Ditemukan 2113 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : watch white whini whim weich wacih whidi wich winch
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90/B/PK/PJK/2017
Tanggal 2 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. DARMA HENWA, Tbk
52 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dasarnyamerupakan variant dari jenis sedan, dengan atapdiperpanjang kebelakang melampaui ruangpenumpang dan kargo/barang, dengan akses dibelakang melalui pintu ketiga atau kelima (pintuekor/tailgate), bukan dari bagasi.Sedangkan definisi station wagon menurut TheAmerican Heritage Dictionary adalah :The American Heritage Dictionary defines a stationwagonas "an automobile with one or more rows offolding or removable seats behind the driver and noluggage compartment but an area behind the seatsinto which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1433/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — PT PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
51 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Section 6.2.62 Perlamina and the Contractors shall agree with tho Liquefaction Company on appropriate procedures for the payment of funds10payable to the Liqaefaction Company purswt te Section G1, mmthal mvise Ge Trostes of sech posclares whitch elit inedocke wrequitcepent that the Liquefselion Caenpuny furnish the Posteo wilh aestkuowledenmenl thuk each poyerewh bey tle Trier lorewelor fullysatisfies tho linkililies of Mertanina or the Contractors, os tho casemay bo, wilh respect to the. invoies to which
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 15-08-2014 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 22-05-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/PDT.SUS-MEREK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Januari 2015 — MERCK KGaA >< PT. PHAPROS TBK
534 — 283
  • Pasal 6 ayat huruf b UU Merek:Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis.Pasal 6 bis Konvensi Paris :The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, orat the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, andto prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-02-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 26-08-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 60/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Nopember 2015 — FX.SUPRIYONO M e l a w a n PT. CAL DIVE OFF SHORE INDONESI
161 — 80
  • sit and clamp pada pelampung.Instalasi ulang pipa bawah laut yang berakhir di underbuoy flange SBM.Pemasangan adaptor yang 'bebas masalahpada PLEM dan SMB matingflangeMemantau test tekananPengadaan foto diam terhadap pipa yang dipasangPasal 5 Lampiran F AgreementThe FIRST PARTY TAC Pertamina PT PAN shall beresponsible for timely providing complete and errorfree data,documents, and other information, and suitable material,equipment and other things required to fulfill the objects of thisAGREEMENT which
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 28-03-2019 — Putus : 14-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN BATAM Nomor 490/Pdt.P/2019/PN Btm
Tanggal 14 Juni 2019 — Pemohon:
Techniques Surfaces Holding
Termohon:
1.PT Techniques Surfaces ROS Batam
2.PT Remote Oilfield Services
524 — 438
  • ;Pasal 13.01 paragraf 2 Perjanjian JV (kutipan):Neither Party may sell, assign, transfer, mortgage or pledge its sharesand/or preemptive rights to new shares of the Company, wholly orpartially, to any third party, which does not belong to HEF Group, withoutoffering them to the other Party, as set forth below ;terjemahannya (kutipan) :Kedua Pihak dilarang = menjual, menyerahkan, mentransfer,menggadaikan atau menjadikan saham sebagai jaminan dan/atau hakpreemptive untuk saham baru Perusahaan secara
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 21-09-2020 — Putus : 29-12-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PN BATAM Nomor 263/Pdt.G/2020/PN Btm
Tanggal 29 Desember 2021 — Penggugat:
PT. KARYA INDO BATAM
Tergugat:
OXLEY BATAM PTE LTD
Turut Tergugat:
PT OXLEY KARYA INDO BATAM
417 — 283
  • Award of the arbitration shall be final andbinding and after which there shall no legal proceeding offurther dispute (perlawanan), appeal or cassation.;Berikut terjemahan bebasnya dalam Bahasa Indonesia:"18. PENYELESAIAN SENGKETA;18.1 Yurisdiksi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-06-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 866/B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Juni 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS,
63 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 866/B/PK/PJK/2012b)Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companiesconcludes that a conduit company cannot normally be regarded asthe Beneficial Owner if, though the formal owner, it has, as apractical matter, very narrow powers which render it, in relation tothe income concerned, a mere fiduciary or administrator acting onaccount of the interested parties.Mengacu pada isi paragraf 10 tersebut, dapat disimpulkan sebagaiberikut:(1) Bahwa pengertian istilah Beneficial Owner
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 16-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 124/PDT.G-LH/2021/PT JMB
Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA Diwakili Oleh : Ramos Apriyanto Hasudungan Hutabarat, S.H.
Terbanding/Tergugat I : PT. PESONA BELANTARA PERSADA
Terbanding/Tergugat II : PT. PUTRADUTA INDAH WOOD
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH RI CQ KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH RI CQ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI CQ GUBERNUR PROVINSI JAMBI
802 — 466
  • Second, each generation should be required to maintain thequality of the planet so that it is passed on in no worsecondition than that in which it was received, and should also beentitled to planetary quality comparable to that enjoyed byprevious generations. This is the principle of "conservation ofquality."Third, each generation should provide its members. withequitable rights of access to the legacy of past generations andshould conserve this access for future generations.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 25-02-2013 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 PK/PDT.SUS/2012
Tanggal 25 Februari 2013 — WEN KEN DRUG Co., (PTE), Ltd VS TJIOE BUDI YUWONO/BUDI YUWONO
390 — 289 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mark maybe transliterated asXI NIU and translated into English as RHINOCEROS;Di New Zealand Certified of Trade Mark Registration dikeluarkan oleh Commissioner ofPatents, Trade Marks and Designs Ministry of Economic DevelopmentIntellectual Property Office of New Zealand dengan Nomor 718394, tanggal13 September 2004 dengan NamaPendaftar Tjioe Budi Yuwono(PENGGUGAT) untuk KELAS BARANG 05 dan 32, dengan merek theapplicant advises that the transliteration of the Chinese characters in the markis XI NIU, which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 14-03-2013 — Upload : 27-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 527 PK/Pdt/2012
Tanggal 14 Maret 2013 —
91 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • A credit by its nature is a separate transaction from the sale or othercontract on which it may be based. Banks are in no way concerned with orbound by such contract, even if any reference whatsoever to it is included inthe credit. ...;Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012Terjemahan bebas:a. Kredit (baca: L/C) menurut sifatnya merupakan transaksi yang terpisahdari kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar kredit.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 05-02-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 17-04-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 104/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 15 April 2020 — Pembanding/Penggugat : PT Asuransi AXA Indonesia
Terbanding/Tergugat : PT. Pelayaran Bintang Putih
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Surabaya Pelleting Companyyang
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Cunningham Lindsey Indonesia
174 — 127
  • Insuficient or defeclive conditionof packing or marks;(iv) Handing, loading, stowage orunloading of the Goods by the Merchant or any Person acting onhis behalf;(v) Inherent vice of the Goods;(vi) Strike, lock out, stoppage orrestraint of labour, from whatever cause, whether partial orgeneral;(vil) a nuclear incident;(vill) any cause or event which theCarrier could not avoid and the consequences whered he couldnot prevent by the exercise of reasonable diligence.Terjemahan Bahasa Indonesia (tersumpah
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 26-10-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn
Tanggal 15 Nopember 2016 — - JULINA (PEMOHON - KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (TERMOHON I) - KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN, (TERMOHON II) - KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN, (TERMOHON III) - KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN BARU (TERMOHON IV)
297 — 82
  • Due process ofHalaman 15Putusan Nomor : 84/Pid.Prap/2016/PN.Mdnlaw pada dasarnya bukan sematamata mengenai rule of law, akan tetapimerupakan unsur essensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinyaadalah bahwa ia merupakan a law which hears befor it condemns, whichproceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial. Pada dasarnyayang menjadi titik sentral adalah perlindungan hakhak asasi individuterhadap arbitrary action of the government.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 01-09-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 1 September 2016 — PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
382 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • rigging;Bahwa kerangka teori hukum persaingan usaha sama sekalitidak pernah memasukkan persekongkolan vertikal dalamtender sebagai bagian dari praktek usaha yang melanggarhukum persaingan usaha sebagaimana dapat dilihat darikutipan berikut ini:Dalam Glossary of Competition Terms yang diterbitkan olehPartnership for Business Competition Indonesia tahun 2001dijelaskan mengenai bentuk atau maksud dari bid riggingsebagai berikut:"Bid rigging is a particular form of collusive pricefixing behaviorby which
    In the second, firms agree on which firm will be thelowest bidder and rotate in such a wery that each firm wins anagreed upon number or value of contracts. Since most (but notall) contracts open to bidding involve governments, it is theywho are most often the target of bid rigging.
    Other than in a case to which subparagraph (a) of thisparagraph applies, a procuring entity may not disqualify asupplier or contractor on the ground that information submittedconcerning the qualifications of the supplier or contractor wasinaccurate or incomplete in a nonmaterial respect.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 01-06-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 10/G/2015/PTUN.PLK
Tanggal 30 September 2015 — HARAPAN WAHAI, S.SOS, MH, Melawan KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
135 — 74
  • (page 2Part 1 The Auditing Profession)In deciding which audit procedures to use, there are sevenbroad categories of evidence from which the aduitor canchoose.
    These categories, referred to as types of evidence, arelisted below and defined and discussed in this section.e Physical examinatione Confirmatione Documentatione Observatione Inquiries of the cliente ReperformanceAnalytical proceduresBefore beginning the study of types of evidence, it is useful toshow the relationships among auditing standars, which werestudied in chapter 1, types of evidence, and the four evidencedecisions discussed earlier in this chapter.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-05-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 P/HUM/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), DKK VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
247 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • The rule of law sendiri dimaknai sebagai alegal system in which rules are clear, wellunderstood, and fairly enforcedsebuah. sistem hukum = yang jelas (kecil kemungkinan untukdisalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan.Kepastian hukum menjadi salah ciri the rule of law, yang di dalamnyamengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi;Bahwa kepastian hukum atau /ega/ certainty dalam tradisi klasik the rule oflaw menurut pendapat dari Friedrrich von Hayek adalah salah
    Selanjutnya dalam Article 15 mengenai "No general obligation to monitordiatur:1) Member States shall not impose a general obligation on providers, whenproviding the services covered by Articles 12, 13 and 14, to monitor theinformation which they transmit or store, nor a general obligation activelyto seek facts or circumstances indicating illegal activity.2) Member States may establish obligations for information society serviceproviders promptly to inform the competent public authorities of allegedillegal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1251/B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. DARMA HENWA, Tbk
45 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1251/B/PK/PJK/201 7The American Heritage Dictionary defines a stationwagon as "an automobile with one or more rows offolding or removable seats behind the driver and noluggage compartment but an area behind the seatsinto which suitcases, parcels, etc., can be loadedthrough a tailgate."
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-10-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 PK/PID.SUS/2012
Tanggal 10 Oktober 2012 — Ir. FAISAL MUAZ
75 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wiratmaja menjelaskan: Forensic Accounting,provides an accounting analysis that is suitable to the court which will formthe basis for discussion, debate and ultimately dispute resolution. ;Selanjutnya, menyangkut Forensic Audit, Wiratmaja menyatakan Anexamination of evidence regarding an assertion to determine itscorrespondence to established criteria carried out in a manner suitable tothe court.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Khusus PHI
Register : 28-12-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps
Tanggal 9 Februari 2017 — ARUM ANDARWATI melawan PT AMANDA PRAMUDITA HARD ROCK HOTEL BALI
110 — 217
  • Deklarasi Milenium Rencana Pembangunan Jangka PanjangNasional (RPJPN) 20052025 didukung oleh World Economic Forum(WEF)/Forum Ekonomi DuniaD.I.C.Sustainable Development Goals (SDGs) Pembangunanberkelanjutan, Komisi Bruntland(1987) Our Common Future Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpamengorbankan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhanHalaman 3 dari 125 Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus/2016/PN.Dpsmereka Development which meets the needs of present withoutcompromising the ability
    lebih dari 5 %PADA RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN2005 2025 AraAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG pencapaian sasaranPendapatan perkapita tahun 2025 mencapai sekitar USS 6000D.I.C.Sustainable Development Goals (SDGsPembangunanberkelanjutan, Komisi Bruntland(1987) Our Common FuturePembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpaHalaman 45 dari 125 Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus/2016/PN.Dpsmengorbankan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhanmereka (Development which
Restatement Klausula Baku
Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);
Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku
6873 — 3372
  • Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]
  • Echols dan Hassan Shadily, Kamus InggrisIndonesia:An Englishindonesian Dictionary, Op.cit, hal 223.tertulis yang memuat klausulaklausula yang telahditetapkan sebelumnya, digunakan berulangkalidalam suatu kegiatan usaha atau dalam kegiatanindustri tertentu dengan sedikit penambahan atauperubahan yang disesuaikan dengan situasitertentu. 31 Sementara itu, klausula eksemsi atau exemptionclause didefinisikan sebagai a contractual provisionproviding that a party will not be liable for damagesfor which
    Metode pengurangan atau bahkanpenghapusan kewajibankewajiban 2632 Kalimat asli dari paragraf diatas adalah an exemption clausemay take many forms, but all such clauses have one thing incommon in that they exempt a party from a liability which hewould have borne had it not been for the clause.
    Most person have difficult remaining the lasttime they contracted other than standard form".Demikian pula sebagaimana ditegaskan oleh W.Friedmann bahwa "most contract which govern ourdaily lives are standard contracts".5Latar belakang yang mendasari lahirnya klausulabaku adalah efisiensi dan efektifitas dalamberkontrak.>8 Soedjono Dirdjosisworo>?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 30-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1656/B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 —
12 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1656/B/PK/PJK/2017bahwa "Law and Economis/Economis Analysis of Law" adalah: "Inbrief, this method applies the tool of economic analysis to law with afocus on the free market's aim of efficiency and wealth/or utilitymaximization (it is being said that the law simply reflects theeconomic system within which it is situated" (Morris and Murphy);bahwa menurut metode tersebut pembuatan suatu aturan(perundangundangan) bertujuan untuk mencapai efisiensi danmaksimisasi kekayaan serta manfaat