Ditemukan 2114 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : watch white whini whim weich wacih whidi wich winch
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Pidana Khusus
Register : 10-04-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Sgl
Tanggal 23 April 2018 — Pemohon:
KASMAN BIN ABAS
Termohon:
Pemerintah Negara RI Cq.Kepolisian Resor Bangka Barat,Cq.Kepolisian sektor Mentok
55 — 7
  • Due process of law pada dasarnya bukan sematamata mengenai ruleof law, akan tetapi merupakan unsur yang esensial penyelenggaraanperadilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan ...a law which bearsbefore in condemus, wich process upon inquiry, and renden judgement onlyafter trial... pada dasarnya yang menjadi titik sentaral adalah perlindunganhakhak asasi individu terhadap arbitary action of government.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-09-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 813/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 September 2016 — PT. PERTAMINA (Persero) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 6.2,62 Partamina and the Contractors shall agree with the Liquefaction Company on appropriate procedures for the payment of funds10payalde to the Laqeefaction Company pest toe Seelinan 1, nolBhall advise the Trustee of such procedures whieh shall inelude o requirceoent that the Liquefaction Comping furnish the Troslee wilh ae acknowledsnient that each payee by the Pease Iecewnbor Fullysatisfies theo linkililies of Dertacnina er the Coulractors, as the casemay bo, will respect to thq.invoies to which
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-02-2013 — Putus : 12-02-2014 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 67/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 12 Februari 2014 — PT.FKS MULTI AGRO. Tbk >< TOUTON FAR EAST. PTE.. LTD,Cs
125 — 20
  • There is normally a box on the bill oflading into which the details of the notify party are inserted"; Terjemahan Bahasa Indonesia:Kamus Ensiklopedia Maritim oleh Eric Sullivan mendefinisikan pihakyang diberitahukan sebagai berikut: suatu pihak, yang nama danalamatnya tertera dalam bill of lading, untuk menjadi diberitahukan olehperusahaan perkapalan atau agennya mengenai kedatangan barang padaPelabuhan bongkar muat.
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Umum Penganiayaan
Register : 18-03-2011 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 21-06-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 207/PID.B/2011/PN.SKY
Tanggal 12 April 2012 — DAROJI bin IMAN REJO
54 — 6
  • Penalaran hukum (legal reasoning) menurut Neil MacCormic adalah one branch of practical reasoning, which is the application by humans of their reason todeciding how it is right to conduct themselves in situations of choice yang menurutbatasan ini bahwa Hukum adalah alat berpikir praktis (untuk mengubah keadaan), bukansekedar berpikir teoretis (untuk menambah pengetahuan).Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyatakan dalam notapembelaannya bahwa terdakwa DAROJI bin IMAN REJO, dalam surat dakwaanPenuntut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 18-03-2008 — Upload : 19-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02PK/KPUD/2008
Tanggal 18 Maret 2008 — KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) PROVINSI SULAWESI SELATAN ; H. M. AMIN SYAM ; PROF. DR. MANSYUR RAMLY
100 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Edgar Bodenheimer (juridisprudence, 1970) menyebutkan ........ accordingto which the words of statute (maksudnya plain meaning rule), if theyappear to be plain meaning and unbiguous, must be applied with out regardto the sense which their authors intended to convey and with out recourse toany exterior aids that my help elucidate their;Bahwa selain pendapatpendapat di atas, pengertian penafsiran menurutbahasa juga didapati di dalam kaedah hukum seperti dalam BW pasal 1342yang menyebutkan : jika katakata
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Plk
Tanggal 22 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.ANTON RAHMANTO, SH., MH.
2.ROMLAN ROBIN,SH
3.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terdakwa:
LUGIS Bin UTUI SALONDANG
330 — 285
  • Incircumstances in which the communication is likely to provoke violence(terjemahan bebas: Ujaran yang tidak lain sebagai ungkapan kebencianterhadap suatu kelompok seperti kKelompok ras tertentu, yang dapat memancingkeributan). Dan arti kata permusuhan adalah dalam keadaan bermusuhanseperti lawan berkelahi; bertengkar; berperang; bertanding dan sebagainya(Ibid, KBBI, Halaman 989);Menimbang dalam konteks Pasal 45 ayat (2) jo.
    Pengertian tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 1ICERD yang menentukan bahwa In this Convention, the term "racialdiscrimination" shall mean any distinction, exclusion, restriction or preferencebased on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has thepurpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment orexercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in thepolitical, economic, social, cultural or any other field of public life (Terjemahanbebas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 09-01-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 602 K/Pdt.Sus-Arbt/2013
Tanggal 9 Januari 2014 — I. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), DK VS PT NATRUSTPARADIGMA LISTRIK MANDIRI
289 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perjanjianperjanjian yang telah ditandatangani oleh Penggugat danTergugat I, oleh karena itu Penggugat belum menanda tangani Certificate ofAcceptance yang merupakan bukti bahwa mesinmesin tersebut telah diterimadalam keadaan baik dan layak pakai oleh Penggugat, sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 5.1.5 dan 6.6 baik pada Perjanjian CSC MDS maupun PerjanjianCSC MTP yang menyatakan bahwa :5.1.5 Certification:After successful passing of the works acceptance test run a testprotocol will beIssued which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 22-04-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014
Tanggal 22 April 2014 — PT. JAYA LESTARI VS PT BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA
309 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • United States Dollars fifty thousand) orany other amounts as may be agreed by the Lenderby giving a 3 (three) Business Days prior wittennotice to the Lender to that effect, provided alwaysthat such prepayment must be made on InterestPayment Date and must be accompanied by accruedinterest on the amount prepaid and prepayment feeas the Lender may determine at its sole discretion ;6.4 Any prepayment notice given by the Borrowerpursuant to Article 6.3 shall be irrevocable, shallspecify the date upon which
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 06-02-2019 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Smg
Tanggal 18 Februari 2019 — Pemohon:
I NYOMAN ADI RIMBAWAN
Termohon:
Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA Jateng
385 — 267
  • danmelanggar hakhak individual, hakhak untuk mendapatkan keadilan dan hakuntuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum serta Hak AsasiManusia.Hakim Praperadilan Yang Terhormat,Pihak Termohon Yang Kami hormati,Sidang Yang Mulia,Satu abad yang lalu, Justice Oliver Wendel Holmes Jr. telahmemperingatkan:great cases, like hard cases, make bad law, for great cases are called great,not by reason of their real importance in shaping the future, but because ofsome accident of immediate overwhelming interest which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 29-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1415 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Maret 2016 —
239 — 236 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SAT may notunreasonably refuse by the Buyer in case of any detected minor defects,which are to be remedied by the Seller wthin the scope of the warrantyterms. SAT shall be deemed to be passed successtully, ifthe Buyertakes the harduare/software info use wthout signature of SA T.
    SAT may not unreasonablyrefuse by the Buyer in case of any detected minor defects, which are tobe remedied by the Seller wthin the scope of the warranty terms. SATshall be deemed to be passed successfully, if the Buyer takes thehardware/software into use wthout signature of SAT. The productionstartup of the hardware/software as well as through training of theBuyers maintenance and operating staff is not part of SAT unlessHalaman 96 dari 103 hal. Put.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-06-2014 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 27 Mei 2015 — KUSNANDAR Lawan 1. PT. CIPTA RANCANG MANDIRI 2. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PUSAT cq. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA. 3. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA cq. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN . 4. KEPALA SUKU DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 5. PT. PINAPAN GUNUNG MAS, 6. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SUKU DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 7. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA.
113 — 216
  • (page 2 Part 1 The Auditing Profession) ;In deciding which audit procedures to use, there are seven broad categoriesof evidence from which the aduitor can choose.
    These categories, referredto as types of evidence, are listed below and defined and discussed in thissection ;e Physical examination ;e Confirmation ;e Documentation ;e Observation ;e Inquiries of the client ;e Reperformance ;e Analytical procedures ;Before beginning the study of types of evidence, it is useful to show therelationships among auditing standars, which were studied in chapter 1,types of evidence, and the four evidence decisions discussed earlier in thischapter.
Pengadilan PN SINTANG
Register : 30-09-2014 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN SINTANG Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Stg
Tanggal 28 Mei 2015 —
71 — 11
  • (page 2 Part 1 The Auditing Profession)In deciding which audit procedures to use, there are seven broad categories ofevidence from which the aduitor can choose.
    These categories, referred to astypes of evidence, are listed below and defined and discussed in this section.e Physical examination Confirmatione Documentatione Observatione = Inquiries of the cliente Reperformancee Analytical proceduresBefore beginning the study of types of evidence, it is useful to show therelationships among auditing standars, which were studied in chapter 1,types of evidence, and the four evidence decisions discussed earlier in thischapter.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-10-2015 — Putus : 18-05-2016 — Upload : 03-11-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 218/Pdt.G/2015/PN Pbr
Tanggal 18 Mei 2016 — DASRUL DAHLAN, Dkk VS PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA, Dkk
263 — 305
  • ChevronPacific Indonesia, yaitu: Our companys foundation is built on ourValues, which distinguish us and guide our action. We conductour business in socially responsible and ethical manner. WeHalaman 19 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2015/PN.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 10-02-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 75/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 15 April 2020 — Pembanding/Penggugat : CV.PTB POULTRY FARM
Terbanding/Tergugat : PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat : PT. CARAKA MULIA Insurance Brokers and Consultants
280 — 149
  • ,CBC Medan and that in consequence there of, it has been Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 75/Pdt/2020/PT MDN agreed with the said mortgage and that Insured, that in caseof loss, if any payable under this Policy any payment up tothe amount to which the said mortgage is entitled forprincipal, ..;Yang diterjemahbebaskan ke dalam Bahasa Indonesia:Adalah dicatat dan disetujui bahwa harta benda yangdiasuransikan pada Polis ini dalam kondisi dijadikan haktanggungan dengan PT.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 03-10-2017 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 133/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN Ptk
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat:
1.Ir. SUNARYO
2.Drs. Agustiar
3.ERRY IRIANSYAH, ST
4.EFFENDY AZ ALMUTAHAR, SH
5.ZULKARNAEN, SE
6.ANDREAS TOMI
7.WAHYUDI HIDAYAT, ST
8.AGUS SETIAWAN
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
POKJA Satuan Kerja PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat
204 — 74
  • Padahal senyatanyanya adalah undue processof law / tidak menjalankan proses hukum yang sepatutnyaatau secara melawan hukum.Definisi due process of lawmenurut Blacks Law Dictionary:Due proces of law implies the right of the person affectedthereby topresent before the tribunal which pronouncesjudgement upon thequestion of life, liberty, or property, in itsmost comprehensive sense;to be heard, by testimony orotherwise, and to have right to tocontroverting, by proof,every material fact which bears on
    Padahalsenyatanya adalah undue process of law/tidak menjalankanProses hukum yang sepatutnya dengan melawan hukum.Halaman 89 dari 326 Putusan Nomor 133/Pdt.SusKPPU/2017/PN PtkDefinisi due process of lawmenurut Blacks Law Dictionary:"Due proces of law implies the right of the person affectedthereby topresent before the tribunal which pronouncesjudgement upon thequestion of life, liberty, or property, in itsmost comprehensive sense; to be heard, by testimony orotherwise, and to have right to tocontroverting
    , by proof, everymaterial fact which bears on thequestion of right in matterinvolved.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 31-10-2011 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 610 K/Pdt. Sus/2011
Tanggal 31 Oktober 2011 — FU WEN LENG (Pencipta), dk vs TJIOE BUDI YUWONO/BUDI YUWONO dk
267 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • may betransliterated as XI NIU and translated into English as RHINOCEROS;Di New Zealand Certified of Trade Mark Registration dikeluarkan oleh Commissioner ofPatents, Trade Marks and Designs Ministry of Economic DevelopmentIntellectual Property Office of New Zealand dengan Nomor 718394,tanggal 13 September 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono(PENGGUGAT) untuk KELAS BARANG 05 dan 32, dengan merek theapplicant advises that the transliteration of the Chinese characters in themark is XI NIU, which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1773 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HERCULES CHEMICAL INDONESIA
25 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1773/B/PK/PJK/2016Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, hal. 830);Bahwa dalam Yurisprudensi, putusan yang diambil mengandungpertimbangan yang mendasar yaitu ratio decidendi atau basicreason, berupa prinsip hukum yang dijadikan dasar putusan yangdiambil (the principle of law which the decision is based), danputusan yang dijatuhnkan merupakan kasus yang berhubungandengan perkembangan hukum (/aw development), sehingga padahakekatnya, perkara yang diputus berdasarkan yurisprudensiberkaitan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED;
92 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Banding, meskipun didalam ketentuanperpajakan domestik mengatur ketentuan besarnya biaya administrasiyang diperbolehkan sebagai biaya untuk suatu BUT, Pemeriksaseharusnya tetap mengacu kepada perjanjian penghindaran pajakberganda (P3B) antara Indonesia dengan Thailand yang bersifat lexspecialist,bahwa di dalam P3B antara Indonesia dan Thailand Pasal 7 ayat (3)diatur sebagai berikut:"In determination of the profits of a permanent establishment, there shallbe allowed as deductions expenses which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-03-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2450 K/Pdt/2013
Tanggal 12 Maret 2014 — PT. Indo Multi Media, DKK VS H. Hutomo Mandala Putra
393 — 291 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • If all goes according to plan, within the next ten years thearea will be home to 17 topname hotels, the largest beach club ever built inBali, and an 18hole golf courses, which will play host to the Indonesia Open thiscoming February.These hot properties are one main selling point of the Pecatu Indah Resort, aswell as its stunning ocean viewsconvincing reasons why the area is beingcalled the New Kuta Beach.In line with the development of this integrated tourism zone, the Pecatu IndahResort is already
    Ifall goes according to plan, withinthe next ten years the area will behome to 17 topname hotels, thelargest beach club ever built inBali, and an 18hole golf courses,which will play host to theIndonesia Open this comingFebruary.These hot properties are one mainselling point of the Pecatu IndahResort, as well as its stunningocean viewsconvincing reasonswhy the area is being called theNew Kuta Beach.In line with the development of thisthePecatu Indah Resort is alreadyintegrated tourism zone,open to
    Nomor 2450 K/Pat/2013all goes according to plan, withinthe next ten years the area will behome to 17 topname hotels, thelargest beach club ever built inBali, and an 18hole golf courses,which will play host to theIndonesia Open this comingFebruary.These hot properties are onemain selling point of the PecatuIndah Resort, as well as itsstunning ocean viewsconvincingreasons why the area is beingcalled the New Kuta Beach.In line with the development ofthis integrated tourism zone, thePecatu Indah Resort
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-05-2008 — Upload : 06-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17PK/PIDSUS/2008
Tanggal 23 Mei 2008 — INDRA WHARMAN SIREGAR, SE
107 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.17 PK/Pid.Sus/2008.Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaanpemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadapputusan bebas .Bahwa pasal 14 ayat (7) The International Covenant on Civil and PoliticalRights (ICCPR) yang telah diratifikasi dengan UndangUndang No. 12 tahun2005, menyatakan :No one shall be liable to be tried or punishment again for an offencefor which he has already been finally convicted or acquitted inaccordance with the law and penal procedure of each country