.> Bahwa selain itu putusan majelis hakim a quo seharusnyamengandung aspek keadilan hukum (legal justice) agarmemberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai denganundangundang yang berlaku yang pada akhirnya dapatmenegakkan wibawa aparat Negara dan pemerintah, sertamenciptakan ketertiban umum sehingga terbentuklan masyarakatyang tertib, teratur dan sejahtera (welfare state);MAJELIS HAKIM YANG MULIA.Berdasarkan alasan Banding yang telah kami uraikantersebut di atas, maka sebagai Penuntut Umum

RicardoSitohang, S.H. dan Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut dan dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Panitera Pengganti,Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Kot Halaman 24 dari 24

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, olehkami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H. dan Zakky Ikhsan Samad, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Hakim Ketua dengan didampingi

Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Pringsewu dan Para Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. Ratriningtias Ariani, S.H.Zakky Ikhsan Samad, S.H.Panitera Pengganii,Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2020/PN Kot Halaman 23 dari 23

No. 1558/Pdt.G/2011/PAJS.tahun dan tidak terbuktinya dalam sidang bahwa Penggugatselaku ibu kandung, gugur haknya untuk mengasuh seoranganak tersebut dan secara ketetentuan umum anak yang masihkecil memerlukan kasih sayang intensive dari ibunya makasemata mata demi kepentingan anak tersebut (the bestinterest of the Children) sebaiknya pemeliharaan anaktersebut (Childs Welfare) diberikan kepada ibunya(Penggugat) dengan tanpa mengurangi hakhak Tergugat selakuayah kandungnya untuk memberikan kasih sayangnya

No. 1520/Pdt.G/2011/PAJS.kecil memerlukan kasih sayang intensive dari ibunya makasemata mata demi kepentingan anak tersebut (the bestinterest of the Children) sebaiknya pemeliharaan anaktersebut (Childs Welfare) diberikan kepada ibunya(Penggugat) dengan tanpa mengurangi hakhak Tergugat selakuayah kandungnya untuk memberikan kasih sayangnya kepadaanak tersebut ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat 1, 2dan 3 Undangundang No. 7 tahun 1989 yang diubah denganUndang undang No. 3 tahun 2006 tentang

yang belummumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;Menimbang, bahwa terbukti anak anak tersebut belummumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun dan tidakterbuktinya dalam sidang bahwa Penggugat selaku ibukandung, gugur haknya untuk mengasuh kedua orang anaktersebut dan secara ketentuan umum anak yang masih kecilmemerlukan kasih sayang intensive dari ibunya maka sematamata demi kepentingan anak tersebut (the best interest ofthe Children) sebaiknya pemeliharaan anak tersebut(Childs Welfare

Terhadap satwa, kegiatan perdagangan dan peredaran satwa illegalsering kali tidak memperhatikan kaidah dan etika kesejahteraansatwa (animal welfare). proses penyimpanan dan pengangkutantidak sesuai standart mengakibatkan satwa tersakiti dan stressdan bahkan berujung pada kematian satwa tersebut.

pidana terhadap Terdakwa,Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum danrasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalamPasal 5 ayat (1) UndangUndang No. 48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdi perhatikan, yaitu:e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu;Hal 11 dari 12 hal putusan nomor 202/Pid.Sus/2013/Pn.Mjl.12e Keseimbangan antara social welfare

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, olehBicterzon Welfare Hutapea, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri KotaAgung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari itu. juga oleh MHakim tersebut dengan dibantu' olehHalaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pat.G.S/2021/PN KotBambang Setiawan, S.H.

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Perincian biaya:1. Pendaftaran Rp 30.000,002. Proses Rp 50.000,003. Panggilan Rp 150.000,004. PNBP Relas Rp 10.000,005. Materai Rp 10.000,006. Redaksi Rp 10.000,00 +Jumlah Rp260.000,00(dua ratus enam puluh ribu rupiah)Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pat.G.S/2021/PN Kot

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, olehkami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H. dan Trisno Jnohannes Simanullang, S.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. Ratriningtias Ariani, S.H.Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.Panitera Pengganti,Muchammad Arief, S.H., M.H.Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2020/PN Kot Halaman 24 dari 24

., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare HutapeaS.H., dan Murdian, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusantersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal ituPutusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kot Halaman 23 dari 24juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dandibantu oleh Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadirioleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyaidaya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapi bagi anggotamasyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali mereka Terdakwa akanmengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal(tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence) yangpada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp3.000,00 (tiga ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020,oleh Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini,S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 15Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Wahyu Noviarini, S.H.Panitera Pengganti,Lado Firmansyah, S.H., M.H.Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Kot

kandungnya, sehingga sulit bagi anak tersebut untukberkomunikasi langsung dengan ibu kandungnya (Penggugat);Menimbang bahwa segala hal yang berhubungan dengan pengasuhananak haruslah didasarkan pada "kepentingan terbaik bagi anak (the bestinterest of the child) yang merupakan asas hukum universal sebagaimanatercantum dalam Convention on the Rights of the Child, tanggal 20 November1989, Article 3 poin 1 yang menyatakan: /n all actions concerning children,whether undertaken by public or private social welfare

karenanya pidana yang dijatunkan oleh Majelis Hakimdalam perkara ini berdasarkan Putusan hakim Pengadilan NegeriWonosobo Nomor 76/Pid.B.2020 Pn Wsb adalah sudah tepat dan telahmemenuhi rasa keadilan dengan demikian upaya hukum banding yangdiajukan oleh para terdakwa tidak beralasan, sehingga tujuan pemidanaandengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuanakhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang padaakhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare

efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai dayatangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakatlainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangiperbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacobamelakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai fina/goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence)yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare

dihukum sesuai dengan kesalahannya;Menimbang bahwa dalam penajtuhan pidana terhadap terdakwa, hakim wajib menggali,mengikuti, memahami nilainilat hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatsebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undangundang No. 48 tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu :e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;e Keseimbangan antara social welfare

mumayyiz atau belumberumur 12 tahun adalah hak ibunya ;Menimbang, bahwa terbukti anak yang bernama Zhaby Max Saugi belummumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun dan tidak terbuktinya dalamsidang bahwa Penggugat selaku ibu kandung, gugur haknya untuk mengasuhseorang anak tersebut dan secara ketetentuan umum anak yang masih kecilmemerlukan kasih sayang intensive dari ibunya maka sematamata demikepentingan anak tersebut (the best interest of the Children) sebaiknyapemeliharaan anak tersebut (Childs Welfare

Barda Nawawi Arif, Hakim harusmemperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat(umum) dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelakuoffender (individualisasi pidana) dan victim (korban) ; Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.

Manunggal No. 77 Rt/Rw. 002/Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, yangdalam hal ini memberikan kuasa kepada Bicterzon Welfare Hutafea, S.H., FebriIndra Kurniawan, S.H., dan Ryan Ramadhan, S.H., yang berkantor di KantorAdvokat Victerzon Welfare Hutapea & Partners beralamat di JI. Untung SuropatiGg. Famili VI No. 52 Labuhan Ratu Bandar Lampung berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 18 Mei 2017.