Direktori Putusan

Pencarian

Panduan

Putusan 75552

Peraturan 70

Restatement 1

Rumusan kamar 1

Putusan Penting 4

Kompilasi Kaidah Hukum 3

Tingkat Proses

Pertama 63551

Banding 6785

Kasasi 4523

Peninjauan Kembali 693

Tahun Putusan

Register	Putus	Upload
2019 9446 2020 8203 2018 6974 2021 6448 2017 6049 2016 5876 2015 4285 2014 3817 2013 3214 2012 2256 2011 939 2022 490 2010 376 2009 156 2023 116 2024 65 2008 57 2007 27 2006 19 2005 13 1970 7 2004 6 2003 4 105 1 203 1 206 1 2001 1 2002 1	2019 10130 2017 8300 2020 8207 2016 8024 2015 7010 2021 7008 2018 6710 2014 6361 2013 4917 2012 3498 2011 1899 2022 814 2010 795 2009 412 2008 174 2023 112 2024 87 2007 85 2006 70 2005 39 2004 27 1970 9 2003 5 2002 4 201 2 203 1 204 1 207 1 213 1 214 1 1975 1 2026 1 3013 1	2019 13091 2021 8982 2020 8542 2017 8440 2014 7823 2016 7221 2015 7097 2018 5045 2013 4189 2012 1936 2011 1509 2022 1094 2010 242 2023 121 2024 105 2009 70 2008 36 2007 9

Ditemukan 75624 data

Urut Berdasarkan

Mungkin maksud Anda adalah : marhaban martabak martabet martamat martobat murtabat

Penelusuran terkait : Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden âdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu Dengan tipu muslihat Ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-samaâ

Pengadilan PN TABANAN Pidana Umum

Register : 14-12-2023 — Putus : 13-02-2024 — Upload : 15-02-2024

Putusan PN TABANAN Nomor 126/Pid.B/2023/PN Tab

Tanggal 13 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.I GEDE HADY SUNANTARA, SH
2.Kadek Asprila Adi Surya,SH
Terdakwa:
I PUTU ADI INDRAWAN
41 — 0

MENGADILI:
1. Menyatakan Terdakwa I PUTU ADI INDRAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya sebagaimana dalam Dakwaaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan

Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian

Register : 10-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 09-08-2019

Putusan PTUN SEMARANG Nomor 19/G/2019/PTUN.SMG

Tanggal 8 Agustus 2019 — ROELLY RISZTYO PRIYONO, S.Si. Melawan BUPATI TEGAL
406 — 167

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, harkat dan martabat dan mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tegal;------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 495.500,- (Empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);------------------------------------------------------------------------------------
Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk Merehabilitasi, Harkat,Martabat dan mengembalikan kedudukan PENGGUGAT sepertikeadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada PemerintahKabupaten Tegal ; nnnneneeannnnnnnmnnnanonanenens5.

Pengadilan PTUN MATARAM TUN

Register : 31-01-2022 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 27-06-2022

Putusan PTUN MATARAM Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

Tanggal 16 Juni 2022 — Penggugat:
SABRON JAMIL
Tergugat:
KEPALA DESA ANYAR
158 — 72

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat dan kedudukan seperti semula;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Pengadilan PN MANADO Pidana Umum Penipuan

Register : 06-03-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 01-08-2018

Putusan PN MANADO Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mnd

Tanggal 30 Mei 2018 — -Terdakwa MELKY REINHARD SAMADI
328 — 94

Memulihkan kedudukan, harkat dan martabat terdakwa dalam keadaan semula;5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Tanda Terima Jual beli antara CATO WEHALTISIUS TOGO dan ALBERT TAMPI yang ditandatangani di atas meterai 6000. Dikembalikan kepada pihak darimana benda itu disita;6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil ;

Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Kepegawaian

Register : 08-11-2013 — Putus : 02-04-2014 — Upload : 06-06-2014

Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 40/G/2013/PTUN-Pbr

Tanggal 2 April 2014 — RONI EKA SAPUTRA Melawan KAPOLDA RIAU
111 — 40

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat martabat dan kedududukan Penggugat seperti semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -------------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);----------------------------------------------
201 3; "Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Republik Indonesia Daerah Riau (SKEP Polda Riau) Nomor :Kep/403/VIII/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat DariDinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, khusus daftar lampiran No.urut 2, atas nama RONI EKA SAPUTRA, Pangkat/NRP.Brigadir/80050116, Kesatuan terakhir Anggota Polsek Kuindra PolresIndragiri Hilir, tertanggal 19 Agustus 2013; Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkanharkat martabat
untukdikabulkann y 22 n nena enna anna nnn neeMenimbang, bahwa oleh karena persengketaan dalam perkara a quomerupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menyangkut sengketaKepegawaian maka dengan dikabulkannya gugatan Penggugat makaberperdoman pada Ketentuan Pasal 97 ayat 11 UndangUndang Nomor : 5Tahun 1986 Juncto UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004 Juncto UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,maka Tergugat juga diwajibkan untuk merehabilitasi hakhak Penggugat danharkat martabat
Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat martabat dankedududukan Penggugat seperti semula sebagai Anggota KepolisianNegara Republik Indonesia ; = +=Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUNPobr.5.

Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Kepegawaian

Register : 24-11-2014 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 28-05-2015

Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 17/G/2014/PTUN.JPR

Tanggal 16 April 2015 — dr. PAULINA WATOFA, Sp.R.; VS REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH JAYAPURA
103 — 38

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat, dan martabat Penggugat, dan mengembalikan pada posisi sebelumnya sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor: 024.6/UN20/KP/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, masa jabatan 2013 2017; 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 411.000,- (Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah) ;

Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian

Register : 03-06-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 14-03-2017

Putusan PTUN SEMARANG Nomor 033/G/2016/PTUN.Smg

Tanggal 19 Oktober 2016 — ALI SURAHMAN, S.Pd.SD Melawan BUPATI BLORA
163 — 62

Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan nama baik, harkat dan martabat serta hak-hak Penggugat seperti keadaan semula kepada Penggugat ; ----------5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 253.500 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah); ----------------------------------------
Bahwa alasan Tergugat Memberhentikan Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil adalah salah,bahwa yang benar adalah : Penggugat selalu mentaati segala ketentuanperaturan perundangundangan dan menjunjung tinggi kehormatan negara,pemerintah dan harkat martabat PNS ; .
Bahwa Penggugat selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil selalumasuk kerja dan mentaati jam kerja (yang menaati segala ketentuanperaturan perundangundangan dan menjunjung tinggi kehormatan negara,pemerintah dan martabat PNS) sebagaimana Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil, sehingga penetapan sanksi berupa MemberhentikanDengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai

Pengadilan PTUN SERANG TUN

Register : 19-11-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 20-02-2020

Putusan PTUN SERANG Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG

Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat:
EMAN SULAEMAN, S.Pd., M.Pd.
Tergugat:
BUPATI PANDEGLANG
264 — 251

., NIP 19710804 199903 1 001;
Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 57/G/2019/PTUN.SRGgugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan batal Objek Sengketa dalamperkara ini;Menimbang, bahwa karena Objek Sengketa telah dinyatakan batal,maka cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk mewajibkan Tergugatmencabut Objek Sengketa serta mewajibkan kepada Tergugat untukmerehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada keadaansemula sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, makasesuai dengan ketentuan Pasal 110

Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian

Register : 30-07-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 31-12-2019

Putusan PTUN AMBON Nomor 13/G/2019/PTUN.ABN

Tanggal 18 Desember 2019 — JACOMINA A. PATTY, AKS, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Aparatur Sipil Negara, tempat tinggal di Jl. Karang Panjang, RT.002/ RW. 002, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : SEMUEL. A. R. SAHETAPY, SH; Adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jln. Aman Lanite RT.001/ RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe,Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2019. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N GUBERNUR MALUKU, tempat kedudukan di Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. HENRY MORTON FAR FAR, SH. 2. HENDRIK R. HERMAWAN, SH.MH. 3. FRANKY SAPARDI, SH. 4. DAVID WATUMATA, SH. 5. JERROLD I. D. LEASA, SH.MH. 6. RESNA HUKOM, SH. 7. MIRELLA V. TUAKORA, SH. Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, , beralamat pada Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180-76 Tahun 2019, tertanggal 5 Agustus 2019. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
932 — 727

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Provinsi Maluku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 289.000,- (Dua ratus delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;
Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, padaDinas Sosial Propinsi Maluku ;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Apabila Pengadilan berpendapatlain.
berpendapatbahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta tidak sesuaidengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 52 UndangUndang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadiobjek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta mengembalikan Penggugatdalam harkat, martabat
Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DinasSosial Provinsi Maluku;Halaman 55 dari 57 Halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.ABN5.

Pengadilan PN MASAMBA Pidana Umum Penghinaan

Putus : 13-06-2016 — Upload : 15-07-2016

Putusan PN MASAMBA Nomor 68/Pid.B/2016/PN Msb

Tanggal 13 Juni 2016 — SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL BIN LAKOLLE
168 — 139

Menyatakan terdakwa SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL BIN LAKOLLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,atau turut serta melakukan perbuatan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;2.
Menyatakan Terdakwa SUKRI Als ANTO Als BAPAK NURULBin LAKOLLE bersalah melakukan tindak pidana mereka yangmelakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukanperbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsuatau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkasiankebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkanbarang sesuatu. kepadanya , atau supaya memberi utangmaupun menghapuskan piutang yang dirumuskan pada Pasal378
Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum; Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ; Menggerakanorang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supayamemberi hutang maupun menghapus piutang ;3. sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut sertamelakukan.Putusan No. 68/Pid.B/2016/PN.MsbHal. 25 dari 3626Ad. 1.
Menyatakan terdakwa SUKRI ALS ANTO ALS BAPAK NURUL BINLAKOLLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan,atau turut serta melakukan perbuatan Dengan maksuduntuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum; Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;2.

Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus

Register : 19-09-2012 — Putus : 06-11-2012 — Upload : 29-09-2021

Putusan PT MAKASSAR Nomor 50/PID.TPK/2012/PT MKS

Tanggal 6 Nopember 2012 — Pembanding/Terdakwa : Ir. M. BURHANUDDIN MAJID, M.Si
Terbanding/Jaksa Penuntut : Harifin Sanrang, SH
78 — 25

Burhanuddin Madjid, M.Si dari dakwaan pertama dan dakwaan kedua tersebut;
Memulihkan hak, martabat, dan kedudukan Terdakwa Ir. H. Burhanuddin Madjid, M.Si seperti keadaan semula sebelum terdakwa diajukan di persidangan;
Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan.

Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian

Register : 30-07-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 31-12-2019

Putusan PTUN AMBON Nomor 14/G/2019/PTUN.ABN

Tanggal 18 Desember 2019 — Nama : WINGSSON LALU, S.E., M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Tabae Jou, RT.004/RW.002, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-77 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R. Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D. Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
243 — 91

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Provinsi Maluku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, padaDinas Sosial Propinsi Maluku.5.
berpendapatbahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta tidak sesuaidengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 52 UndangUndang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadiobjek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta mengembalikan Penggugatdalam harkat, martabat
Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DinasSosial Provinsi Maluku;5.

Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian

Register : 25-11-2010 — Putus : 14-03-2011 — Upload : 23-10-2012

Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 65/G.TUN/2010/P.TUN.MKS

Tanggal 14 Maret 2011 — BENYAMIN SOPAMENA Sebagai Pihak Penggugat dan ANDY INDRAMA Sebagai Pihak Penggugat II Melawan BUPATI KABUPATEN MAMUJU Sebagai Pihak Tergugat
117 — 64

Mewajibkan kepada Tergugat (Bupati Kabupaten Mamuju) untuk merehabilitasi serta mengembalikan kedudukan dan harkat martabat Para Penggugat (Benyamin Sopamena dan Andy Indrama) pada kedudukan semula sebagai Direktur Utama dan Direktur Operasional Badan Usaha Milik Daerah/Perusda Kabupaten Mamuju;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.72.000, (tujuh puluh dua ribu rupiah)
Oleh karenanya, menurut hukum KTUNObyek Sengketa aquo berikut Lampirannya terbuktitelah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b25UndangUndang Peratun, sehingga menurut hukumharuslah dinyatakan batal atau tidak sah, olehkarenanya pula nama,kedudukan ... ke halaman 16kedudukan, dan harkat martabat dari Penggugat danPenggugat II harus direhabilitasi atau dikembalikankepada kedudukan semula ;lll.
khususnya asas kepastianhukum, oleh karenanya secara hukum patut bagi MajelisHakim untuk menyatakan batal obyek sengketa a quo (videbuktiMenimbang, ... ke halaman 51Menimbang bahwa oleh karena Obyek sengketa aquo (vide bukti P2=T1) dinyatakan batal, maka beralasanhukum pula bagi Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugatuntuk mencabut obyek sngketa aMenimbang, bahwa dengan demikian terhadappetitum Penggugat yang menuntut' Tergugat untukmelakukan rehabilitasi atau memulihkan nama, kedudukandan harkat martabat

Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian

Register : 14-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 03-01-2020

Putusan PTUN AMBON Nomor 22/G/2019/PTUN.ABN

Tanggal 18 Desember 2019 — Nama : MORITS ROBERT LANTU, S.Pd ; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Kayu Putih Kota Ambon; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 9 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1)ANTHONI HATANE, S.H.,M.H; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm: Hatane & Associates, beralamat di Jln. Chr.M. Tiahahu-Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : WALI KOTA AMBON; Tempat Kedudukan : di Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:183/6708/ SETKOT tanggal, 22 Agustus 2019 ,memberikan kuasa kepada: 1. Nama : S. SLARMANAT, S.H., M.H.; NIP : 19650405 199403 1 010 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon; 2. Nama : L. M. MANUPUTTY, S.H.; NIP : 19840923 201001 1 011; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 3. Nama : M. LUHULIMA, S.H.; NIP : 19790523 201001 2 014; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 4. Nama : TATY H. RAHARENG, S.H.; NIP : 19811107 200701 2 012 ; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 5. Nama : M. IRWAN SYAH, S.H.; NIP : 19901115 201903 1 016; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 6. Nama : CANDRO AITONAM, S.H.; NIP : 19950525 201903 1 012; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
375 — 127

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.365.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kKedudukan, harkatdan martabat Penggugat seperti semula;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam sengketa ini sebesar Rp.365.000,00 (Tiga Ratus Enam PuluhLima Ribu Rupiah);Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Ambon pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, olehKami SANNY PATTIPEILOHY, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua Majelis,WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.

Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian

Register : 29-07-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 10-12-2019

Putusan PTUN AMBON Nomor 10/G/2019/PTUN.ABN

Tanggal 21 Nopember 2019 — Nama : JACKY TALAHATU, S.E., M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Jl. Haruhun, RT.001/RW.002, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R.SAHETAPY,S.H., Pekerjaan Advokat, Warga Negara Indonesia, berkantor di LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : WALIKOTA AMBON; Tempat Kedudukan : Jalan Sultan Hairun, No.1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/6293/SETKOT, tertanggal 7 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Nama : S. SLARMANAT, S.H., M.H.; Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; 2) Nama : LEXY M. MANUPUTTY, S.H.; Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; 3) Nama : M. LUHULIMA, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; 4) Nama : TATY H. RAHARENG, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; 5) Nama : M. IRWAN SYAH, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; 6) Nama : CANDRO AITONAM, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Sultan Hairun, No.1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
253 — 0

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kota Ambon atau dalamjabatan yang setara;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);

Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian

Register : 29-07-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 18-04-2012

Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 43/G.TUN/2011/P.TUN.Mks.

Tanggal 8 Desember 2011 — Drs. H. ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG VS GUBERNUR SULAWESI SELATAN
96 — 48

Memerintahkan Tergugat (Gubernur Sulawesi Selatan) untuk mengembalikan harkat, martabat, kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba; ----------------------------------------------------------5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp.317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);-----------------------------------
Andi Mattotorang yang digantikan olehSdr.Andi Hamzah Pangki, SPi,;Memerintahkan Tergugat (Gubernur Sulawesi Selatan) untuk mengembalikan harkat,martabat, kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Ketua DPRD KabupatenBulukumba;Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya dipersidangan tanggal 22 September 2011, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; I DALAMEKSEPSI :1 Bahwa Tergugat

Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Umum

Register : 27-10-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 04-08-2021

Putusan PN KEPANJEN Nomor 691/Pid.B/2020/PN Kpn

Tanggal 7 Januari 2021 — Penuntut Umum:
KRISTRIAWAN S, SH
Terdakwa:
1.ISTIONO
2.BUHORI
3.ROHMAD
17 — 9

Rohmad dari dakwaan Penuntut Umum tersebut serta memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat mereka.;
Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah dalam keadaan robek pada bagian pundak kanan dan samping kanan, yang disita dari Saksi Sulistiono
Membebankan biaya perkara ini kepada negara.
Buhori dan Terdakwa Ill.Halaman 25 dari 26 Putusan No 691/Pid.B/2020/PNKpnRohmad dari dakwaan Penuntut Umum tersebut serta memulihkan hakhakPara Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat mereka.;3. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelahputusan ini diucapkan;4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warnamerah dalam keadaan robek pada bagian pundak kanan dan samping kanan,yang disita dari Saksi Sulistiono5.

Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pendidikan

Register : 18-02-2015 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 03-07-2015

Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 9/G/2015/PTUN.Mks

Tanggal 22 Juni 2015 — dr. Adiany Adil - untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; M e l a w a n : REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN - Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat
313 — 1324

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan seperti semula ;--------------------------------------------------------------------------------------------5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;-----------------------------------------------------------------------------------------6.

Pengadilan PN Wangi Wangi Pidana Khusus

Register : 11-07-2024 — Putus : 07-08-2024 — Upload : 08-08-2024

Putusan PN Wangi Wangi Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Tanggal 7 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
MAGHFIRANISA AZIZAH, S.H.
Terdakwa:
LA SALAMU ALIAS BANDI BIN JAMALA
12 — 8

MENGADILI:
1. Menyatakan Terdakwa La Salamu alias Bandi Bin Jamala tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian

Register : 19-11-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 10-10-2016

Putusan PTUN SEMARANG Nomor 074/G/2015/PTUN-SMG

Tanggal 3 Maret 2016 — BUDI RAHARJO, ST Melawan PJ. BUPATI BOYOLALI
1693 — 1564

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan harkat, martabat, hak dan kedudukan Penggugat seperti semula; -----------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 219.500 (dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah); --
Kepala Desa Guwokajen Kecamatan Sawit KabupatenBoyolali, tanggal 2 September 2015yang di terbitkan olehPJ Bupati Boyolal;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negarayaitu Keputusan Bupati Boyolali Nomor 141/ 387 Tahun 2015 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Budi Raharjo, ST dariJabatanya Sebagai Kepala Desa Guwokajen Kecamatan Sawit KabupatenBoyolali, tanggal 2 September 2015yang di terbitkan olehPJ Bupati Boyolalh;Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat
Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasii mengembalikan harkat,martabat, hak dan kedudukan Penggugat seperti semula; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp. 219.500 (dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah); Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Semarang pada hari Jumat, Tanggal 26 Februari 2016, olehKami DYAH WIDIASTUTI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis,ARDOYO WARDHANA, SH.

Pencarian

Panduan

Amar

Tingkat Proses

Tahun Putusan

Klasifikasi

PUTUSAN

Tahun Penerbitan

Pengadilan 890

Ditemukan 75624 data

PN DOMPU Nomor 94/Pid.B/2024/PN Dpu

PN RENGAT Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Rgt

PA BANYUWANGI Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Bwi