• >

  MENGADILI SENDIRI :

  • Menyatakan hak untuk menuntut hukuman gugur terhadap terdakwa Drs.IBRAHIM HASAN (Almarhum);
  • Membebankan biaya perkara kedua tingkat peradilan kepada Negara;
  • Menetapkan barang bukti berupa :

  • Fotocopi Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yang dilegalisir ;
  • Fotocopi Minuta Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yang dilegalisir
  • Risalah / Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

  Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;

• Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;
• Fotocopi Akta pendirian serta akta perubahan dari PT. Andalas Merapi Timber ;

Digunakan dalam berkas perkara RADJILIS HAMZAH, Cs. ;

AMT juga tidak sah menghadiri RUPSLB karena ia tahukalau RUPSLB itu diadakan tanpa dihadiri oleh para pemegang sahamdan juga ia telah mewakili PT. Pembangunan Sumatera Barat denganmemberikan kuasa kepada Ir. SUPARDI untuk mewakili PT.Pembangunan Sumatera Barat, hal ini bertentangan denganpernyataannya yang menyatakan bahwa saham yang tercatat atas namaPT.

ACHYARMAN, MM Pgl ACHYAR (berkas terpisah),hasil RUPSLB tersebut mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi saksiFIRDAN JAYA LESMANA selaku direktur PT. AMT, saksi Drs. HAMZAHselaku Komisaris Utama, saksi MARZUKI KAMARUDIN selaku Komisaris,saksi RIZAL VITO selaku komisaris dan saksi SRI REZEKI RINI ASTUTIselaku pemilik saham, karena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh parapemegang saham yang sah dari PT.

AMT juga tidak sah menghadiri RUPSLB karena ia tahukalau RUPSLB itu diadakan tanpa dihadiri oleh para pemegang sahamdan juga ia telah mewakili PT. Pembangunan Sumatera Barat denganHal.8 s/d 17 Putusan No.63/PID/2014/PT.PDGmemberikan kuasa kepada Ir. SUPARDI untuk mewakili PT.Pembangunan Sumatera Barat, hal ini bertentangan denganpernyataannya yang menyatakan bahwa saham yang tercatat atas namaPT.

Menetapkan barang bukti berupa : Fotocopi Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yang dilegalisir ; Fotocopi Minuta Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yangdilegalisir Risalah / Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ; Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ; Fotocopi Akta pendirian serta akta perubahan dari PT.

Risalah / Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;. Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;. Fotocopi Akta pendirian serta akta perubahan dari PT. AndalasMerapi Timber ;Digunakan dalam berkas perkara RADJILIS HAMZAH, Cs.

• MENETAPKAN :

  1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Para Pemohon sebagai Pemegang Saham yang sah dan berhak untuk mengajukan Permohonan aquo;
  3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk dapat melakukan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Victory Pan Multitex;
  4. Menetapkan bentuk RUPSLB, mata acara, kuorum dan Ketua Rapat RUPSLB PT.

  Victory Pan Multitex dengan agenda sebagai berikut:

Bentuk RUPS

RUPSLB

Mata Acara

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Putus : 23-03-2016 — Upload : 11-11-2016 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3318 K/Pdt/2015 Tanggal 23 Maret 2016 — ZAKARIA, dk VS PT ABDI MAKBUL 253 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap Saad Said Bamadhay, Sadr.Fadhilah, S.E. dan RUPSLB dimaksud dilaksanakan pada tanggal 5Maret 2015 bertempat di Kantor PT Abdi Makbul (Termohon) di TanjungSelor, akan tetapi RUPSLB itu harus pula berakhir tanpa adakeputusan oleh karena pemegang saham kubu Alm Muhammad SalehBamadhay., dan kawan kawan dengan kompak menolak tegasmelakukan perubahanperubahan terhadap Akta Pendirian/AnggaranDasar PT Abdul Makbul sebagaimana Agenda RUPSLB yang telahdisetujui dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung selor Benar pada tanggal 5 Maret 2015 telah dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Abdi Makbul (RUPSLB ini diadakanadalah didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung SelorNomor 29/Pdt.P/2014/PN.Tjs. tertanggal 11 Desember 2014) danhasilnya adalah: "RUPSLB PT Abdi Makbul berakhir tidak bisamengambil keputusan sesuai agenda yang sudah ditetapkan karenalagilagi Kedua kubu Pemegang Saham berbeda pendapat/tidaksepakat (vide surat bukti bertanda P.13. dan P.8. serta P.7);Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor08/Pdt.P/2014/PN.Tjs. tanggal 11 Desember 2014 ( vide bukti suratbertanda P.7.) benar tidak diselenggarakannya RUPS ataupun RUPSLB oleh Direksi ataupun Komisaris PT Abdi Makbul sejak berdirinyaPerseroan PT Abdi Makbul tahun 2007 hingga tahun 2014, bahkanwalaupun RUPSLB terselenggarakan pada tanggal 5 Maret 2015 (videsurat bukti bertanda P.13. (vide surat bukti bertanda P.7.) dan kemudian ParaPemohon Kasasi menindaklanjutinya dengan menyelenggarakan sendiriRUPSLB dimaksud pada tanggal 5 Maret 2015 dan walaupun RUPSLB itudihadiri oleh semua Pemegang Saham pada PT Abdi Makhul (vide buktisurat bertanda P.8 ) namun akhimya RUPSLB "gagal untuk mengambilkeputusan terhadap agenda RUPSLB yakni melakukan perubahanperubahan Anggaran Dasar PT Abdi Makbul" (vide surat bukti bertandaP.13.) Nomor 3318 K/Padt/201511.12.bukti surat bertanda P.8 ) namun akhirnya RUPSLB "gagal untukmengambil keputusan terhadap agenda RUPSLB yakni melakukanperubahanperubahan Anggaran Dasar PT Abdi Makbul" (vide surat buktibertanda P.13.);Bahwa dalam Permohonan Pembubaran Perseroan PT Abdi Makbuldiajukan oleh Para Pemohon Kasasi telah melibatkan/menjadikan PT AbdiMakbul selaku pihak Termohon dan yang hadir sebagai kuasa danTermohon adalah Sdr. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/TUN/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 — PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL, DK vs. MARRY PARDEDE alias MARRY LUMBAN TOBING 118 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap 07 November 2013;Bahwa pada tanggal 22 November 2013 RUPSLB PT. Hasil RUPSLB tanggal 28 Desember 2013 telah dibuat akta BeritaAcara Rapatnya dengan Nomor 139 tanggal 28 Desember 2013;Bahwa susunan pengurus berdasarkan RUPSLB PT. Hotel Danau Toba International agar diTolak dan Menerima Hasil Pelaksanaan RUPSLB yang dilaksanakanoleh Penggugat dengan Susunan Pengurus Baru berdasarkan AkteBerita Acara RUPSLB Nomor 20 tanggal 07 November 2013 junctoAkte Berita Acara RUPSLB Nomor 138 tanggal 22 November 2013juncto Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 07 tanggal 03 Desember2013 juncto Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 98 tanggal 21Desember 2013 juncto Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 139 tanggal28 Desember 2013, yaitu:Halaman 15 dari 103 HDTI dan UUPT dalam prosesPelaksanaan RUPS/RUPSLB, Penggugat sudahdipanggil melalui surat tercatat dan atau SuratKhabar untuk mengahadiri undangan RUPSLB (videBukti T.Il.Intv5 dan Bukti T.ll.Intv6), akan tetapiPenggugat sebagai Pemegang Saham tidakmenghadiri RUPSLB atau mengirim kuasanya(artinya Penggugat tidak memberikan haknya)selama RUPSLB PT. HDTI yangpelaksanaan RUPSLB PT. Pengadilan PT JAKARTA Perdata Register : 27-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 20-03-2020 Putusan PT JAKARTA Nomor 73/PDT/2020/PT DKI Tanggal 19 Maret 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT KODELdahulu dikenal sebagai PT KONGSI DELAPAN Pembanding/Tergugat II : FAHMI IDRIS Terbanding/Penggugat I : PONTJO SUTOWO Terbanding/Penggugat II : JAN DARMADI Terbanding/Penggugat III : SYARIFAH NULY NAZLIA 504 — 1849 tanpa melibatkan Para Penggugatsebagai para pemegang saham, telah menunjukkan Tergugat danTergugat Il telah lalai atau telah melakukan kesalahan dalammelaksanakan RUPSLB 11 November 2002. Kodel/Tergugat 1sebagaimana dalam RUPSLB 11 November 2002, seharusnyameminta agar sahamnya untuk dibeli dengan harga yang wajar,bukan mengajukan gugatan a quo. Kodelbaru melakukan penyesuaian Anggaran Dasar terhadap UUPT 1995melalui RUPSLB 11 November 2002. Berdasarkan hal tersebut,dapat disimpulkan bahwa segala acuan, tata cara, dan juga aturanmain dalam penyelenggaraan RUPSLB 11 November 2002 yangtelah dilakukan oleh PT. Kodel adalah telah sesuai sebagaimanayang diatur dalam Anggaran Dasar PT. Kodel Tahun 1979.37. Terkait dengan dalil Para Penggugat dalam Gugatannya yang padaintinya menyatakan bahwa pelaksanaan RUPSLB 11 November 2002dilakukan tanpa sepengetahuan dan/atau mendapatkan persetujuandari Para Penggugat dan juga Para Penggugat mendalilkan bahwatidak pernah menerima undangan/ panggilan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dari Tergugat 2 selaku Direktur Utama merupakandalildalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.38.RUPSLB PT. Bahwa penyelenggaraan RUPSLB yang tertuang dalam Akta RUPSLBNo. 23 dan Akta RUPSLB No. 11 terkait dengan proses konversi haktagih milik PT. Intrabuana Jaya Utama menjadi setoran saham, telahsesuai dengan ketentuan UUPT Tahun 2007 dan hukum yang berlaku.Hal ini karena segala proses yang dilakukan dalam RUPSLB tersebuttelah disetujui oleh Kuorum rapat dalam RUPSLB tersebut.57.Sebagai bukti nyata adalah Kemenkumham telah menerima danmenyetujui perubahan Anggaran Dasar PT. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah Putus : 27-11-2017 — Upload : 23-11-2018 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2502 K/Pdt/2017 Tanggal 27 Nopember 2017 — JOE TJIE LIANG BAMBANG LIANGGONO, vs. WU WELER, dkk 51 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap di Hotel Ciputra hanyaTergugat VI dan Penggugat yang hadir dan RUPSLB urung dilaksanakan;Bahwa pertemuan untuk melakukan RUPSLB tanggal 26 Januari 2011 bataldilaksanakan, namun tanpa Penggugat ketahui Turut Tergugat menerbitkanakta jual beli saham PT Weiling sebagaimana Akta Nomor 42 tertanggal 18Februari 2012 dan setiap Penggugat minta salinan Akta Nomor 42 kepadaTurut Tergugat maupun staffnya selalu tidak bersedia memberikan salinandengan berbagai alasan;Dalam gugatan ini mohon disebut sebagai Bahwa Penggugat mendapat undangan RUPSLB di Kantor Turut Tergugat pada tanggal 31 Juli 2012, tanggal 3 September 2012 dan 14 September2012 namun dari ketiga undangan tersebut para pemegang saham lainnyatidak hadir hanya Penggugat saja yang hadir dan dengan tanpadilaksanakan RUPSLB pada tanggaltanggal tersebut tibatiba Penggugatdipaksa untuk menandatangani risalah RUPSLB dan Penggugat tidak maumenandatanganinya;6. Menyatakan Akta Jual Beli Saham Nomor 42 tertanggal 18 Februari 2011yang dibuat di hadapan Turut Tergugat dan Risalah RUPSLB (RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa) PT Weiling tanggal 10 Juli 2012 yangdibuat oleh Turut Tergugat II batal demi hukum;5. saham (98% darisaham yang diterbitkan perseroan);Bahwa berdasarkan jumlah kehadiran saham tersebut, sudah memenuhigorum, maka sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) anggaran dasar PT WeiLing, keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut, telah sah danmengikat;Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah diberhentikan dengan hormatmelalui RUPSLB tersebut maka Tergugat Rekonvensi tidak lagi berhakmenempati pabrik yang terletak di Kawasan Industri Wijaya Kusuma,Komplek Kawasan Berikat Rukti Bawana Blok B Nomor VI10); Bahwa dalam Berita Acara RUPSLB PT Wei Ling tanggal 26 Januari2011 rapat dinyatakan dihadiri oleh 100% pemegang saham, padahal dalam daftar hadir Xu Jun tidak hadir (lihat dan perhatikan BuktiT Il. V. VI10); Bahwa dalam Berita Acara RUPSLB PT Wei Ling tanggal 26 Januari2011 dibuat dan ditandatangani oleh ketua dan menyatakan semuahadir, tetapi faktanya Bambang Lianggono dan R.M. Daradjaditidak ada tandatangannya (lihat dan perhatikan Bukti T Il. V. VI10);11. Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Register : 29-09-2022 — Putus : 20-06-2023 — Upload : 20-06-2023 Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 812/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL Tanggal 20 Juni 2023 — Pemohon: Ricky Setiawan Nazir Termohon: PT Moriss Energi 35 — 0 Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPSLB PT. Moriss energi; 4. Menetapkan bentuk RUPS PT. Moriss Energi yang diadakan adalah berbentuk RUPSLB; 5. Menetapkan Agenda RUPSLB PT. Moriss Energi adalah antara lain sebagai berikut: a. Pembahasan rencana pembubaran dan likuidasi perseroan; b. Pembahasan mengenai penunjukkan likuidator perseroan; c. Menunjuk Pemohon sebagai Ketua Rapat dalam RUPSLB PT. Moriss Energi dengan dihadiri oleh Notaris Publik di Jakarta sebagai notulen, dan didampingi oleh kuasa hukum Pemohon; 7. Membebankan biaya permohonan ini kepada Termohon I dan Termohon II yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp3.952.500,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah); Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Putus : 27-10-2010 — Upload : 12-06-2012 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1562 K/Pdt/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 — 27 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap Reff : 052Und/RUPSLB/DirLHW/X/07(RUPSLB tanggal 31 Oktober 2007) dengan tanggal surat undangan 11Oktober 2007 dimana alasan penyelenggaraan RUPSLB tanggal 31Oktoberadalah "Untuk memenuhi permintaan Dewan Komisaris dalam suratnyaNomor 029/RUPSLB/CIUAKA/X/07, tertanggal 05 Oktober 2007, sertamemenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Jo UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas" dan agenda RUPSLBtanggal 31 Oktober 2007 adalah pemberhentian seluruh Anggota Direksidan Komisaris, dan Bahwa RUPSLB tanggal 31 Oktober 2007 tersebut kemudian dihadirioleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan juga SaudaraDoddy Radjasa Waluyo, Sarjana Hukum selaku Notaris di Jakarta yangturut hadir dalam RUPSLB tanggal 31 Oktober 2007 ;9. Bahwa Penggugat tidak mau menandatangani daftar hadir RUPSLBtanggal 31 Oktober 2007 karena dalam pelaksanaannya bertentangandengan ketentuan Anggaran Dasar PT. Bahwa Tergugat II s/d Tergugat VI termasuk dengan Para Tergugatlainnya (Tergugat dan Tergugat VII) tidak memiliki hak dan kewenangandalam suatu RUPSLB yang didalilkan oleh Penggugat dan oleh karena ituHal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1562 K/Pdt/201010adalah tidak berdasarkan hukum apabila Tergugat II s/d Tergugat VI(termasuk Tergugat dan Tergugat VII) digugat dan dimintapertanggungjawaban atas diadakannya suatu RUPSLB. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan "Para Pihak Yang TidakLengkap ;Bahwa Tergugat VII termasuk dengan Para Tergugat lainnya (Tergugat s/dTergugat VI) tidak memiliki hak dan kewenangan dalam suatu RUPSLB yangdidalilkan oleh Penggugat dan oleh karena itu adalah tidak berdasarkanhukum apabila Tergugat VII (termasuk Tergugat dan Tergugat VI) digugatdan diminta pertanggungjawaban atas diadakannya suatu RUPSLB. Segalasesuatu yang ada dan terjadi di dalam RUPSLB adalah tanggungjawabdari RUPSLB itu sendiri. Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum Register : 08-08-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 05-02-2015 Putusan PTUN JAKARTA Nomor 157/G/2014/PTUN.JKT Tanggal 8 Januari 2015 — MARRY PARDEDE alias MARRY LUMBAN TOBING;1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,2. PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL 191 — 143 dituangkan didalam akte RUPSLB PT. Berita Acara RUPSLB Nomor 138 tanggal22 Nopember 2013 jo Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 07 tanggal 03Desember 2013 jo Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 98 tanggal 21Desember 2013 jo Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 139 tanggal 28Desember 2013 yang susunan pengurusnya adalah sebagai berikut :a Marry Pardede sebagai Presiden Direktur.b Reny Pardede Sebagai Direktur Keuangan.c Drs. Hotel DanauToba International agar di Tolak dan Menerima Hasil Pelaksanaan RUPSLByang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Susunan Pengurus Baruberdasarkan Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 20 tanggal 07 Nopember2013 jo Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 138 tanggal 22 Nopember 2013jo Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 07 tanggal 03 Desember 2013 jo AkteBerita Acara RUPSLB Nomor 98 tanggal 21 Desember 2013 jo Akte BeritaAcara RUPSLB Nomor 139 tanggal 28 Desember 2013, yaitu :a Marry Pardede sebagai Presiden Direktur.b ;PAGE 1021Bahwa berkaitan dengan RUPSLB PT. HDTI yang diprakarsai Penggugat yangmenghasilkan beberapa Akta yaitu : Akta Berita Acara RUPSLB Nomor: 20tanggal 07 Nopember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPSLBNomor : 138 tanggal 22 Nopember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor :07 tanggal 03 Desember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor : 98 tanggal21 Desember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor : 07 tanggal03 Desember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor : 98 tanggal 21Desember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor : 139 tanggal 28Desember 2013, yang kesemuanya dibuat dihadapan Adi Pinem, S.H., Notaris diMedan adalah TIDAK SAH. Pengadilan PT KENDARI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika Register : 12-03-2020 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 24-03-2020 Putusan PT KENDARI Nomor 17/PID.SUS/2020/PT KDI Tanggal 24 Maret 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ZUKRI AHMAD AL'YAFIE, SE., SH., MH. Terbanding/Terdakwa : ELSA LAMUSA Binti LAMUSA 79 — 93 DUTATAMBANG GUNUNG PERKASA adalah sah susunannya sertaberhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikatmengenai segala hal yang dibicarakan dalam RUPSLB PT.DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASA;11) Bahwa Tergugat perlu sampaikan bahwa dengan hadirnya kuasaPenggugat dalam RUPSLB PT. Apakah pada aspek syarat sah untukmelaksanakan RUPSLB, atau pada saat penyelenggaraan RUPSLB ataukah pada hasil RUPSLB;Bahwa dalam hal ini Tergugat akan menjawab berdasarkankonstruksi hukum yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya:13) Bahwa sebelum pelaksanaa RUPSLB PT. Rinrin Merinova;21) Bahwa terselenggaranya RUPSLB PT. ., M.Kn pada tanggal 04 Februari 2019;24) Bahwa perlu Tergugat tegaskan hasil RUPSLB PT. DUTATAMBANG GUNUNG PERKASA telah sesuai pula denganketentuan yang termuat dalam UU PT terkait pembuatanRisalah RUPSLB PT. Tuan Thomas pada RUPSLB PT. Pengadilan PT BANTEN Pidana Umum Register : 23-09-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 11-12-2020 Putusan PT BANTEN Nomor 85/PID/2019/PT BTN Tanggal 16 Oktober 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HENDRIK CAHYADI Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : IMELDA, SH 400 — 86 Hendrik Cahyadi sebesar 4.000 lembar saham atau setara dengan Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kepada Affandi Bunawan; 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Jual Beli Saham nomor 12 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng; 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Berita Acara RUPSLB Perubahan susunan pengurus perseroanNamun permintaan tersebut diabaikan oleh terdakwa, dan sampai denganwaktu yang ditentukan oleh undangundang yaitu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSditerima, Terdakwa tidak melakukan pemanggilan untuk RUPSLB, sehinggapermintaan penyelenggaraan RUPSLB diajukan kembali kepada DewanKomisaris dengan surat tertanggal 27 Agustus 2016. Lalu dengan SuratDewan Komisaris perihal Undangan RUPSLB PT. Risalah RUPSLB PT. Tribharata di bawah tangan tertanggal 30Nopember 2016, kenyataanya pada tanggal 30 Nopember 2016 terdakwa tidaklagi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Tribharata Sejati sesuai dengan AktaNotaris Humberg Lie Nomor Nomor : 67 tanggal 20 September 2016, perihalPemyataan Keputusan RUPSLB PT. Tribharata Sejati.b. Kuasa Nomor 48 yang dibuat notaris Dian Fitriana, SH. Perubahan susunan pengurus perseroanNamun permintaan tersebut diabaikan oleh terdakwa, dan sampai denganwaktu yang ditentukan oleh undangundang yaitu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSditerima, terdakwa tidak melakukan pemanggilan untuk RUPSLB, sehinggapermintaan penyelenggaraan RUPSLB diajukan kembali kepada DewanKomisaris dengan surat tertanggal 27 Agustus 2016. Lalu dengan SuratDewan Komisaris perihal Undangan RUPSLB PT. dilangsungkan RUPSLB PT. Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata Register : 06-01-2022 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 25-01-2022 Putusan PN BANJARMASIN Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjm Tanggal 19 Januari 2022 — Pemohon: 1.SUHARMI 2.ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA 3.ARRIZQINA ALFIANINGRUM (diwakili oleh sdri Suharmi) 4.SUPRIYADI Termohon: MUHAMAD BASIR 85 — 51 Menyatakan Termohon telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir; Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan verstek; Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menetapkan tanggal RUPSLB dan melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB PT Prima Karya Maritim yang bertempat di Kantor PT. Perubahan Maksud dan Tujuan Perseroan Perubahan Modal Dasar Perseroan Pembahasan Honorarium, tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi; Memerintahkan Para Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam RUPSLB; Menghukum Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah); Pengadilan PN GRESIK Perdata Register : 13-11-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 26-02-2020 Putusan PN GRESIK Nomor 649/Pdt.P/2019/PN Gsk Tanggal 3 Desember 2019 — Pemohon: BUKHARI Termohon: KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KARYA DHARMA KPRI KARYA DHARMA 77 — 15 Gresik Migas sudah tidak diketahui lagi;Bahwa dengan akan dilaksankannya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Pemohon berkeinginan untuk di tetapkan mewakiliKoperasi Pegawai Republik Indonesia Karya Dharma terbatas dalamRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sehingga dapatmengawal proses pemindahan saham Koperasi Pegawai RepublikIndonesia Karya Dnarma pada RUPSLB PT Gresik Migas.Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Negeri Gresik menetapkanden1.2.gan amarnya yang berbunyi sebagai berikut;Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;Menetapkan pengalihan/pembelian saham Koperasi Pegawai RepublikIndonesia Karya Dharma tersebut sebanyak 1.500 lembar saham (1.85%)dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.150.000.000, (Seratus lima puluhjuta rupiah) dan Saham 1.500 lembar saham (1.85%) dengan nominalseluruhnya sebesar Rp.150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah)kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam RUPSLB PT GresikMigas, sehingga saham PT Gresik Migas menjadi 100% kepemilikannyaoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sesuai dengan amanatPeraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan usaha MilikDaerah;Menetapkan bahwa Pemohon mewakili Pengurus Koperasi PegawaiRepublik Indonesia Karya Dharma terbatas dalam Rapat umumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Gresik Migas;Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan inikepada Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2019/ Gresik Migas)Nomor 43 tanggal 29 Nopember 2007, diberi tanda P 3;4. 1 (satu) foto copy Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), tanggal 13 Agustus 2019, diberi tanda P 4;5. 1 (satu) foto copy Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), tanggal 26 Agustus 2019, diberi tanda P 5;6. 1 (satu) foto copy Surat Keterangan Nomor 050/1.339/437.56/I/2019 yangdikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Gresik, tanggal 24 Oktober 2019, diberi tandaP ribu rupiah) atau senilaiRp. 8.130.000.000, (delapan milyar seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkanKoperasi Pegawai Republik Indonesia Karya Dharma selaku pemegang/pemilik saham sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham dengannilai nominal sebesar Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) atau senilai Rp.150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah) (Vide bukti P 3);Menimbang, bahwa berdasarkan undangan Rapat Umum PemegangHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2019/PNGsk.Saham Luar Biasa (RUPSLB Pengadilan PN KARANGAYAR Perdata Register : 15-04-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 12-09-2019 Putusan PN KARANGAYAR Nomor 82/Pdt.P/2019/PN Krg Tanggal 26 Agustus 2019 — Pemohon: PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD, TBK Dalam PKPU Termohon: PT POLY MEDITRA INDONESIA Dalam PKPU 384 — 154 Menetapkan PEMOHON dan/atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON berdasarkanpenetapan ini;5. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris TERMOHON untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akandiselenggarakan berdasarkan Penetapan ini;6. Memberikan izin bagi PEMOHON dan/atau Kuasanya untuk menunjukPejabat Notaris untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamTERMOHON yang dilakukan berdasarkan Penetapan ini;7. Memberikan izin kepada Pejabat Notaris yang ditunjuk PEMOHON untukmelakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasil rapat umumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON kepadaKementrian Hukum dan HAM RI;8. Surat PEMOHON danHalaman 18 dari 48 Penetapan Nomor 82/Pat P/2019/PN Krg28.Surat Il PEMOHON, dimana Surat Permohonan tersebut ditandatanganioleh Direksi PEMOHON yang diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 22Oktober 2018;Bahwa sikap Direksi dan Dewan Komisaris TERMOHON belum dapatmemenuhi permintaan PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPSLB,didasarkan atas fakta dan dan dasar hukum sebagai berikut:a. Sehingga langkah RUPSLB yang diambil di tengahproses PKPU yang sedang dilalui oleh PEMOHON tanpa persetujuantertulis Tim Pengurus PKPU tersebut adalah SUATU PERBUATANYANG MELAWAN HUKUM;29. (Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa); Bahwa pihak yang dapat menyelenggarakan RUPS adalah Direktur,Komisaris dan Pemegang Saham harus sesuai ps 79 ayat (2) UU PT; Bahwa Pasal 79 UU PT ada ketentuan RUPSLB yang dilakukanpemegang saham hanya dapat dilakukan apabila Direksi dan Komisarisatas permohonan pemegang saham diminta untuk dilakukanHalaman 28 dari 48 Penetapan Nomor 82/Pat P/2019/PN Krgpemanggilan RUPSLB, pemanggilan RUPSLB paling lambat 15 haridan apabila tidak memanggil para pemegang saham Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Upload : 27-04-2011 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1199 K/PDT/2010 PT. BINAKHARISMA PERKASA; MUCHTAR RUSLAN 487 — 358 — Berkekuatan Hukum Tetap Pudjantoro Hasan sebanyak 7.000.000 saham atau 50% bagian darikeseluruhan saham ;Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud, Direksi telahmelakukan pemanggilan RUPS terhadap para Pemegang Saham termasukTermohon untuk hadir dalam RUPSLB sebanyak 3 (tiga kali) melalui surattercatat pada tanggal :1. RUPS tanggal 03 Agustus 2009 sesuai Surat Panggilan tanggal 17 Juli 2009(Bukti P3), tidak dihadiri oleh Termohon sebagaimana Berita Acara Rapat(Bukti P3.a) ;Hal. 2 dari 10 hal. Put. ijin penyimpangan dari anggaran dasar bahwakuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS adalah sebesar 60 % darikeseluruhan saham karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 86 ayat 4UUPT Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkanpengambilan keputusan paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili ;Dan juga menetapkan agenda rapat dalam RUPSLB adalah sebagaiberikut:A. Penyesuaian Anggaran Dasar PT BINAKHARISMA PERKASA terhadap UUNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa mengingat pentingnya RUPS dimaksud diadakan maka perluditetapbkan bahwa RUPS dimaksud adalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dan oleh karenanya maka Pemohon meminta Pengadilanuntuk memberikan ijin, Kuorum Kehadiran dan Pengambilan keputusan rapatHal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1199 K/Pdt/2010yang didasarkan pada ketentuan Pasal 81 ayat 1 jo. Menyatakan bentuk rapat adalah RUPSLB dan menetapkan jumlah kuorumsah bila dihadiri 60 % dari jumlah saham yang dikeluarkan ;3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.BINAKHARISMA PERKASA dapat dilaksanakan dan menyatakanmenyetujui agenda rapat yang ditetapkan ;4. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTBINAKHARISMA PERKASA sah dan memenuhi kuorum dan mengikat bagiseluruh pemegang saham PT BINAKHARISMA PERKASA ;5. Judex Facti sudah tepat dan benar dalampertimbangan hukumnya dimana berdasarkan dalil penetapan terdapat argumenyang kontadiktif antara pemanggilan RUPSLB yang dilakukan sebanyak 3 (tiga)kali ditambah pemanggilan RUPSLB melalui media massa sebanyak 1 (satu)kali, sehingga totalnya 4 (empat) kali pemanggilan, hal mana melanggarketentuan Pasal 86 ayat (4, 5, 6) UndangUndang No. 40 Tahun 2007, tentangPerseroan Terbatas, dimana permohonan penetapan oleh Perseroan Terbataske Pengadilan dalam rangka RUPSLB Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum Register : 10-03-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 01-06-2016 Putusan PT JAKARTA Nomor 201/PDT/2016/PT.DKI Tanggal 25 Mei 2016 — TN. HADI SUSANTO SIDHARTA >< PT. BANK DINAR INDONESIA DAN PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL CS 166 — 99 Tergugat II dan Tergugat Ill yangmemperjualbelikan saham portepel senilai Rp. 7.500.00 berdasarkanRUPSLB tanggal 27 Desember 2010 secara hukum tidak dapatdibenarkan karena keputusan RUPSLB tersebut cacad hukum, sehinggaoleh karenanya keputusan RUPSLB tersebut batal demi hukum.10.Bahwa, ketentuan pasal 1365 KUH. pada tanggal 27Desember 2014, sehinga selain sebagai kuasa PENGGUGAT yangtidak dapat hadir pada RUPSLB TERGUGAT Il juga mendapatundangan selaku standby buyer dan hal ini dapat dilihat dari daftarhadir rapat RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 27Desember 2010.17.Bahwa Hasil dari RUPSLB tertanggal 27 Desember 2010 yaituMengeluarkan saham portepel sejumlah 7.500.000 saham dengan nilaiRp. 7.500.000.000,. Nomor 201/PDT/2016/PT.DKIsesuai ketentuan Bank Indonesia berdasarkan RUPSLB ke II tanggal30 Juni 2010. tidak hadir dalam RUPS, maka pemegang saham sepakat untukmengadakan RUPSLB keII pada tanggal 20 Desember 2010.12.Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 pemegang saham Tergugat kembali mengadakan RUPSLB kell, akan tetapi RUPS tersebut ditundapelaksanaannya hingga tanggal 27 Desember 2010. , sesuai ketentuan BankIndonesia berdasarkan RUPSLB keII tanggal 30 Juni 2010.77.Bahwa RUPSLB KeIl tanggal 27 Desember telah mengambil keputusansebagai berikut :Mengeluarkan saham dalam portepel sejumlah 7.500.000 (tujuh juta lima ratusribu) saham dengan nilai Rp. 7.500.000.000, (tujuh milyar lima ratus riburupiah). Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Register : 17-05-2013 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 27-12-2017 Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 312/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. PACIFIC SAMUDRA PERKASA Lawan 1. PT. BARA PRIMA MANDIRI 2. H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA, 3. YUDHA TRISNO, 4. SAURABH JHUNJHUNWALA, 5. MARGARETHA MONALISA WULAN, 6. PRAMOD KUMAR JAIN, 8. ANKIT PATNI, Penggugat: PT PACIFIC SAMUDRA PERKASA Tergugat: 1.PT BARA PRIMA MANDIRI 2.H ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA 3.YUDHA TRISNO 4.SAURABH JHUNJHUNWALA 5.MARGARETHA MONALISA WULAN 6.PRAMOD KUMAR JAIN 7.SUWARNO 8.ANKIT PATNI 9.SKP OVERSEAS PTE,LTD 10.HADI JUANA 11.OLFITRIAN 12.PT CAKRA KARYA BERSAMA 13.PT SOLUSINDO NUSANTARA 14.TRADE CONSORTIUM PTE LTD 15.NOTARIS SITI SAFARIJAH 16.NOTARIS SHELLA FALIANTI,SH 17.KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK IDONESIA 18.MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA 593 — 2564 Menyatakan RUPSLB Tergugat I tanggal 21 September 2012 yang menyatakan Tergugat IX dan Tergugat XIV sebagai pemegang saham adalah cacat hukum, tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat XIV untuk tidak melakukan perbuatan apa pun yang didasarkan pada RUPSLB Tergugat I tertanggal 21 September 2012 ; 5. pemegang saham".Pelaksanaan RUPSLB juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5ayat (2) anggaran dasar PT. .RUPSLB 21 SEPTEMBER 2012: PEMANGGILAN RUPSLB DILAKUKANTANPA MEMPERHATIKAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR.24.25.Bahwa setelah RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012, selanjutnya padatanggal21 September 2012 TERGUGAT mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dipimpin olehTERGUGAT X sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham PT. Tindak Lanjut RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012Hasil RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012 kemudian dicatat dalamHalaman 45 dari 275 hal. melalui organ Dewan Komisaris melakukan pemanggilankepada para pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB di HarianPelita" pada tanggal 24 Agustus 2012.Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 telah dilaksanakan RUPSLB PTBara Prima Mandiri (in casu Tergugat l) sebagai berikut :21.1. RUPSLB PT Bara Prima Mandiri (in casu Tergugat ) tanggal 24Halaman 116 dari 275 hal. berdasarkan hasil RUPSLB Tanggal 21September 2012. Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum Penganiayaan Register : 23-04-2018 — Putus : 11-05-2018 — Upload : 22-05-2018 Putusan PT JAKARTA Nomor 116/Pid/2018/PT.DKI Tanggal 11 Mei 2018 — Norman alias Ameng 116 — 65 THE SUNG SENG sudah tidak loyal dan tidakmentaati keputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 %(enam puluh dua persen) suara sah para pemegang saham untukmelaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntanpublik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.5. Komisaris Tn. YUSRI telah mendukung Direktur Utama dan ikutmenolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan auditkeuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012.6. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah Putus : 23-05-2011 — Upload : 12-12-2011 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2199 K/Pdt/2010 Tanggal 23 Mei 2011 — NYONYA WIWIEK TJOKROSAPUTRO DK VS TUAN HUNAWAN WIDJAYANTO DK 86 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap No. 2199 K/Pdt/2010diselenggarakan oleh Tergugat dan Tergugat Il tersebut ternyatadidasarkan adanya ijin dalam Penetapan Pengadilan Negeri SemarangNo.229/Pdt.P/2000/PN.Smg. tanggal 6 Juli 2000 yang dimohonkan olehTergugat atas nama Turut Tergugat melalui kuasanya yaitu TurutTergugat Il;Bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2000 padapokoknya disebutkan alasan permohonan bahwa MRUPSLB padatanggal 20 Juni 2000 (RUPSLB Pertama) dan RUPSLB tanggal 3 Juli 2000(RUPSLB Kedua) dengan agenda RESTRUKTURISASItidak Kayu Lapis Indonesia dan dalam salah satu pertimbanganhukumnya Hakim pemeriksa menyatakan bahwa" Direksi berkehendakmengadakan RUPSLB dengan agenda FRestrukturisai tersebut adalahatas permintaan Bank Kreditur (Penetapan No. 229/Pdt.P/2000/PN.Smg. halaman 9) ;Jadi RUPSLB yang diijinkan oleh Pengadilan Negeri Semarangberdasarkan Penetapan No. 229/Pdt.P/2000/PN.Smg tanggal 6 Juli 2000adalah RUPSLB PT. Kayu Lapis Indonesia dengan agendaRESTRUKTURISASI dan bukan RUPSLB dengan agenda MENGUBAH/MERUBAH ANGGARAN DASAR perseroan ;Sehingga jelas penyelenggaraan RUPSLB PT. Kayu Lapis Indonesiatanggal 17 Juli 2000 dengan agenda pengubahan Anggaran Dasarperseroan dan putusan RUPSLB PT. Kayu Lapis Indonesia tanggal 17 Juli2000 yang mengubah Anggaran Dasar PT. dan Penggugat Il hanya mendapatkan surat dalam amplopyang ternyata isinya kosong dan tidak ada tulisan apapuntentang rencana RUPSLB PT. No. 2199 K/Pdt/2010Luar biasa (RUPSLB) PT. KLI tanggal 17 Juli 2000 bukan RUPSLBBiasa tetapi merupakan RUPSLB Khusus, karena telah mengambilkeputusan MENGUBAH/MERUBAH ANGGARAN DASAR PT. Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum Putus : 07-12-2016 — Upload : 12-05-2017 Putusan PT SEMARANG Nomor 405/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 7 Desember 2016 — ANTONIUS PRASETYADI MELAWAN JOHAN SARIJO DKK 85 — 45 Tata Daerah Mandiri mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 28 Februari2014, bertempat di JI. HR. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dihadiri oleh orang yang tidak jelas kedudukannya yaituTERGUGAT Il dinyatakan sebagai pemegang saham 75 lembardengan nominal Rp 37.500.000, (tiga puluh tujuh juta lima ratusribu rupiah), karena TERGUGAT Il tidak pernah dinyatakan telahmembeli saham siapa dan kapan saham tersebut beralih.Bahwa TERGUGAT VII menghadiri Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) yang bertempat di JI. HR. Pengaduan manadikandung maksud agar Penggugat menyadari dan segeramenyelesaikan masalah ini.Selanjutnya tanggal 17 Oktober 2013 Tergugat menerima suratkuasa dari sebagian Pemegang Saham untuk menindaklanjutikasus tersebut.Him. 9 Putusan No.405/PDT/2016/PT SMG6.10.Sementara itu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yang didalikan oleh Penggugat sebagai dasarmelaporkan dirinya ke polisi oleh Tergugat adalah RUPSLB yangdiadakan pada tanggal 28 Februari 2014. Oleh karenanya sebenarnya gugatan ini tidak relevandan tidak ada hubungannya dengan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB), tanggal 28 Pebruari 2014 di Purwokerto.Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalahkewajiban perusahaan yang harus dilakukan sesuai perintahUndangUndang dan Anggaran Dasar, yang diselenggarakan olehDireksi atau Komisaris. Penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Saya diklaim ikut serta melakukan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).Klaim tersebut adalah salah, sebab kehadiran saya adalahsebagai undangan, yang tidak memiliki hak suara.