Pasal 3, pasal4, pasal 5 ayat (1), pasal 5 ayat (2)Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor : 5tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemiliohan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa jo. 5 ayat (3), 5 ayat (4)Peraturan Bupati Sampang Nomor : 8 tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Sampang Nomor : 5 tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, makadapat ketahui dengan jelas bahwa Ketua PanitiaPemilihan Kepala Desa (P2KD)

Foto Copy ijazah MTsN / MAN/ PGAN/ dan surat keterangan Penggantiijazah yang rusak/hilang dilegalisir olehKepala Sekolah yang bersangkutan dan KepalaKantor Departemen Agama bagi yang berijazahMTsN/MAN/PGAN;53Sesirtst Beans Sohne ean Blo. 0 Sill VF wwe: woase 121s exncen meBahwa Sesuai dengan Pasal 8 huruf (d)Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomer 5tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentiankepala Desa Jo.

Pasal 8 huruf (d) PeraturanBupati Sampang Paraturan Bupati Sampang Nomer8 Tahun 2007 tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomer 5tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentiankepala Desa, Jo.

Pasal5huruf (f huruf (f) Peraturan Daerah Kabupaten SampangNomer 5. tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian kepala Desa tahun 2006 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian kepala Desa, maka P2KD berhakmelakukan seleksi administratif dan memeriksakelengkapan' administratif bakal talon dan hasilPemeriksaan administratif ditetapkan oleh P2KD,begitu. juga bakal calon kepala desa SUPARTO yangsetelah diperiksa oleh P2KD ternyata tidak memenuhisyarat

Pasal 11. ayat (2) Peraturan DaerahKabupaten Sampang Nomer 5 tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentiankepala Desa yang berbunyi57"Permohonan Pencalonan Kepala Desa diajukansecara tertulis kepada panitia pemilihandengan dilampiri berkas Persyaratan yangditetapKan= 3 seexn+sseseeeesscmne eee snene semePasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanDaerah Kabupaten Sampang Nomer 5 tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentiankepala Desa

Bukti T 20 : Fotofoto acara Pelantikan Perangkat DesaSampang, bertempat di Balai Desa Sampang, Padatanggal 10 Maret 2018 (fotokopi sesuai denganAS INE) jssar see ceesee enc cmeeee renee necemener es21. Bukti T 21 : Fotofoto Berita Acara Pelantikan Perangkat DesaSampang dan foto Berita Acara Hasil PelaksanaanSeleksi Calon Perangkat Desa Sampang yangditempel di Papan Pengumuman / Mading BalaiDesa Sampang (fotokopi sesuai dengan aslinya);22.

Kandik sebagai Kepala Dusun padatanggal 10 Maret 2018 dan saksi hadir; Bahwa saksi di Balai Desa Sampang sebagai MHansip / Litmas yangbersangkutan diangkat dengan SK Kepala Desa Pak Hadi Siswanto;Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG Bahwa tugas seharihari di Desa kalau ada kegiatan desa dipanggiltermasuk pelantikan untuk menjaga keamanannya; Bahwa saksi mengatakan pelantikan dilaksanakan pada jam 09.00 wibsampai dengan jam 11.00 wib siang bertempat di Balai Desa;

Saksi AGUNG WICAKSONO memberikan keterangan padapokoknya : Bahwa Saksi sebagai warga desa dapat undangan pelantikan secara Bahwa pelantikan itu untuk 5 orang pegawai baru di Kantor Balai DesaSAMPANG jn nnn ewww nn nnn een nen tne e nn ne nnn n nn enn nnn n ee nn nee en nen nenenneneeneenne Bahwa saksi mengatakan yang dilantik yaitu Yogi Setiadani, Masroni,Mulyanto, Kandik dan Abdullah Safil; Bahwa saksi diundang oleh ponakannya yaituYOQI; Bahwa yang diundang dalam pelantikan itu setiap peserta mendapat

jatah2(0) aaa Bahwa pelantikan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Maret2018; Bahwa saksi sebagai paman dariYO Ql 2 nne nnn nnn nnn nnn nn nen3.

Dalam konteks perkara ini, seluruhrangkaian proses dari pendaftaran para calon perangkat desa Desa Sampanghingga pelantikan Saudara Kandik sebagai Kadus Panaran yang didasarkanpada objek sengketa, dilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi;Menimbang, bahwa oleh karena pelantikan Kandik sebagai KadusPanaran telah dilaksanakan secara terbuka di Balai Desa Sampang danterpublikasi antara lain dengan diberitahukannya pelantikan tersebut kepadamasyarakat (vide Bukti T.18 dan Bukti T.21) selanjutnya merujuk

Pelantikan dan pengambilan Pelantikan dan Dapat Tim kabupatensumpah jabatan kades pengambilan dilakukan olehsumpah jabatan bupati secaradapat diatur serentak atauantara tanggal dilakukan tiap28 desember kecamatan2018 s/d 29januari 20199.

BuktiP1 : Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2018Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten BimaNomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;(fotokopi Sesuai dengan fotokopi);2.

BuktiP2 : Peraturan Bupati Bima Nomor 12 Tahun 2015 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;(fotokopi Sesuai dengan fotokopi);3.

Bukti T4 :Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 tahun 2015, tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2018, tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;(fotokopi sesuai dengan fotokopi);Peraturan Bupati Bima tentang Petunjuk Pelaksana PeraturanDaerah

Bukti T9 :10.Bukti T10:Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;(fotokopi sesuai dengan fotokopi);Peraturan Bupati Bima Nomor 28 tahun 2018, tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bima Nomor 12 Tahun2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenBima Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112Tahun 2014

tetapi Kepala Adat Besar Kecamatan Muara Lawatetap tidak merespon permohonan Penggugat; 6 Bahwa karena permohonan pelantikan kepada Adat Besar Kecamatan MuaraLawa selaku pihak yang berwenang tidak ada tanggapan oleh karenanyaPenggugat mengirimkan Surat Permohonan Pelantikan Kepala AdatKampung Dingin tertanggal 2 Februari 2012 kepada Ketua Presidium DewanAdat Kabupaten Kutai Barat yang isinya menyampaikan situasiketidakjelasan pelantikan Kepala Adat terpilih yang seharusnya dilakukanoleh Kepala Adat

Setelah beberapa kalidi tindaklanjuti oleh Penggugat akhirnya Ketua Presidium Dewan Adatmenyampaikan bersedia melakukan pelantikan pada tanggal 10 Maret 2012sehingga diedarkanlah undangan pada tanggal 6 maret 2012;7 Bahwa sesuai dengan hari yang telah ditentukan pelantikan untuk Penggugatsebagai Ketua Adat yakni pada pada tanggal 10 Maret 2012 Ketua PresidiumDewan Adat Kabupaten Kutai Barat tibatiba berhalangan hadir, karenadalam acara tersebut Kepala Adat Dayak Propinsi Kalimantan Timur jugahadir

DULLAH(Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten) kemudian Ketua PresidiumDewan Adat Kabupaten Kutai Barat menyerahkan piring putih (simboladat) yang maknanya menyerahkan kewenangan Pelantikan Kepala AdatKampung Dingin kepada Kepala Adat Besar Propinsi Kalimantan Timuruntuk melantik Kepala Adat Terpilih (Penggugat) dan untuk itu KetuaPresidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat mengutus salah satu stafadatnya (Bpk. ALI) untuk menyaksikan proses pelantikan tersebut.

Bahwa atas surat tanggapantersebut pelantikan dibatalkan karena pemilihan Kepala Adat Kampung Dinginditinjau ulang atas permintaan Camat Muara Lawa melalui telepon, namun suratpermohonan dari Sempekat Masyarakat Adat Kampung Dingin Nomor 001/SMA/KD/I/2012 tidak direspon / ditanggapi juga permintaan lisan Camat Muara Lawatidak dipenuhi;Bahwa pelantikan tetap berjalan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2012dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Adat Besar Dayak Kalimantan TimurNomor 16/LADKT/VII/2012

Biaya memenuhi syarat administrasi Rp. 20.000.000, (duapuluh juta rupiah.dan mencalonkan diriBiaya acara Pelantikan dan Rp. 65.000.000, (enam >: Penyumpahanyump puluh lima juta rupiahTotal Rp. 85.000.000.

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2014Tertanggal 30 September 2014 perihal Pelantikan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode Masa Jabatan 20142019(Surat Keputusan Tergugat I) ; dan b. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1546/KPU/IX/2014 perihalPeresmian Anggota DPR dan DPD tertanggal 17 September 2014 (SuratTergugat II); 2.

Dengan demikian sangat beralasanterhadap diri Penggugat dilakukan penundaan pelantikan mengingat statusTersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang tengah disandang olehPenggugat, 22222 en nn nnn nnn nn nn nnn nn nnn nen nn nnn nnn nena nwnnnnnnBahwa asas kepastian hukum yang bersifat materiil menghendakidihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatukeputusan pemerintah.

Surat Keputusan Presiden Nomor 92 P Tahun 2014 tanggal 30September 2014 perihal Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia Periode Masa Jabatan 20142019 dan Surat KomisiPemilihan Umum Nomor 1546/KPU/I/2014 tanggal 17 September 2015perihal Peresmian Anggota DPR dan DPD Hasil Pemilu 2014 yangdikeluarkan oleh Tergugat I (OBYEK SENGKETA 1);2.

Surat Keputusan Presiden Nomor 92 P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014perihal Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaPeriode Masa Jabatan 20142019 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor1546/KPU/I/2014 tanggal 17 September 2015 perihal Peresmian Anggota DPRdan DPD Hasil Pemilu 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat I (OBYEKSENGKETA D; 2.

Surat Keputusan Presiden Nomor 92 P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014perihal Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaPeriode Masa Jabatan 20142019 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor1546/KPU/I/2014 tanggal 17 September 2015 perihal Peresmian Anggota DPRdan DPD Hasil Pemilu 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat I (OBJEKSENGKETA D; 2.

Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :142/UP/K/VIII/2008, tanggal 12 Agustus 2008 yang telah dilegalisir.57. Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 0008/KV/13001/KEP/2008, tanggal 06 Oktober 2008, terkait dengan penetapan NIP baru, yang telah dilegalisir.58. Foto copy KTP atas nama SUKANTA.59.

Surat Keterangan Nomor ; 800/15/II/2012, tanggal 07 Pebruari 201273. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.74. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.75. 1 (satu) bundle dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja persiapan pelantikan dan pelantikang anggota DPRD.76.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah(Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinandan Anggota DPRD)Rp.306.200.000. 3.Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD (6)Belanja Persiapan Pelantikan danPelantikan Anggota DPRD (Kegiatan RapatRapat Kelengkapan Dewan) Rp.250.000.000. Jumlah Rp. 894.340.000. Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPDSekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk BelanjaPerjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebesar Rp. 186.100.000.

Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPDSekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk BelanjaPersiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD sebesarRp.250.000.000.(dua ratus lima puluh juta rupiah), dan dalam laporan pertanggung jawabankeuangan yang dibuat oleh terdakwa Ventje N.

Lesnussa yang melakukan pencairananggaran Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRDKabupaten Buru Selatan, untuk membiayai kegiatan silahturahmi dengananggota DPRD Kabupaten Buru asal Buru Selatan di Namlea merupakanperbuatan yang menyimpang dari Ketentuan Pasal 122 ayat (9) PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo.

Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD (6)Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Rp. 250.000.000.Anggota DPRD (Kegiatan RapatRapatKelengkapan Dewan) Jumlah Rp. 894.340.000. Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPDSekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk BelanjaPerjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebesar Rp. 186.100.000.

(dua ratus lima49puluh juta rupiah) tersebut seharusnya dipergunakan untuk kegiatan BelanjaPersiapan Pelantikan dan Pelantikan anggota DPRD Buru Selatan, namunatas kebijakan saksi Drs. Abubakar Masbait dan terdakwa Ventje N.

Bahwa pelaksanaan pengambilan Sumpah Jabatan danPelantikan Perangkat Desa Sidomulyo tidak tertutup ataupunrahasia sebagaimana undangan pelantikan yang ditujukan kepadaHalaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor : 168/G/2018/PTUN.Smg.Perangkat Desa, Pengurus RT dan RW, Lembaga dan TokohMasyarakat tertanggal 14 Maret 2018; 4.

perangkat Desa Sidomulyo)(foto copy sesuai dengan aslinya) ;Berita Acara Pelantikan Perangkat Desa hari Kamistanggal Lima belas bulan Maret Tahun Dua RibuDelapan Belas) dan Berita Acara Serah TerimaJabatan Sekretaris Desa Sidomulyo KecamatanWonosalam Kabupaten Demak (foto copy sesuaidengan aslinya) ;Daftar Hadir Pelantikan Perangkat Desa Sidomulyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tanggal15 Maret 2018 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;Fotofoto Pelantikan Perangkat Desa dan SerahHalaman 49 dari

; Bahwa Saksi pernah menghadiri sosialisasi tentang PengangkatanPerangkat Desa di Kecamatan pada bulan Februari 2018 tetapi soal waktunya saya tidak begitu ingat; Bahwa pelaksanaan pelantikan Sekretaris Desa sesuai jadwalnya tanggal 15 Maret 2018; Bahwa Saksi pernah membuatkan undangan untuk acara pelantikanyang diundang dalam acara pelantikan adalah semua lembaga yangada di desa termasuk RT dan RW; Bahwa Saksi pernah menerima surat dari para peserta yang tidaklolos yang isinya meminta panitia untuk

Saksi bernama Kamijan, pada pokoknyamenerangkan: Bahwa Saksi pernah diundang dalam acara pelantikan perangkatdesa Sidomulyo Kecamatan Wonosalam KabupatenBahwa Hery Sutrisno sebagai Sekretaris Desa langsung menjalankan tugas setelah dilantik pada hariJum/at; ahwa Para Penggugat tidakhadir dalam acara pelantikan SekretarisDesa; Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal SK pelantikan Sekretaris Desa; Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penempelan SK pelantikandi tempattempat keramaian dan Balai Desa; .

yang ditujukan kepada Perangkat DesaPengurus RT dan RW, Lembaga dan Tokoh Masyakarat tertanggal 14Maret 2018, yang pada saat acara pelantikan tersebut juga dibacakan suratkeputusan objek sengketa, bahwa dengan adanya pemberitahuan tersebutmembuktikan pengangkatan dan pelantikan tersebut dilakukan secaraterbuka, transparan diketahui oleh seluruh masyarakat Desa SidomulyoKecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak dan menolak dalil ParaPenggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahuitanggal

Bupati dan Wakil Bupati terpilih diKantor Gubernur dan saat itu saksi Yufsar, SH anggotaBrimob ParePare yang diperbantukan dalam pengamananyang bertugas di pintu ring 1 (satu) dan memeriksa terhadaptamu undangan yang hadir yang ingin masuk ke dalam acarapelantikan tersebut kemudian terdakwa yang ingin masukkedalam acara pelantikan tersebut karena tidak memilikikartu. pengenal dari Panitia pelantikan terdakwa tidakdiperkenankan masuk selanjutnya terdakwa mengatakanbahwa dari Pers sehingga saksi Yufsar

;Bahwa Terdakwa diamankan ketika saksi sedangbertugas melaksanakan pengamanan pelantikan Bupatidan Wakil Bupati terpilin dan pada saat itu ditugaskandi pintu ring 1 untuk memeriksa setiap undangan yanghadir kemudian dalam pelantikan tersebut kemudianpada saat itu Terdakwa ingin masuk kemudian kamimelakukan pemeriksaan dan menemukan senjataairsoft gun di tas samping yang tertutup oleh jaketmiliknya.

;Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari2016 sekitar pukul 11.00 Wita saksi sedang melakukanpengamanan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilihdi kantor gubernur dan pada saat itu saksi bertugas dipintu ring 1 dan melakukan Pemeriksaan terhadap tamuundangan yang hadir yang ingin masuk kedalam acarapelantikan tersebut kemudian Terdakwa ingin masuk keacara pelantikan tersebut dan pada saat itu Terdakwatidak memiliki kartu pengenal dari panitia pelantikanbupati terpilih kemudian iya mengaku

;Bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisianmembawa senjata airsoft gun dikarenakan saat itu Terdakwaingin masuk keacara pelantikan Bupati terpilih namun saat ituada petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan dipintumasuk acara pelantikan Bupati tersebut dan saat itu petugaskepolisan menemukan senjata airsoft gun di dalam tas jinjingmilik Terdakwa.

;:Bahwa tujuan Terdakwa hendak masuk keacara pelantikanBupati saat itu dikarenakan Terdakwa berprofesi sebagaiwartawan majalah 01 sehingga saat itu Terdakwa ingin masukkeacara pelantikan Bupati terpilin untuk melakukanpeliputan.

Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:188.04/326.50/DPMDP3A/2019 tentang Penetapan PengangkatanKepala Desa Bukal, Kecamatan Bukal Periode 20192025, tanggal 26Desember 2019 telah melanggar ketentuan hukum dalam PeraturanBupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Serentak danPemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten BuolNomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan

,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal23 Agustus 2017, serta peraturan yang bersangkutan lainnya;2.

Objek sengketa Il, yaitu: Surat Keputusan Bupati Nomor:188.04/339.51/DPMDP3A/2019 tentang Penetapan PengangkatanKepala Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu Periode 20192025, tanggalHalaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 8/G/2020/PTUN.PL26 Desember 2019 telah melanggar ketentuan hukum dalam PeraturanBupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Serentak danPemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten BuolNomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal23 Agustus 2017, serta peraturan yang bersangkutan lainnya;3.

Yang tidak mendapatkan sahutan sebagai bukti penolakanBupati Buol telah menyalahi ketentuan Peraturan Bupati Buol Nomor 19Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihnan, Pengangkatan,Pelantikan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 23 Agustus 2017,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentangPerubahan

Tipik or/2014/PT.AMB. 2.Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (3) Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah(KegiatanRapat rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah)Rp. 138.440.000. (4) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah(Kegiatan rapatrapat kelengkapan Dewan)Rp.13.600.000. (5) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah(Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinandan Anggota DPRD) Rp. 306.200.000. 3.Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD (6) Belanja Persiapan Pelantikan danPelantikan Anggota

Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untukBelanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRDsebesarAp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan dalamlaporan pertanggung jawaban keuangan yang dibuat oleh terdakwa VentjeN.

Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD (6) Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Rp. 250.000.000.Anggota DPRD (Kegiatan RapatRapatKelengkapan Dewan) Jumlah Rp. 894.340.000. Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk BelanjaPerjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebesar Ap. 186.100.000.

Bahwa kemudian alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD sebesaruntukRp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan dalam laporanpertanggung jawaban keuangan telah direalisasikan 100 %.Padahal daribelanja persiapan pelantikan anggota DPRD sebanyak 13 kwitansi sebesarRp. 250.000.000.

(dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut seharusnya dipergunakan untukkegiatan Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan anggota DPRDBuru Selatan, namun atas kebijakan saksi Drs. Abubakar Masbait danterdakwa Ventie N.

,dan pasal 48 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 23 Tahun2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor04.12 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Halaman 21 Put.174/G/2020/PTUNMdnPengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias Selatan;5.

Desa diKabupaten Nias Selatan, dan Pasal 13 Peraturan Bupati Nias SelatanNomor 04.12 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BupatiNias Selatan Nomor 04.12.16 Tahun 2019 tentang Petunjuk TeknisHalaman 24 Put.174/G/2020/PTUNMdnPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa di Kabupaten Nias Selatan;5.

, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, dan apalagi Penggugattermasuk calon Kepala Desa, maka seyogianya Penggugat berterimakasih telah terlaksananya pemilinan kepala Desa Hilisibohou dan bukansebaliknya Penggugat membuat alasan yang tidak berdasar,sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya;9.

atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 16Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias Selatan, dan dapat ditunjuk pejabat lainnya;9.

Bukti T5: Fotokopi Peraturan Daerah KabupatenNias Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenNias Selatan. (fotokopi dari fotokopi);6.

mempertimbangkan syarat formilgugatan, yaitu mengenai identitas Para Penggugat yang tidaklengkap dan tidak jelas, yakni permasalahan tempat tinggal ParaPenggugat ;2 Bahwa Putusan a quo keliru mempertimbangkan eksepsi identitasPara Penggugat yang tidak lengkap sebagaimana diamanatkanPasal 44 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005tentang Desa jo Pasal 10 huruf (e) dan Pasal 11 huruf (f) dan (m)Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan

Bahwa verifikasi hanyadapat dilakukan terhadap berkas yang diperbolehkan olehketentuan perundangundangan, sehingga berkas Para Penggugatyang sudah dibatasi oleh ketentuan perundangundangan tidakdapat dilakukan verifikasi.;3 Bahwa Majelis Hakim tidak membaca dan mengkaji secaracermat Pasal 44 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2005 Tentang Desa, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan WalikotaTual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian

Pasal 10 huruf ( e ) dan Pasal 11 huruf ( f ) dan (m) PeraturanWalikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;Menimbang, bahwa MAJELIS tidak sependapat dengan keberatandari Tergugat/Pembanding tersebut dengan dasar pertimbangan sebagaiberikut :1 Bahwa berdasar bukti P 11 dan P 12 telah cukup membuktikanbahwa Para Penggugat adalah penduduk Desa Tayando Yamtel,sehingga hal itu sudah dapat menjadi dasar bagi Penggugat/

yangbersifat prosedur dan substansial serta AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik ;Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon tersebut pada pokoknya didasarkan pada fakta hukum sebagaiberikut :1 Bahwa dari bukti T6 dapat disimpulkan bahwa Panitia PemilihanKepala Desa dalam melakukan pengumuman pembukaanpendaftaran Bakal Calon Kepala Desa tidak mengacu padaketentuan Pasal 15 ayat 3 Peraturan Walikota Tual Nomor 50Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan

segera disampaikanselambatnyalambatnya hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2011(vide bukti P8 = T24) dan hal itu diulangi lagi agar berkas BakalCalon Kepala Desa atas nama Abdullah Renhoat dan WahabRenhoat disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret 2012 ( videbukti P9 );Bahwa sikap Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dalampoin 3 dan 4 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sesuaiketentuan Pasal 3 Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan

Bahwa karena permohonan pelantikan kepada Adat BesarKecamatan Muara Lawa selaku pihak yang berwenang tidak adatanggapan oleh karenanya Penggugat mengirimkan Surat PermohonanPelantikan Kepala Adat Kampung Dingin tertanggal 2 Februari 2012kepada Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat yang isinyamenyampaikan situasi ketidakjelasan pelantikan Kepala Adat terpilih yangseharusnya dilakukan oleh Kepala Adat Besar Kecamatan dan memohonKetua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat untuk melantikPenggugat

DULLAH (Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten)kemudian Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Baratmenyerahkan piring putih (simbo/ adat) yang maknanya menyerahkankewenangan Pelantikan Kepala Adat Kampung Dingin kepada KepalaAdat Besar Propinsi Kalimantan Timur untuk melantik Kepala Adat Terpilih(Penggugat) dan untuk itu Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten KutalBarat mengutus salah satu staf adatnya (Bpk. ALI) untuk menyaksikanproses pelantikan tersebut.

Kepala Adat Kampung Dingin kepada Ketua PresidiumDewan Adat Kabupaten Kutai Barat sebagaimana terdapat dalam bukti surat P8, lalu membuat undangan pelantikan Kepala Adat Kampung Dingin besertastaffnya yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2012sebagaimana terdapat dalam bukti Surat P9 kemudian membuat permohonandan undangan untuk jadi Saksi pelantikan Kepala Adat dan staff KampungDingin yang ditujukan kepada Kepala Adat Besar Lembaga Adat Besar PropinsiKalimantan Timur dan Ketua

tersebut dan kemudiandilaksanakanlah pelantikan Kepala Adat dan staff Kampung Dingin yangdilaksanakan di Kampung Dingin yang dibuktikan oleh Penggugat denganmengajukan bukti surat berupa Fotofoto acara Pelantikan Kepala AdatKampung Dingin sebagaimana terdapat dalam bukti surat P13 lalu dibuatlahBerita Acara Pengambilan Sumpah / Janji yang mana pada saat pengambilanSumpah / Janji tersebut yang melakukan Janji adalah RINTING, DAUD WELLYSMUTING,A.Ma,S.Sos, JONIUS JOTUNG, MULAI, SAMIN dengan disaksikanKepala

Adat Besar Lembaga Adat Besar Propinsi Kalimantan Timur, Ketua VDewan Adat Dayak Propinsi Kalimantan Timur, Presidium Dewan AdatKabupaten Kutai Barat, Lembaga Adat Besar Kecamatan Muara Lawa, KetuaBadan Permusyawaratan Kampung Dingin sebagaimana terdapat dalam buktisurat P11;Menimbang, bahwa setelah dilaksanakannya pelantikan dan dibuatnyaBerita Acara pelantikan kemudian Kepala Adat Besar Dayak Kalimantan Timurmembuat Keputusan yang pada pokoknya memutuskan : mengesahkanHalaman 36 dari 48 halaman

Oktober 2013 atau setidaktidaknya pada akan dalam Tahun 2013, bertempat di Kantor CamatTambang S2 Sungai Pinang Kecamatan Tambang KabupatenKampa SW edatcidatoe pada suatu tempat yang masih termasukdal yr hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Dengan terangn dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanwe adap orang atau barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengancaracara antara lain, sebagai berikut : Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 09.00Wib, ketika dilaksanakan Acara Pelantikan

IZUL BALANG (masingmasing termasuk dalamdaftar pencarian orang/DPO) dan kurang lebih 100 (seratus) orangwarga masyarakat dari Desa Aur Sati, Desa Kuapan, Desa PulauPermai dan Desa Terantang mendatangi Kantor Camat Tambanguntuk menggagalkan pelantikan Sdr. ABDUL RAZAK menjadiPenjabat Sementara Kepala Desa Aur Sati.

Qo0.00Wib, ketika dilaksanakan Acara Pelantikan Sadr. RAZAKmenjadi Penjabat Sementara Kepala Desa A i oleh saksiRAKHMAT selaku Camat Tambang yang mewakilf Bupati Kampar.Disebabkan adanya pihakpihak are tidak menginginkanpelantikan tersebut, lalu san sap SOPIAN Als ANDI BinZAILIS bersamasama dengan s ners YANI Als RAHMAT BinAMIR HUSIN dan saksi ARDI UTRA Als IPUT Bin MAIULIS(masingmasing dilaku Ae om secara terpisah) serta Sdr.NAZRI dan Sar.

IZ (masingmasing termasuk dalamua dan kurang lebih 100 (seratus) orang daftar pencarianwarga masyara ri Desa Aur Sati, Desa Kuapan, Desa PulauPermai a Terantang mendatangi Kantor Camat Tambanguntuk han pelantikan Sdr. ABDUL RAZAK menjadija Sementara Kepala Desa Aur Sati. Setelah wargarakat berkumpul di Kantor Camat Tambang, selanjutnya saksi AHMAT YANI Als RAHMAT dengan menggunakan menggunakanQ pengeras suara/TOA (termasuk dalam daftar pencarian barang)langsung menyampaikan orasinya.

Sulang Silima Marga Kabeakan dimulai,saksi ABDUL RAHIM KABEAKAN bersamasama dengan saksi FRENGKYKABEAKAN, saksi CIMBE KABEAKAN dan saksi SUNARYO KABEAKANdatang ke tempat acara Pesta Adat Pelantikan Sulang Silima Marga Kabeakandi Dusun Lae Leam, Desa Surung Mersada, Kecamatan Kerajaan KabupatenPakpak Bharat yang bertempat di halaman rumah terdakwa SABAR JUITAHalaman 6 dari 41 halamanPutusan Nomor107/Pid.B/2014/PN.

Sdklakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, perobuatan manadilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 Wib atausebelum acara Pesta Adat Pelantikan Sulang Silima Marga Kabeakan dimulai,saksi ABDUL RAHIM KABEAKAN bersamasama dengan saksi FRENGKYKABEAKAN, saksi CIMBE KABEAKAN dan saksi SUNARYO KABEAKANdatang ke tempat acara Pesta Adat Pelantikan Sulang Silima Marga Kabeakandi Dusun Lae Leam, Desa Surung

Sulang Silimamarga Kabeakan tersebut, jika mereka memiliki ijin tentu ditempelkan diacara tersebut ; Bahwa Ketua Panitia acara pelantikan Sulang Silima marga Kabeakantersebut adalah PAINGOT KABEAKAN, Sekretarisnya saksi tidak tahu,sedangkan Bendaharanya marga Bancin ; Bahwa penganiayaan tersebut terjadi sebelum mereka memulai pelantikan ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwamenyatakan keberatan, Terdakwa mengatakan tidak ikut memukul, ABDULRAHIM KABEAKAN dan kawankawannya

kapasitas saksi dalam acara pelantikan tersebut hanya sebagaianggota ;Bahwa saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh SABAR JUITAKABEAKAN terhadap ABDUL RAHIM KABEAKAN karena saat itu saksiberusaha menyelamatkan anakanak saksi ;Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat pesta adat sedang berlangsung,rencananya untuk melantik pengurus Sulang Silima marga Kabeakan ;Halaman 29 dari 41 halamanPutusan Nomor107/Pid.B/2014/PN.

SdkBAHAGIA KABEAKAN dan saksi SUNARYO KABEAKAN mendatangi pestaadat pelantikan Sulang Silima marga Kabeakan tersebut ; Bahwa kemudian terjadi keributan dan pemukulan di tempat berlangsungnyapesta adat pelantikan Sulang Silima marga Kabeakan tersebut ; Bahwa yang menjadi korban dalam keributan dan pemukulan tersebut yaitusaksi ABDUL RAHIM KABEAKAN, saksi BAHUNO KABEAKAN, saksiSUNARYO KABEAKAN, saksi RAHMUDIN KABEAKAN dan saksi KASIMKABEAKAN ; Bahwa Terdakwa memukul saksi ABDUL RAHIM KABEAKAN sebanyak

pelantikan on Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Samudji (Danramil 0822/13); 37) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan on Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Chb Aliyil Abror (Danramil 0822/12); 38) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil

selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Saridjo (Danramil 0822/11); 39) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Arh Moch Etjung (Danramil 0822/10);40) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16

September 2013 sebesar Rp. 1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Suwito (Danramil 0822/09); 41) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp. 1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Suwadji (Danramil 0822/08); 42) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp

.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf M.Safri SH (Danramil 0822/07); 43) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Suci Agus (Danramil 0822/06); 44) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh

(Danramil 0822/03); 47) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Inf Djoko Sungkowo.TH (Danramil 0822/02);48) 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU-17 tanggal 14-09-2013 tentang penyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2 hari tgl 15,16 September 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterima oleh Kapten Caj Anas Nahrawi (Danramil 0822

14092013 tentang penyerahandana pengamanan pelantikan On CallKoramil selama 2 hari tgl 15,16 september2013 sebesar Rp.1.180.000 diterimaOlehKapten Inf Heri Purwanto (Danramil0822/15);1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU17tanggal 14092013 tentang penyerahandana pengamanan pelantikan On CallKoramil selama 2 hari tgl 15,16 september2013 sebesar Rp.1.180.000 diterimaolehKapten Inf Sugiyanto (Danramil 0822/14);1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU17tanggal 14092013 tentang penyerahandana pengamanan pelantikan

penyerahandana pengamanan pelantikan On CallKoramil selama 2 hari tgl 15,16 Septemberuu)vv)XX)yy)ZZ)62013 sebesar Rp.1.180.000 diterima olehKapten Inf Agus Wiyarsa (Danramil 0822/04);1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU17tanggal 14092013 tentang penyerahandana pengamanan pelantikan On CallKoramil selama 2 hari tg!

Tahap Penghitungan dan Pemungutan Suara; danfi Tahap Pelantikan dan Pengambilan Sumpah.Bahwa secara teknis dalam menghadapi pelaksanaanpengamanan Pemilukada Kab. Bondowoso dari pihakPemkab.

pelantikan On Call Koramil selama 2hari tgl 15,16 september 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterimaolehKapten Inf Heri Purwanto (Danramil 0822/15);1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU17 tanggal 14092013 tentangpenyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 236)37)38)39)40)41)42)43)44)45)46)47)93hari tgl 15,16 september 2013 sebesar Rp.1.180.000 diterimaolehKapten Inf Sugiyanto (Danramil 0822/14);1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU17 tanggal 14092013 tentangpenyerahan dana pengamanan pelantikan

olehKapten Inf Suwadji (Danramil 0822/08);1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU17 tanggal 14092013 tentangpenyerahan dana pengamanan pelantikan On Call Koramil selama 2hari tg!

Komisi Ombudsman Perwakilan Jawa Timur;(Surat Pengaduan dan Permohonan Klarifikasi Atas Penolakan MemberikanSalinan SK Bupati tentang Pelantikan Kepala Desa Sumberanyar 2013 T.1)..

12 huruf (k dan q) Peraturan Bupati SitubondoNomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa;.

Cara Pencalonoan,Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimanadiubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2013;.

Pelaksanaan Tata Cara Pencalonoan, Pemilihan,Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana diubahdengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2013;.

Situbondo No. 10 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilinan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perbupsitubondo No. 14 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata CaraPencalonan, Pemilinan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa sertabertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik khususnya asaspertimbangan, asas kepastian hukum, asas kepercayaan dan asas persamaan.Sedangkan Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan obyeksengketa aquo telah sesuai dengan

DesaDesa di Kecamatan Sawa yangikut pelantikan adalah 7). Desa Kokapi, 2). Desa Pudonggala Utama, 3). DesaMatanggonawe, 4). Desa Pudonggala, 5). Desa Laimeo; Halaman 13 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN. KDI19.Bahwa meskipun Desa Ulusawa belum mendapat jadwal pelantikan calonKepala Desa terpilin, namun ternyata pada saat pelantikan Calon Kepala DesaUlusawa atas nama Hayuddin ikut serta dalam pelantikan.

Bahwa Pelantikan Kepala Desa Ulusawa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah(SEKDA) Konawe Utara adalah bertentangan dengan hukum,; Halaman 15 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.

.; Bahwa ketentuan mengenai pelantikan Kepala Desa juga terdapat dalamPeraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 TentangDesa.

;Bahwa pelantikan Kepala Desa Ulusawa, yang dilaksanakan oleh SekretarisDaerah (SEKDA) Konawe Utara, adalah tidak sah dan bertentangan denganhukum, karena seharusnya yang melakukan pelantikan adalah Bupati (Tergugat)atau pejabat lain, tetap pejabat lain yang dimaksud adalah Wakil Bupati atauCamat.

Bahwa pelantikan Kepala Desa Ulusawa, yang dilaksanakan oleh SekretarisDaerah (SEKDA) Konawe Utara, adalah tidak sah dan bertentangan denganhukum, karena seharusnya yang melakukan pelantikan, adalah Bupati (Tergugat)atau pejabat lain, tetapi pejabat lain yang dimaksud adalah Wakil Bupati atauCamat. Sehingga dengan demikian, Sekretaris Daerah tidak berwenang untuk melakukan pelantikan tersebut;2.

19. 1 (satu) lembar Undangan Sekretariat Daerah Pemkab Nganjuk Nomor: 005/1073/411.404/2021, tanggal 26 April 2021 Perihal Undangan Pelantikan yang yang ditandatangani oleh Drs.

BAMBANG SUBAGIO, MM dengan Jabatan Lama sebagai Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk / III-a menjadi Camat Loceret/III-a yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;
43. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/10/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. Drs.

53. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/4/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. SUWITO RAHARJO, SH, MM yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;
54. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821/172/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n.

DARMANTONO dengan Jabatan Lama sebagai Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk / III-b menjadi Camat Gondang / III-a yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;
56. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/28/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n. Drs.

SUWARDI, S.Sos dengan Jabatan Lama sebagai Kepala Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pace / IV-a menjadi Sekretaris Kecamatan Pace / III-b yang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah;
59. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/37/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 a.n.

SUWITO RAHARJO, SH, MMdengan Jabatan Lama sebagai Sekretaris Kecamatan Ngronggot /Illb menjadi Camat Jatikalen / Illa yang ditandatangani olehMOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821/4/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 an.

SUWARDI, S.Sos denganJabatan Lama sebagai Kepala Pemberdayaan MasyarakatKecamatan Pace / IVa menjadi Sekretaris Kecamatan Pace / Illbyang ditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selakuSekretaris Daerah;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821/37/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 an.

SUWITO RAHARJO, SH,MM dengan Jabatan Lama sebagai Sekretaris KecamatanNgronggot / Illb menjadi Camat Jatikalen / Illa yangditandatangani oleh MOKHAMAD YASIN, M.Si selakuSekretaris Daerah.53.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821/4/411.404/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 an.

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.24/173/XI/BKPP/2012 atasnama Herry Tua ButarButar, S.E.;4.

Putusan Nomor 57 PK/TUN/2015namun Penggugat tidak menghadiri pelantikan padahal telah di Undangsecara resmi berdasarkan Undangan Nomor 005/6718/BKPP/2012 tanggal06 November 2012 perihal Undangan yang telah diterima oleh Penggugatpada tanggal 06 November 2012 pukul 12.00 WIB dari Kasubbag UmumSekretariat KPU Kota Pematangsiantar sebagaimana diakui olen Penggugatdalam surat gugatan halaman 6 Nomor 11;Bahwa berdasarkan surat Fax Penggugat tanggal 12 November 2012perihal Penolakan Undangan pelantikan

Putusan Nomor 57 PK/TUN/2015prosesi pelantikan bagi PNS yang diangkat dalam jabatandilingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;Bukti T.I20 adalah foto copy Surat dari Penggugat tanggal 12November 2012 perihal Penolakan Undangan Pelantikan (surat asliada pada Penggugat) ditujukan kepada Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali diajukandipersidangan untuk membuktikan bahwa Penggugat melakukanpenolakan atas pelantikan, sehingga dengan demikian Penggugatmemang telah mengetahui

Fakta Telah Dilakukannya Pemeriksaan Oleh Inspektorat KotaPematangsiantar Terhadap Termohon Peninjauan Kembali SemulaPenggugat Terkait Penolakan Pelantikan Oleh Herry Tua ButarButar;Bahwa adanya penolakan pelantikan oleh Herry Tua ButarButar telahditindaklanjuti dengan adanya pemeriksaan oleh Inspektorat KotaPematangsiantar dengan kesimpulan Herry Tua Butarbutar wajibmentaati ketentuan yang berlaku di lingkungan kota PemerintahPematangsiantar.

Adanya Undangan Pelantikan Nomor 005/6718/BKPP/2012 tanggal 6November 2012;4.