GADING ASIA MAS sebagaiPemenang Pelelangan dengan surat Nomor : 17/PANDISHUB/XI/2009.Selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2009, saksi MASALE GULO, SHselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Nomor :600/008/SPPJ/PPKDAU/DISHUB/VIII/2009 tentang Surat PenunjukanPenyedia Barang (SPPB) untuk Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portableatas nama SAWATO LOMBU Wakil Direktur CV.

Rangka HolowPlafon dan Listrik Kantor 284 M2 128,01 M2 119,99 M2Pasang LembaranGypsumPlafon dan Listrik Kantor 164 M2 98,68 M2 65,32 M2Lis Dinding C151/25Cm Halaman 64PUTUSAN Nomor 89/Pid.Sus.Tpk/2018/PN Makassar Persiapan Plamir Dinding 6.850 M2 4155,11 M2 2694,40 M2/ Tiang/ Pilar Persiapan Plamir Dinding 720 M2 690,16 M2 29,84 M/ Cat Kantor /Perpustakaan Plafon dan Listrik Kantor 248 M2 128,01 M2 119,99 M2Plamir dan Cat Bahwa selaku Ahli berpendapat dengan Surat PerjanjianPelaksanaan Borongan (SPPB

) Nomor:09/II/M.A.L.Palopotanggal 8 Februari 2008 dan Surat Perjanjian PelaksanaanBorongan (SPPB) Nomor:17/III/M.A.L.Palopo tanggal 16 Maret2009 yang diperlinatkan kepada Ahli dengan anggran yangsebesar itu dan fisik yang akan dikerjakan sebaiknya rekananyang memiliki badan hukum dan mempunyai pengetahuandibidang tehnik/ kontruksi karena dikerjakan oleh perorangandan tidak memiliki latar belakang dibidang tehnik/kontruksidapat berakibat banguan tersebut tidak sesuai dengan yangdiharapkan dan beresiko

Sekretariat Kota Palangka Raya, baru kemudian dicairkan ke Bankmelalui BPD Kalteng oleh Bendahara dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Sekwan (terdakwa I) Setelah itu diadakan pembayaran olehbendahara sesuai peruntukan dana tersebut ;Bahwa syaratsyarat penerbitan SPMU adalah adanya Surat PermintaanPembayaran (SPP) atas dasar SKO yang diajukan oleh Pengguna Anggaran sesuaidengan dokumen Anggaran Satuan Kerja ;Bahwa kelengkapan dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) antara lain:a Surat Pengantar SPPb

Setelah itudiadakan pembayaran oleh bendahara sesuai peruntukan dana tersebut;Bahwasyaratsyarat penerbitan SPMU adalah adanya Surat PermintaanPembayaran (SPP) atas dasar SKO yang diajukan oleh Pengguna Anggaran sesuaidengan dokumen Anggaran Satuan Kerja ;Bahwa kelengkapan dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) antara lain:a Surat Pengantar SPPb SPPc Daftar Perincian Rencana Penggunaan Pengisian Kasd Surat Keputusan Otorisasi (SKO)Bahwa dalam melakukan pencairan dana anggaran Biaya Pengembangan SDMTahun

Setelah itu diadakan pembayaran oleh bendahara sesuai peruntukan dana tersebut;Bahwa syaratsyarat penerbitan SPMU adalah adanya Surat PermintaanPembayaran (SPP) atas dasar SKO yang diajukan oleh Pengguna Anggaran sesuaidengan dokumen Anggaran Satuan Kerja;Bahwa kelengkapan dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) antara lain :a Surat Pengantar SPPb SPPc Daftar Perincian Rencana PenggunaanPengisian Kasd Surat Keputusan Otorisasi (SKO);Bahwa dalam melakukan pencairan dana anggaran Biaya Pengembangan

,selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Nomor:600/008/SPPJ/PPKDAU/DISHUB/VIII/2009 tentang Surat PenunjukanPenyedia Barang (SPPB) untuk Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portableatas nama Sawato Lombu Wakil Direktur CV Gading Asia Mas yang juga ikutditanda tangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Barang.

,selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Nomor :600/008/SPPJ/PPKDAU/DISHUB/VIII/2009 tentang Surat PenunjukanPenyedia Barang (SPPB) untuk Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portableatas nama Sawato Lombu Wakil Direktur CV Gading Asia Mas yang juga ikutditanda tangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Barang.

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) poin d) yang berbunyi: Pembayaranditransfer dari Bank BJB Soreang ke rekening sekolah sebagai pihak kedua sebanyak 3(tiga) termin, yaitu termin pertama 40%, kedua 30% dan ketiga 30% dari nilai bantuan.Cc.Peraturan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tanggal 23 DesemberTahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bandung Pasal 115 yangberbunyi: Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahandan keuntungan pribadi, keluarga, sanak

famili dan kroninya yang mempunyai usaha ataumelakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha.Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) poin a) yang berbunyi: Pihak keduasanggup melaksanakan pekerjaan selama 30 hari kalender terhitung sejakditandatanganinya SPPB.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah Pasal 21, yang berbunyi: APBD merupakan dasarpengelolaan keuangan daerah dalam masa 1(satu) tahun anggaran terhitung mulaitanggal 1 Januari sampai

Keputusan Pejabat pembuat Komitmen nomor: 621/10/SPPB/PPK.TAIR.1187DISBIMARTA/VI/2010 tanggal 21 juni 2010 tentangpenunjukan penyedia barang dan jasa.3. Surat Perintah Mulai Kerja nomor: 621/18/SPMK/PPK.TAIR. I187DISBIMARTA/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentangkegiatan pengadaan pompaRawa Tembaga Kota Bekasi tahun 2010.4. RKS (Rencana Kerja dan Syarat Syarat) lelang pengadaanpompa Rawa Tembaga Kota Bekasi Dinas Binamarga dan Tata Air KotaBekasi tahun 2010.5.

Pengguna anggaran menerbitkan Surat perintahMembayar kepada BUD (Bendahara Umum Daerah).BUD menerbitkan SP2D dengan memperlihatkan dokumenkontrak, Berita Acara Berita Acara diantaranya Berita Acara89penyelesaian pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang BeritaAcara pembayaran.e Bahwa berdasarkan kontrak kerja Nomor : 621/09/SPPB)/PPK.TAIR.I187DISBIMARTA/V1/2010 tanggal 21 Juni 2010 Nilai Kontrakkerja Rp. 7.561.801.000,00, dan hasil pemeriksaan / peninjauanlapangan yang tertuang didalam Berita acara

Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor In.14/SPPB EMIS/21.B/2010 tanggal 18 Oktober 2010 untuk pekerjaan Pengadaan SoftwareAplikasi Education Management Information System (EMIS) dan SaranaPendukung Lainnya, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp981.640.000,00 (sembilanratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) selama 60 (enampuluh) hari kalender sejak tanggal 18 Oktober 2010 s/d 18 Desember 2010, dengan rincian :No Uraian Merk dan Volume Harga Satuan Jumlah HargaType

Idrus atauanaknya, mengenai permohonan saksi tidak bisa menilai apakah tandaHalaman 60 dari 94 Putusan Perkara No 08/G/2016/PTUN.BJMtangan itu palsu atau tidak, dalam hal permohonan IMB, bentuk selain Rukoadalah Toko, Ruko, Mall dan Rumah, mengenai klasifikasi bentuk dapat dilihatdi PERDA ; Bahwa pada saat pengukuran yang dibawa hanya berkas permohonan danalat ukur, berkas terdiri dari formulir, rencana gambar, surat tugas, sertipikat,obyek PBB, Berita Acara, SPPB, pengukuran dimulai dengan melihat

Jaminan karung Palstik (Karplas) dan benang kuralonsebesar 100% dari nilai Karplas sesuai Surat PerintahPembayaran Barang (SPPB) Karplas dari kasubdivreatas permintaan Mitra Kerja yang disetujui Kasubdivre.Bahwa Prosedur dan mekanisme Pemeriksaan KualitasGabah/Beras di Lingkungan Perum Bulog berdasarkanPeraturan Perum Bulog Nomor : SOP03/D0201/03/2011tanggal 30 Maret 2011 adalah :1.

Jaminan karung Palstik (Karplas) dan benang kuralonsebesar 100% dari nilai Karplas sesuai SPPB Karplasdari kasubdivre atas permintaan Mitra Kerja yangdisetujui Kasubdivre.Bahwa Prosedur dan mekanisme Pemeriksaan KualitasGabah/Beras di Lingkungan Perum Bulog berdasarkanPeraturan Perum Bulog Nomor : SOP03/D0201/03/2011tanggal 30 Maret 2011 adalah :1.

Bersamaan dengan kontrak, diterbitkan SuratPerintah Pengeluaran Gabah (DO), Surat PerintahPenerimaan Barang (SPPB) berupa beras hasilgiling dan Surat Perintah Pemeriksaan KualirasBeras Hasil Giling. Berdasarkan DO Kepala Gudang mengeluarkangabah dari gudang dan oleh mitra kerja gabahtersebut diangkut ke penggilingan mitra untukdilakukan proses giling.

Jepara; 70.1 (satu) bendel Asli SPPB pengerjaan proyek Desa Sidialit Kec. WelahanKab. Jepara, pengerjaan proyek Desa Welahan Kec. Welahan Kab. Jepara,pengerjaan proyek Desa Bantrung Kec. Batealit Kab. Jepara; 71.1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertamapengerjaan proyek Desa Sidialit Kec. Welahan Kab. Jepara, pengerjaanproyek Desa Welahan Kec. Welahan Kab. Jepara Kab. Jepara, pengerjaanproyek Desa Bantrung Kec. Batealit Kab.

untuk kemudian dilakukanverifikasi kembali, setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaipenerinma manfaat kemudian dokumen proposal/usulan tersebutdiserahkan oleh BKM/LKM kepada Penanggung Jawab OperasionalKegiatan (PJOK) yang berkedudukan di tingkat Kecamatan;PJOK melakukan verifikasi dokumen proposal/usulan dana BLM tersebutkembali, setelan dinyatakan lengkap kemudian PJOK sebagai pejabatyang mewakili pemerintah dengan BKM/LKM~ menandatanganimenandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB

sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang dan dasarpenunjukan saksi sebagai PJOK adalah Surat Keputusan yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kudus.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK) sesuai yang tertera dalam petunjuk teknispelaksanaan P2KP / PNPMMP adalah sebagai berikut :0 Memantau pelaksanaan PNPMMP di wilayah kerjanya sesuai denganpentahapan yang sudah ditentukan;0 Melaksanakan administrasi program berupa penandatanganan SPPB

(Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan), memproses SPPB ke bankpembayar dan lainlain;0 Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas setiap bulan;0 Membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya;0 Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan tim Faskel (Fasilitatorkelurahan) untuk bersamasama menangani penyelesaian permasalahandi wilayah kerjanya.Hal 126 dari 228 Putusan Nomor 59/Pid.SusTPK/2018/PN Smg0 Melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana yang telahdisalurkan kepada masyarakat

KPU BC TIPE B BATAM, Dengan wajib pajak ID: 03.212.847.2-214.000 Nama: CV VICTORY ABADI, Pembayaran Total Rp 6.502.00 Terbilang Enam juta lima ratus dua ribu rupiah;

, dan kelebihan uang titipan kepada Penuntut Umum sebesar Rp. 240.435.000,00 Rp. 213.442.180,05 = Rp 26.992.819,95 (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah sembilan puluh lima sen) harus dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

IN. 14 / SPPB-EMIS / 21/ 2010, tanggal 18 Oktober 2010.

dengan bulan Desember 2016. 48. 12 (dua belas) lembar fotokopi slip Bank Rakyat Indonesia (BRI) penyetoran HTR alokasi bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015.49. 2 (dua) lembar fotokopi slip Bank Rakyat Indonesia (BRI) penyetoran HTR alokasi Raskin 13 dan Raskin 14 tahun 2015.50. 12 (dua belas) lembar fotokopi slip Bank Rakyat Indonesia (BRI) penyetoran HTR alokasi bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016.51. 11 (sebelas) lembar fotokopi surat perintah penyerahan barang (SPPB

)/delivery order (DO) alokasi bulan Januari, Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2015.52. 2 (dua) lembar fotokopi surat perintah penyerahan barang (SPPB)/delivery order (DO) alokasi Raskin 13 dan Raskin 14 tahun 2015.53. 12 (dua belas) lembar fotokopi surat perintah penyerahan barang (SPPB)/delivery order (DO) alokasi bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016.54. 12 (dua belas) lembar fotokopi berita acara serah terima beras Raskin

Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020:Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilinan, SPPBJ diterbitkan setelahpersetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Bab II IKPAngka 41.1 Dokumen Pemilihan Nomor:01/DokPil/Pokja26BM21/2021 tanggal 11 Februari 2021:Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan tembusan kepada KepalaUKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa (SPPB

Indonesia , PT UPS CardigInternasional menyerahkan manives berupa daftar barang yang akanmasuk ke Indonesia kepada Custom (Bea Dan Cukai) di Harlim PerdanaKusuma Jakarta ;Bahwa untuk barangbarang berupa ObatObatan seharusnya adaDokumen dari BPOM ;Bahwa prosedur paket / kiriman barang import pertama Charter Flight(pesawat Pembawa Paket) masuk dan mendarat di Bandara HalimPerdana Kusuma Jakarta dan masih dalam kewenangan Bea dan Cukaisehingga barang kiriman dijamin masih utuh ;Bahwa selanjutnya ada SPPB

Polman;
1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 02/PKKPM/TUTAR/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015 antara saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Desa Pullewani dengan saudara RUSTAM selaku Ketua UPK Kec. Tutar, dan diketahui oleh saudara NURDIN, A.Ma, Pd selaku Camat Tutar dan H.M.

fotocopy Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS / 140 / 511 / HUK, tanggal 31 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi serta Penetapan Calon Penerima Bantuan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh saudara ANDI IBRAHIM MASDAR selaku Bupati Polewali Mandar;
1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB

) antara Ketua UPK dengan Ketua TPK Desa Pullewani;
1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Ketua UPK dengan Ketua TPK Desa Ambopadang;
1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Ketua UPK dengan Ketua TPK Desa Taloba;
1 (satu) bundel dokumen pencairan dana BLM PKKPM;
1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 60/SPK/DPKP-PPK3/08/2015, tanggal 10 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak

Tutar, tanggal 15 Oktober 2015 tentang Lokasi, Alokasi dan Pemanfaat Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat;
1(satu) rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 02/PKKPM/Tutar/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015;
1 (satu) rangkap fotocopy Survey Harga / Material;
1 (satu) bundel fotocopy Berkas Pencairan PKKPM-PIE TA. 2015 Kecamatan Tutar Kab.