Ditemukan 516 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 13-03-2009 — Upload : 29-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2581 K/Pdt/2006
Tanggal 13 Maret 2009 — Universitas Trisakti ; Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Pendidikan Nasional, DKK
8044 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Subekti, SH.dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, cetakan kedua, Bab Vtentang Kekuasaan (kewenangan) Relatif Badanbadan Pengadilan,halaman 24, bagian ke3, yang menyatakan :"3 Apabila ada beberapa orang Tergugat, maka Penggugat bolehmengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri yang dalam wilayahhukumnya bertempat tinggal atau berdiam salah satu diantara mereka.Dengan demikian maka Tergugattergugat lainnya akan dipanggil untukmenghadap kepada Pengadilan Negeri yang telah dipilih oleh Penggugatitu
    Sudikno Mertokusumo, SH.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, edisike4, Liberty Yogyakarta, 1993, halaman 113 yang juga mengatakan :"Kalau Penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukan iaharus dikalahkan" .9.
Register : 18-01-2010 — Putus : 29-03-2011 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 4/Pdt.G/2010/PN.Bpp
Tanggal 29 Maret 2011 — WA SITI GENA bin TABUE sebagai PENGGUGAT Melawan : 1. JAPAR 2. AGUS FITRIANSYAH 3. ARDIANSYAH sebagai Para TERGUGAT 4. Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Kalimantan Timur sebagai TURUT TERGUGAT
5822
  • WIRYONO PROJODIKORO , SH.Dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Indonesia Sumur Bandung,1992 halaman 65 mengenai Penerapan Pasal 127 RV menyatakan sebagaiberikut :Bahwa dimana dalam gugatan penggugat telah mengaku sebagai ahli warissatusatunya dari orang yang bernama TABALLO bin TABUE, dimanaPenggugat mengaku sebagai saudara kandung dari TABALLO binTABUE, maka seharusnya Penggugat mengurus terlebih dahulu penetapanahli waris melalui Pengadilan yang berwenang untuk mengeluarkan buktitentang keterangan
Putus : 24-09-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2046 K/Pdt/2012
Tanggal 24 September 2013 — Salvida Putri, Dkk VS Ingenmalemta Sembiring, Dk
5268 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap, SH.dalam bukunya SegiSegi Hukum Perjanjian halaman 281 yang menyatakanbahwa penitipan adalah kontrak riil, dengan konsensus saja persetujuanpenitipan belum mengikat. Persetujuan baru mulai mengikat para pihak setelahadanya penyerahan dan penerimaan barang yang dititipbkan.
Putus : 08-05-2014 — Upload : 23-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 628/Pdt.G/2013/PN.SBY
Tanggal 8 Mei 2014 — AFIFAH melawan TEDJO HERMANTO Dkk
161
  • Penggugat hanyamenjelaskan kerugian akibat adanya perjanjian kesepakatan bersama tersebut,namun didalam petitumnya Penggugat meminta untuk dibatalkannya atasperjanjian kesepakatan bersama, lebih lagi didalam gugatannya Penggugat jugamempermasalahkan apa yang tidak pernah dituangkan kedalam perjanjiankesepakatan tersebut, namun demikian apabila Penggugat jugamempermasalahkan terhadap ke 5 (lima) sertipikat adalah termasuk kedalamharta bersama, maka seharusnya Penggugat juga menarik Notaris FARIED, SH.dalam
Register : 27-04-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 21-05-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 795/Pdt.G/2017/PA.Lpk
Tanggal 8 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
144
  • /Pdt.G/201 7/PALpk.Hal. 26 dari 28 Halamanselaku Ketua Majelis, dan Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH. serta Dra.Nuraini,MA. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan padahari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 Miladiyah bersamaan dengan tanggal15 Zulqaidah 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi HakimHakim Anggota dengan dibantu Panitera Pengganti Viviyani Purba,SH.dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon dalamKonpensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konpensi
Register : 25-03-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 26-06-2021
Putusan PN MAKALE Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Mak
Tanggal 19 Mei 2021 — Penuntut Umum:
MUSLIMIN LAGALUNG, S.H.
Terdakwa:
FRANSISKUS PALDI GA'DENG
5715
  • Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individupelaku tindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatuperkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini,tujuan pemidanaan
Putus : 21-05-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 826 K/Pdt/2013
Tanggal 21 Mei 2014 — PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE vs VICTOR JOE SINAGA
16411726 Berkekuatan Hukum Tetap
  • memeriksa perkara a quo memberikan argument yanglebih rasional dan berdasarkan logika hukum dengan mempertimbangkan semuafaktafakta yang telah disajikan kepadanya, sehingga upaya pencari keadilan in casuPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk mencari keadilan dapat terpenuhisecara maksimal;Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya memberiPertimbangan yang jelas dan cukup sehingga dapat memberikan putusan yangmemenuhi rasa keadilan, sebagaimana dikatakan oleh M.Yahya Harahap, SH.Dalam
Putus : 19-04-2010 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 282/Pid.B/2010/PN.SBY
Tanggal 19 April 2010 —
3411
  • Sumarsono SH.Dalam pembuatan akta pengikatan jual beli tertanggal 3 Juli 2007 No. 3 antara Terdakwadengan Indahjani kalau akta kuasa untuk menjual nomor 12 tertanggal 3Mei 2006 sudah dibatalkan, dan Terdakwa menjual rumah rumahtersebut dengan perorangan bukan atas nama PT. Cahaya Sinarmas ;e Bahwa benar Terdakwa menjual tanah dan bangunan rumah tersebut / memasarkandengan menggunakan brosur dan spanduk dilokasi tanah tersebut dengan menggunakannama H. Ir.
Putus : 22-02-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1553 K/PID/2015
Tanggal 22 Februari 2016 — H. MAWAR RIAS ASMARA
3220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PAF Lamintang, SH.dalam buku Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kedua halaman 161menyatakan perbedaan membuat Surat Palsu dengan memalsukan Suratadalah pada perbuatan membuat surat palsu itu pada mulanya tidak terdapatsurat apapun akan tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinyabertentangan dengan kebenaran, sedangkan memalsukan surat itu sejaksemula memang sudah terdapat sepucuk surat yang isinya kemudian telahdirubah dengan cara yang sedemikian rupa sehingga bertentangan dengankebenaran
Register : 24-05-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dps
Tanggal 27 Juli 2021 — Penuntut Umum:
I Ketut Kartika Widnyana, SH
Terdakwa:
I Gede Astika
6719
  • Moeljatno, SH.dalam bukunya AzazAzaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuhHal 13 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.B/2021/PN Dpsmenyebutkan bahwa Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harusada:1. Kemampuan untuk membedabedakan antara perbuatan yang baik danyang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;2.
Register : 09-11-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 571/Pid.B/2015/PN Kag
Tanggal 2 Desember 2015 — - ZAINUDIN ALIAS JANG BIN KULIL
8516
  • PAF Lamintang, SH.Dalam bukunya DasarDasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 345355) pengertian tanpa hakatau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah wederrechtelijke ini meliputipengertianpengertian :e Bertentangan dengan hukume Bertentangan dengan hak orang lain ataue Tanpa hak yang ada pada diri seseorang ataue Tanpa kewenangan.Menimbang, bahwa oleh Karena itu pengertian tanpa hak itu sendiri adalah pelakutindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untukmelakukan
Register : 06-06-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 321/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 5 Juli 2017 — PT.PAL INDONESIA (PERSERO) >< MS.JAVA REEDEREI M.LAUTER JUNG GmbH & Co.KG
666615
  • I M LAUTERJUNG GMBH & CO.KGselaku Pemohon Eksekusi (QUAD NON).Bahwa Terlawan/Terbantah menolak dalil Pelawan/Pembantah pada poin 1 4 halaman 3 dan 4 Perlawanan/Bantahan yang pada intinya menyatakanbahwa pengajuan Perlawanan/Bantahan aquo telah sesuai denganketentuan Hukum Acara Perdata, knususnya Pasal 207 HIR dan Pasal 195ayat (6) HIR.Bahwa dalil tersebut diatas tidak benar, karena menurut pendapat ahlihukum Retno Wulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdata
Register : 19-10-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 19-10-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 86/Pdt.Bth/2010/PN.Ska
Tanggal 15 Agustus 2011 — S U P A R D I, DKK VS W I D O D O, DKK
12731
  • Ulangan dari tindakan itu tidak akanmempunyai akibat hokum: nebis in idem ( pasall134 Rv)Bahwa dengan demkian sebagaimana uraian dari Prof DR.SudiknoMertokusumo,SH.dalam bukunya Hukum Acara erdata Indonesiahalaman 173 dapat ditegaskan perkara bantahan yang diajukanoleh Para Pembantah adalah nebis in idem, karena telahdiputus terlebih dahulu oleh hakim dan putusan itu benar.Menurut pasal 1916 ayat 2 no.3 BW maka putusan hakim adalahpersangkaan.
Putus : 21-12-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2062 K/Pid/2011
Tanggal 21 Desember 2011 — ADI WIDJAJA bin KONG TJIE LIA
2614 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa terlepas dari keberatankeberatan di atas karena fakta yangterungkap di persidangan hubungan yang terjadi terkait pembuatan AktaSewa Menyewa yang dibuat di hadapan Notaris INDRA WIDJAYA E, SH.dalam hubungan pembuatan Akte No.8 Tahun 2002, quod non, sepertiperistiwaperistiwa hukum yang terjadi membawa akibat hukum yang timbulantara Pemohon Kasasi Il/Terdakwa dengan Ir. YN.
Register : 28-07-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 573/PID.B/2015/PN Rap
Tanggal 8 Oktober 2015 — Pidana - RAHMAD SYAFI’I HASIBUAN ALIAS RAMBO
338
  • Masalah penyertaan (deelneming) dibahas oleh Prof Satochid Kartanegara, SH.Dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua menyebutkan Pasal55 ayat (1) ke KUHP sebagai ajaran deelneming yang terdapat pada suatustrafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebihdari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta ituterhadap delicht ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas dan nyatabahwa Terdakwa telah
Register : 15-03-2011 — Putus : 25-08-2011 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN BITUNG Nomor 35/Pdt.G/2011/PN.BITUNG
Tanggal 25 Agustus 2011 — CORNELIA ESSEN WULLUR lawan NOLDY KOMALING, DKK
10932
  • Yahya Harahap, SH.Dalam bukunya: Hukum Acara Perdata hal 443, penerbit Sinar Grafika) ;Ad.4.
Register : 06-11-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 159/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 28 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
198129
  • Jiachim Ambrosius dan Rahman, SH.Dalam berita acara itu diterangkan bahwa SHGB tersebut akandipergunakan khusus sebagai jaminan untuk keperluan kepengurusan SuratKredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), bukan jual beli normalsebagaimana jual beli pada umumnya dan Tergugat berjanji akanmengembalikan SHGB SHGB tersebut kepada Penggugat setelah urusanmengenai jaminan itu selesai, yang selanjutnya secara formal akan dibuatakta jual belli;.
Register : 11-01-2022 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 13/Pdt/2022/PT MDN
Tanggal 17 Februari 2022 — Pembanding/Tergugat : Drs. Rusdi Sinuraya
Terbanding/Penggugat : JOHNY HIDAYAT GUNAWAN, SE
7280
  • Sanghai Elektricmaka dengan ketidakmampuan penggugat dalam melaksanakn perjanjiankesepakatan bersama seperti yang dituangkan sesuai surat perjanjiankesepakatan yang dibuat dihadapan notaris FUJIYANTO NGARIAWAN SH.Dalam pasal 3 poin 2 maka cukup jelas dan terang dalil yang didalilkanpenggugat didalam gugatannya tidak beralasan secara hukum untuk ituharus dalil gugatan penggugat tersebut untuk dikesampingkan.Berdasarkan halhal tersebut di atas, dan oleh karena tergugat telah dapatdapat membantah dan
Register : 05-04-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN MASOHI Nomor 15/Pid.B/LH/2019/PN Msh
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:1.Donald Rettob, SH, 2.BOBBY VIRGO SEPTA SAPUTRA, SH, 3.Rian Joze Lopulalan, SH Terdakwa: 1.Samuel Lekena Alias Semy
4520
  • Loebby Luqman, SH.dalam bukunya Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana,halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan PutusanMahkamah Agung tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/ Kr / 1970, menganut bahwatidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harusmemenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan.Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa pada hariMinggu, tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di NegeriHuaulu, Kecamatan Seram
Register : 27-03-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 09-09-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 133/PDT/2014/PT SMG
Tanggal 7 Agustus 2014 — Pembanding/Tergugat : Sutadi Goyono
Terbanding/Penggugat : Ko Pien Tjoe
Terbanding/Penggugat : Lany Wibowo
Terbanding/Penggugat : Hendra Gunawan
Terbanding/Penggugat : Go Kiem Lan
Turut Terbanding/Tergugat : Hendri Goyono
Turut Terbanding/Tergugat : Sugunto Komarudin
Turut Terbanding/Tergugat : Ratna Utomo
Turut Terbanding/Tergugat : Alexander Wahyu Permana,SH.MKn
3922
  • Terbanding semula Para Turut Tergugat.PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 08042014 No.133/Pdt/2014/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas dalam peradilan tingkatbanding; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 5Agustus 2014 Nomor: 133/Pdt/2014/PT SMG tentang Penggantian Hakim Anggota : Tjaroko Imam Widodadi, SH. dengan diganti oleh Mohammad Ruslan Hadi, SH.dalam