa Il dan objek sengketa Illyang isi/maksud dari kedua objek sengketa tersebut membatalkan persetujuanalokasi lahan dan proses permohonan alokasi lahan Penggugat

Bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang lahan terletak di Kawasan IndustriSekupang Batam yang perolehannya berasal dari pengalokasian hak dariTURUT TERGUGAT yang (pada saat itu) Uang Wajib tahunan Otorita Batam(UWTO) telah dibayar lunas selama 30 (tiga puluh tahun), sesuai := SKP.PL/414/1984 tanggal 25 Juni 1984 seluas 13.653,25 M?

(tigabelas ribu enam ratus lima puluh tiga koma dua lima meter persegi);" Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Otorita Batam / SKEP No.156/SKEP/KA/IX/1984 tanggal 10 September 1984; Faktur Nomor 60/F/Asum/BHP/IX/1984 tanggal 20 September 1984;Berdasarkan Koordinat : X3917,5 X3863,5 X3834,5A: y6316 B' y6455,5 C: y6448,5D .

Fotocopy Keputusan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam Nomor 125 tahun 2010, diberi tanda P8a;7. Fotocopy Keputusan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam Nomor 159 tahun 2010, diberi tanda P8b;8. Fotocopy Gambar Penetapan Lokasi 29.84010414.001 tanggal 21Januari 2009, diberi tanda P9a;9.

hanya saya dapatkoordinat dari Otorita Batam;Menimbang, bahwa Tergugat , Tergugat Ill dan Tergugat IV untukmenguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa:1.

(tiga belas ribu enam ratus lima puluh tiga koma dua puluh limameter persegi) dari TURUT TERGUGAT II sesuai SKP.PL/414/1984 tanggal 25Juni 1984 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Otorita Batam / SKEPNo. 156/SKEP/KA/IX/1984 tanggal 10 September 1984, yang saat ini telahdipecah menjadi dua masingmasing :a. Penetapan Lokasi Nomor 29.84010414.001 tanggal 21 Januari2009 danb.

BADAN PENGUSAHAAN OTORITA BATAM (d/h.

Termohon Kasasi dahulu Tergugat , II dan III/Para Pembandingdi muka persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dalildalil:Bahwa, Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas 22.720 m2 yangdikuasai oleh Penggugat secara turun temurun dan belum pernah diperjualbelikan, dialinkan kepada pihak lain yang terletak di Kelurahan Kabil,Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau sebagaimana suratPersil Nomor 9 Peta GS14/1984 Telaga Punggur (Teluk Puding), sebagaimanaSurat Keterangan Lurah, Otorita

), sebagaimana PerjanjianNomor 525/SRI/KDA T/VIII/2000 tentang"Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas bagianbagianTertentu, Pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam serta diperkuat dengan Surat Keputusan Ketua OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 596/KPTS/KAAT/VUI/2000 maka sampai saat gugatan ini didaftarkan tahun 2011, Tergugat tanpa hak telah mendirikan bangunan Tower Telekomunikasi diatas tanah milikPenggugat sebagai pemilik yang

Tanah dan bangunan milik Tergugat III/Badan Otorita Batam di Jalan EngkuPutri Batam Centre Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam, Kota Batam;4. Sahamsaham milik PT Indosat Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta;5. Saham saham milik PT Telkomsel Tbk yang terdaftar di Bursa efek Jakarta;6.

Tanah dan Bangunan milik Tergugat III/Badan Otorita Batam di JalanEngku Putri Batam Centre Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam,Kota Batam;4. Sahamsaham milik PT Indosat Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta;5. Saham saham milik PT Telkomsel Tbk yang terdaftar di Bursa efekJakarta;6.

Batam dansampai saat ini tidak melunasi seluruh pembayaran, yaitu memberikansatu unit rumah di Komplek Kampung Nelayan Baloi sesuai yang telahdiperjanjikan dalam Pelepasan Hak.Bahwa oleh karena besaran ganti rugi yang kecil dan tidak masuk akalmaka pada saat itu banyak warga Tanjung Uma termasuk PARAPENGGUGAT tidak mau melepaskan lahan yang akan dibebaskanoleh Otorita Batam untuk diberikan alokasi kepada PT Eka Mas.Bahwa dalam beberapa kali pertemuan dengan pihak Otorita Batamdan perwakilan dari

Eka Mas, akhirnya warga Tanjung Umatermasuk para penggugat sepakat dengan nilai ganti rugi yangditentukan oleh Otorita Batam dengan syarat PT.

Dimana pembebasanlahan tersebut dilakukan oleh Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam (selanjutnya disebut Otorita Batam) danPT. Eka Mas sebagaimana didalilkan dalam dalil PARAPENGGUGAT Poin 15 Gugatan PARA PENGGUGAT;m.Bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalil poin 17 dan 19Gugatan PARA PENGGUGAT, mengatakan bahwa PT.

Pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita kepadaTERGUGAT II dengan total nilai Rp. 9.850.526.000; (Sembilanmiliyar delapan ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enamribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:7.3.1.

,tertanggal 4 Juli 2007 (Bukti T136) berdasarkan FakturTagihan Uang Wajid Tahunan Otorita, No:1735/F/PL/V1/2007, tertanggal 29 Juni 2007 (Bukti T137);7.3.15.

Demi hukum Otorita Batamwajid melakukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan Kota Batam supayaHak Pengelolaannya berlaku dan memenuhi syarat hukum.Bahwa Hak Pengelolaan yang belum didaftarkan sampai Otorita Batambubar nantinya, secara yuridis belum berlaku dan karena itu belum dapatdikatakan sebagai Hak Pengelolaan Otorita Batam.

Maka untuk memenuhiketentuan PP 46/2007 mengenai pengalihan Hak Pengelolaan OtoritaBatam, supaya dapat dialinkan, hendaknya Otorita Batam terlebih dahulumelakukan pendaftarannya.Bahwa sesuai dengan Keputusan Mendagri 43/1977, butir 3, sebelummelakukan pendaftaran Otorita Batam diwajibkan terlebih dahulumenyelesaikan pembayaran ganti rugi serta melakukan pemindahanpenduduk ketempat pemukiman baru, apabila diatas areal tanah yangdiberikan dengan hak pengelolaan masih terdapat tanah, bangunan dantanaman

Kepala Kampung Pulau Buluh Nomor: 037/G1/1953,tanggal 30 Desember 1953 yang merujuk pada luas lahan yang terterapada Akta Erfpacht Nomor: 171, tanggal 18 Desember 1951 sebagaiPengganti Minut Nomor: 2, tanggal 11 Januari 1933 ,dengan Luas lahan/Tanah + 8.800 Hektar;Bahwa Jep Ban Soon Co Alias Raden Suwedi pada Tahun 1974membayarkan IPEDA dengan Bukti surat Tanda Pembayaran IPEDA TahunPajak 1974, tgl 17 Mei 1974 sebesar Rp.675, (enam ratus tujuh puluh limarupiah);Bahwa Direktur Pengelolaan Lahan Otorita

Pengembangan Daerah Industri PulauBatam (OPDIPB) atas bidang tanahnya yang telah diterbitkan Sertipikat HakPengelolaan atas nama BP Batam dahulu Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam (OPDIPB);Bahwa sesuai dengan Surat Laporan Analisa Telaahan Staff DanPengolahan Data Atas Kepemilikan BidangBidang Tanah KantorPertanahan Nasional Kota Batam pada Tanggal 5 Mei 2014 Atas Nama JepBan Soon Co Alias Raden Suwedi atas surat permohonan RekomendasiEigendom Perponding Nomor: 171, tanggal 18 Desember

Batam / BP.Batam ( Tergugat ), diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikanpembayaran ganti rugi serta melakukan pemindahan penduduk ketempatpemukiman baru, apabila diatas areal tanah yang diberikan dengan hakpengelolaan masih terdapat tanah, bangunan dan tanaman milik rakyat.Bahwa kewajiban seperti tercantum di dalam Keputusan Mendagri No 43tahun 1977, butir 3 belum dilakukan Otorita Batam/BP.

Golden Shipping dipanggilpihak Otorita Batam, waktu itu diundang oleh Otorita Batam, saksi pergi keKantor Otorita Batam bersama dengan terdakwa untuk menanda tanganiSurat kesepakatan Bersama;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat suratnya;Bahwa saksi ada menerima uang dari warga untuk pembelian Kavling Natosebesar Rp. 2.000.000, per orang untuk membuat jalan di Kavling Nato;Bahwa warga yang membayar kepada saksi ada 20 orang;Bahwa pada waktu itu warga belum tahu kalau lahan yang dibelinya diambiloleh

Tetapi tidak pernah ketemu;Bahwa saksi tidak menanyakan langsung ke Kantor Otorita Batam karenasaksi membeli lahan dari PT.

Ruzi Amansyah; Bahwa yang telah terdakwa lakukan sehubungan dengan perkara iniawalnya terdakwa bersama dengan perwakilan Kavling Nato melakukanpertemuan beberapa kali dengan Pak Bhaskoro di Kantor Otorita Batamsejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September2016, warga yang menempati Kavling Nato disuruh pindah karena lahanakan diambil alin oleh PT. Golden Shiping; Bahwa Sdr.

Ruzi minta pindah posisi di depan;Bahwa untuk Kavling Seraya Baru terdakwa sudah mengajukanpermohonan ke Kantor Otorita Batam atas nama PT.

Batam,warga tidak mau dipindahkan dan saat itu Pak Baskoro mengatakan bahwabesok suratnya akan keluar;Bahwa tidak ada besoknya surat KSB dikeluarkan oleh Otorita Batam;Bahwa warga yang sudah membayar uang kavling kepada terdakwa adasekitar 30 KK;Bahwa terdakwa tidak ingat berapa total seluruh uang yang terdakwaterima, seingat terdakwa ada sekitar Rp. 40.000.000.

Pembangunan Kuningan Daerah Khususlbukota DJakarta, yang dibentuk berdasarkan Keputusan GubernurKepala Daerah Khusus lbukota Djakarta NomorDa.11/13/37/72 tanggal9 Mei 1972 tentang Pembentukan Badan Pelaksana OtoritaPembangunan Kuningan Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta (selanjutnyaakan disebut Badan Otorita)Dengan alasanalasan sebagai berikut :1.1.1 Badan Otorita adalah sebuah Badan Hukum tersendiri dalammelaksanakan Pembangunan Kuningan Wilayah Kota JakartaSelatan, sehingga dengan demikian Badan

Otorita merupakansubyek hukum yang dapat bertindak baik didalam maupun diluarPengadilan.1.1.2 Badan Otorita dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaibadan hukum telah membebaskan tanahtanah di wilayahKuningan termasuk tetapi tidak terbatas pada tanah yang menjadiobjek sengketa dalam perkara a quo.Dengan alasanalasan di atas, maka jelas tegas Badan Otoritamerupakan badan hukum dan merupakan subjek hukum perdata yangseharusnya ditarik menjadi Tergugat dalam perkara a quo.Hal. 7 dari 22 Hal.

yangdiakui oleh Penggugat sebagai miliknya, sebenarnya telah dibebaskan olehBadan Otorita pada tanggal 9 Februari 1973.Bahwa Badan Otorita kemudian menggabungkan tanahtanah yang telahdibebaskan, termasuk didalamnya tanah yang diakui oleh Penggugatsebagai miliknya.Bahwa Tergugat kemudian menerima gabungan hakhak atas tanah yangtelah dibebaskan oleh Badan Otorita dan melalui prosedur hukum yangbenar, kKemudian Tergugat mengajukan permohonan hak kepada BadanPertanahan Nasional, sehingga terbitlah Sertipikat

, maka secara hukumBadan Otorita dan/atau Walikota Jakarta Selatan c.g.

Oleh karenanyagugatan yang tidak jelas seperti itu patut untuk tidak dapat diterima (lihatPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973).Bahwa lagi pula tanah yang digugat oleh Penggugat telah dibebaskansecara bersama dengan tanahtanah lainnya oleh Badan Otorita pada tahunHal. 9 dari 22 Hal. Put.

.; Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor 55/TKPTS/IV/1992; Revisi Tagihan Pembayaran UWTO Nomor 80/Invku/1992;e Fatwa Planologi Nomor 355/FPDitrem/X/1992; Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor SPK01/IHP/II/2004; Surat Keputusan Nomor SKEP01/DUIHP/II/2004; Tanda terima dari Morisca Harapan selaku Direktur PT IgataHarapan; Bahwa dengan telah adanya putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap yang membatalkan pemberian kepada PTHalaman 9 dari 21 hal. Put.

di Kota Batam berdasarkan aturan hukum yang berlaku dandiperoleh melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum pula;Ijin Prinsip Nomor O80/IPAP/V/91 yang dijadikan sebagai dasar pengajuangugatan oleh Penggugat telah dibatalkan dengan Surat Ketua Otorita BatamNomor 03/KPTS/KPAQT/II/2000, tanggal 14 Februari 2000 dan pembatalantersebut telah menempuh prosedur menurut ketentuan yang berlaku.Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding /Terlawan Penyita mendalilkan telahmelakukan Kerjasama dengan PT lIgata Harapan

,maupun dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2012/PN.Btm.) antara lain:Ijin prinsip nomor 080/IPAP/V/91;Penetapan Lokasi (PL) Nomor 90030538;Revisi Tagihan Pembayaran OWTO Nomor 80/INVKU/1992;Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor 55/T.KPTS/IV/1992;Fatwa Planologi Nomor Otorita Batam Nomor 355/FPDITREM/ X/1992;Nomor Alokasi tanah : 9003053Buktibukti kwitansi Pembayaran OWTO sejumlah US 1.700.000,00dollar Amerika;Surat Perintah Izin Pekerja tanah Nomor B/611/Ditbang/X/1992;Surat Perintah Pembebasan Tanah

Pengalokasian lahan yang dilakukan oleh badan pengusahaan KawasanBatam/Otorita Batam kepada PT Kencana Raya Maju Jaya berdasarkanprosedur dan ketentuan pengalokasian yang berlaku di Otorita Batam.Bahwa dengan telah dibatalkannya pengalokasian lahan kepada PT lIgataHarapan, maka secara hukum lahan tersebut kembali berada dalamkewenangan hak pengelola Badan Pengusahaan Kawasan Batam/OtoritaBatam;Bahwa sebagai Badan yang ditunjuk Presiden untuk melaksanakankebijakan pengembangan dan pengendalian pembangunan

kepada pihak ketiga(termasuk PT Kencana Raya Maju Jaya);Bahwa pembatalan alokasi lahan kepada PT Ilgata Harapan dan kemudiandilakukan pengalokasian kepada PT Dharma Kemas Berganda selanjutnyadialokasikan kepada PT Kencana Raya Maju Jaya oleh BadanPengusahaan Kawasan Batam/Otorita Batam, setelah sebelumnyamembatalkan alokasi lahan PT Igata Harapan dan setelah seluruh hakhakPT Igata Harapan dikembalikan.

Pasal 21 berisiketentuan sebagaiberikut : 22222222 2 2 nnn n nn en nnn nnn ene nn ene en nee ne een neene eeeI Dengan terbentuknya Kota Batam sebagai Daerah Otonomi, Pemerintah KotaBatam dalam penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Daerahnyamengikutsertakan Badan Otorita Batam; 2 Hubungan Kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam diaturlebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;5 Bahwa Tergugat Intervensi adalah Badan Otorita Batam yang beralih menjadiBadan Pengusahaan Kawasan

B/158/KA/X/2007dan No. 935/522/X/2007 tanggal 8Oktober 2007 Ketua Otorita Batam(Bpk. Mustofa Widjaya) danWalikota Batam (Bpk.

S.375/MenhutII/2013 tanggal 27Juni 2013;BuktiTH12 : Surat Ketua Otorita Batam No.

benar saksi Mengetahui Ketua Otorita Batam pada saat itu Pak B.

Otorita BatamPak B.

(seratus lima puluh enam ribu limaratussembilan puluh sembilan meter persegi) dengankoordinatsebagaimana diuraikan dalam Gambar Penetapan Lokasitertanggal 29 Juni 2006 Nomor26020314;Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai penerimahak, yaitu: Membayar Uang Wajib Tahunan Otorita dengan cara lunas untukjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung mulai tanggal 15 Juni 2006sampai dengan tanggal 14 Juni 2036 sesuai bukti pembayaran fakturtagihan Uang Wajid Tahunan~ Otorita (UWTO) Nomor2205

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan,dengan hak pengelolaan, kepada Ketua Otorita PengembangDaerah Industri Pulau Batam;b. Hak Pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamuntuk:1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaantugasnya;3.

Hak Pengelolaan yang telah dikeluarkan sertipikat tandabukti haknya sebagaimana dimaksud dalam angka 6 diatas, memberikan wewenang kepada pemegang haknya(Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam)untuk:a.

tertentu dari padaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembang Daerah IndustriPulau Batam (SPJ);e Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembang Daerah IndustriPulau Batam tentang Pengalokasian dan Penggunaan TanahAtas BagianBagian Tertentu Dari Tanah Hak PengelolaanOtorita Pengembang Daerah Industri Pulau Batam (SKEP);Bahwa Judex Facti telah memberikan pertimbangan terhadapdokumen pengalokasian lahan yang diterbitkan oleh OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam kepadaTermohon Kasasi, nam un sama

Selurun areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan,dengan hak pengelolaan, kepada Ketua Otorita PengembangDaerah Industri Pulau Batam;b. Hak Pengelolaan iersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerahindustri Pulau Batamuntuk:1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2.

.: 117 tertanggal 30Mei 2003 (Perubahan SPJ);Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam No.: 2441/KPTS/KDAT/L/XI/2003, tertanggal 19 Nopember2003, atas nama PT. Tanjung Buton Internasional (in casu Tergugat),diterbitkan oleh Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam(SKEP), dan;Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No.: 2049/F/PL/V/2003,tertanggal 12 Mei 2003, atas nama PT.

Tanjung Buton Internasional(in casu Tergugat), diterbitkan oleh Otorita Pengembangan IndustriPulau Batam, dengan nominal pembayaran UWTO masa 25 (duapuluh lima) tahun Cicilan keII terakhir sebesar Rp.71.500.000 (tujuhpuluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) (Faktur UWTO) yangditindaklanjuti dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh PT.Bukit Kamsiri Indah (in casu Penggugat) sebagaimana termuat dalamFormulir Setoran Bank Mandiri, validasi No.: 1090091001362SATLAK OTORITA BATAM 0099 19/06/03 THLM

UWTO atas Lahan tersebut melalui pembayaran setor tunai kerekening Otorita Batam pada tanggal 26 Mei 2003 dan 19 Juni 2003masingmasing sebesar Rp.71.500.000, sehingga total , (Sseratusempat puluh tiga juta rupiah);(il).

Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam No.: 2441/KPTS/KDAT/L/X1/2003, tertanggal 19 Nopember2003, atas nama PT. Tanjung Buton Internasional (in casu Tergugat),diterbitkan oleh Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam(SKEP);(iv).

BuktiP11 : Fotocopy Faktur Tagihan UangWajib Tahunan Otorita;12. BuktiP12 : Fotocopy Perubahan SuratPerjanjian Nomor: 3541/SPJ/KDAT/L/X1I/2003;13.

kawasan Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) atau bukandan dari pihak Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) jugamengatakan lahan tersebut masih kawasan Badan Pengelola Otorita DanauToba(BPODT);Bahwa awalnya penebangan tersebut saksi ketahui terjadi pada hariSelasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.19 Wib di RTH 1(RuangTerbuka Hijau 1) Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT)Ds.Pardamean Sibisa Kec.Ajibata Kab.

bersama dengan Arfe Muliandry dan Riatno;Bahwa saksi lihat pekerja yang menebang dan mengambil pohon pinusmilik Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) di RTH(Ruang TerbukaHijau) 12 Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT)Ds.Pardamean Sibisa Kec.Ajibata Kab.Toba kirakira sebanyak 15(Limabelas) orang yang diperintah oleh Berton Parelek Tison Manurung;Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin sebelum melakukan kegiatanpenebangan dan pengambilan kayu di lokasi tersebut saat itu;Bahwa saksi sudah

Riatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini yaitusehubungan dengan penebangan dan pengambilan kayu pinus milik BadanPengelola Otorita Danau Toba(BPODT) ada diambil tanpa seijin dari BadanPengelola Otorita Danau Toba(BPODT);Bahwa saksi bekerja di Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT)sebagai anggota security;Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian kayu pinus diAreal Lahan RTH ( Ruang Terbuka Hijau ) BPODT yang berada

Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 17.30 wibtersebut, yaitu Arfe Muliandry dan Simon Simamora;Bahwa Jarak saksi melihat kejadian penebangan dan pengambilan kayupinus milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) tersebut, kirakira1(satu) meter;Bahwa saksi melihat yang bekerja mengambil pohon pinus milik BadanPengelola Otorita Danau Toba(BPODT) di RTH(Ruang Terbuka Hijau) 1Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) Ds.Pardamean SibisaKec.Ajibata Kab.Toba tersebut kirakira 15(Lima belas

Hijau) 1 Zona BadanPengelola Otorita Danau Toba(BPODT) Ds.Pardamean Sibisa Kec.AjibataKab.

;e Koperasi Bantara mengupayakan agar Otorita Batam segera melegalisasitanah Bengkong Nusantara menjadi daerah hunian masyarakat, dan telahSiap memenuhi segala kewajiban untuk mendapatkan legalitas lahantersebut, sebagaimana suratsurat permohonan yang disampaikan kepadaKetua Otorita Batam guna dilakukannya pengukuran dan diterbitkannyafaktur tagihan UWTO.

No. 94/PID.B/2012/PTRberdasarkan surat undangan Nomor : /170/H.K.I/VIII/2011 tanggal 2Agustus 2011.e Bahwa Otorita Batam dalam posisi yang Serba salah, di satu sisi adapihak yang mengklaim memiliki lahan tersebut yakni PT.

Pada tahun 1998masyarakat menanyakan langsung kepada Ditpam Otorita Batam Letkol.Syarifuddin yang menjabat sebagai Wakil Kepala Direktorat PengamananOtorita Batam. Dirpam Otorita Batam menyatakan jika dalam waktu 1(satu) tahun ke depan lahan tersebut tidak digarap, maka silahkan kalaumasyarakat ingin mengajukan kepada Otorita Batam,Hal. 17 dari 40 hal. Put.

Akan tetapi pihak Otorita Batam menjelaskan bahwa lahanseluas 15 Ha (lima belas hektar) tidak dapat diberikan kepadaperseorangan, melainkan harus dengan badan hukum. Maka atas petunjukdari Otorita Batam dibentuklah Koperasi sebagai wadah hukum bagimasyarakat dalam pengajuan lahan yang tersebut.

No. 94/PID.B/2012/PTRmelakukan kegiatan lebih lanjut, maka surat persetujuan tersebutdinyatakan tidak berlaku lagi".e Sebelum permohonan diajukan pihak Koperasi Batam Nusantara telahmemberitahukan (menunjukkan) kepada Otorita Batam mengenai lokasiyang dimohon. Sedang pihak Otorita Batampun telah beberapakallmelakukan survey ke lokasi yang dimohon, antara lain tim yang pernahturun adalah . Ir. Nunung Supartnan; Ir. Bambang Marjito; Ir. EmmyAfiastuti; Ir. Jonner Panjaitan; Ir. Herman, dan Ir.

/PS/L/VII/2004 tertanggal 14 Juli2004 dari Tergugat dahulu bernama Otorita Batam, Surat Pernyataan Tan ASeng tertanggal 17 Maret 2007 dan Surat Kesepakatan Pelimpahan Kuasa danHak Kepemilikan Lahan dari PT Perambah Batam Ekspresco kepada PTMahkota Bumi Abadi tertanggal 17 Januari 2014;Bahwa Alokasi Lahan yang diberikan kepada PT Kaliban Bangun PrakarsaPenggugat baru mengetahuinya pada tanggal 28 Maret 2016 ketika Penggugatmelihat Lokasi Lahan tersebut yang akan diganti rugi oleh PT Kaliban BangunPrakarsa

Dan di dalam rapat tersebut telah diuraikan antara lain: Bahwa sebagai tindak lanjut atas tuntutan Tan A Seng untukmendapatkan lahan pengganti ex. lahan/kebun yang terletak diDuriangkang Sei Beduk, oleh Pihak Otorita Batam telah setujumencadangkan lahan seluas 7 (tujun) Ha sesuai dengan peraturanyang berlaku; Bahwa mengenai lahan yang akan dialokasikan kepada Tan A Sengtersebut akan ditetapkan lokasinya oleh bagian pertanahan otorita; Bapak Tan Aseng meminta agar Lahan Pengganti letaknya agarsesuai

Akan tetapi masihberstatus hutan lindung yang mana status tersebut belum diubahmenjadi perumahan oleh Menteri kehutanan; Bahwa apabila Tan A seng tetap menginginkan lokasi tersebut,maka Otorita Batam dapat mengabulkan dengan syarat DepartemenKehutanan menetapkan peralihan fungsi hutan lindung menjadiHalaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 309 K/TUN/2017perumahan.

Maka Otorita Batam hanya bisa mengeluarkanpencadangan Lokasi; Tan A Seng melalui juru bicaranya, sepakat menerima pencadanganLokasi tersebut sambil menunggu surat persetujuan dari MenteriKehutanan mengenai peralihan fungsinya; Otorita Batam akan secepatnya mengeluarkan pencadangan lokasitersebut, sesuai dengan Permohonan Tan A Seng;Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juli 2004 Tergugat mengeluarkan Suratyang ditujukan kepada Bapak Tan A Seng yang berbunyi: Sehubungan dengan Surat Saudara tanggal 20 April

/PS/L/VII/2004 tertanggal14 Juli 2004 dari Tergugat dahulu bernama Otorita Batam, SuratPernyataan Tan A Seng tertanggal 17 Maret 2007;Bahwa tindakan Tergugat mengalokasikan lahan sebagaimana SuratKeputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas Nomor 136 Tahun 2015 tertanggal 1 Desember2015 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas bagianbagianTertentu dari pada Tanah Hak Pengelolaan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang diberikan