Pembangunan Untuk kepentinganUmum yaitu Pemohon keberatan adalah pihak yang berhak mengajukankeberatan ke Pengadilan Negeri yang terdiri dari perseorangan, badanhukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yangmenguasai atau memilik objek tanah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku yang meliputi (6) pemegang hak pengelolaan;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Pemohonyaitu alat bukti surat P.1 tentang copy akta pendirian Perusahaan, P2tentang copy SK Kemenkum

HAM tentang pengesahan badan hukum, P3tentang copy akta perubahan (RUPS) dan P4 tentang SK Kemenkum HAMtentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar serta Saksi Deog Hoi Moonyang pada pokoknya menerangkan Su Han Pyung adalah Direksi dari PTDon Son Industry, yang mana berdasarkan Pemohon Keberatan adalahbadan hukum sebagaimana dalam Pasal 1 angka (6) jo Pasal 6 ayat (1) huruf(a) angka dua Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara PengajuanKeberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri

., Advokatdan Pemberi Bantuan Hukum Yayasan LembagaBantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta KeadilanIndonesia (YLBHKDKI) S.K KEMENKUM & HAMNo.

., Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Kemenkum HAM RI, Surat Bukti Pendaftaran Nomor :AHU.AH.04.03220, berkantor di Law Office Muhamad Idris & Partners,Plaza 3 Pondok Indah Blok E/2, Lantai 3, Jl. T.B.

12 Agustus 2020 s.dPengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 11September 2020 s.d tanggal 09 Nopember 2020;Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akanmenghadap sendiri dalam persidangan meskipun telah dijelaskan hakhaknya tersebut;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca surat Dirjen Badilum No. 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference;Telah membaca Perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung RI, KejaksaanRI dan Kemenkum

Estu Wijaya dengan menerima setorantunai atas exploitasi bus atas kehendak Bapak Oentoeng sehingga inimenunjukan usaha memperalat Bapak Oentoeng, ini merupakan pelanggaranHak dan Kewenangan dan Perbuatan Melawan Hukum atas Legal Standingyang telah disahkan Kemenkum Ham.

Hotel kartika Candra;Bahwa saksi menyatakan selama ada pejabat organisasi HAPI berjalanlancar sesuai aturan yang ada;Bahwa saksi menyatakan kongres Dilaksanakan oleh DPP yang diaturdalam Bab 12 pasal 23 yang menyatakan kongres dihadiri oleh DewanKehormatan, Dewan Pembina serta pengurus DPP;Bahwa saksi menyatakan yang hadir di kongres VI adalah pengurus DPP,dewan Pembina, dewan kehormatan, unsur DPD serta tamu undanganDirektur Perdata Komisi III DPR RI, serta sidang pleno dibuka oleh DirekturPerdata Kemenkum

Enita Adyalaksmita terpilih sebagai KetuaUmum dan Bob Hasan sebagai Sekjen;Bahwa saksi menyatakan ada 23 DPD, yang hadir sewaktu kongres dansetelah itu Keputusan Rapat di notariskan untuk diaktakan, pada hari itujuga kepada asisten notaris;Bahwa saksi menyatakan manakala Ketua Umum berhalangan tetap, makadiadakan rapat pleno untuk mengisi kekosongan jabatan;Bahwa saksi menyatakan tidak ada perubahan Anggaran dasar danAnggaran Rumah tangga sampai sekarang;Bahwa saksi menyatakan Direktur Perdata dari Kemenkum

amanat AD/RT melakukan sumpah, dan melakukanseminar;Bahwa saksi menyatakan tidak ada ancaman atau bahaya di HAPI, semuaterlayani oleh pusat dengan baik dari tahun 2014 sampai dengan tahun2021, tidak ada kefakuman;Bahwa saksi menyatakan hanya mendengar kalu ada kongres luar biasadan juga tidak diundang;Bahwa saksi menyatakann terakhir mengikuti kongres ke VI dan ada 23DPD yang hadir;Bahwa saksi menyatakan sewaktu kongres VI tamu undangan yang hadiradalah dari DPR R.1I komisi III, Direktur Perdata kemenkum

bukan saksi yang input;Bahwa saksi menyatakan tidak tahu proses aplikasi badan hukumperkumpulan;Bahwa saksi menyatakn tidak bisa berubah NPWP yang diinput dalamperubahan;Bahwa saksi menyatakan penghadap ke saksi membawa surat kuasa yangada dalam Berita Acara Kongres mengenai peserta kongres yang hadir 23DPD;Bahwa saksi menyatakan dalam berita Acara disebutkan bahwa kongresmemberikan kuasa kepada Bob Hasan untuk menuangkan hasil kongreskedalam bentuk akta;Bahwa saksi menyatakan Direktur Perdata Kemenkum

Soegondo Notodisoerjo yang dalam perkembangannya berubahmenjadi PT.Kerbaudengan akte No.26 tgi, iO januari i974 dibuat oiehiViarialheresia Budisantosa,SH.disahkan iVienteri Kanakiman Ritgl. 20 april1974, kemudian dirubah dengan akte No.7 tgl 19 juli 2002 ditfaf oleh RuthKarliena,SH. dan perubahan terbaru dengan akteNo.19 tgl. 21 Juli 2008dibuat oleh Sri Wahyuni Soepardan,SH.disahkan Kemenkum dan HAM RI.tgl. 2September 2008 dan semua anakanak almarhum Tuan Hadi Subroto sebagaipemegang saham dengan

Para Pengguga tidak mengajukan upayahukum banding sebagaimana diatur pada pasal 29 UU No.15 Tahun 2001tentang Merek, sehingga wajar hingga saat Inl tidak ada keputusan akhirdari Dirjen HAKI Kemenkum & HAM RIBahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat posita 19, 20 sangat tidakberdasar menurut UU NQ.15 Tahun 2001 Tentang Merek,harus dikesampingkan danHal 12 dari 34 Putusan Nomor : 1/Pat.SusHKI1./2018/PN.Smg.mohon dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa dalll gugatan para penggugat posita 21 tidak

., tertanggal 22 Juli 2020 sebagaimana Surat Nomor: S.001/BP/MB-LMP/VI/2020, perihal Pembukaan Blokir dan Perpanjangan SKTBH tertanggal 16 Juni 2020 dan surat Nomor: S.001/BP/MB-LMP/IX/2020, perihal Jawaban Surat Direktur Perdata Kemenkum HAM RI tertanggal 16 September 2020;

., tertanggal 22 Juli2020 sebagaimana Surat Nomor: S.001/BP/MBLMP/VI/2020, perihalPembukaan Blokir dan Perpanjangan SKTBH tertanggal 16 Juni 2020 dansurat Nomor: S.001/BP/MBLMP/IX/2020, perihal Jawaban Surat DirekturPerdata Kemenkum HAM RI tertanggal 16 September 2020;5.

,M.Kn., tertanggal 22 Juli 2020 sebagaimana Surat Nomor: S.001/BP/MBLMP/V1/2020, perihal Pembukaan Blokir dan Perpanjangan SKTBH tertanggal 16Juni 2020 dan surat Nomor: S.001/BP/MBLMP/IX/2020, perihal Jawaban SuratDirektur Perdata Kemenkum HAM RI tertanggal 16 September 2020;Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan penangguhanpelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya,Halaman 125 dari 129 halaman Putusan Nomor 235/G/2020/P TUN.

., yangdalam Surat Kuasa Khusus tersebut menyebut ke 3 (tiga)nya sebagaiAdvokat adalah telah bertentangan dengan UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat apalagi posisi POSBAKUMADIN merupakanOBH yang bekerja sama dengan Kemenkum HAM RI dalam memberikanbantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu bukan sepertiPenggugat yang adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tentusaja tidaklah masuk dalam kategori miskin/tidak mampu, sehingga SuratHal. 11 dari 16 hal. Put.

Setianingsih, S.H., M.Kn.apabila tidak terdapat dokumen dari pihak yang memohon pembuatan akta,Saksi mengecek profil perusahaan melalui data SABH yang didownloaddari database Dirjen AHU Kemenkum dan HAM, mulai dari Akta berdirinyaperusahaan tersebut;Bahwa Saksi ikut menghadiri RUPS LB PT.

Tambang Sejahtera jumlah saham4320 lembar saham (47%), KUD TANI BERKAH jumlah saham 184 lembarsaham (2%) dan Ren Ling jumlah saham 184 lembar saham (2%), selain itujuga saksi melihat dari dokumen profil perusahaan yang didownload dariSABH Kemenkum dan HAM;Bahwa Saksi tidak pernah mengetik Akta Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham PT.

BCMG Tani Berkah No. 06 tanggal 10 Januari 2012 olehNotaris POERBANINGSIH ADI WARSITO di Jakarta Selatan dandidaftarkan di Kemenkum dan Ham Nomor: AHUAH.01.1006712 tanggal7 Februari 2012;Bahwa tanggal 22 Maret 2014 dilaksanakan RUPS PT.

Bogor Jawa barat,komoditas pertambangan Galena, emas, dan mineral logam pengikutnya;Bahwa dasar pendiriannya Akta No. 45 tanggal 12 Oktober 2009 yangdibuat dihadapan Notaris ROBERT PURBA di Jakarta Utara dandidaftaran di Kemenkum dan Ham No.

BCMG Tani Berkah didirikan berdasarkan Akta No. 45 tanggal12 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris ROBERT PURBA dlJakarta Utara dan didaftaran di Kemenkum dan Ham No.

Direktur PerdataDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum&Ham RI No.AHU.2AH.04.014567 tanggal, 1452019 an. almarhum HANURAHARDJA INDRADJAJAdahulu LOA LIANG BIE dan sesuai Keterangan Waris Nomor: 5/Ket.Waris/VII/2019tgl, 5 Juli 2019 oleh ICHSAN TEDJABUANA, SH. notaris di Jakarta; PEMOHON,THERESIA CHRISTINA di tunjuk sebagai Pelaksana Wasiat atas semua hartaHalaman 9 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 590/Pat.P/2019/PN JKT.UTR.PNJUPDTFR06/Rev 00kekayaan almarhum baik harta tidak bergerak

persidangan meskipun telah dijelaskan hakhaknya tersebut;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2020 tentangAdministrasi dan Persidangan perkara pidana di Pengadilan secaraelektronik;Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 1 dari 19 Halaman.Telanh membaca surat Dirjen Badilum No. 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana SecaraTeleconference;Telanh membaca Perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung RI,Kejaksaan RI dan Kemenkum

diberikan oleh terdakwa, akhirnyaa padabulan Desember 2014 saksi melaporkan terdakwa ke Polres JakartaSelatan;Bahwa saat di Polres Jakarta Selatan terjadi negosiasi dimanadisepakati akan dibuat Akte Jual Beli PT tersebut di Notaris SuhardiHadi Santoso,SH;Bahwa perkara laporan saksi ke Polres Jakarta Selatan tersebutakhirnya saksi cabut, setelah ada perdamaian antara saksi danterdakwa;Bahwa kemudian dibuat Akte Penjualan PT tersebut di Notaris tersebutdan dibuat Akte balik nama PT ke atas nama saksi di Kemenkum

Surat Dirjen AHU kemenkum HAMRY nomor : C.HT.0114 tanggal 04april 2007b. Surat menteri pendidikan nasional nomor : 131/MPN/DT/200 tanggal 11september 2009c. Surat direktur kelembagaan dan kerja sama ditjen dikti nomor3226/F.2.2/2012 tanggal 16 mei 2012.d. Surat ketua badan akreditasi nasional perguruan tinggi (BANPT) nomor :292/BANPT/LL/2012/tanggal 7 juni 2012.Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt/2018/PT MDN.e.

.- Surat keputusan Kemenkum HAM no. AHU-60047.

Ini merupakanalasan yang Kontraproduktif dan tidak Realistis, sebab ternyata Pemerintahmelalui Kemenkum HAM, Kemenkes, BNN, dan masyarakat mempunyaisuara dan pendapat bahwa penyalahguna Narkotika adalah korban kejahatanNarkotika ;Dan dalam ketentuan dalam UndangUndang Narkotika sendiri, kedudukanpenyalahguna Narkotika untuk diri sendiri adalah dipandang sebagai korbandari peredaran Narkotika, sehingga penyalahguna Narkotika untuk diri sendirioleh ketentuan peraturan perundangundangan diberikan akses

tidakHalaman 7 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 679/PDT/2021/PT SBYsesuai dengan jamannya.Sebagai contoh : Dalam penerbitan sertifikat jaminan fidusia oleh KemenkumHAM RI, mendaftarkan hak merk dan hak paten sudah menggunakan caraonline dan juga mendaftarkan gugatan di pengadilan sudah dengan cara onlineyang biasa disebut ecourtbahkan dalam menerbitkan surat keterangan daripengadilan negeri juga dengan cara online dengan nama eraterang (era barusurat keterangan ) jadi orang tidak perlu datang ke Kemenkum

Alhasil hinggasekarang tidak ada jawaban dan melalui konfirmasi Kuasa HukumPenggugat kepada pihak Kemenkum HAM Sumatera Barat yangmembidangi permasalahan Akta Jaminan Fidusia mengatakan: Sampaisekarang tidak ada daftar adanya Akta Jaminan Fidusia az.n.Pemberi/Penggugat dan Penerima/ Tergugat.

KEMENKUM & HAM R.I. Nomor :AHU499.AH.01.04 Tahun 2011 jo.

Absolut Pengadilan Untuk Memeriksa Dan MengadiliPerkara A quo: Pengadilan Negeri Cikarang secara absolut tidak berwenangmemeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat, sepanjang yang menyangkutPengujian Keabsahan Akta Notaris Perubahan Yayasan Fahd Abdul Malikyang dikeluarkan oleh Turut Tergugat Ill dan Turut Tergugat IV.Bahwa Para Penggugat dalam Gugatan a quo menuntut supaya Akta Notarisyang dibuat oleh Turut Tergugat Ill dan Turut Tergugat IV dinyatakan cacathukum dan pembatalan Surat Keputusan/SK Kemenkum

(vide Pasal 1868 KUHPerdata, Pasal 165 HerzieneIndonesisch Reglemen (HIR), dan Pasal 285 RechtsreglementBuitengewesten (RBg).Dengan demikian sangat jelas, banwa Gugatan pembatalan Akta Notaris danSurat Keputusan Kemenkum HAM RI merupakan pembatalan suatu produkkeputusan tertulis dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004jo.

Absolut Pengadilan Untuk Memeriksa Dan MengadiliPerkara A quo: Pengadilan Negeri Cikarang secara absolut tidak berwenangmemeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat, sepanjang yang menyangkutPengujian Keabsahan Akta Notaris Perubahan Yayasan Fahd Abdul Malikyang dikeluarkan oleh Turut Tergugat Ill dan Turut Tergugat IV;Bahwa Para Penggugat dalam Gugatan a quo menuntut supaya Akta Notarisyang dibuat oleh Turut Tergugat Ill dan Turut Tergugat IV dinyatakan cacathukum dan pembatalan Surat Keputusan/SK Kemenkum