Kardi01.10 271 03 ADD Pembuatan RAB dan foto Rp. 200.000,01.10 271 04 ADD Pelaporan Rp. 100.000,01.10 271 05 APBDes Pengisian perangkat desa yang kosong (dana Rp. 26.000.000,pending perangkat desa) Bahwa disamping terdapat anggaran Desa yang tertuang dalam APBDes,Desa Karangsalam juga mendapatkan bantuan dana Stimulan danPlesterisasi yang bersumber dari dana APBD dan APBD Perubahan padatahun 2009 sampai dengan tahun 2011 Berdasarkan Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA

Bukti Pengeluaran Uang Bantuan Keuangan ADD Kab.Banjarnegara Desa Karangsalam tahun anggaran 2009 ; Dikembalikan kepada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa(KPMD) Kabupaten Banjarnegara ; 13) Disita dari MISRI YULIANTI : Uang tunai sebesar Rp 23.535.000, (dua puluh tiga juta limaratus tiga puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk negara cq.Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara ; 14) Disita dari TURNO : 1.1 (satu) bendel copy Dokumen Pelaksanaan PerubahahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA

SKPD), DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)tahun anggaran 2009 ; 1 (satu) bendel copy Dokumen Pelaksanaan PerubahahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD), DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)tahun anggaran 2010 ; 1 (satu) bendel copy Dokumen Pelaksanaan PerubahahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD), DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)tahun anggaran 2011 ; hal 43 dari 56 hal Put.No.87/Pid.Sus/2013

/PT.TPK.Smg4. 1 (satu) bendel copy Dokumen Pelaksanaan PerubahahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD), DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)tahun anggaran 2012 ; Tetap terlampir pada berkas perkara ; 15) Disita dari EMY MARDIANA, SE:: 1. 1 (satu) bendel copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : 700/29/RHS/2012, Tanggal 30 Nopember 2012 tentang Dugaan Proyekproyek tidak dilaksanakan yang kosong dijual tanpa musyawarahserta permasalahan lain yang dilakukan

SKPD), DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)tahun anggaran 2009 ; 2. 1 (satu) bendel copy Dokumen Pelaksanaan PerubahahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD), DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)tahun anggaran 2010 ; 3. 1 (satu) bendel copy Dokumen Pelaksanaan PerubahahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD), DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)tahun anggaran 2011 ; 4. 1 (satu) bendel copy Dokumen Pelaksanaan

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan HEHAMONY E, SH.MH;g. 1(satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) Pemerintah Kabupaten Buru selatan Nomor : 47/SPP-TU/DINKES/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang Ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan ALBERTH HANOCH RANANMASSE.h. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) Pemerintah Kabupaten Buru selatan Nomor :47/SPP-TU/DINKES/XII/2011, RINGKASAN DPA/DPPA

(satu) lembar asli Surat Peryataan Pengajuan SPP-TU Nomor : 48/SPP-TU/DINKES/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab, Buru Selatan atas nama HEHAMONY ELIA, SH, MH.g. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) RINGKASAN Nomor : 48/SPP-TU/DINKES/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh ALBERTH HANOCH RANANMASSE.h. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Ringkasan DPA/DPPA

1 (satu) lembar asli Surat Peryataan Pengajuan SPP-TU Nomor : 49/SPP-TU/DINKES/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab, Buru Selatan atas nama HEHAMONY ELIA, SH, MH.g. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) RINGKASAN Nomor : 49/SPP-TU/DINKES/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh ALBERTH HANOCH RANANMASSE.h. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Ringkasan DPA/DPPA

(satu) lembar asli Surat Peryataan Pengajuan SPP-TU Nomor : 50/SPP-TU/DINKES/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab, Buru Selatan atas nama HEHAMONY ELIA, SH, MH.g. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) RINGKASAN Nomor : 50/SPP-TU/DINKES/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh ALBERTH HANOCH RANANMASSE.h. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Ringkasan DPA/DPPA

1 (satu) lembar asli Surat Peryataan Pengajuan SPP-TU Nomor : 51/SPP-TU/DINKES/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab, Buru Selatan atas nama HEHAMONY ELIA, SH, MH.g. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) RINGKASAN Nomor : 51/SPP-TU/DINKES/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh ALBERTH HANOCH RANANMASSE.h. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Ringkasan DPA/DPPA

(satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran TambahanUang (SPPTU) Ringkasan DPA/DPPA/DPPALSKPDNomor : 51/SPPTU/DINKES/X1V/2011, tanggal 13 Desember2011 yang ditandatangani oleh ALBERTH HANOCHRANANMASSE.

(satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran TambahanUang (SPPTU) Ringkasan DPA/DPPA/DPPALSKPDNomor : 52/SPPTU/DINKES/X1V/2011, tanggal 13 Desember2011 yang ditandatangani oleh ALBERTH HANOCHRANANMASSE.

(satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran TambahanUang (SPPTU) Ringkasan DPA/DPPA/DPPALSKPDNomor : 53/SPPTU/DINKES/X1V/2011, tanggal 13 Desember2011 yang ditandatangani oleh ALBERTH HANOCHRANANMASSE.

(satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran TambahanUang (SPPTU) Ringkasan DPA/DPPA/DPPALSKPDNomor : 54/SPPTU/DINKES/X1V/2011, tanggal 13 Desember2011 yang ditandatangani oleh ALBERTH HANOCHRANANMASSE.

(satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran TambahanUang (SPPTU) Ringkasan DPA/DPPA/DPPALSKPDNomor : 56/SPPTU/DINKES/X1V/2011, tanggal 13 Desember2011 yang ditandatangani oleh ALBERTH HANOCHRANANMASSE.

SPM900/130/DAUL/2010 6 Desember 2010;1 (satu) Bundel SP2D Nomor 3996/DAUL/2010 13 Desember 2010,SPM Nomor 900/147/DAUL/2010 9 Desember 2010 dan DaftarPermintaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Truck ModifikasiTA. 2010 8 Desember 2010:1 (satu) Bundel Kontrak Kerja CV Zenam Jaya Putra Nomor056/269 Tanggal 2 Juli 2010;1 (satu) Bundel Laporan Pelaksanaan Pelelangan DinasPerhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Merauke,Tahun Anggaran 2010 Nomor 41/PAN/2010 Tanggal 3 Juli 2010;1 (satu) Bundel DPPA

201710.11.12.13.14.15,16.17.18.19.20.900/130/DAUL/2010 6 Desember 2010;1 (satu) Bundel SP2D Nomor 3996/DAUL/2010 13 Desember 2010,SPM Nomor 900/147/DAUL/2010 9 Desember 2010 dan DaftarPermintaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Truck ModifikasiTA. 2010 8 Desember 2010:1 (satu) Bundel Kontrak Kerja CV Zenam Jaya Putra Nomor056/269 Tanggal 2 Juli 2010;1 (satu) Bundel Laporan Pelaksanaan Pelelangan DinasPerhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Merauke,Tahun Anggaran 2010 Nomor 41/PAN/2010 Tanggal 3 Juli 2010;1 (satu) Bundel DPPA

No. 239 PK/Pid.Sus/201712.13.14.15,16.lhe18.19.20.21.22.23.1 (satu) Bundel DPPA, SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi danInformasi Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2010;1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran dari CV Zenam Jaya PutraNomor 12/ZJP/MRK/V1/2010 tanggal 19 Juni 2010:1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran dari CV Kidup Jaya PutraNomor 002/KJPMGR/MRK/VI/2010 tanggal 19 Juni 2010:1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran dari CV Animha Nomor05/ANHADM/MRK/V1/2010 tanggal 19 Juni 2010.1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara: Berawal pada tahun 2011 Sekretariat Daeran Kabupaten Aceh Timurmendapatkan alokasi anggaran Perjalanan Dinas sebesar Rp.3.841.100.000 (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus riburupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten(APBK) Aceh Timur T.A.2011, sebagaimana termuat dalam DokumenPelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA

SKPD)Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur T.A. 2011 Nomor DPPA SKPD :1.20.03.01.01.18.5.2 tanggal 14 Maret 2011 sebagaimana diubah denganDPPA SKPD tanggal 9 Desember 2011 dengan Kode Rekening 5.2.2.15.02Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Berdasarkan alokasi anggaran tersebut, pada hari dan tanggal yang tidakdapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2011 sampaildengan bulan Februari 2011 atau setidaktidaknya dalam tahun 2011 sekitarpukul 09.00 WIB s.d.pukul 13.00 WIB bertempat

Sekretariat Daerah Kabupaten AcehTimur memerintahkan dengan cara meminta saksi Danil Ardian Bin Daswirselaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat DaerahKabupaten Aceh Timur untuk membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD) fiktif atas nama para Kepala Bagian (Kabag) dan Kepala SubBagian (Kasubag) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur,lalu TERDAKWA juga meminta agar SPPD fiktif tersebut dipergunakanuntuk keperluan mencairkan uang perjalanan dinas sebagaimana tercantumdalam (DPPA

Perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang membebankananggaran perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kabuapten AcehTimur untuk membayar uangnya yang telah digunakan sebagai danasharing anggota DPRK yang tidak tersedia dalam DokumenPelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD)Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur T.A. 2011telah melanggarketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) huruf d UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara,yaitu Pasal

SKPD) SekretariatDaerah Kabupaten Aceh Timur T.A. 2011 Nomor DPPA SKPD1.20.03.01.01.18.5.2 tanggal 14 Maret 2011 sebagaimana diubah denganDPPA SKPD tanggal 9 Desember 2011 dengan Kode Rekening 5.2.2.15.02Belanja Perjalanan Dinas Luar Derah; Berdasarkan alokasi anggaran tersebut, pada hari dan tanggal yang tidakdapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2011sampaidengan bulan Februari 2011 atau setidaktidaknya dalam tahun 2011 sekitarpukul 09.00 WIB s.d.pukul 13.00 WIBbertempat di Ruang

KAMARUDIN, dengan PPAT an.T.ABDULLAH SALEH, BA (NIP. 010081348).1 (satu) eksemplar salinan yang telah dilegalisir Sesuai aslinyaDokumen Pelaksnaan Perubahan Anggaran Pejabat PengelolaKeuangan Daerah (DPPA PPKD), No.

ABDULLAHSALEH, BA (NIP. 010081348)18) 1 (satu) eksemplar salinan yang telah dilegalisir sesuai aslinyaDokumen Pelaksnaan Perubahan Anggaran Pejabat PengelolaKeuangan Daerah (DPPA PPKD), No.

DPPA: 1.20.05.02/DPPA PPKD /2016, Tahun Anggaran 2016.19) Salinan Dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan BupatiSimeulue Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.20) Salinan Dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan BupatiSimeulue Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas PeraturanBupati Simeulue Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara PengadaanBarang / Jasa di Desa.21) Salinan Dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan BupatiSimeulue

KAMARUDIN, dengan PPAT an.T.ABDULLAH SALEH, BA (NIP. 010081348).18.1 (satu) eksemplar salinan yang telah dilegalisir sesuai aslinyaDokumen Pelaksnaan Perubahan Anggaran Pejabat PengelolaKeuangan Daerah (DPPA PPKD), No.

DPPA: 1.20.05.02 / DPPAPPKD / 2016, Tahun Anggaran 2016.19.Salinan Dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya PeraturanBupati Simeulue Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata CaraPengadaan Barang / Jasa di Desa.20.Salinan Dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya PeraturanBupati Simeulue Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atasHalaman 33 Perkara Nomor 15/PID.SUS.TIPIKOR/2019/PTBNAPeraturan Bupati Simeulue Nomor 24 Tahun 2015 tentang TataCara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.21.Salinan Dokumen yang

Asli Data hasil DPPA SKPD Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Tangerang;47. Copy bercap stempel Asli Surat Nomor : 027/457-DKPS tanggal 5 Oktober 2012;48. Sebuah flashdisk berisikan file dokumen Penawaran kegiatan Pengadaan printer e-KTP Kab. Tangerang;49. Sebuah Hardisk internal file dokumen pengadaan dan scan spesifikasi pengadaan printer e-KTP Kab. Tangerang;50. Summary Report LPSE perihal Pengadaan Belanja Modal Printer khusus eKTP Kab. Tangerang;51.

Standar Ketentuan danSyarat Umum Surat perintah Kerja (SPk);Print Screen File HPS Kegiatan berikut Dokumen Penyampaian HPS;Print Screen File Resume Kontrak berikut Dokumen Resume KontrakCopy Surat Nomor: 060/623DKPS tanggal 13 Juni 2012 tentangPermohonan Anggaran pada APBD Perubahan TA 2012;Copy Surat Nomor : 060/273.1DKPS tanggal 15 Juni 2012 tentang RevisiPermohonan Anggaran pada APBD Perubahan TA 2012;Asli Data hasil Assistensi RDPPA SKPD Tahun Anggaran 2012 KabupatenTangerang;Asli Data hasil DPPA

Ena Karlina,M.Si Binti Andi Supriadi dalam menyusun RDPPA dan DPPA Perubahan T.A.2012 dalam pengadaan printer khusus eKTP di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kab.

Selanjutnya terdakwamengumumkan nilai HPS yang terdakwa ketahui bukan nilai HPS yangditetapkan oleh PPK dan terdakwa gunakan sebagai acuan dalam melakukanevaluasi harga dimana Sumber harga yang digunakan untuk menyusun HPSadalah DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) pengadaanprinter eKTP Tahun Anggaran 2012.Bahwa saksi Dwi Gama Ediyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPk),baru mengetahui adanya Lelang Pengadaan Printer khusus eKTP anggaranAPBD tahun 2012 di Kab.

HPS tidakditetapbkan oleh PPK dan HPS disusun berdasarkan DPPA, hal inimenyimpang dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 66 ayat (1), ayat(2) dan ayat (7), yang menyatakan sebagai berikut: Ayat (7) PPKmenetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untukKontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan buktipembelian.

HPS tidak ditetapkan oleh PPK dan HPS disusunberdasarkan DPPA, hal ini menyimpang dari Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, pasal 66 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7);Menimbang, bahwa penawaran pengadaan printer eKTP untuk 3perusahaan yaitu PT. PUTRA GUMUKMAS JAYA, PT. KEDUNG ARTHAMANDIRI dan PT.

Olbriet dkk. dalam rangka penyusunan rancangan tekniskegiatan perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan (DAKDR) dinas perkebunan dan kehutanan kabupaten Kapuas tahun anggaran2008 berdasarkan DPPA no. 38/DPPA SKPD/P/KS/2008 tanggal 1nopember 2008 sebesar Rp. 376.572.500,00 (tiga ratus tujun puluh enamjuta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan SPP nomor :322/SPP/DAKDR/LS/Dishut/2008 tanggal 24 Desember 2008 untukbiaya pembuatan buku rancangan teknis dan peta proyek DAKDR tahun2008

Olbriet dkk. dalam rangka penyusunan rancangan tekniskegiatan perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan (DAKDR) dinas perkebunan dan kehutanan kabupaten Kapuas tahun anggaran2008 berdasarkan DPPA no. 38/DPPA SKPD/P/KS/2008 tanggal 1nopember 2008 sebesar Rp. 376.572.500,00 (tiga ratus tujuh pulun enamjuta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan SPP nomor :322/SPP/DAKDR/LS/Dishut/2008 tanggal 24 Desember 2008 untukbiaya pembuatan buku rancangan teknis dan peta proyek DAKDR tahun2008

ANDARIAS LEMPANG;Menyatakan barang bukti berupa;4 (empat) lembar KWITANSI Dari KUASA BENDAHARA UMUMDAERAH Untuk Pembayaran Biaya kegiatan perencanaan danpengembangan hutan kemasyarakatan dinas perkebunan dankehutanan Kabupaten Kapuas (DAKDR) tahun anggaran 2008berdasarkan DPPA No. 38/DPPA/SKPD/P/KPS/2008 tanggal 1Nopember 2008 senilai Rp. 366.300.000,, tanggal 24 Desember2008;2. 3. (tiga) lembar asli KWITANSI Terima Dari BendaharaPengeluaran Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab.

Olbret Dkk,dalam rangka penyusunan rancangan' teknis kegiatanperencanaan dan pengembangan hutan kemasyarkatan (DAK DR) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten TA 2008berdasarkan DPPA No. 38/DPPASKPD/P/KS/2008 senilai Rp.376.572.500,, tanggal 23 Desember 2008;1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :248/SPM/DAKDRILS/Disbunhut/2008 tanggal 23 Desember20083 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :249/SPM/DAKDRI/LS/ Disbunhut/2008 tanggal 23 Desember20081 (satu)

Menetapkan agar barang bukti, berupa :1. 4 (empat) lembar KWITANSI Dari KUASA BENDAHARA UMUMDAERAH Untuk Pembayaran Biaya kegiatan perencanaan danpengembangan hutan kemasyarakatan dinas perkebunan dankehutanan Kabupaten Kapuas (DAKDR) tahun anggaran 2008berdasarkan DPPA No. 38/DPPA/SKPD/P/KPS/2008 tanggal 1Nopember 2008 senilai Rp. 366.300.000,, tanggal 24 Desember2008;2. 3 (tiga) lembar asli KWITANSI Terima Dari Bendahara PengeluaranDinas Perkebunan dan Kehutanan Kab.

. ----- 7. 1 ( satu ) bendel DPA/DPPA BLUD RSUD Nganjuk T.A 2012 ( Copy legalisir). ------------------------------------------------------------------------------ 8. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/11/K/411.013 /2010.

Werungotok Kecamatan NganjukAgama BBIGI) j Bahwa pada tahun 2012 Badan Layanan Umum Daerah Rumah SakitUmum Daerah Kabupaten Nganjuk (BLUD RSUD Nganjuk) telahmenganggarkan dana untuk pengadaan obat, alat kesehatan habisdipakai, bahan dan alat laboraturium, bahan dan alat radiologi melaluiDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tanggal 10 Januari 2012 sebesarRp. 15.215.021.500, (lima belas milyar dua ratus lima belas juta duapuluh satu ribu lima ratus rupiah) dan melalui Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran (DPPA

DPA dan DPPA BLUD RSUD Nganjuk Tahun Anggaran 2012 dalamanggaran Biaya/Pengeluaran selain untuk biaya operasional (BiayaPelayanan dan Biaya Umum dan Administrasi) serta biayaPSn@elUaran IMVESIASI, ~2=n0n 2mm nnn nnn nnnnmn nme nnn snnnmennnans3. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 tahun 2009 tentang RincianTugas, Fungsi dan Tata Kerja RSUD Nganjuk tanggal 21 April 2009Dalam lampiran IB.

terdakwa dengan cara sebagai berikut : > Bahwa pada tahun 2012 Badan Layanan Umum Daerah Rumah SakitUmum Daerah Kabupaten Nganjuk (BLUD RSUD Nganjuk) telahmenganggarkan dana untuk pengadaan obat, alat kesehatan habisdipakai, bahan dan alat laboraturium, bahan dan alat radiologi melaluiDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tanggal 10 Januari 2012 sebesarRp. 15.215.021.500, (lima belas milyar dua ratus lima belas juta duapuluh satu ribu lima ratus rupiah) dan melalui Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran (DPPA

DPA dan DPPA BLUD RSUD Nganjuk Tahun Anggaran 2012 dalamanggaran Biaya/Pengeluaran selain untuk biaya operasional (BiayaPelayanan dan Biaya Umum dan Administrasi) serta biayaPengeluaran Investas; =:s122+scsssesse+nesnecsesseenericemessernceeeeeee3. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 tahun 2009 tentang RincianTugas, Fungsi dan Tata Kerja RSUD Nganjuk tanggal 21 April 2009Dalam lampiran IB.

DPA dan DPPA BLUD RSUD Nganjuk Tahun Anggaran 2012 dalamanggaran Biaya/Pengeluaran selain untuk biaya operasional (BiayaHal 32 Putusan No.158/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby.Pelayanan dan Biaya Umum dan Adnministrasi) serta biayaPengeluaran Investasi; 3. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 tahun 2009 tentang RincianTugas, Fungsi dan Tata Kerja RSUD Nganjuk tanggal 21 April 2009Dalam lampiran IB.

dan mengadili perkarainiisecara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara,selaku orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dalam halgabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukandengan cara antara lain sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA

menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, selaku orangyang melakukan atau turut serta melakukan, dalam hal gabungan beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan caraantara lain sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA

Shobier Toyyib, M.Hum. dansaksi Tatang Nuryadin subsidair selama 15 (lima belas) bulan penjara;Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilanmempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak mampu membayar,maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untukmenutupi uang pengganti dan denda tersebut;Menyatakan barang bukti berupa:1. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor1.17/01/35/02/5/2 tanggal 9 Februari

(Fotocopy Legalisir).2. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor1.17/01/01/35/02/5/2 tanggal 23 Oktober 2012.

Menetapkan barang bukti berupa:1.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor1.17/01/35/02/5/2 tanggal 9 Februari 2012. (Fotocopy Legalisir).1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor1.17/01/01/35/02/5/2 tanggal 23 Oktober 2012.

ProvinsiPapua yang salah satu lokasinya adalah lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jayayang dikerjakan oleh CV Maruppi Jaya yaitu berdasarkan Surat PerjanjianPemborongan (Kontrak) Nomor 602/118n/PEMKAMP/2009, dan Pekerjaan tersebutberada pada Dinas/SKPD Biro Pemerintahan Kampung Provinsi Papua, sumberdananya yaitu bersumber dari dana tambahan Infrastruktur yaitu berdasarkanDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perengkat Daerah (DPPASKPD Tahun Anggaran 2009, Belanja langsung, Nomor DPPA

seProvinsi Papua yang salah satu lokasinya adalah lokasi Kabupaten Tolikara danPuncak Jaya yang dikerjakan olen CV Maruppi Jaya yaitu berdasarkan SuratPerjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 602/118n/PEMKAMP/2009, dan Pekerjaantersebut berada pada Dinas/SKPD Biro Pemerintahan Kampung Provinsi Papua,sumber dananya yaitu bersumber dari dana tambahan Infrastruktur yaitu berdasarkanDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perengkat Daerah (DPPASKPD Tahun Anggaran 2009, Belanja langsung, Nomor DPPA

Helly Weror,Msi, (dituntut secara terpisah) Kepala Biro pemerintahan Kampung Provinsi Papua,nhlai sesuai dengan DPPA sebesar Rp249.969.771.500,00 (dua ratus sembilan miliarsembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratusrupiah), tidak dilakukan proses tender lelang sebagaimana yang diamanatkan olehaturan perundangundangan yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ;Bahwa Terdakwa YESAYA RUMKOREM, sebagai

,M.Si sebagai Pengguna Anggaran dengan Alex Abner Ansanay sebagaiDirektur CV Maruppi Jaya Penyedia barang dan pekerjaan tersebut beradapada Biro Pemerintahan Kampung Sekretariat Daerah Provinsi Papua, sumberdananya yaitu berasal dari dana tambahan Infrastruktur yaitu berdasarkanDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perengkat Daerah(DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2009, Belanja Langsung, Nomor DPPA SKPD,1.20 03 08 19 31 5 2 Pangguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Ir.

SKPD) tahunanggaran 2009, Belanja Langsung, Nomor DPPA SKPD, 1.20 03 08 19 3152Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Tersangka Ir.

ABDULLAH SALEH, BA (NIP. 010081348).18.1 (Satu) eksemplar salinan yang telah dilegalisir sesuai aslinya DokumenPelaksnaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah(DPPA PPKD), No.

DPPA : 1.20.05.02 / DPPA PPKD / 2016, TahunAnggaran 2016.19.Salinan Dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan BupatiSimeulue Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara PengadaanBarang/Jasa di Desa.20.Salinan Dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan BupatiSimeulue Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan BupatiSimeulue Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa.21.Salinan Dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan BupatiSimeulue

ABDULLAHSALEH, BA (NIP. 010081348)1 (satu) eksemplar salinan yang telah dilegalisir Sesuai aslinyaDokumen Pelaksnaan Perubahan Anggaran Pejabat PengelolaKeuangan Daerah (DPPA PPKD), No.

DPPA : 1.20.05.02/DPPA PPKD /2016, Tahun Anggaran 2016.Halaman 26 Putusan Nomor 16/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA19)20)21)22)23)24)25)26)27)Salinan Dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan BupatiSimeulue Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa.Salinan Dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan BupatiSimeulue Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas PeraturanBupati Simeulue Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara PengadaanBarang / Jasa di Desa.Salinan

Umum Pengadaan Mesin Fogging termyn 30%tanggal 28 Oktober 2013 ;1.11. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarkepada Walikota Banjar Nomor 900/1700/ Diskes/2013 tanggal 23/10/2013tentang Belanja Modal Pengadaan Mesin Fogging Dinas Kesehatan KotaBanjar ;1.12. 1 (satu) lembar Asli Disposisi dari Walikota Banjar kepada Kepala DPPKAtanggal 24/10/2013 ;1.13. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Belanja Langsung PelaksanaanPerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPPA

DPPA SKPD 1.02/01/01/25/28/5 /2 tanggal 29 Juli 2013 ;1.14. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1701/ Diskes /2013 tanggal 22 Oktober 2013 ;1.15. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas KesehatanKota Banjar kepada CV.

Fotokopi cap basah 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor :1.02.01.01.25.28.5.2 ;19.

Rp1.939.226.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluhsembilan dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) 1 (satu) lembar;Hal. 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 597 K/Pid.Sus/201842) Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan No. 31/JPL/XII/2013 atasKontrak No. 17/KNTRK/PUBM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013;43) Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan UmumTahun Anggaran 2012 sebanyak 2 (dua) lembar;44) Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum TA2013 sebanyak 2 (dua) lembar;45) DPPA

No. 1.03.01.01.15.35.5.2 TA 2012 SKPD Dinas PekerjaanUmum kegiatan pembangunan jalan BoldonSesor, jumlah anggaranRp.3.527.722.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar;46) DPPA No. 1.03.01.01.15.35.5.2 TA 2012 SKPD Dinas PekerjaanUmum;Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkaralain Tindak Pidana Koorporasi atas nama PT Kakas Karya;Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan

Rp1.939.226.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluhsembilan dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) 1 (satu) lembar;42) Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan No. 31/JPL/XII/2013 atasKontrak No. 17/KNTRK/PUBM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013;43) Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan UmumTahun Anggaran 2012 sebanyak 2 (dua) lembar;44) Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum TA2013 sebanyak 2 (dua) lembar;Hal. 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 597 K/Pid.Sus/201845) DPPA

No.1.03.01.01.15.35.5.2 TA 2012 SKPD Dinas PekerjaanUmum kegiatan pembangunan Jalan BoldonSesor, jumlah anggaranRp.3.527.722.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar;46) DPPA No.1.03.01.01.15.35.5.2 TA 2012 SKPD Dinas PekerjaanUmum;Dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara lain atas nama PT Kakas Karya;6.

Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010Kelompok Olahraga Futsal;1 (satu) lembar asli Surat Pernytaan mempertanggungjawabkan penggunaandana bantuan yang ditandatangani oleh Ester Anita selaku ketua danIswantoro selaku bendahara.1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Dana Bantuan Sosial untuk AliansiPemuda Pemerhati Lingkungan Sehat.1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 460/206/SPTBagsos/XII/2010 pada tanggal 13 Desember 2010.1 (Satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran(DPPA

Terdakwa ILSHINTA mendapatkan 16 (enam belas) nama kelompokmasyarakat tersebut kemudian Terdakwa I SHINTA menyerahkan 16 (enambelas) nama kelompok masyarakat tersebut kepada Saksi IRFAN RAHARDI,yang mana saat itu bertepatan dengan belum ditetapkannya PenetapanAPBDP (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan).Bahwa selanjutnya, Terdakwa I SHINTA diberitahu oleh Saksi IRFANRAHARDI bahwa ke 16 (enam belas) nama kelompok masyarakat tersebutsudah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA

Bahwa selanjutnya, Terdakwa I SHINTA diberitahu oleh Saksi IRFANRAHARDI bahwa ke 16 (enam belas) nama kelompok masyarakat tersebutsudah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)Belanja Bantuan Sosial Tahun 2010 lalu Terdakwa I SHINTA diperintah olehSaksi IRFAN RAHARDI untuk melengkapi berkas proposal pengajuanBansos dari ke 16 (enam belas) nama kelompok tersebut.

Setelah telaahan staf telah didisposisi oleh SekretarisDaerah, dikembalikan kepada Bagian Sosial untuk kemudian di sampaikankepada Bendahara Bansos untuk proses selanjutnya;Bahwa saksi mengetahui ke16 buah proposal tersebut dan saksimengetahuinya dari DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran)tahun 2010 dan namanama tersebut diusulkan oleh terdakwa I SHINTAFENSYLVANIA, kemudian saksi input ke DPPA (Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran) tahun 2010 yang tujuannya agar ke16 proposaltersebut dapat

Adnan memilikikelompok yang banyak karena sepengetahuan terdakwabanyak nama kelompok yang dibawanya;Bahwa Sekira bulan November 2010 saksi dipanggil olehsaksi Irfan ke ruangannya, saat itu terdakwa diberitahu bahwake 16 nama tersebut sudah masuk di dalam DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Belanja BantuanSosial tahun 2010. Selanjutnya saksi Irfan memintamenyiapkan kelengkapan berkas ke 16 proposal tersebut.Mendapat perintah tersebut terdakwa langsung menghubungisdr.

dan mengadili perkara ini,secaramelawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara,selaku orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dalam halgabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukandengan cara antara lain sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA

menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, selaku orangyang melakukan atau turut serta melakukan, dalam hal gabungan beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan caraantara lain sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA

Menyatakan barang bukti berupa:1. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor1.17/01/35/02/5/2 tanggal 9 Februari 2012. (Fotocopy Legalisir).2. 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012Nomor 1.17/01/01/35/02/5/2 tanggal 23 Oktober 2012.

Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (Satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor1.17/01/35/02/5/2 tanggal 9 Februari 2012. (Fotocopy Legalisir).2. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 201229Nomor 1.17/01/01/35/02/5/2 tanggal 23 Oktober 2012.

tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum dan PerhubunganKabupaten Mamberamo Tengah melakukan kegiatan pekerjaan PembangunanSarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk PengadaanAngkutan Pedesaan, bahwa kegiatan tersebut awalnya tidak dianggarkan dalamDokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DinasPekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2010tertanggal 15 Desember 2009, tetapi kKemudian di anggarkan dalam DokumenPelaksana Perubahan Anggaran (DPPA

Ditandatangani/dipalsukan tandatangannya oleh Mampetua PrasaputranegaraHutapea atas nama Daniel Sampe Buntu, S.Sos dan atas persetujuan Daniel SampeBuntu, S.Sos, yang pada saat itu berada di Makasar;Bahwa Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :680/228/KONTRAK/2010 tanggal02 Agustus 2010 tersebut didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran (DPPA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan KabupatenMamberamo Tengah tahun 2010 dengan Nomor: 1.07.1.03.01.00.18.06.5.2., danHal 7 dari 33 hal Ptsn No

.6/Pid.SusTPK/2016/PT JAPkendaraan yang seharusnya diadakan berupa 3 (tiga) unit mobil pick up 3000 ccturbo double cabin, namun oleh Terdakwa Mampetua Prasaputra Negara Hutapeahanya diadakan sebanyak 2 (dua) unit, sedangkan 1 (satu) unit lainnya olehTerdakwa Mampetua Prasaputra Negara Hutapea atas perintah terdakwa ToguanHutape, Dipl., EC., SE., M.Si., diganti dengan 1 (satu) unit mobil Honda CRV yangtidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana PerubahanAnggaran (DPPA) SKPD

Ditandatangani/dipalsukan tandatangannya oleh Mampetua PrasaputranegaraHutapea atas nama Daniel Sampe Buntu, S.Sos dan atas persetujuan Daniel SampeBuntu, S.Sos, yang pada saat itu berada di Makasar;BahwaSurat Perjanjian (Kontrak) Nomor :680/228/KONTRAK/2010 tanggal02 Agustus 2010 tersebut didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran (DPPA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan KabupatenMamberamo Tengah tahun 2010 dengan Nomor: 1.07.1.03.01.00.18.06.5.2., dankendaraan yang seharusnya

Mamberamo Tengah Ta. 2010;Hal 24 dari 33 hal Ptsn No.6/Pid.SusTPK/2016/PT JAP2568)1 (satu) Bundel Dokumen Asli DPPA SKDP / Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah Dinas PekerjaanUmum dan Perhubungan Kab.

)Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata dengan kode rekening 3204dalam rincian obyek belanja modal pengadaan pembangunan turap dantalud pantai; Bahwa Dokumen yang saksi pegang ini adalah dokumen DPPA yangrujukannya pada Peraturan Bupati (Perbup) nomor 41 tahun 2018; Bahwa Di dalam Perbup nomor 41 tahun 2018 maupun Perda nomor 10tahun 2017 tersebut tidak tertulis reklamasi Pantai Balauring.

Saksi PETRUS BOTE yang memberikan keterangan di bawah sumpah padapokoknya sebagai berikut :Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 8/Pat.G/2018/PN LbtBahwa saksi tahu saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait denganmasalah tentang proyek reklamasi Pantai Balauring;Bahwa Setahu saksi ada papan nama proyek reklamasi pantai Balauring;Bahwa Setahu saksi, proyek reklamasi Pantai Balauring merupakanproyek pemerintah karena tercantum dalam DPPA dinas PekerjaanUmum Kabupaten Lembata;Bahwa ada memiliki dokumen

terkait sumber dana proyek reklamasiPantai Balauring tersebut (saksi memperlihatkan dokumen di depanMajelis Hakim);Bahwa Papan nama proyek itu hanya merupakan bentuk informasikepada masyarakat dan hal tersebut tergantung dari kesepakatanpejabat pembuat komitmen (PPK) dengan pihak penyedia sehinggapenggunaan logo instansi itu tidak harus ada di dalam papan namatersebut;Bahwa DPPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata dibuat padatanggal 31 Januari 2018;Bahwa Sesuai format yang kami pakai maka yang

proyek;Bahwa Papan nama proyek reklamasi Pantai Balauring itu saksi tidaktahu persis;Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 8/Pat.G/2018/PN LbtBahwa Saksi ikut hadir bersama kepala Dinas Pekerjaan Umum padasaat proses DPPA tersebut;Bahwa Karena format baku dokumen DPPA Dinas Pekerjaan Umummemang seperti itu saja sehingga sekretaris dinas yang tanda tanganDPPA bukan kepala dinas; (saksi memperlihatkan dokumen DPPAkepada majelis hakim);Bahwa Setahu saksi jalan wisata yang disengketakan itu merupakankewenangan

pelaksananya;Bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) tidak diperuntukan bagi proyekpribadi melainkan untuk proyek pemerintah saja;Bahwa Sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang kamimiliki, semua rencana kerja yang sudah masuk dalam Rencana UmumPengadaan itu kami anggap sebagai proyek pemerintah;Bahwa Kalau Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sudahdiumumkan maka dianggap telah disetujui oleh pengguna anggarandalam hal ini kepala SKPD;Bahwa Kami di Unit Layanan Pengadaan (ULP) tidak pegang DPPA

(Khusus untuk spektropotometer) ;Menyusun harga perencanaan untuk dituangkan ke dalam DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA SKPD) menjadi : Spektropotometer dengan reagen sebanyak 2 set @ harga sebesar Rp.133.100.000, dari CV. Sekar Perkasa ;Mikroskop Binokuler sebanyak 2 set @ harga sebesarRp.18.150.000, dari CV.

(Khusus untuk spektropotometer)Menyusun harga perencanaan untuk dituangkan ke dalam Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) menjadi : Spektropotometer dengan reagen sebanyak 2 set @ harga sebesar Rp.133.100.000, dariCV. Sekar Perkasa ;Mikroskop Binokuler sebanyak 2 set @ harga sebesar Rp.18.150.000, dari CV.

Di RAKpun alatspektofotometer sudah ada, saat itu dianggarkan Rp. 125 jt, masuk ke pos alatkedokteran umum 5Bahwa Pengadaan spektofotometer dalam DPA perubahan (DPPA) itu lengkapdengan reagen. Sprektofotometer berubah masuk pada pos alat laboratoriumklinis disesuaikan dengan JUKNIS DAK 2009 dari DEPKES RI;Bahwa Selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan ini, Saksimembentuk atau mengangkat PPK saja, ada SKnya.

Brosur itu digunakan oleh Terdakwa untuk/dalam rangka perubahanDPA ke DPPA karena tidak sesuai dengan JUKNIS yang ada ;Bahwa Saksi dilapori oleh Terdakwa mengenai akan dilaksanakannya lelang.Pengadaan alat laboratorium klinis itu dalam satu paket pengadaan. Paguanggaran dalam DPPA total berjumlah Rp. 420 jt, dilapori juga tentangpemenang lelang oleh panitia pengadaan, kemudian setelah mendapat usulanSaksi menetapkan kemudian saksi serahkan kembali ke Panitia untuk dilakukanpengumuman.

Setelah menerima petunjuk teknis81DAK tahun 2009 dilakukan perubahan menjadi DPPA karena ada beberapaketidaksesuaian ;Bahwa Untuk spektrofotometer didapatkan dari PT. Inti Sumber Hasil(Onemed), PT. Rajawali Nusindo, PT. Goldenstar Medperdana, CV. SekarPerkasa dan CV. Eka Jaya Pratama ;Bahwa dalam menentukan spesifikasi teknis maka perlu dibandingkan semuabrosur yang ada.

Negaradari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Sumatera Selatan Nomor SR639/PW07/5/2019 Tanggal 20 Desember2019, dengan caracara sebagai berikut :nonnn Bahwa pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam pada Tahun Anggaran 2017terdapat 18 (delapan belas) paket pekerjaan dalam Kegiatan PembangunanSarana dan Prasarana Pemakaman sebagaimana tercantum pada DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.04 01 20 06 5 2 tanggal 5 Januari2017 dan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA

dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor SR639/PW07/5/2019 Tanggal 20 Desember 2019, dengan caracara sebagaiberikut : wonnn Bahwa pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam pada Tahun Anggaran 2017terdapat 18 (delapan belas) paket pekerjaan dalam Kegiatan PembangunanSarana dan Prasarana Pemakaman sebagaimana tercantum pada DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.04 01 20 06 5 2 tanggal 5 Januari2017 dan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA

Ferry Saputra, ST. menyusun RAB kegiatan (DPPA)bedasarkan permintaan lisan dari bapak H.

MM.penerimaan uang tersebut dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota PagarAlam, untuk dana Kegiatan yang bersumber dari DPA penerimaan uangdilakukan sekitar bulan Februari sampai dengan April tahun 2017,sedangkan dana kegiatan yang bersumber dari DPPA dilakukan sekitarbulan September sampai dengan Oktober 2017, selain di Kantor DinasSosial Kota Pagar Alam penerimaan uang juga ada dilakukan dirumahbapak H.

Terhadap DPPA juga melalui proses perencanaanyang mana pada saat itu saksi sudah menjabat sebagai KasubagPerencanaan dan Keuangan menyusun RKAP yang diajukan olehmasingmasing bidang/seksi (untuk kegiatan tersebut diajukan olehseksi Pemakaman yaitu Sdr. Ujang Hartono selaku kepala seksi danSdr.

Tanggal 21 November 2013, dalam Kasusdugaan tindak pidana Korupsi dalam Dugaan Penyalahgunaan Dana PNPM MP(Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kegiatan SPP (Simpan PinjamPerempuan) Dana Kegiatan SPP BLM MP (Bantuan Langsung Masyarakat Mandiri6Perdesaan) dan Kegiatan SPP Dana Perguliran yang sumber Dananya terletak di 5(Lima) Dipa APBN dan di 4 (Empat) DPA/DPPA SKPD APBD cost shaaringKabupaten.

Tanggal 21 November 2013, dalam Kasusdugaan tindak pidana Korupsi dalam Dugaan Penyalahgunaan Dana PNPM MPKegiatan SPP Dana Kegiatan SPP BLM MP (Bantuan Langsung Masyarakat Mandiri Perdesaan) dan Kegiatan SPP Dana Perguliran yang sumber Dananya terletakdi 5 (Lima) Dipa APBN dan di 4 (Empat) DPA/DPPA SKPD APBD cost shaaringKabupaten.

Nomor. 12/Pid.Tipikor/2015/PTBNA(Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kegiatan SPP (Simpan PinjamPerempuan) Dana Kegiatan SPP BLM MP (Bantuan Langsung Masyarakat Mandiri6Perdesaan) dan Kegiatan SPP Dana Perguliran yang sumber Dananya terletak di 5(Lima) Dipa APBN dan di 4 (Empat) DPA/DPPA SKPD APBD cost shaaringKabupaten.

SKPD/DPPA PPKD Nomor: 1.20.05.02.00.00.5.1,tanggal 12 Desember 2011.halaman 45 .

Nomor. 12/Pid.Tipikor/2015/PTBNA84)85)86)87)1 (Satu) Exs Tambahan Penetapan Lokasi dan Alokasi PNPM MandiriPerdesaan T.A 2010.2 (Dua) Lembar DPA SKPD Nomor : 059/083/DPASKPD/2010 tanggal 22Maret 2010.4 (Empat) Lembar DPPA SKPD, tanggal 17 Desember 2010.1 (Satu) Lembar Telaah Staf dari Kepala BPM kab.