Setelah mendapat respon SPPB pada hari itu tanggal28 Oktober 2015, terdakwa bersamasama dengan saksi Amiludin alias Amilbertemu dengan sdr. Maxon di Cibubur Junction untuk menyerahkanDokumen BC 2.3 Nopen. 092470 tanggal 28 Oktober 2015 dan dokumenrespon SPPBTPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang TempatPenimbunan Berikat). Lalu tanggal 1 November 2015 terdakwa sendirianbertemu dengan sdr.

Maxon untuk mendatangkan barang dariSingapore;e Bahwa dengan menggunakan dokumen BC 2.3, setelah datanyadimasukkan ke Aplikasi Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea Cukai,maka setelah data terinput lengkap dan benar, Sistem akanmengeluarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) TempatPenimbunan Berikat (TPB), SPPB tersebutlah yang kemudian disalahgunakan sdr.

Notos yangmembantu menginput dokumen BC 2.3 beserta lampiranlampirannyaberupa invoice, Packing list, B/L dari maskapai pelayaran ke AplikasiSistem Komputer Pelayanan Bea Cukai, sehingga keluarkan SuratPersetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Tempat Penimbunan Berikat(TPB) dan sdr.

Selanjutnya berkomunikasidengan Petugas Pengelola Aplikasi PIB untuk menunggu keluarnyaSPPB setelah keluar lalu dicetak dalam file PDF, file SPPB dan PIBsetelah tercetak kemudian dikirim via email kepada forwarder (PT.

EDl/ahli Noviari Harman D), dari SKP BC 2.3 secara sistemakan menerbitkan Nomor Daftar dan Surat Persetujuan PengeluaranBarang (SPPB);. Bahwa dengan dasar dokumen BC 2.3 dan SPPB, AM Cargo selaku pihakForwader/EMKL rekanan PT. Notos, melakukan proses Custom clearance diHalaman 41 dari 59 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2016/PN Cjr42Pelabuhan bongkar dan trucking atas barang impor ke Kawasan Berikat PT.Notos di Jonggol Cianjur;Bahwa dengan peran pentingnya tugas Terdakwa di PT. Notos sebagaiPKB, sdr.

) Nomor: 09/013/SPPB/KAKP/DIR/I/2006 (samadengan SPPB Repo saham BBRI ke1) tetapi tanggal dibuat berbeda;Repo saham ini diperpanjang, yaitu :Perpanjangan Ke1Sesuai surat penawaran PT.

) Nomor: 09/013/SPPB/KAKP/DIR/I/2006 (sama dengan SPPB Repo saham BBRIke1) tetapi tanggal dibuat berbeda.Repo saham ini diperpanjang, yaitu : Perpanjangan Ke1Sesuai surat penawaran PT.

SelanjutnyaPT Askrindo menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPPB)Nomor :09/087/ SPPB/KAKP/DIR/III/2006 tanggal 21 Maret 2006 yangditandatangani oleh terdakwa DR. RENE SETYAWAN, MA.

) Nomor09/013/SPPB/KAKP/DIR/I/2006 (sama dengan SPPB Reposaham BBRI ke1) tetapi tanggal dibuat berbeda.Il PENEMPATAN INVESTASI ANTARA PT ASKRINDO DENGAN PT RAM(RELIANCE ASSET MANAGEMENT);e Bahwa pada bulan Juni 2005 bertempat di Hotel Sheraton Media JIn.

Selanjutnya PT Askrindo menerbitkanSurat Perintah Pembayaran (SPPB) Nomor :09/087/SPPB/KAKP/DIR/IN/2006 tanggal 21 Maret 2006 yang ditandatangani olehterdakwa DR. RENE SETYAWAN, MA. BIN MOH.

BUKIT BARISAN;31) Berita Acara Musyawarah Desa Pencairan DanaKegiatan Wilayah Usulan/Jorong Koto Tangahtertanggal Senin 2 November 2009, Kamis 26 November2009, dan Kamis 25 Februari 2010 beserta absensi;Dikembalikan kepada saksi PAJRI SUKRIMAL PUTRA(Ketua UPK);32) Surat SKMP (Surat Kesanggupan MenyelesaikanPekerjaan) form. 61 tertanggal 25 Februari 2010;Dikembalikan kepada saksi DEWI ANGGRAINI (BendaharaUPK):33) SPPB Nomor : 20/SPPB/PNPMMP.BB/VII 2009 tanggal 15Juli 2009 beserta kelengkapannya berupa

) Nomor20/SPPB/PNPMMP .BB/VII 2009 tanggal 15 Juli 2009 dengantotal nilai proyek sebesar Rp. 214.524.700, (dua ratusempat belas juta lima ratus dua puluh empat' ribu tujuhratus rupiah);e Bahwa dalam dokumen SPPB tersebut, berdasarkan Berita AcaraMusyawarah Jorong Perencanaan pada hari kamis tanggal 11Desember 2008 masyarakat sepakat untuk menunjuk TimPengelola Kegiatan (TPK), PNPMMP Nagari Koto Tangah dengansusunan pengurus sebagai berikut ;a) DEDI EKA SISWANTO (ketua);b) TITIN WALHIDAYATI (sekretaris

tertuang di SPPB dengan hasilpekerjaan yang telah dilakukan ternyata tidak = sesuai(kurang) dari target volume yang ada pada RAB, yaitusebesarPutusan No. 04/PID.B/TPK/2011/PN.PDG.

Bukit Barisan PAJRISUKRIMAL PUTRA membuat dan menanda tangani SPPB (SuratPerjanjian Bantuan) Nomor 20/SPPB/PNPMMP.B/VII 2009tanggal 15 Juli 2009 sebesar Rp. 214.524.700.

Hal. ke 95 dari 100.NO.20/SPPB/PNPMMP.BB/VII 2009 ;7) Surat Perjanjian Kontrak No.02/PNPM KT/BB/X 2009tertanggal ...... Oktober 2009 ; Surat PenawaranPengadaan yang ditujukan kepada TPK Jorong KotoTangah, Kec.

Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan Surat PerintahPenyerahan Barang( SPPB )/DO beras untuk masing masingkecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggupeuncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun.c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkanberas sampai Titik Distribusi (TD ).d.

Cianjur, berupa : 1 lembar Surat Perintah Penyerahan Barang ( SPPB ) ( DeliveryOrder ) Nomor : 00428/12/2014/022/01/RAS, tanggal 16 Desember2014. s/d huruf M Dokumen Penyaluran Raskin Alokasi CadanganBeras Pemerintah ( CBP ) untuk Ds. Sukakerta Kec.

Cilaku Kab.Cianjur, berupa : 1 lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB ) ( Delivery Order ) Nomor : 00252/12/2014/022/01/RAS,tanggal 16 Januari 2015.Dikembalikan kepada Bulog Sub Divre Cianjur melalui saksi NurHuda Zus Jualianto . 1 ( satu ) buah buku tulis yang berisi catatan penerimaan danpenyaluran Beras Raskin Tahun 2014 untuk Rt. 01/09 Ds.Sukakerta Kec. Cilaku Kab. Cianjur.Dikembalikan kepada saksi Dudung, Spd,5.

Cianjur, berupa :> 1 lembar Surat Perintah Penyerahan Barang ( SPPB ) ( DeliveryOrder ) Nomor : 00428/12/2014/022/01/RAS, tanggal 16Desember 2014. s/d huruf M Dokumen Penyaluran RaskinAlokasi Cadangan Beras Pemerintah ( CBP ) untuk Ds.Sukakerta Kec. Cilaku Kab.

Cianjur, berupa : 1 lembar SuratPerintah Penyerahan Barang ( SPPB ) ( Delivery Order ) Nomor> 00252/12/2014/022/01/RAS, tanggal 16 Januari 2015Dikembalikan kepada Bulog Sub Divre Cianjur melalui saksi NurHuda Zus Jualianto .Halaman 77 dari 82 halaman Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2016/PT.BDG> 1 ( satu ) buah buku tulis yang berisi catatan penerimaan danpenyaluran Beras Raskin Tahun 2014 untuk Rt. 01/09 Ds.Sukakerta Kec. Cilaku Kab. CianjurDikembalikan kepada saksi Dudung, Spd,9.

Dengan Nomor dan Tanggal SPPB : 196.14/PPMSMP/2009Tanggal 24 Maret 2009 dengan Nilai SPPB sebesar Rp. 400.000.000, (empatratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Pengembangan SDSMP Satu Atap PadaSMPN 7 Dulupi Satu Atap;Bahwa Pembayaran Dana Bantuan Subsidi untuk Pendidikan DasarTerpadu SDSMP Satu Atap tersebut dilakukan melalui Nomor RekeningSekolah penerima sebagaimana kuitansi tertanggal 23 Maret 2009 untukpembayaran Pengembangan SDSMP Satu Atap SMPN 7 Dulupi Satu AtapSDN 12 Dulupi Desa Tangga Barito

No. 2008 K/Pid.Sus/20141.Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pengembangan SDSMP Satu Atap/SMPN 7 Dulupi Satu Atap, Nomor 196.14/PPMSMP/2009 tanggal 23 Maret 2009 antara Dra.

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pengembangan SDSMP Satu Atap SMPN 7 Dulupi Satu Atap No. 196.14/PPMSMP/2009, tanggal 23 Maret 2009 ;. Kuitansi sebesar Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah) untukPembayaran Pengembangan SDSMP Satu Atap SMPN 7 DulupiSatu Atap SDN 12 Dulupi Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo,sesuai dengan SPPB tanggal 23 Maret 2009 No. 196.14/PPMSMP/2009;. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKP2)No. 202.14/PPMSMP/2009 tanggal 29 Maret 2009 ;.

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pengembangan SDSMPSatu Atap SMPN 7 Dulupi Satu Atap No. 196.14/PPMSMP/2009,tanggal 23 Maret 2009 ;. Kuitansi sebesar Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah) untukPembayaran Pengembangan SDSMP Satu Atap SMPN 7 Dulupi SatuAtap SDN 12 Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, sesuaidengan SPPB tanggal 23 Maret 2009 No. 196.14/PPMSMP/2009;. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKP2) No.202.14/PPMSMP/2009 tanggal 29 Maret 2009 ;.

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pengembangan SDSMP Satu Atap SMPN 7 Dulupi Satu Atap No. 196.14/PPMSMP/2009, tanggal 23 Maret 2009 ;Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 2008 K/Pid.Sus/201410.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.. Kuitansi sebesar Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah) untukPembayaran Pengembangan SDSMP Satu Atap SMPN 7 DulupiSatu Atap SDN 12 Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo,sesuai dengan SPPB tanggal 23 Maret 2009 No. 196.14/PPMSMP/2009;.

PIB Nomor Pengajuan 000000000601020120319001294 berserta SPPB, SSPCP,Invoice, Packing List, Bill of Lading, Form D2. PIB Nomor Pengajuan 00000000601020120801001650 berserta SPPB, Nota Debet,Bukti Penerimaan Negara Impor, SSPCP, Invoice, Packing List, Bill of Lading, Form D3. PIB Nomor Pengajuan 00000000601020121029001894 berserta SPPB, Nota Debet,Bukti Penerimaan Negara Impor, SSPCP, Invoice, Packing List, Bill of Lading, Form D;4. Payment Voucher tanggal 7 September 2012;5.

Southern Tristar, tetapi dalamPemberitahuan Impor Barang (PIB ) Nomor: 305171 tanggal 24 Juli 2012 dan dalam SuratPemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 338603/KPU.01/2012 tanggal 14 Agustus 2012,tercantum importir: PT. XXX, dengan tidak mencantumkan QQ PT.

Dalam hasil surat LHA a quo tidaknampak adanya kesalahan, baik dari awal proses penyampaian PIB sampaidengan diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (yangselanjutnya disebut SPPB) dan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidakpernah salah dalam membayar nilai pabean yang menjadi kewajibannya.Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI selalu. menyelesaikanpembayaran yang menjadi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam hasilLHA a quo.

Putusan Nomor 25/B/PK/PJK/2014KEMBALI menerbitkan SPPB No : 202656/KPU.01/2011 tanggal 06Juni 2011, dimana SPPB a quo menunjukan TERMOHONPENINJAUAN KEMBALI telah menyetujui penggunaan PIB 203574dengan Pos Tarif HS : 5209.19.00.00 disertai fasilitas KITEnya.

Dengan kata lain, Keberadaan SPTNP018494/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 adalah tidak sah menurut hukum.Dengan adanya penerbitan SPPB No : 202656/KPU.01/2011 tanggal06 Juni 2011 menunjukan bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALItelah melalui seluruh prosedur dan tatanan yang benar menurutperaturan perundangundangan yang berlaku.

/2011 menimbulkankerancuan secara prosedural dengan diterbitkannya SPTNP a quo.Penerbitan SPPB No : 202656/KPU.01/2011 tertanggal 06 Juni 2011menunjukkan kesetujuaan TERMOHON PENINJUAN KEMBALI ataspenggunaan Pos Tarif 5209.19.00.00.

Atas dasar telah terpenuhinya yang menjadikewajiban PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI secaraprosedural,maka TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI menerbitkan SPPB No :202656/KPU.01/2011 tertanggal 06 Juni 2011 untuk pendaftaran PIB203574.

Prinlog Nomor T90/01302001/Log, dan Surat Perintah PenyerahanBarang (SPPB) atau Delivey Order (DO) serta bukti uji timbang ;8. Perintah Dropping Beras Dari Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Malukudari Prinlog Nomor : T1078/05302001/Log, dan Surat PerintahPenyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) serta bukti Ujitimbang ;9. Permintaan Dropping Beras dari Kantor Dinas Kesejahteraan PropinsiMaluku dari Prinlog Nomor : T1233/06222001/Log, dan Surat PerintahHal. 17 dari 25 hal. Put.

No. 12 K/Pid/200610.11.12.13.1415.16.17.18.19.Penyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) serta bukti ujitimbang ;Permintaan Dropping Beras dari Kantor Dinas Kesejahteraan PropinsiMaluku dari Prinlog Nomor : T1895/09242001/Log, dan Surat PerintahPenyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) serta bukti Ujitimbang ;Permintaan Dropping Beras dari Kantor Dinas Kesejahteraan PropinsiMaluku dari Prinlog Nomor : T837/07272001/Log, dan Surat PerintahPenyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order

No. 12 K/Pid/200610.11.12.13.Prinlog Nomor T1895/ 09242001/Log tanggal 24 September 2001 ;Permintaan Dropping Beras dari Kantor Dinas Kesejahteraan PropnsiMaluku dariPrinlog Nomor T90/01302001/Log, dan Surat Perintah PenyerahanBarang (SPPB) atau Delivey Order (DO) serta bukti uji timbang ;Perintah Dropping Beras Dari Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Malukudari Prinlog Nomor : T1078/05302001/Log, dan Surat PerintahPenyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) serta bukti Ujitimbang ;Permintaan

Dropping Beras dari Kantor Dinas Kesejahteraan PropinsiMaluku dari Prinlog Nomor : T1233/06222001/Log, dan Surat PerintahPenyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) serta bukti Ujitimbang ;Permintaan Dropping Beras dari Kantor Dinas Kesejahteraan PropinsiMaluku dari Prinlog Nomor : T1895/09242001/Log, dan Surat PerintahPenyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) serta bukti Ujitimbang ;Permintaan Dropping Beras dari Kantor Dinas Kesejahteraan PropinsiMaluku dari Prinlog Nomor : T837/

07272001/Log, dan Surat PerintahPenyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) serta bukti Ujitimbang ;Petikan SK.

SPPB merupakan produk hukum dari Pasal 85 ayat (1) UUKepabeanan bukan produk hukum Pasal 16 ayat (1) dan/atau ayatHalaman 19 dari 42 halaman.

Putusan Nomor. 906/B/PK/PJK/2016h.ketidaktaatasasan Termohon Peninjauan Kembali dalammelaksanakan Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 95 UU Kepabeanan.Faktanya, Pemohon Peninjuan Kembali tidak pernah menerimapenetapan tarif dan/atau nilai pabean sebagai pelaksanaan ketentuanPasal 16 UU Kepabeanan berupa SPTNP Pejabat BC KPU BC TgPriok dalam proses PDE Kepabeanan atas ke532 PIB yang menjadiobyek audit Kepabeanan, yang ada hanya SPPB;Dokumen SPPB menurut PMKRI No.51/PMK.04/2008 jo PMKRI No.147/ PMK.04/2009

Pejabat BC KPUBC TgPriok dan mengingat SPPB sangat jelas bukan dan tidak dapatdiidentikkan dengan penetapan Pejabat BC tentang tarif dan/atau nilaipabean yang dimaksud Pasal 16 UU Kepabeanan, maka penetapanSPKTNP a quo oleh Termohon Peninjauan Kembali ( DJBC ) menjaditidak sah secara hukum;.

Pejabat BC KPUBC TgPriok dan mengingat dokumen SPPB sangat jelas bukan dan tidak dapatdiidentikkan dengan penetapan Pejabat BC tentang tarif dan/atau nilaipabean yang dimaksud Pasal 16 UU Kepabeanan, maka penetapanSPKTNP a quo. oleh Termohon Peninjauan Kembali ( DJBC ) menjaditidak sah secara hukum;.

) yang dimaksud Pasal 85 ayat (1) UU Kepabeanan sama denganpenetapan pejabat BC atas Tarif dan/atau nilai pabean (SPTNP)dimaksud Pasal 16 UU Kepabeanan, seperti yang telah TermohonPeninjauan Kembali gunakansebagai alasan pembenar penetapan kembali tarif (SPKTNP) a quo;padahal secara yuridis SPPB bukan SPTNP dan seharusnya MajelisHakim sejak awal menguji legitimasi penggunaan SPPB. tersebutberdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 95 UU Kepabeanan, namundalam judex facti hal yang bersifat mendasar ini

Bantul.1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalis berupa Berita AcaraPembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan PrioritasUsulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP danBAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah(SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi danRekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran BantuanRehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, fotocopy Rekening Bank untuk Pokmas Banyakan

Bantul.1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisr berupa Berita AcaraPembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan PrioritasUsulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP danBAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah(SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi danRekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran BantuanRehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, fotocopy Rekening Bank untuk Pokmas Kuden

Bantul.1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita AcaraPembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan PrioritasUsulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP danBAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah(SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi danRekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran BantuanRehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, fotocopy Rekening Bank untuk Pokmas Kuden

Bantul.1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisr berupa Berita AcaraPembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan PrioritasUsulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP danBAP PUR)............ .56BAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah(SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan Dana Rehabilitasi danRekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran BantuanRehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, fotocopy Rekening

Bantul.1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir berupa Berita AcaraPembentukan Kelompok dan Pengawas Kelompok serta Penetapan PrioritasUsulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (BAP KPP danBAP PUK), Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah(SPPB), Berita Acara Penarikan atau Penggunaan dana Rehabilitasi danRekonstruksi Rumah (BAP PD), Permohonan Pembayaran BantuanRehabilitasi ..........10.11.57Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Bukti Kwitansi Pembayaran, fotocopy

) lembar buku pedoman umum penyaluran Raskin tahun 2012;j. 1 (satu) Eksemplar buku petunjuk tehnis program Raskin tahun 2012;k. 1 (satu) lembar surat dari PLT Kepala Perum Bulog kantor Divisi Regional Lampung Nomor : F-557/08030/22062012, tanggal 22 juni 2012 tentang harga penyaluran Raskin mulai alokasi Bulan april 2012;l. 1 (satu) lembar photo copy bukti timbang (UJI) pengeluaran banrang Nomor : 00860, tanggal 12 Oktober 2012;m. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB

penyaluran Raskin tahun 2012Satu Eksemplar buku petunjuk tehnis program Raskin tahun 2012.Satu lembar surat dari PLT Kepala Perum Bulog kantor DivisiRegional Lampung Nomor : F557/08030/22062012, tanggal 22juni 2012 tentang harga penyaluran Raskin mulai alokasi Bulanapril 2012.1 (satu) lembar photo copy bukti timbang (UJI) pengeluaranbanrang Nomor : 00860, tanggal 12 Oktober 2012.Putusan Nomor 33/Pid,SusTPK/2014/PN.Tjk halaman 3 dari 71= 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Penyerahan Barang(SPPB

dimana SPPB tersebut ditadatangani oleh ISTIANTIPURNAMA PUTRI selaku pelaksana administrasi dankeuangan dan saudara MUHAMAD FIRDAUS, SE SelakuSub Divre Lampung Tengah pada saat itu, dimana di dalamSPPB tersebut terdapat jumlah beras raskin ke13 yang akandikirimkan ke Kampung Kalidadi sebanyak 8.250 Kg danjuga surat jalan pengiriman beras raskin ke13 sehinggasetelah menerima SPPB tersebut saksi melakukanpenimbangan beras raskin ke 13 untuk Kampung Kalidadi;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah nama

Lampung Tengah adalah Toyib,Selaku pelaksana administrasi dan keuanganadalah Saksi dengan anggota Emelia ImeldaAgung dan Okta Asmila Sari, Selaku petugasdistribusi raskin Mahendra Iskandar, Sukardi danToni Wahyu Sanjaya;e Bahwa saksi membenarkan nama dantandatangan yang terdapat didalam Copy SPPB/DO tersebut adalah nama dan tandatanganmiliknya, serta SPPB/DO tersebut adalah SPPB/DO untuk penyaluran/pengiriman beras raskin ke13. untuk kecamatan Kalirejo dengan tujuanKampung Kalidadi sebesar 8.250

Lampung Tengah yaitumembuat kelengkapan administrasi sesuaidengan SPPB Nomor : 00352/10/2012/F26/01/R13, Tanggal 11 Oktober 2012 yaitu membuatBerita Acara Serah Terima beras raskin (BAST),membuat surat jalan pengiriman beras raskin ke13 tahun 2012 untuk tujuan Kampung Kalidadisesuai dengan SPPB tersebut diatas dan membuattanda terima koordiansi raskin di tingkat desaatau insentif desa;Bahwa mekanisme penyaluran beras Raskinadalah pihak Kampung menebus beras raskindengan cara transfer ke rekening

selaku Koordinator lapangan dari pihakEkspedisi dan dari Pardi tersebut SPPB danBAST lalu diserahkan kepada Mahendra Iskandarselaku petugas distribusi raskin sedangkan untukhonor koordinasi saksi titipkan kepada MahendraIskandar yang selanjutnya honor tersebut agardiberikan kepada Kepala Desa;Bahwa dalam pengambilan SPPB tersebut pihakKampung tidak hadir;Bahwa yang menyerahkan surat pengantar raskinke 13, BAST dan tanda terima insentif desatersebut adalah Mahendra Iskandar selakupetugas distribusi

Dalam hasil surat LHA a quo tidak nampakadanya kesalahan, baik dari awal proses penyampaian PIB sampai denganditerbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (yang selanjutnyadisebut SPPB) dan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak pernah salahdalam membayar nilai pabean yang menjadi kewajibannya.Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI selalu menyelesaikanpembayaran yang menjadi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam hasilLHA a quo.

Di satu sisi TERMOHON PENIJAUAN KEMBALImenerbitkan SPPB No : 224478/KPU.01/2011 tanggal 18 Juni 2011,dimana SPPB a quo menunjukan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALItelah menyetujui penggunaan PIB 225221 dengan Pos Tarif HS :5209.19.00.00 disertai fasilitas KlTEnya. ODilain sisi terlihatketidaksetuluan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI denganditerbitkannya SPTNP019179/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011.

Bahwa penerbitan SPPB No : 224478/KPU.01/2011 tertanggal 18 Juni2011 dan SPTNP019179/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 menimbulkankerancuan secara prosedural dengan diterbitkannya SPTNP a quo.Penerbitan SPPB No : 224478/KPU.01/2011 tertanggal 18 Juni 2011menunjukkan kesetujuaan TERMOHON PENINJUAN KEMBALI ataspenggunaan Pos Tarif 5209.19.00.00.

Atas dasar telah terpenuhinya yang menjadikewajiban PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI secara prosedural, makaTERMOHON PENINJAUAN KEMBALI menerbitkan SPPB No : 224478/KPU.01/2011 tertanggal 18 Juni 2011 untuk pendaftaran PIB 225221.

(Lampiran6 (Surat pemberitahuan PIB tertanggal 14 Juni 2011) danLampiran7 (SPPB No. 224478/KPU.01/2011 tertanggal 18 Juni 201 1))Bahwa secara tibatiba, TERMOHON PENINJAUAN KEMBALImenerbitkan SPTNP019179/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tertanggal 08Juli 2011 kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI.

denganrekening masing masing sekolah.Bahwa adapun mekanisme pencairan dana bantuan untuk programkegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yangbersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementrian Pendidikandan Kebudayaan RI hingga sampai ke Sekolah adalah sebagai berikut :Berdasarkan usulan dinas pendidikan kabupaten / kota direkturpembinaan SD menerbitkan SK penetapan SD calon penerima bantuan.Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani suratperjanjian pemberian bantuan (SPPB

).Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendaharapengeluaran pembantu).

APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yangtimbul dari penggunaan Surat bukti dimaksud.11Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan APBN, Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa Belanja atasbeban anggaran belanja negara dilakukan atas hak dan buktibuktiyang sah untuk memperoleh pembayaran.Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas RusakBerat SD tahun 2012 Bab II poin c, Bab III Poin c dan Bab IV poin e.Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SPPB

KHAMRIN, M.Pdselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penjaminan KepastianLayanan dan Subsidi Peningkatan Mutu SMP pada Direktorat PembinaanSMP Ditjen Dikdas Kemendikbud; dimana berdasarkan PanduanPelaksanaan Tekhnis Program Block Grant Pembangunan USB LanjutanTahun 2012 diketahui bahwa Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)tersebut memuat ketentuan pelaksanaan Pembangunan USB Lanjutantersebut antara lain sebagai berikut :> Pasal 3 Jangka waktu pembangunan sampai selesai 100 % ditetapkan

Jika Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaansesuai dengan SPPB, maka pihak kedua tetapbertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaantersebut;2. Jika pihak kedua terbukti melakukan penyimpanganterhadap dokumen SPPB~ dan PedomanPelaksanaan dan Tekhnis, maka pihak keduabertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia untukdiperoses sesuai dengan peraturan dan hukum yangberlaku.

Banggai danmenyampaikan bahwa anggaran pembangunan USB SMPN 6 Lamala telahmasuk ke Rekening SMPN 6 Lamala pada Bank BRI Cabang Luwuk Nomorrekening 0000016701034830508 sejak tanggal 4 September 2012sebesar Rp. 534.300.000, (lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus riburupiah); sehingga jika mengacu pada SPPB maka pelaksanaan pekerjaantersebut sudah harus dilaksanakan dan harus selesai dalam waktu 120(seratus dua puluh) hari sampai dengan 4 Januari 2013; oleh karena ituTerdakwa menyampaikan kepada

bahwa Terdakwabertanggungjawab sepenuhnya Jika dalam pelaksanaan kegiatan tersebutterjadi penyimpangan terhadap dokumen SPPB dan Pedoman Pelaksanaandan Tekhnis; Bahwa dalam pelaksanaannya pada tahun anggaran 2012, SekolahMenengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Lamala Kec.

Jika Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaansesuai dengan SPPB, maka pihak kedua tetapbertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaantersebut;2.

Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan Surat PerintahPenyerahan Barang( SPPB )/DO beras untuk masing masingkecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggupeuncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun.c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkanberas sampai Titik Distribusi ( TD ).d.

Cianjur, berupa : 1 lembar Surat Perintah Penyerahan Barang ( SPPB ) ( DeliveryOrder ) Nomor : 00428/12/2014/022/01/RAS, tanggal 16 Desember2014. s/d huruf M Dokumen Penyaluran Raskin Alokasi CadanganBeras Pemerintah ( CBP ) untuk Ds. Sukakerta Kec.

Cianjur, berupa :> 1 lembar Surat Perintah Penyerahan Barang ( SPPB ) ( DeliveryOrder ) Nomor : 00428/12/2014/022/01/RAS, tanggal 16Desember 2014. s/d huruf M Dokumen Penyaluran RaskinAlokasi Cadangan Beras Pemerintah ( CBP ) untuk Ds.Sukakerta Kec. Cilaku Kab.

Cianjur, berupa : 1 lembar SuratPerintah Penyerahan Barang ( SPPB ) ( Delivery Order ) Nomor: 00252/12/2014/022/01/RAS, tanggal 16 Januari 2015Dikembalikan kepada Bulog Sub Divre Cianjur melalui saksi NurHuda Zus Jualianto .> 1 (satu ) buah buku tulis yang berisi catatan penerimaan danpenyaluran Beras Raskin Tahun 2014 untuk Rt. 01/09 Ds.Sukakerta Kec. Cilaku Kab. CianjurDikembalikan kepada saksi Dudung, Spd,9.

denganrekening masing masing sekolah.Bahwa adapun mekanisme pencairan dana bantuan untuk programkegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yangbersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementrian Pendidikan danKebudayaan RI hingga sampai ke Sekolah adalah sebagai berikut :Berdasarkan usulan dinas pendidikan kabupaten / kota direkturpembinaan SD menerbitkan SK penetapan SD calon penerima bantuan.Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani suratperjanjian pemberian bantuan (SPPB

).Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendaharapengeluaran pembantu) BPP menyusun atau) membuat suratpermintaan pembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calonpenerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolahcalon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat.SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkan suratperintah membayar (SPM).SPM dengan lampiran daftar sekolah calon penerima rehab lengkapdengan nomor rekening ataS nama sekolah calon penerima

bebanAPBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibatyang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan APBN, Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa Belanja atasbeban anggaran belanja negara dilakukan atas hak dan buktibuktiyang sah untuk memperoleh pembayaran.Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas RusakBerat SD tahun 2012 Bab II poin c, Bab III Poin c dan Bab IV poin e.Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SPPB

SHALEH, S.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih.16. 1 ( Satu ) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan( SPPB ) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar denganKepala Sekolah SDN UPT Laju tentang Pemberian BantuanRehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor :16044.225 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08Agustus 2012.17. 2 ( Dua ) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk KepalaSekolah SDN UPT Laju, Nomor : 16045.225 / C2.1 / BP2.01 /Vill / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012.18

Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan (PPKK) menandatangani SuratPerjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) ;c. Berdasarkan SK Direktur Pembinaan SD dan SPPB BendaharaPengeluaran Pembantu BPP menyusun atau membuat Surat PermintaanPembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calon penerimarehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calonpenerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat ;d.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatanganioleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;Surat Persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum ;Surat Keputusan Direktur Pembinaan SD tentang Penetapan Sekolah ;Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) ;Kwitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas ;O29 5Rekening Bank atas nama Sekolah Dasar ;Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Laju Langgududengan Terdakwa

bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibatyang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;3) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan APBN, Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa belanja atasbeban Anggaran Belanja Negara dilakukan atas hak dan buktibuktiyang sah untuk memperoleh pembayaran ;4) Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang KelasRusak Berat SD Tahun 2012 Bab II poin c, Bab III Poin c dan Bab IVpoine ;5) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SPPB

Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan (PPKK) menandatangani SuratPerjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) ;c. Berdasarkan SK Direktur Pembinaan SD dan SPPB BendaharaPengeluaran Pembantu BPP menyusun atau membuat Surat PermintaanPembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolanh calon penerimarehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calonpenerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat ;d.

dengan rekening masing masing sekolah.Bahwa adapun mekanisme pencairan dana bantuan untuk program kegiatanrehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari APBNtahun anggaran 2012 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI hinggasampai ke Sekolah adalah sebagai berikut :Berdasarkan usulan dinas pendidikan kabupaten / kota direktur pembinaan SDmenerbitkan SK penetapan SD calon penerima bantuan.Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani surat perjanjianpemberian bantuan (SPPB

).Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendahara pengeluaranpembantu BPP menyusun atau membuat surat permintaan pembayaran (SPP)dengan dilampiri daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomorrekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelasrusak berat.SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkan surat perintahmembayar (SPM).SPM dengan lampiran daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengannomor rekening atas nama sekolah calon penerima

APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaranmaterial dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman PelaksanaanAPBN, Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa Belanja atas beban anggaran belanjanegara dilakukan atas hak dan buktibukti yang sah untuk memperolehpembayaran.Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak BeratSD tahun 2012 Bab II poin c, Bab III Poin c dan Bab IV poin e.Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SPPB

SHALEH, S.Pd Selaku Kepala SDN Inpres PasirPutih.1 ( Satu ) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ( SPPB ) antaraDirektorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN UPTLaju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD DanMeubelair SD, Nomor : 16044.225 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012,tanggal 08 Agustus 2012.2 ( Dua ) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDNUPT Laju, Nomor : 16045.225 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012,tanggal 08 Agustus 2012.1 ( Satu )

1 (satu) bendel Fotocopy surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan SDN Gunungtelu 02 Kec Karangpucung tentang pemberian bantuan rehabilitasi Ruang Kelas SD dan meubelair Sd.

1 (satu) bendel Fotocopy surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan SDN Gunungtelu 03 Kec Karangpucung tentang pemberian bantuan rehabilitasi Ruang Kelas SD dan meubelair SD.

1 (satu) bendel Fotocopy surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan SDN Pangawaren 04 Kec Karangpucung tentang pemberian bantuan rehabilitasi Ruang Kelas SD dan meubelair Sd.

1 (satu) bendel Fotocopy surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan SDN Bengbulan 01 Kec Karangpucung tentang pemberian bantuan rehabilitasi Ruang Kelas SD dan meubelair SD.

1 (satu) bendel Fotocopy surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan SDN Pamulihan 02 Kec Karangpucung tentang pemberian bantuan rehabilitasi Ruang Kelas SD dan meubelair Sd 1 (satu) buah

Menetapkan Barang Bukti berupa :e 1 (Satu) buah buku proposal permohonan bantuan rehap ruang kelas SDNGunungtelu 02 Kec Karangpucung.e 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama SDN Gunungtelu02.e 1 (satu) bendel Fotocopy surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antaraDirektorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan SDN Gunungtelu 02 KecKarangpucung tentang pemberian bantuan rehabilitasi Ruang Kelas SDdan meubelair Sd.e 1 (Satu) buah buku kas umume 1 (satu) buah laporan akhir Rehabilitasi Ruang

Kelas SDN Gunungtelu 02Kec Karangpucung Kabupaten Cilacap (dikembalikan kepada SDGunungtelu)e 1 (satu) buah buku proposal permohonan bantuan rehap ruang kelas SDNGunungtelu 03 Kec Karangpucung.e 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama SDN Gunungtelu03.e 1 (satu) bendel Fotocopy surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antaraDirektorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan SDN Gunungtelu 03 KecKarangpucung tentang pemberian bantuan rehabilitasi Ruang Kelas SDdan meubelair SD.e 1 (Satu) buah

(di Kembalikan SDN Gunungtelu03)e 1 (satu) buah buku proposal permohonan bantuan rehap ruang kelas SDNPangawaren 04 Kec Karangpucung.e 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama SDN Pangawaren04.Halaman 3 dari 73 halaman Putusan Perkara No. 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Smge 1 (satu) bendel Fotocopy surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antaraDirektorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan SDN Pangawaren 04 KecKarangpucung tentang pemberian bantuan rehabilitasi Ruang Kelas SDdan meubelair Sd.e 1 (Satu

) buah buku kas umume 1 (satu) buah laporan akhir Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Pangawaren 04Kec Karangpucung Kabupaten Cilacap (dikembalikan kepada SDNPangawaren 04)e 1 (satu) buah buku proposal permohonan bantuan rehap ruang kelas SDNBengbulan 01 Kec Karangpucung.e 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama SDN Bengbulan 01.e 1 (satu) bendel Fotocopy surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antaraDirektorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan SDN Bengbulan 01 KecKarangpucung tentang pemberian

bantuan rehabilitasi Ruang Kelas SDdan meubelair SD.e 1 (satu) buah buku kas umume 1 (satu) buah laporan akhir Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Bengbulan 01Kec Karangpucung Kabupaten Cilacap (dikembalikan kepada SDNBengbulan 01)e 1 (satu) buah buku proposal permohonan bantuan rehap ruang kelas SDNPamulihan 02 Kec Karangpucung.e 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama SDN Pamulihan 02.e 1 (Satu) bendel Fotocopy surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antaraDirektorat Pembinaan Sekolah Dasar

Pembayaran tahap sebesar 50% atau sebesar Rp. 651.148.500,(Enam ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribulima ratus rupiah) dilakukan setelah penandatanganan SPPB denganmelampirkan kuitansi penerimaan dana tahap , Surat PerjanjianPemberian Bantuan (SPPB), Foto copy SK Direktur PSMP tentangPenetapan Lokasi, Surat Pernyataan kesanggupan PenyelesaianPekerjaan/Kegiatan (SPKP2), Berita Acara Status PelaksanaanPekerjaan (BASP2), Berita Acara Pembayaran/ Penarikan Dana(BAPPD), Foto copy

Memelihara bangunan sekolah bersamasama dengan masyarakat;Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB yang dilaksanakan oleh keduabelah pihak yaitu sdr. Drs.

No. 558 K/Pid.Sus/201 1 lima ratus rupiah) dilakukan setelah penandatanganan SPPB denganmelampirkan kuitansi penerimaan dana tahap , Surat PerjanjianPemberian Bantuan (SPPB), Foto copy SK Direktur PSMP tentangPenetapan Lokasi, Surat Pernyataan kesanggupan PenyelesaianPekerjaan/Kegiatan (SPKP2), Berita Acara Status PelaksanaanPekerjaan (BASP2), Berita Acara Pembayaran/ Penarikan Dana(BAPPD), Foto copy Rekening Koran KPUSB;b.

Berkas SPPB & Pencairan Termin SMP Negeri 2 Moro'o KabupatenNias tentang Berita Acara Kesepakatan Biaya PelaksanaanPembangunan USB SMPN 2 Moro'o Nomor : 049.a.35/C3.1.2/KU/PSMP/ 2007 yang dibuat Drs. Susetyo Widiasmoro, M.Ed PenanggungJawab Kegiatan Perluasan SMP, dan Nehemia Waruwu, BA KetuaKomite Pembangunan SMPN 2 Moro'o di Medan tertanggal 07September 2007 ;8.

Pencairan Termin Il SMP Negeri 2 Moro'o Kabupaten Nias tentangSurat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan PekerjaanPembangunan USB Nomor : 049.b.35/C3.1.2/KU/PSMP/2007 yangdibuat Drs. Susetyo Widiasmoro, M.Ed Penanggung Jawab KegiatanPerluasan SMP, dan Nehemia Waruwu, BA Ketua KomitePembangunan SMPN 2 Moro'o di Medan tertanggal 07 September2007 ;9.