Publik yangberpengalaman dibidang Audit Investigasi, dimana integritas dankredibilitasnya sudah sangat dikenal dan jasanya biasa digunakan oleh pihakkepolisian DIY yang terkenal tidak bisa di intervensi, untuk diangkat danditunjuk serta diberikan wewenang lewat permohonan penetapan auditinvestigasi, yaitu: KANTOR AKUNTAN PUBLIK KUMALAHADI,Hal 4 dari 37 hal No.27/Pdt.P/2019/PN.Smt23.24.25.26.27.28.Bahwa PEMOHON akan menanggung biaya yang timbul pada saatmengaudit berjalan;Bahwa menurut pemohon pihak

Menetapkan dan menyatakan Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Kuncara,Sugeng Pamudji & Rekan, yang beralamat di JI.

Publik Kumalahadi yang akanHal 24 dari 37 hal No.27/Pdt.P/2019/PN.Smt11.dibiayai oleh Pemohon justru menimbulkan kerancuan, siapakah Pemohon?

Publik Drs.Inaresjz Kemalawarta terhadap neraca YIS dalam periode 30 Juni 2012 sampai30 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda T30;Fotokopi ikhtisar laporan auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Dr.Rahardja, M.Si.

CPA terhadap neraca YIS dalam periode 30 Juni 2013 sampai 30Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T31;Fotokopi ikhtisar laporan auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik MahsunNurdiono Kukuh Nugrahanto terhadap neraca YIS dalam periode 30 Juni 2014sampai 30 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda T32;Fotokopi ikhtisar laporan auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik MahsunNurdiono Kukuh Nugrahanto terhadap neraca YIS dalam periode 30 Juni 2015sampai 30 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda T33;Fotokopi

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini berkenanmenunjuk Kantor Akuntan Publik Lauddin Sudin & Rekan, beralamat di Gedung GrandSoho Slipi, Lantai 9, Suit 9L, Jl. S. Parman Kav.2224, Jakarta 11480 selaku auditor yangakan melakukan pemeriksaan atau melakukan audit atas keuangan PT.

SMP dari segi keuangan, termasuk memberikanwewenang kepada Akuntan Publik tersebut untuk meminta rekening koran atas namaPerseroan di bankbank dimana Perseroan membuka rekening koran serta memintadatadata, dokumen dan keteranganketerangan yang diperlukan terkait dengankegiatan usaha Perseroan kepada semua pihak terkait;4. Menyatakan dan menetapkan biaya audit ditanggung sepenuhnya oleh Termohon;5.

Menetapkan dan mengangkat Kantor Akuntan Publik Lauddin Sudin & Rekan untukmemeriksa dan mengaudit PT. Sahid Megatronik Perkasa dari segi keuangan,termasuk memberikan wewenang kepada Akuntan Publik tersebut untuk memintarekening koran atas nama Perseroan di bankbank dimana Perseroan membukarekening koran serta meminta datadata, dokumen dan keteranganketerangan yangdiperlukan terkait dengan kejadian kegiatan usaha Perseroan kepada semua pihakterkait;4.

Bahwa putusan P4P No.856/1327/4613/VI/PHK/052002 telah khilaf atau keliru menerapkanhukum dimana dalam pertimbangan putusan P4P halaman 7 paragraf 8, P4P telahmelakukan kekhilafan karena tidak mempertimbangkan suatu akta authentic yang dibuat padabulan Oktober 2002 oleh Akuntan Publik Drs. Abubakar Sidik & Rekan berupa ManagemenHal. 3 dari 7 hal. Put.

telah melakukan penjualan secara party kepada pedagang (apotik lain) dansekaligus menerima uang dari hasil penjualan tersebut tanpa melibatkan unit kerja yang lain,ee melakukan pembelian kepada pedagang besar Farmasi dan melakukan pembayaranuang langsung kepada PBF yang bersangkutan, ....... tanpa melibatkan unit kerja yang lain,venees setiap melakukan stock Tacking (inventarisasi) persediaan obat yang ada di apotiktanpa melibatkan unit kerja yang lain ;Pada halaman 8 paragraf 2 diuraikan oleh Akuntan

Publik bahwa wewenang yang begitubesar tanpa melibatkan unit kerja yang terkait, telah menyalahi prinsipprinsip sistempengendalian interen yang baik.

putus terhitung sejak akhir bulan Januari 2003,padahal yang senyatanya SK Direktur RS Islam Siti Khadijah No.882/KPTS/PERS/ II.3/XII/2002 tanggal 24 Desember 2002 ;Oleh karena itu mengingat kepada Pasal 67 huruf (f) Undangundang No.5 Tahun 2004tentang Mahkamah Agung, maka putusan P4P harus dibatalkan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :mengenai alasan ad. 1 :Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, P4P telah mempertimbangkan buktiotentik berupa Laporan Akuntan

Publik ;mengenai alasan ad. 2 :Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pasal 158 Undangundang No.13Tahun 2003 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasar putusan MKNo.012 Tahun 2004 dan lagi pula pada saat Pemohon Peninjauan Kembali mem PHK TermohonPeninjauan Kembali Undangundang No.13 Tahun 2003 belum diberlakukan ;mengenai alasan ad. 3 :Hal. 5 dari 7 hal.

Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepadaPenggugat sebesar Rp1.595.309.872,00 (satu miliar lima ratus sembilanpuluh lima juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus tujunh puluh duarupiah), sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Spesial Audit PerhitunganHasil Penjualan Periode 2009 sampai 2010 dan Laporan AuditorIndependen yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Amachi ArifinMardani & Muliadi, tertanggal 18 November 2016, secara tunai dansekaligus, terhitung sejak Putusan a quo mempunyai kekuatan

Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepadaPenggugat sebesar Rp1.595.309.872,00 (satu miliar lima ratus sembilanpuluh lima juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus tujunh puluh duarupiah) sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Spesial Audit Perhitungan HasilPenjualan Periode 2009 sampai 2010 dan Laporan Auditor Independenyang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani & Muliaditertanggal 18 November 2016, secara tunai dan sekaligus, terhitung sejakputusan a quo mempunyai kekuatan

Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepadaPenggugat sebesar Rp1.595.309.872,00 (satu miliar lima ratussembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus tujuhpuluh dua rupiah) sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Spesial AuditPerhitungan Hasil Penjualan Periode 2009 sampai 2010 dan LaporanAuditor Independen yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik AmachiArifin Mardani & Muliadi tertanggal 18 November 2016, secara tunalHalaman 7 dari 9 hal. Put.

publik, dan perencanakeuangan, berdasarkan hasil riset PPATK rentan dimanfaatkan olehpelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil daritindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaanHalaman 12 dari 22 halaman.

Putusan Nomor 51 P/HUM/2015keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai PihakPelapor; dan2. menyatakan advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan,akuntan publik, dan perencana keuangan sebagai Pihak Pelapor.Penambahan jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perusahaanmodal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuanganmikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai Pihak Pelapordilatarbelakangi oleh aktivitas bisnis atau usaha yang dilakukan olehperusahaan

atau lembaga tersebut rentan untuk dijadikan sarana dansasaran tindak pidana pencucian uang.Bagi advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik,dan perencana keuangan, berdasarkan hasil riset PPATK rentandimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untukmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yangmerupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalikketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan Pengguna Jasa yangdiatur sesuai dengan ketentuan

Kewajibanpelaporan oleh profesi tersebut telah diterapkan di banyak negara danmemiliki dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindakpidana pencucian uang.Selain itu, pengaturan Pihak Pelapor dan pelaksanaan kewajiban pelaporanoleh perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaaninfrastruktur,lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan ekspor, advokat, notaris,pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencanakeuangan dimaksudkan untuk melindungi Pihak Pelapor tersebut

Olehkarena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancamstabilitas dan integritas sistem keuangan serta sistemperekonomian, tetapi juga dapat membahayakan sendisendikehidupan berbangsa dan bernegara.Bahwa advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan,akuntan publik, dan perencana keuangan, berdasarkan hasil risetPPATK rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucianuang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul HartaKekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan

Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Menteri Badan UsahaMilik Negara Nomor : S 737/MDU/11/2014 tanggal 27 November 2014tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) S Manan, Ardiansyah &Rekan untuk penyajian ulang atas laporan keuangan tahun buku 2013dan General Audit tahun 2014;B. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATANAdapun Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan MenteriBadan Usaha Milik Negara :Halaman 3 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2015/PTUNJKT.1.

Publik (KAP) S.

Bambang Tjahyono sebagai Direktur Utama PerumLembaga Penyelenggara Pelayanan Penerbangan Indonesia;Menyatakan sah Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara TentangPenetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) S.

Bukti P.29Surat dari Dewan Pengawas, Pelaksana Tugas kepadaMenteri BUMN Nomor: S059/DW/X/2014, tanggal Oktober2014, Perihal: Permohonan Penetapan Kantor Akuntan Publik.

Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Menteri Badan UsahaMilik Negara Nomor: S737/MD/11/2014 tanggal 27 Nopember 2014,Tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) S.

sehingga biaya tersebutberhubungan dengan usaha Pemohon Banding untuk mendapatkan, menagih danmemelihara penghasilan yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undangundang Nomor36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dapat menjadi pengurang penghasilanbruto;e berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undangundang Pajak Penghasilan, Pemohon Bandingtidak melakukan pemotongan pajak penghasilan atas pengeluaran biaya AuditExpenses tersebut karena tidak terdapat penambahan kemampuan ekonomis yangditerima baik oleh kantor akuntan

publik maupun karyawan (auditor) yangmerupakan objek pajak penghasilan karena pada dasarnya biaya tersebut hanyalahbiaya penggantian yang ditagihkan oleh kantor akuntan publik (bukan perorangan)atas biaya yang telah dibayarkan terlebih dahulu sehubungan dengan kegiatan audit,selain itu dalam biaya tersebut terdapat pula biaya yang langsung dibayarkankepada hotel (pihak ketiga);bahwa Majelis berpendapat bahwa berdasarkan perjanjian/kontrak dapat diambilkesimpulan sebagai berikut:e audit fee tidak

Menunjuk Auditor dari Kantor Akuntan Publik independen untukmelakukan audit investigatif terhadap keuangan TERMOHON dari tahun 2007 s/d tahun 2015;6. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menunjuk sendiri Notaris untuk mencatat RUPSLB;7. Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;8.

dibalas oleh TERMOHONberdasarkan suratnya tertanggal 21 Januari 2013 perihal:"Somasi/Peringatan", yang mana TERMOHON kembali mengelak danberupaya menutupnutupi Laporan Keuangan Tahunanperseroan(TERMOHON) tahun 2007 sampai dengantahun 2012, dengan menyatakan sebagai berikut (kutipan ditambahdalam kurung) :Sahwa Bapak (Baca: PEMOHON) telah kellru dalam meminta Laporankepada Perseroan, karena selama Ini Laporan Keuangan TahunanPerseroan itu adalah Laporan Pajak Perseroan, dansudah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik Independen sejak tahun 2007sid 2011.Bahwa berdasarkan tanggapan TERMOHON di atas, jelas merupakanpengakuan mutlak bahwa TERMOHON tidak pernah membuat LaporanKeuangan Tahunan sebagaimana diamanatkan UU No.40 Tahun 2007dan Anggaran Dasar perseroan;Halaman 7 dari halaman 21D.

Sesuai dengan pengaturan Pasal 80 Ayat (3) Undangundang No.40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, maks PEMOHONdengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat untuk:Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan sendiri RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON dengan agendarapat:a)b)Memerintahkan Direksi Siaully Papan untuk menyampaikan LaporanKeuangan tahun 2007 s/d Tahun 2015;Menunjuk Auditor dari Kantor Akuntan Publik Independen untukmelakukan

Publik Independen untukmelakukan audit investigatif terhadap keuangan TERMOHONdari tahun 2007 s/d tahun 2015;Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menunjuk sendiri Notarisuntuk mencapat RUPSLB;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan = sendiripemanggilan RUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan(TERMOHON) melalui Surat tercatat dalam Jangka Waktu 7 (tujuh)harisebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dantanggal

PUTERA DAYA PERKASA, cukupberalasan dan wajar oleh karenanya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa dengan dikabuikannya permohonan Pemohonmaka berdasarkan Pasal 139 ayat (3) UndangUndang Nomor 40 tahun2007tentang Perseroan Terbatas, perlu ditetapkan dan diangkat untukmelakukan pemeriksaan untuk memdapatkan data atau keteranganyang diperiukan, dan sehubungan dengan itu ditetapkan dan dianggkatKantor Akuntan Publik, untuk memeriksa dan mengaudit PT.

Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasankeuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama3 (tiga) tahun berturutturut, danHalaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1184/B/PK/PJK/2017d.

Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecualitunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsuratau menunda pembayaran pajak;c Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembagapengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar TanpaPengecualian selama 3 (tiga) tahun berturutturut; dand.

Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembagapengawasan keuangan pemerintah denganpendapat Wajar TanpaPengecualian selama 3 (tiga) tahun berturutturut;dand. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidangperpajakan berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.Pasal 2(1) Tepat waktu) dalam penyampaian Surat Pemberitahuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ameliputi :Halaman 9 dari 21 halaman.

Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimanadimaksud pada huruf b telahdisampaikan tidak lewat dari bataswaktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajakberikutnya;(2) Tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 huruf b adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahunsebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasukutang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan;(3) Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembagapengawasan keuangan

pemerinta sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 huruf c harus disusun dalam bentuk panjang (long formreport) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskalbagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikanSurat PemberitahuanTahunan;(4) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit olehAkuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalampembinaan lembagapemerintah pengawas Akuntan Publik;Pasal 3(1) Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib

Chiringuito Del Kabron) dengan menunjuk dan mengangkat, memberi wewenang serta kuasa kepada Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiartha dan Anggriawan untuk melakukan pemeriksaan audit publik Turut Termohon (PT.

Chiringuito Del Kabron) demi kepentingan audit tersebut secara jujur dan transparan;

publik maka pihak tergugatterkesan sudah melakukan efisiensi ;Bahwa atas permasalahan pemutusan hubungan kerja pihak penggugatsudah seharusnya pihak Tergugat membayar uang pesangon sesuai pasal164 ayat 3, Undangundang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003.Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (forceHalaman 3 dari 43 Putusan Nomor 43/Pdt.SusPHI/2019

publik yangmenyatakan pihak Tergugat mengalami kerugian sebagaimana diaturdalam Undangundang adalah hal yang mustahil dilakukan olehTergugat, karena Tergugat tidak mungkin dapat melakukan haldemikian karena untuk membayar jasa akuntan publik sudah melebihijumlah biaya yang dituntut oleh Penggugat, jika Tergugat mampumembayar jasa akuntan publik, alangkah lebih baik Tergugatmembayar tuntutuan Penggugat karena sudah pasti jasa membayarakuntan publik akan lebih besar dari jumlan tuntutan Penggugat.sehingga

sangat mustahil Tergugat menggunakan dan membayar jasaaudit akuntan publik.25.Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menuntut agar Tergugatmembayar sejumlah uang kepada Pekerja sebesar Rp. 31.231.125,(tiga puluh satu juta, dua ratus tiga puluh satu ribu, seratus dua puluhlima rupiah) maka dengan ini kami sampaikan dengan tegas Tergugattidak mampu melakukan pembayaran sebesar jumlah gugatanPenggugat.

Menyatakan bahwa Tergugat tidak terbukti telah melakukanmelanggaran Pasal 164 ayat (3) Undangundang Ketenagakerjaannomor 13 tahun 2003.Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan PemutusanHubungan Kerja kepada Pekerja karena Tergugat mengalami kerugiansecara terusmenerus selama 2 (dua) tahun tanpa harus adanya suratdari akuntan publik..

publik yang menyatakanpihak Tergugat mengalami kerugian sebagaimana diatur dalam Undangundang adalah hal yang mustahil dilakukan oleh Tergugat, karena Tergugattidak mungkin dapat melakukan hal demikian karena untuk membayar jasaakuntan publik sudah melebihi jumlah biaya yang dituntut oleh Penggugat,jika Tergugat mampu membayar jasa akuntan publik, alangkah lebih baikTergugat membayar tuntutuan Penggugat karena sudah pasti jasamembayar akuntan publik akan lebih besar dari jumlah tuntutanPenggugat

Atas kekeliruan ini tidak menyebabkan perubahan nilaikelompok HPP secara keseluruhan yaitu tetap Rp91.190.077.627,00sebagaimana dilaporkan dalam SPT PPh Badan Tahunan Lampiran danjuga sebagaimana Laporan Keuangan tahun 2010 yang telah diauditkantor akuntan publik;Bahwa angka yang tercantum sebagai nilai persediaan awal pada SPTPPh Badan Tahunan sejatinya adalah biaya HPP yang dapat dijadikanpengurang penghasilan bruto karena telah sesuai dengan Pasal 6 UU PPhyaitu biaya untuk mendapatkan, menagih

Biayatransportasi tersebut terutama merupakan biaya bahan bakar, biayaangkut dan biaya lainnya yang berkaitan dengan angkutan barang;Bahwa biaya transportasi ini merupakan bagian dari nilai Kelompok HPPsecara keseluruhan yaitu Rp91.190.077.627,00 sebagaimana dilaporkandalam SPT PPh Badan Tahunan Lampiran dan juga sebagaimanaLaporan Keuangan tahun 2010 yang telah diaudit kantor akuntan publik;Bahwa biaya ini dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto karenatelah sesuai dengan Pasal 6 UU PPh yaitu

Pada saat pengisian SPT Tahunan PPhBadan, SPT Tahunan PPh Badan diisi berdasarkan laporankeuangan yang belum diaudit oleh akuntan publik. Dengan demikiankoreksi atas persediaan awal sebenarnya tidak ada, sehinggamenurut Majelis koreksi Terbanding atas Persediaan Awal sebesarRp7.183.958.414,00 tidak dapat dipertahankan;.

Pada saat pengisian SPT Tahunan PPh Badan,SPT Tahunan PPh Badan diisi berdasarkan laporan keuangan yangbelum diaudit oleh akuntan publik. Dengan demikian koreksi ataspersediaan awal sebenarnya tidak ada, sehingga menurut Majeliskoreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Persediaan Awal sebesarRp7.183.958.414,00 tidak dapat dipertahankan;4) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:a.

Bahwa terkait dengan pendapat Majelis yang menyatakan...Perubahan akun dilakukan dengan alasan menyesuaikan denganHalaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 1635/B/PK/PJK/2017Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010dan 2009 yang telah diaudit oleh akuntan publik Anwar dan Rekan.Pada saat pengisian SPT Tahunan PPh Badan, SPT Tahunan PPhBadan diisi berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit oleh7akuntan publik......

(b) hasil audit Kantor akuntan publik Drs. SyamsulBahri TRB, MM, Ak & Rekan tanggal 14 Nopember 2006 menyatakanmenolak seluruh pertanggung jawaban keuangan Ketua STKIP BinaBangsa Getsempena;15.Bahwa tentang pertimbangan Tergugat Il, Ill dengan keputusannya,Terguagt Il, Ill ternyata telah menghakimi sendiri, dimana Tergugat Il,lll telah menuduh Penggugat sebagai seorang Ketua yang tidak jujurdan tidak bertanggung jawab, dengan mendasarkan laporan hasilaudit kantor akuntan publik Drs.

No. 1522 K/Pdt/2008oleh Tergugat Il, lll adalah bohong/tidak benar dengan kenyataannya,mengingat hasil laporan audit Kantor Akuntan Publik Drs.

Publik Drs.

Bahaw berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik Drs.

Bahwa berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik Drs. Syamsul BahriTRB.MM.AK & Rekan dimana terdapat selisin keuangan baik dalampenerimaan maupun pengeluaran yang tidak sesuai karena buktibukti pendukungyang berkaitan dengan penggunaan dana pembinaan akademik sebesarRp. 1.387.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) yangmerupakan kerugian Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh;5. Bahwa berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik Drs. Syamsul BahriTRB. MM.

Selanjutnya korban juga memintabantuan Akuntan Publik yaitu saksi Arman Hendiyanto, dimana berdasarkan audit yangdilakukan saksi Arman Hendiyantodiperoleh data bahwa dari awal tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2010 terdapatperbedaan jumlah penarikan dan pengeluaran kas kecil sebesar Rp.1.948.497.334, (satumilyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ributiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :Tahun Selisih Lebih Penarikan Terhadap

Publik yaitu saksi ArmanHendiyanto dimana berdasarkan audit yang dilakukan saksi Arman Hendiyantodiperoleh data bahwa dari awal tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2010terdapat perbedaan jumlah penarikan dan pengeluaran kas kecil sebesar Rp1.948.497.334, (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empatratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).Bahwa benar selain dari kas kecil, ditemukan juga beberapa penarikan darirekening HSBC nomor rekening 001141316155

publik, berdasarkan hasilaudit diperoleh data bahwa dari awal tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2010terdapat perbedaan jumlah penarikan dan pengeluaran kas kecil sebesar Rp1.948.497.334, (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empatratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).e Bahwa benar selain dari kas kecil, ditemukan juga beberapa penarikan darirekening HSBC nomor rekening 001141316155 dan 001141316007 atasnama PT.

Arman Hendiyanto.e Bahwa benar saksi adalah akuntan Publik independent Sejak sekitar tahun 1991sampai dengan Sekarang ;e Bahwa benar saksi pernah dimintakan oleh saksi Machrouz Yani untuk membuatlaporan prosedur yang disepakati mulai awal tahun 2006 sampai dengan bulanMei tahun 2010 ;e Bahwa benar berdasarkan audit yang dilakukan saksi diperoleh data bahwa dariawal tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2010 terdapat perbedaan jumlahpenarikan dan pengeluaran kas kecil sebesar Rp.1.948.497.334, (satu

SuaraMahkota Polareksa Sintang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dimintaoleh para Komisaris untuk dilakukan Audit oleh Akuntan Publik, yaitu KantorAkuntan Publik saudara Drs. Sardjono Budi Sudharnoto.Bahwa berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publiksaudara Drs. Sardjono Budi Sudharnoto terhadap Laporan Keuangan yangdibuat oleh Terdakwa, yaitu didapatkan keuntungan PT.

SuaraMahkota Polareksa Sintang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dimintaoleh para Komisaris untuk dilakukan Audit oleh Akuntan Publik, yaitu KantorAkuntan Publik saudara Drs. Sardjono Budi Sudharnoto. Bahwa berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publiksaudara Drs. Sardjono Budi Sudharnoto terhadap Laporan Keuangan yangdibuat oleh Terdakwa, yaitu didapatkan Keuntungan PT.

No. 701 K /Pid/2012Surat dari Volare holding Company kepada saudara DjadjangSupriyatna tanggal 19 Februari 1999 perihal Laporan Keuangan.Petunjuk Pelaksana Tugas dan Tanggung Jawab Penanggung JawabHarian RadioRadio Daerah yang tergabung dalam Volare Grouptertanggal 23 Januari 2002.Surat dari Volare Holding Company kepada saudari Dewi Lisnawatitanggal 21 September 1996 perihal Laporan Keuangan.Surat Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan Audit atas LaporanKeuangan Direktur PT.

Volare Group tertanggal06 Desember 2010.Surat Pemberian Data kepada Akuntan Publik tertanggal 10 Desember2010.Surat Keputusan Pengangkatan atas nama saudari Dewi Lisnawati,Smhk tertanggal 15 Nopember 1990.Bukti Pengiriman Uang kepada atas nama Djajang Supriyatna tahun2010.Bukti Pengiriman Uang kepada Djajang Supriyatna tahun 2008.Bukti Pengiriman Uang kepada atas nama PT. Radio SM.

Volare Group tahun 2009dari akuntan publik 1 IbrSurat Berita Acara Penyerahan Data dari PT. RadioSwara Mahkota Polareksa tahun 2009 / 2010 1 lbrSurat Keterangan kepada Direksi tanggal15 Desember 2010 1 lbrSurat Keberatan / bantahan Terdakwa 5 lbrSurat Somasi dari Majelis Adat Dayak PropinsiKalimantan Barattanggal 10 Januari 2011 2 lbrLaporan dan Bantahan Penasehat Hukum TerdakwaHal. 16 dari34 hal. Put.

Efek adalah surat berharga, yaitu. surat pengakuan hutang, suratberharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit PenyertaanKontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiapderivatif dari Efek.dengan salah mengartikan hal tersebut diatas, maka profesi Notaris,Penasehat Hukum, Akuntan Publik dan Penilai dianggap melakukankegiatan perdagangan Efek pada Pasar Modal atau Bursa, padahal profesiNotaris, Penasehat Hukum, Akuntan Publik dan Penilai adalah profesi yangbukan dan

tidak melakukan berprofesi Efek dalamkegiatan perdagangan Efek pada Pasar Modal atau Bursa Efek.Halmana yang sebenarnya profesi dari: Notaris adalah profesi hukum dalam memberikan pengesahan aktaotentik; Penasehat Hukum adalah profesi hukum dalam memberikan nasehathukum; Akuntan Publik adalah profesi pembukuan laporan keuangan laba rugi; Penilai adalah profesi nilai suatu barang;4.

Pungutan bulanan yangdilakukan oleh OJK, dengan perhitungan besarnya persentase dari aset(kekayaan) dll, dan perhitungan besarnya persentasi dari setiap kegiatan usahaatau transaksi dll bagi Perusahaan Jasa Keuangan dan Profesi Penunjang yangmelaklukan kegiatan perdagangan Efek, (termasuk Notaris, Penasehat hukum,Akuntan Publik dan Penilai) halmana sangat memberatkan beban keuanganbagi Perusahaan Jasa Keuangan dan Profesi Penunjang Perdagangan Efek,seperti: Bidang Usaha Perbankan Dan Jasa Keuangan

Banyak Notaris, Penasehat Hukum, Akuntan Publik dan Penilai yang terdaftarpada Bapepam (sekarang OJK) yang sesunggunya bukan profesi penunjangmelakukan kegiatan perdagangan Efek pada Pasar Modal atau Bursa Efekdikenakan pungutanpungutan bulanan dan tahunan oleh OJK, dan hanyasegelintir atau sebagian kecil saja dari Notaris, Penasehat Hukum, AkuntanPublik dan Penilai yang mengerjakan kebutuhan perusahaan perdagangan efek;B. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.1.

Pasal 1 angka 4 dan 5 berbunyi sebagai berikut...dengan salah mengartikan hal tersebut diatas, maka profesi Notaris, PenasehatHukum, Akuntan Publik dan Penilai dianggap melakukan kegiatan perdaganganEfek pada Pasar Modal atau Bursa, padahal profesi Notaris, Penasehat Hukum,Akuntan Pulik dan Penilai adalah profesi yang bukan dan tidak melakukanberprofesi Efek dalam kegiatan perdagangan Efek pada Pasar Modal atau BursaEfek....Bahwa pada posita surat permohonan halaman 5 huruf B angka 4, Pemohontelah

GandaJaya Pratama ke Kantor Akuntan Publik Charles Panggabean danRekan, 1 (satu) bundel Surat Perikatan Prosedur yang Disepakatiantara Kantor Akuntan Publik Drs. Charles Panggabean dan Rekandengan PT. Ganda Jaya Pratama, 1 (satu) lembar Surat dari KantorAkuntan Publik Ellya Noorlisyati, 1 (satu) bundel Laporan Keuanganbeserta Auditor Independen, 1 (satu) bundel Laporan Audit InternalPT. Ganda Jaya Pratama, 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Distribusiantara PT.

Syamsul Arifin, S.E.,) berupa SuratKeputusan Nomor 012/Keu/I/2003 tentang penunjukan langsungKantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M.

Publik Hasnil, M.

Publik Hasnil.

Yasin & Rekan dan ataumengharapkan/menerima sesuatu imbalan dari pihakKantor Akuntan Publik Hasnil, M.

Langkat dan sekaligus menjabat sekretarisPanitia Anggaran yang melakukan penunjukan langsungterhadap Kantor Akuntan Publik Hasnil M.

yang PajakPertambahan Nilainya harus dipungut sendiri berupa pendapatan lainlain sebesarRp. 386.018.053,00;: bahwa koreksi sebesar Rp 368.018.053,00 berdasarkan penelitian Buku Besarterdapat transaksi dengan nomor akun 55099000 (net result posting) menurutpenjelasan Pemohon Banding pada saat pemeriksaan di KPP Madya Jakarta Selatanmerupakan akun untuk pencatatan net income;Menurut Pemohon : bahwa Laporan Keuangan Pemohon Banding Tahun 2009 telah diaudit olehRp 368.018.053,00;Menurut MajelisKantor Akuntan

Publik Hendrawinata, Gani & Hidayat (Grant Thornton) denganpendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dalam Laporan Auditor tersebut tidak adapendapatan dari luar usaha sebesar: bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap pokok sengketa, dik etahuikoreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakMaret 2009 terkait dengan koreksi Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009berupa koreksi atas pendapatan lainlain sebesar Rp.368.018.053,00.bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar

Besar (General Ledger),Jurnal Penyesuaian serta Jurnal Pembalik sampai dengan penyusunan Trial Balancedilakukan secara otomatis oleh sistem akuntansi tersebut.bahwa saldo akhir dari akun 55099000 merupakan bagian dari proses otomatistersebut, tidak ada transaksi ekonomi maupun bukti transaksi dalam proses tersebut,proses tersebut hanyalah proses internal di dalam sistem, tidak ada transaksi denganpihak eksternal.bahwa laporan keuangan perusahaan keuangan Pemohon Banding telah diaudit olehKantor Akuntan

Publik (KAP) Hendrawinata Gani & Hidayat (Grant Thornton) denganPendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion).bahwa dalam laporan arus uang masuk tidak terdapat adanya aliran dana masuksebesar jumlah tersebut, dengan demikian menurut pendapat Pemohon Banding atassaldo akun 55099000, bukan merupakan objek pajak penghasilan akan tetapimerupakan saldo yang belum di jurnal balik oleh sistem akuntansi (SAP) tersebutsecara otomatis.bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan

Mabat Cimpaka D 47Rempoa Ciputat Tangerang ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Akuntan Publik ;Terdakwa berada di luar tahanan :Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karenadidakwa:PRIMAIRBahwa Terdakwa Drs. HASNIL, AK., MM., selaku Konsultan Pajak yangmenjabat Managing Partner Kantor Akuntan Publik HASNIL, M. YASIN &REKAN secara bersamasama dengan ABDUL MUIS NASUTION, SH., MMdengan Drs. L.

DERMANSIUS PURBAPemkab Simalungun;e Selanjutnya tanpa datadata dalam penyusunan kelebihan setor PPh 21dan tanpa ada staf dari Kantor Akuntan Publik Drs. HASNIL, M. YASIN &REKAN yang melakukan pekerjaan dan tanpa 8 (delapan) orang staf dariPemerintah Kabupaten Simalungun Terdakwa Drs.

Publik Drs.

HASNIL, AK., MM., selaku Konsultan Pajak yangmenjabat Managing Partner Kantor Akuntan Publik HASNIL, M. YASIN &REKAN secara bersamasama dengan ABDUL MUIS NASUTION, SH., MMdengan Drs. L.