Ditemukan 2043 data
98 — 52
Madesa Sejahtera Utama dan bertemusalah sala satu petinggi perusahaan DirekturKeuangan dan beliau menjawab belum bisadipastikan apakah saksi akan memperoleh suratdukungan atau tidak;Bahwa keesokan harinya Saksi tidak datang lagi kePT. Madesa Sejahtera Utama, mengingat bataswaktu). penyampaian dokumen tender, dan belumdiperolehnya surat dukungan dari PT.
23 — 15
GBU seperti koordinasi kepada masyarakat kampung,camat, kepala adat, petinggi kampung maupun penegak hukum; Bahwa PT. GBU bergerak dibidang pertambangan batubara yangberlokasitambang di Kec. Nyuatan dan lokasi hauling berada di Kec. Melak dan Kec.Damai kab.Kubar; Bahwa permasalahan yang terjadi adalah saksi bersama saksi ROHMAD DWIsedang patroli di jalan hauling PT.
68 — 24
, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut : , 292 2a onan nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nen nnn nn nnn nnnenoto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga PARNI alamat Teluk awur;O . wnnn annem nnn nnn nnn nnn nnn nn nen nnn nenaoto copy ljazah Sekolah Dasar atas nama KIKI AYU WANDARI;osoto copy ljlazah Sekolah Menengah Pertama atas nama KIKI AYUWANDARI;Oh, ~n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn enn nena sli Surat Keterangan Petinggi
139 — 89
dalamperjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hakhak pekerja/buruh.Bahwa benar apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam dalamgugatannya pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) yang pada intinya mendalilkan: bahwa TERGUGAT adalah karyawan yang bergabung dan bekerjapada PENGGUGAT sejak sebelum terjadinya merger.Tanggapan TERGUGATBahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut sudah sangat jelas,munculnya permasalahan hubungan industrial pada perusahaanPENGGUGAT berawal pada tahun 2006 semenjak keputusan mergerdari petinggi
115 — 48
Nur FaisyahYusuf, S.H.Bahwa Saksi mengetahui selain foto copy surat kuasa tersebutada juga foto copy suratsurat dinas TNI yang terkait dengankepentingan Saksi sehingga bukti surat itu diajukankepengadilan dengan maksud adalah untuk membuktikanbahwa pelepasan asset tersebut sudah mendapatkanpersetujuaan dari para petinggi TNI kemudian Saksimendapatkan suratsurat tersebut dari asisten Saksi yangbernama Sdri. Faisyah Yusuf, S.H. namun Saksi tidakmengetahui dari siapa Sdri.
232 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun disisi lain Para Penggugat bukannyaberterima kasih kepada jajaran Kementerian Pertahanan melainkan malahberupaya mempengaruhi petinggi TNI sehingga timbul suratsurat yangmenyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Denganalasan sebagai berikut:a. Persetujuan Menteri Pertahanan selaku Pengguna Barangmaupun TNI AL selaku Kuasa Pengguna Barang;b.
ISKANDAR ZULKARNAIN, SH.MH
Terdakwa:
Subhan Rochiq Als Edi Wiratama Bin Satro Bahwiro Alm
116 — 102
lima ratus jutarupiah) dimana keduanya mengaku sebagai anggota TNI AL yangberdinas di inkopal keduanya menjanjikan kepada korban dapatmemberikan pinjaman cash tanpa agunan dari inkopal, dimana uangyang akan dipinjamkan kepada pelapor ketika itu senilaiRp.150.000.000.000 (seratus lima puluh milyard rupiah), untukmeyakinkan korban terdakwa berperan masingmasing terdakwaSubhan Rochiq mengaku sebagai kapten EDI WIRATAMA yangberdinas di inkopal dan berperan mengaku sebagai laksamana suryowidodo selaku petinggi
71 — 39
dibagian Marketing dan kemudian dilanjutkan olehbidang operasional di PT Silkargo,saksi tidak kenal itu dan milik siapa PTPUTRA TUNAS SEJATI ,memang Silkargo pakai nama itu tapi saksi tidaksampai sejauh itu ,kenapa karena dokumen itu sendiri berasal dari PT.Corintrans internasional.bahwa saksi hanya menjalankan pekerjaan saksi buat urusankepabeanannya saja,menganai itu saksi tidak mengetahui PT TUNAS SEJATIitu tanpa seijin pemiliknya Penggugat terkena penagihan pajak besar, itusaksi kira urusan petinggi
38 — 7
tercela,permasalahan Tergugat dengan wanita idaman lainnya ini diupayakanpenyelesaiannya oleh Kepala Regional II Sumatera yang membawahi 4Propinsi yaitu: Sumatera Barat, Jambi, Riau dan Riau Kepulauan, yangbernama Bapak Zurachdy, serta ikut menyelesaikan dan menengahipermasalahan ini hampir seluruh Kepalakepala Bidang di KantorASKES Regional Il, yang terdiri dari Bapak Armi, Bapak Asrul Lukmandan Bapak Fauzirman;Bahwa pada saat proses penyelesaian Perbuatan Tergugat ini, KepalaRegional Il dan para petinggi
Terbanding/Tergugat : PT. ANEKA SAMUDERA LINTAS
129 — 37
Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMRkarena tidak kunjung menerima pembayaran, Penggugat juga telah pernahberangkat ke Singapura pada 30 Maret 2016 menemui petinggi PT.
184 — 102
Apabila praktek korupsi politik tersebutmasih menjadi tradisi kelam dalam internal PPP, pasti dikemudian harisemakin banyak petinggi PPP yang berurusan dengan kasus korupsi,yang akan mendegradasi harkat, martabat serta wibawa PPP di masaakan datang;Bahwa pembatasan sumbangan partai politik telah ditentukan dalamPasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang PartaiPolitik menyatakan :Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
45 — 5
Para Terdakwa sehariharinya berkelakuan baik,berdasarkan surat keterangan Petinggi Desa Batealittempat kedua Terdakwa tinggal, (terlampir);5.
85 — 10
JONO yang memberi Saksi uang sebesar Rp.5.000.000,00 (limajuta rupiah) kemudian meminta Saksi untuk membeli/mencarikanBahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar; Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Selasatanggal 17 Nopember 2015 sekira jam 04.00 wita Saksi yangsedang berada di rumah Saksi di Jalan Handil Petinggi RT.002Kelurahan Muara Kembang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten KutaiKartanegara dihubungi via handphone oleh Sdr.
1.KOSIM SURYANA
2.SAMIDIN
3.IMRON
4.IRFAN
5.NUR SALAM
Tergugat:
PT FARINDA BERSAUDARA
114 — 62
Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan penggarapan ataupembukaan lahan yang memasuki areal Para Penggugat, olehkarena sebagian kecil lahan yaitu seluas 1000 hektar yangberada dalam wilayah kampung Jambuk adalah diserahkanoleh Pengurus Kampung Jambuk yang terdiri dari Petinggi,Ketua BPK dan Kepala Adat Kampung Jambuk kepadaTergugat dengan dilakukan pembayaran uang kompensasi,penyerahan lokasi mana disaksikan oleh Muspika KecamatanBongan yang terdiri dari Camat Bongan, Danramil Bongan danKapolsek Bongan
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Inn, kemudian Saksi Frans Operou Panjaitan, Ilham Yasidals Boy, dan Angga Perdana Putra dimasukkan kedalam kamar mandi yangterdapat didalam kamar penginapan Halay Inn sedangkan Saksi Iqbal tetapberada di dalam kamar, kemudian Terdakwa Idran Ismi memaksa Saksi Iqbalmembacakan surat yang berisi bahwa Saksi pernah ditangkap Polisi dan IdranIsmi anggota Direktorat Narkoba Polda Sumut karena kasus dugaankepemilikan narkoba tanpa ijin, namun Saksi dilepaskan karena memberikansejumlah uang kepada oknum petinggi
94 — 32
Bahwa berdasarkan adat minang kabau tanah pusako tinggi tidak bolehdi perjual belikan dan hanya boleh di gadaikan dan itu boleh dilakukanapabila telah melalui proses musyawarah diantara para petinggi kaumdan diutamakan dapat di gadaikan kepada suku yang sama tetapi dapatjuga di gadaikan kepada suku lain dengan memenuhi syaratsyaratantara lain :> Gadih Gadang Indak Balaki (jika tidak ada biaya untukmengawinkan anak wanita, sementara umurnya sudah telat)Halaman 19 dari 56 halalaman Putusan Nomor 411
94 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriGresik berpendapat lain Mohon putusan berdasarkan keadilan yang benar (ex aequo etbono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yangpada pokoknya sebagai berikut:Gugatan Penggugat error in persona:1.Bahwa PT ARTAWA INDONESIA berdasarkan Akta Pendiriannya Nomor 92tanggal 17 Februari 1995 adalah beralamat lengkap dan tempat kedudukanhukumnya di Menara Cakrawala Lt.12 JalanMH.Thamrin No.9 Jakarta Pusatdimana para petinggi
296 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
Calon Perangkat Desa tidak boleh ada hubungan keluargadengan Petinggi sampai dengan derajat pertama baik ke atas, kebawah maupun ke samping.Petinggi dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 Tahun 2018adalah Kepala Desa.Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 tentangPedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat DesaPasal 3 ayat (1) huruf n, yang berbunyi :Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas:(n) tidak memiliki hubungan perkawinan
93 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kebijakan yang diambiloleh petinggi PGRI Pusat tersebut adalah: Benar menjadi salahdan salah menjadi benar. Surat tersebutpun juga tidak pernahditembuskan kepada Pemohon.Maka surat Proses dan AlternatifPutusan Perselisihan antara Guru DPK SMP PGRI 35 SerpongTangerang Selatan Provinsi Banten dengan Ali Susanto KepalaSekolah Pemohon ini juga melakukan pelanggaran hal samaHalaman 34 dari 48 halaman.
106 — 37
Tergugat III ;Bahwa Tokol merupakan orang tua kandung saksi ;Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa terjadinya jual beli antaraorang tua saksi Tokol dengan orang tua Penggugat Tongkol tapi saksimengetahui memang benar orang tua Penggugat membeli tanah kepadaorang tua saksi ;Bahwa sepengetahuan saksi, uang yang diserahkan adalah uang dariTongko, tetapi suratnya diatasnamakan anak tertuanya yakni (ALM) Moh.Sanusi bin Tongko;Bahwa Pak Idris kepala kampung Tanjung laut dan Bontang Kuala (duludisebut Petinggi