Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subbagpam subagiani sabagian subagia subagan
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 15-08-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 09-01-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 24/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
PT. ADIK ABANG QANITA PRATAMA diwakili oleh H. ISWANDI, S.H.
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN 12 BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI (BP2JK) WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Intervensi:
PT. KARYA MULIA NUGRAHA
477 — 547
  • Pengaturan dan Pengembangan SistemPelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi.Aprilia Gayatri, S.H.Kepala Subbagian Hukum pada Bagian Hukum, Datadan Komunikasi Publik.Merty Kristina Bastari, S.H., M.H.Kepala Seksi Advokasi, Subdit. Advokasi danFasilitasi Pengelolaan Pengadaan Jasa Konstruksi.Agus Pramono, S.H., M.Si.Kasubbag.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Juni 2016 — Pidana Korupsi - DR. ZAINAL SOLEMAN
133 — 29
  • Berdasarkan PergubNomor 75 Tahun 2014 tanggal 16 Mei 2014 apabila PPK akan mengusulkanpengadaan barang/jasa maka melalui mekanisme sbb:1) PPK membuat surat usulan pengadaan barang/jasa kepada Kepala ULPDdengan dilengkapi dokumendokumen pendukung yang dipersyaratkan2) Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) meneliti dokumen usulantersebut.3) Apabila dokumen lengkap, maka Kasubbag TU mendistribusikan kepadaKoordinator Himpunan.
    Mekanisme pelaksanaan lelang adalah :Halaman 231, Putusan Perkara No. :10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST PPK membuat surat usulan pengadaan barang/jasa kepada KepalaULPD dengan dilengkapi dokumendokumen pendukung yangdipersyaratkan; Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) meneliti dokumenusulan tersebut. Apabila dokumen lengkap, maka Kasubbag TU mendistribusikankepada Koordinator Himpunan.
    Berdasarkan PergubNomor 75 Tahun 2014 tanggal 16 Mei 2014 apabila PPK akan mengusulkanpengadaan barang/jasa maka melalui mekanisme sebagai berikut :1) PPK membuat surat usulan pengadaan barang/jasa kepada Kepala ULPDdengan dilengkapi dokumendokumen pendukung yang dipersyaratkan2) Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) meneliti dokumen usulantersebut.3) Apabila dokumen lengkap, maka Kasubbag TU mendistribusikan kepadaKoordinator Himpunan.
    Berdasarkan PergubNomor 75 Tahun 2014 tanggal 16 Mei 2014 apabila PPK akan mengusulkanpengadaan barang/jasa maka melalui mekanisme sbb :Halaman 260, Putusan Perkara No. :10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST1) PPK membuat surat usulan pengadaan barang/jasa kepada Kepala ULPDdengan dilengkapi dokumendokumen pendukung yang dipersyaratkan2) Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) meneliti dokumen usulantersebut.3) Apabila dokumen lengkap, maka Kasubbag TU mendistribusikan kepadaKoordinator Himpunan.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-12-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 20-02-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 175/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 12 Februari 2018 — -. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA STAF TNI AD cq. PANGDAM IX UDAYANA cq. DANREM 161 WIRASAKTI KUPANG cq. KOMANDAN DETASEMEN POM IX/1 KUPANG vs -. ALFRED PATTIWAELLAPIA, S.H., dkk
162 — 63
  • ., berkedudukan di Jalan Pattimura No. 20Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dina Simbolon, SH.MH, jabatanKepala Subbagian Advokasi Hukum Sekretariat Jendral danPengembangan Sumber Daya Manusia, Bagian Advokasi Hukum , BiroHukum, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 02/SKS/M/2017 tanggal 17Januari 2017, sebagai TURUT TERBANDING Ill semula TERGUGAT III;4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-03-2012 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 K/PID.SUS/2012
Tanggal 19 Maret 2012 — Hi. SATONO, SH.SP. bin Hi. DARMO SUSISWO
171 — 276 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah adalah lebih tepat dari pada PP 39Tahun 2007 dengan alasan PP 39 Tahun 2007 bersifat lebih umum adalah telahsalah dalam menerapkan asas hukum di mana dalam pertimbangannya JudexFacti telah menempatkan PP 58 Tahun 2005 sebagai Lex Specialis dan PP 39Tahun 2007 tentang Pengelolan Keuangan Negara/Daerah sebagai Lex Generalisadalah tindakan yang keliru dikarenakan PP 58 Tahun 2005 maupun PP 39Tahun 2007 tentang Pengeloaan Keuangan Negara/Daerah merupakan subbagian
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-09-2013 — Putus : 19-09-2013 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 32/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 19 September 2013 — I.DRS.H.ZULKARNAEN DJABAR, MA II.DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PURBA
230 — 138
  • RakyatRepublik Indonesia tanggal 01 November 2010 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisirLampirannya.1 (satu) bundel foto copy legalisir Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI No. 3/PERSEKJEN/2010tentang perubahan atas peraturan Sekjen DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005 TentangOrganisasi dan tata kerja Setjen DPR RI beserta 3 (tiga) lembar foto copy legalisir RincianTugas Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII, Kepala Subbagian
    Indonesia tanggal 01 November 2010 beserta 1 (satu)lembar foto copy legalisir Lampirannya.595).1 (satu) bundel foto copy legalisir Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI No. 3/PERSEKJEN/2010 tentang perubahan atas peraturan Sekjen DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Setjen DPR RI beserta 3 (tiga) lembarfoto copy legalisir Rincian Tugas Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat Komisi VII,Kepala Subbagian
    Rapat, Kepala Subbagian tata Usaha bagian sekretariat Komisi VIII.596).1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepadaPimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/352/KOM.VIU/X/2011 tanggal 24Oktober 2011 Perihal Penyampaian pagu tambahan hasil optimalisasi APBN Tahun2012.597).1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepadaPimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/336/KOM.VIII/X/2011 tanggal 12Oktober 2011 Perihal Penyampaian hasil
    Rapat, Kepala Subbagian tata Usaha bagian sekretariat Komisi VIII.596).1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepadaPimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/352/KOM.VIU/X/2011 tanggal 24Hal.369 dari 458 hal.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-10-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 18 Desember 2014 — LALANG NUHAR, S. Sos Bin SAHIBAB KALANG
79 — 19
  • ,M.H selaku atasan langsung Pemegang Kas telah mencairkandana untuk keperluan Biaya kegiatan Pemeliharaan alat alatangkutan roda 4 dan roda 2 DPRD dan Sekretraiat DPRD melaluiBeban Tetap sebesar Rp. 152.920.000, (Seratus Lima Puluh duajuta Sembilan ratus duapuluh ribu rupiah) ke Rekening PemegangKas dan atas dasar tersebut saksi BAKHRUDIN selaku Kepala SubBagian Perbendaharaan Daerah menerbitkan Surat PerintahMembayar Uang (SPMU), dengan nomor, tanggal dan jumlah SPPserta SPMU Beban Tetap sebagai
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 17-11-2020 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Kag
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
H. USMAN BIN H. YUSUF
Tergugat:
1.H.IBRAHIM BIN RAHMAN
2.DINAS SOSIAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
3.BUPATI OGAN KOMERING ILIR
115 — 14
  • yang dihadirkan oleh para pihak;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I menyatakanseharusnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaipihak ditarik sebagai pihak, Majelis Hakim menilai dapat pula merujuk padaSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum KamarPerdata poin 1 Tentang Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah pada subbagian
Pengadilan PTUN MANADO TUN Pilkada
Register : 03-05-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PTUN MANADO Nomor 39/G/2016/PTUN.Mdo
Tanggal 31 Agustus 2016 — Penggugat : SYARIF DAREA Tergugat I : MENTERI DALAM NEGERI R.I Tergugat II : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO Tergugat III : GUBERNUR SULAWESI UTARA Tergugat Interv. : DR. Ir. G.S. VICKY LUMENTUT, SH., M.Si, dk
170 — 65
  • ,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala SubBagian Hukum KPU Kota Manado; Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Mei 2016,11 Juli 2016 dan 22 Juli 2016;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;Hal. 3 dari 96 Hal. Putusan No. 39/G/2016/PTUN.MDO3. Nama JabatanTempat Kedudukangente GUBERNUR SULAWESI UTARA:Jl. 17 Agustus, No. 69, Kota Manado; Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :Dalam hal ini telah memberi kuasa SubstitusiGLADY N.L.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 20-10-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 13-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 19/Pid.Tipikor/2015/PT.KT.Smda
Tanggal 10 Nopember 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : TOTO HARMIKO, SH.
Terbanding/Terdakwa : Drs. SUTIMAN, M.M. Bin KARYO LESONO (Alm)
65 — 45
  • BIN H.AIDILselaku Kepala Subbagian Pertanahan pada bagian pertanahan sekretariat daerah Kab.PPU, sekaligus sebagai PPTK proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah,keluarga miskin dan fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2414 — 1029
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
  • Keterangan pada bagian ini akan ahli bagimenjadi 2 subbagian, yaitu tentang konsep atau teori hubungan antarakemerdekaan, kekuasaaan kehakiman, dan masa jabatan hakim. Kedua,tentang konsep dan/atau teori bersamaan di depan hukum dan tentangjaminan UndangUndang Dasar 1945 atas kekuasaan kehakiman yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Khusus
Register : 04-07-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 24-08-2018
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Lbj
Tanggal 23 Juli 2018 — Pemohon:
Ir. THEODORUS SUARDI, M.Si
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI BARAT
136 — 55
  • SABINI selaku Kepala SubBagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan pada Dinas Pariwisatadan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat tersebut;6. Bahwa tidak diberikannya salinan Berita AcaraPenggeledahaan kepada selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan danPariwisata Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-08-2017 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — dr. SAFARUDDIN REFA, Sp.M;
237 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Saiful AnwarMalang kepada Kepala Instalasi Rawat Inap Il (IRNA Il) agar segeraberkoordinasi dengan Ketua SMF Mata untuk melakukan penyelesaianselisin kurang penerimaan jasa sarana atas pelayanan ODC sebesarRp60.400.000,00 (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada SubBagian Mobilisasi Dana RSU dr.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 20-11-2017 — Putus : 13-04-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 13 April 2018 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.DJINO D. TALAKUA, SH
4.IRKHAN OHOIULUN, SH
5.SESCA TABERIMA, SH
6.EKA YACOB HAYER, SH
7.NOVANEMA DUHA, SH. MH
Terdakwa:
RIO KHORMEIN AMSYAH, SE ALIAS RIO
109 — 59
  • Riwayat pekerjaan:1) Auditor Ahli Pertama Pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat (20072011);2) Pemeriksa Pertama Pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat (20112013);3) Pemeriksa Muda Pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur(20142016);4) Kepala Subbagian Hukum Pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku(2016sekarang).e Ahli menjelaskan bahwa, pernah dimintakan pendapat dalam bentuk keternganAhli terkait tindak pidana korupsi, yaitu: (1) perkara dugaan tindak pidanakorupsi pemberian dana kegiatan penunjang
    ) Diklat Sertifikasi CGAP, Pusdiklat BPK, 2013.5) Diklat Peran Anggota Tim Senior, Pusdiklat BPK, 2013.6) Diklat Peran Ketua Tim Yunior, Balai Diklat Makassar, 2016.7) Workshop Aspek Hukum dalam Tipikor, Balai Diklat Yogyakarta, 2016.e Ahli menjelaskan bahwa Ahli bekerja selaku Pegawai pada Badan PemeriksaKeuangan sejak 1 April 2006 dan bertugas pada BPK Perwakilan ProvinsiMaluku sejak 9 Februari 2016.e Ahli menjelaskan bahwa jabatan Ahli pada BPK Perwakilan Provinsi Malukuadalah sebagai Kepala Subbagian
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 10 Desember 2019 — dr. M. TEGUH IMANTO, Sp.B. (ONK), M.Kes. Bin H. MUNIR CHOLIL
1122 — 1571
  • .> Melaksnaakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitandengan tugas subbagian akuntansi untuk kelancaran pelaksanaantugas.> Mendistribusikan tugas kepada bawahan berkaitan dengan bidangtugas subbagian akuntansi untuk kelancaran pelaksanaan tugasdengan memberi petunjuk membimbing agar tugas dialksanakansesuai ketentuan secara efektif dan efisien.Hal. 156 dari 531 Perkara Nomor 60/Pid.SusTPK/2019/PN.SmgPerkara Tindak Pidana KorupsiMelaksanakan kegiatan akuntansi dan verifikasi meliputi tatausaha
    daerah Kraton sebagai berikut:Melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi, arsip,perlengkapan kantor penatalaksanaan rumah tangga danmengkoordinasikan produk hukum, telaah hukum umtuk setiapproduk hukum dan tata naskah di lingkungan rumah sakit sertapenyelesaian masalah hukum.Uraian tugas sebagai berikut :Mengkonsep rencana perubahan kerja dan kegiatan subbagumum dan hukum dengan mempelajari dan mengolah bahansebagai pedoman pelaksanaan tugas;Mengkonsep pedoman dan petunjuk tehnis bidang tugas subbagian
    Subbagian Perencanaan membuat kesimpulan rangkaianpembahasan serta hasilhasil yang dicapai dan hambatan dalammelaskanakan kegiatan serta upaya pemecahan masalah.i. Subbagian Perencanaan menyusun draf RBA denganmengakomodir seluruh data dari masingmasing bagian terkait;j. Subbagian Perencanaan mengajukan konsep draft RBA untukmendapat persetujuan Direktur.k.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-05-2012 — Upload : 30-07-2012
Putusan PT SAMARINDA Nomor 05/PID/TPK/2012/PT.KT.SMDA
Tanggal 30 Mei 2012 —
41 — 22
  • ., jika dilihat daridokumen dokumen serta Berita Acara Pemeriksaan saksisaksi bahwa dana tersebutbelum dipertanggungjawabkan dan belum mendapat verifikasi dari Kepala SubBagian Keuangan selaku PPK BPKD Kab.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 21-01-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 2/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 25 Juni 2020 — Penggugat:
NURMA RUSIDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Intervensi:
1.Hj Kalsum
1.Ir. Jhoni Hartono, S. Msc
2.Sri Wahyuni
3.Sri Wahyuni 2
4.I Nyoman Indraprasta Gowinda
354 — 235
  • Ayat (3) Kepala Subbagian, dan Kepala Seksiadalah jabatan struktural eselon IV.a atau JabatanPengawas. (4) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi adalahjabatan struktural eselon V.a atau Jabatan Pelaksana;* Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 69 dijelaskan mengenaipengangkatan dan pemberhentian.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-07-2012 — Putus : 14-08-2014 — Upload : 17-02-2015
Putusan PN AMBON Nomor 23/PID.SUS-TPK/2012/PN.Amb
Tanggal 14 Agustus 2014 — ANWAR SOULISSA
133 — 73
  • SAKSI : SUKANTAe Bahwa Saksi sejak tanggal 11 Agustus 2008 menjabat sebagai Kepala SubBagian Pengamanan Pejabat dan Personil pada Sekretariat Jenderal KomisiPemilinan Umum Republik Indonesia, dengan tugas mengawasi Pejabat danPersonil selama berada di Gedung Kantor Sekretariat KPU R.1;e Bahwa selain itu tugas saksi selaku Kepala Sub Bagian PengamananPejabat dan Personil yaitu saksi berserta staf saksi yaitu mengontrol situasikeamanan kantor Sekretariat KPU R.I;e Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 17-10-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm
Tanggal 17 Januari 2019 — Penuntut Umum:
M. Ali Rizza, SH, MH
Terdakwa:
ARLIANTO, A.Ma.Pd. Bin Alm BANDING
199 — 47
  • sertifikat tersebut uangnya maudiapakan bila sudah terkumpul, saksi tidak mengetahui apakah akandibagi atau bagaimana karena sebelumnya belum ada kesepakatan yangdibuat mengenai hal tersebut.Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi KASRUN bin ( Alm )SUWITO PARMIN :Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;11.Saksi AGUS SALIM bin ( Alm ) HASBULLAH, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RINomor 5 tahun 2008 tentang uraian tugas subbagian
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 13-01-2023 — Putus : 29-05-2023 — Upload : 03-08-2023
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp
Tanggal 29 Mei 2023 — Penuntut Umum:
AGUNG TRISA PUTRA FADILLAH BURDAN, S.H.
Terdakwa:
Eko Trisno, A.Md.MPRS, S.E. bin Mansur
163 — 123
  • Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Laporan RSUD Sejiran Setason.
  • Foto Copy Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/192/1.2.1.1/RSUD/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Penetapan Jasa Pelayanan dan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat TahunAnggaran 2017.
  • Foto Copy Surat Penugasan Kabid Keperawatan RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Nomor 800/189/SP/1.02.02/2017 tanggal 27 April 2017.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-11-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 13 Nopember 2013 — Drs .H. WAWAN DARMAWAN bin H. AMAN DARTIMAN
119 — 21
  • Kejaksaan Negeri Cimahi danmembenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut.Bahwa benar saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga denganterdakwa.Bahwa benar Saksi diangkat sebagai Kepala Urusan Perencanaan dan Keuanganpada Kantor Pertanahan Kota Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor : SK.221.2.2511tanggal 31 Juli 2006, adapun Uraian Tugas Urusan perencanaan dan Keuanganberdasarkan UU RI No.05 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian
    Menyampaikan saransaran dan atau pertimbanganpertimbangan kepadaKepala Subbagian Tata Usaha tentang tindakan yang perlu diambil dalammenyiapkan penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporanakuntabilitas kinerja pemerintah, keuangan dan penyiap bahan evaluasi;b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan,pedoman dan petunjuk teknis serta bahanbahan lainnya yang berhubungandengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;c.