Ditemukan 1095 data
104 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ciamis No. 188.4/Kep/ Pimp001/DPRD/2001 tanggal 24 Januari 2001 tentang PerencanaanTunjangan Kesejahteraan Untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRDKabupaten Ciamis TA. 2001 ;10.Keputusan Pimpinang DPRD Kabupaten Ciamis No. 188.4/KepPimp002/DPRD/2001 tanggal 24 Januari 2001 tentang PerencanaanTunjangan Kesejahteraan Untuk Ketua Fraksi, Wakil Ketua Fraksi danSekretaris Fraksi yang duduk di DPRD Kabupaten Ciamis TA. 2001 ;11.Keputusan No. 188.4/KepPimp003/DPRD/2001
. 188.4/KepPimp011/DPRD/2002 tanggal 24 Januari 2001 tentang Perencanaan PengaturanBiaya Representasi Untuk Sekretaris Kabupaten Ciamis TA. 2001 ;20.Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ciamis No. 188.4/KepPimp115/DPRD/2002 tanggal 14 Februari 2002 tentang PenetapanPenggunaan BiayaBiaya Mata Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis TA.2002 ;21.Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ciamis No. 188.4/KepPimp01/DPRD/2002 tanggal 31 Januari 2002 tentang PerencanaanHal. 73 dari 134 hal.
Ciamis No. 188.4/KepPimp06/DPRD/2002 tanggal 31 Januari 2002 tentang Perencanaan BiayaPerjalanan Dinas Tetap KomisiKomisi dan FraksiFraksi DPRDKabupaten Ciamis TA. 2002 ;27.Keputusan DPRD Kabupaten Ciamis No. 188.4/KepPimp07/DPRD/2002 tanggal 31 Januari 2002 tentang Perencanaan BiayaPerjalanan Dinas Tetap KomisiKomisi dan FraksiFraksi DPRDKabupaten Ciamis TA. 2002 ;28.Keputusan DPRD Kabupaten Ciamis No. 188.4/KepPimp08/DPRD/2002 tanggal 31 Januari 2002 tentang Perencanaan BiayaPembelian BBM dan
Surat keputusan pimpinan DPRD Kabupaten CiamisNo.188.4/KepPim01/DPRD/2002 tanggal 31 Januari 2002sampai dengan No.188.4/KepPim012/DPRD/2002 tanggal31 Januari 2002;4. Surat keputusan pimpinan DPRD Kabupaten CiamisNo.188.4.Kep/DPRD01/2001 tanggal 17 Maret 2001 tentangpenetapan anggaran belanja DPRD dan anggaran SekretarisDPRD Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2002;5.
Surat keputusan DPRD Kabupaten Ciamis No.188.4.Kep.32/DPRD/2001 tanggal 7 Desember 2001 tentang PenetapanAnggaran belanja DPRD dan anggaran Sekretariat DPRDKabupaten Ciamis tahun anggaran 2002;6. Surat keputusan DPRD Kabupaten Ciamis No.188.4.Kep/DPRD07/1999 tanggal 16 Oktober 1999 tentangHal. 94 dari 134 hal. Put.
FITROH ROHCAHYANTO
Terdakwa:
MOCH. ANTON
334 — 135
Keputusan Dewan Perwakilan RakyaDaerah Kota Malang Nomor 188.4/04/35.73.200/2015 tentang PerubahalAtas Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188.4/62/35.73.201/2014 tentanPembentukan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota MalanMasa Keanggotaan 20142019 tanggal 22 Januari 2015 941 (satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan DPRD Kota Malang Nomo188.4/14/35.73.200/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD KotMalang Nomor 188.4/60/35.73.201/2014 tentang Pembentukan Komisi ADewan Perwakilan Rakyat
ARIEF WICAKSONO, ST 1111 (satu) bundel copy dokumen bercap basah Keputusan Dewan PerwakilarRakyat Daerah Kota Malang Nomor : 188.4/03/35.73.200/2015 tentanPerubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomo. 188.4/59/35.73.201/2014 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewal Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Masa Keanggotaan 2014201!
HAKIM 1481 (satu) bundel copy dokumen bercap basah Keputusan Dewan PerwakilarRakyat Daerah Kota Malang Nomor : 188.4/13/35.73.200/2018 tentanPerubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotMalang Nomor 188.4/60/35.73.201/2014 Tentang Pembentukan Komisi ADewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Masa Keanggotan 2014201!
HAKIM 1531 (satu) bundel copy dokumen bercap basah Keputusan Dewan PerwakilarRakyat Daerah Kota Malang Nomor : 188.4/20/35.73.200/2018 tentanPerubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotMalang Nomor 188.4/63/35.73.201/2014 Tentang Pembentukan Komisi DDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Masa Keanggotan 2014201!
ARIEFWICAKSONO 1301 (satu) bundel copy dokumen bercap basah Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Malang Nomor : 188.4/14/35.73.200/2017 tentang Perubahan AtasKeputusan DPRD Kota Malang Nomor : 188.4/60/35.73.201/2014 tentangPembentukan Komisi A DPRD Kota Malang Masa Keanggotaan 20142019 tanggal13 Januari 2017, ditandatangani Ketua DPRD Kota Malang, MOCH.
63 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERMATA, telah tenyata oleh Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2009dicabut dengan menerbitkan Keputusan Nomor : 188.4/504/1846/KEP/59/2009 tanggal 8 Agustus 2009 Tentang Pencabutan Keputusan BupatiMagelang Nomor : 188.4/504/2111/Kep/34/2008 Tentang Pemberian IzinGangguan (HO) Dan Izin Tempat Usaha atas nama PT. PERMATA (bukti P1 dan P18) ;7.
Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 188.4/504/1846/KEP/59/2009 tanggal 8Agustus 2009 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Magelang Nomor :188.4/504/2111/Kep/34/2008 Tentang Pemberian Izin Gangguan (HO) DanIzin Tempat Usaha atas nama PT. PERMATA adalah didasarkan padapertimbangan hukum atau konfirmasi hukum, yaitu :a.
Keputusan Bupati MagelangNomor :188.4/504/1846/KEP/59/2009 tanggal 8 Agustus 2009 TentangPencabutan Keputusan Bupati Magelang Nomor188.4/504/2111/Kep/34/2008 Tentang Pemberian Izin Gangguan (HO) DanIzin Tempat Usaha atas nama PT.
Nomor : 188.4/504/2111/Kep/34/2008 tentang Pemberian IzinGangguan (HO) dan lzin Tempat Usaha atas nama PT.
Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara dalamputusan yang dimohonkan kasasi adalah Keputusan Bupati MagelangNomor : 188.4/504/1846/KEP/59/2009 tanggal 8 Agustus 2009 TentangPencabutan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.4/ 504/2111/Kep/34/2008 Tentang Pemberian Izin Ganguan (HO) dan Izin TempatUsaha atas nama PT. Permata ;Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 389 K/TUN/20102.
ARIF SUHERMANTO
Terdakwa:
Ir. CIPTO WIYONO, M.Si
251 — 122
ARIEF WICAKSONO197. 1 (satu) bundel copy dokumen bercap basah KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor :188.4/17/35.73.200/2017 tentang Perubahan AtasKeputusan DPRD Kota Malang Nomor :188.4/63/35.73.201/2014 tentang Pembentukan Komisi DDPRD Kota Malang Masa Keanggotaan 20142019 tanggal13 Januari 2017, ditandatangani Ketua DPRD KotaMalang, MOCH.
Nomor 188.4/15/35.73.200/2017 tentang :erubahan AtasKeputusan DPRD Kota Malang Nomor 188.4/61/35.73.201/2014tentang Pembentukan Komisi B Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Malang Masa Keanggotaan 20142019 tanggal 13Januari 2017 163.1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan DPRD KotaMalang Nomor 188.4/16/35.73.200/2017 tentang PerubahanAtas Keputusan DPRD Kota Malang Nomor188.4/62/35.73.201/2014 tentang Pembentukan Komisi CDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang MasaKeanggotaan 20142019
Nomor =:188.4/62/35.73.200/2016 tentang Pembentukan Panitia Khusus?
ARIEFWICAKSONO, ST 192.1 (Satu) bundel copy dokumen bercap basah KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor :188.4/12/35.73.200/2017 tentang Perubahan Atas KeputusanDPRD Kota Malang Nomor : 188.4/03/35.73.201/2015tentang Pembentukan Badan Musyawarah DPRD KotaMalang Masa Keanggotaan 20142019 tanggal 13 Januari2017, ditandatangani Ketua DPRD Kota Malang, MOCH.ARIEF WICAKSONO, ST 193.1 (satu) bundel copy dokumen bercap basah KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor :188.4
bercap basah KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor :188.4/11/35.73.200/2018 tentang Perubahan Ketiga AtasKeputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota MalangNomor 188.4/65/35.73.201/2014 Tentang PembentukanBadan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaMalang Masa Keanggotan 20142019 tanggal 4 Januari2018, ditandatangani Ketua DPRD Kota Malang, ABD.HAKIM 211.1 (satu) bundel copy dokumen bercap basah KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor :188.4/12/35.73.200
179 — 70
Bahwa didalam uraian/posita gugatan cerai pada poin 11 (sebelas), tertulisTergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor: 188.4/14846/DISPUPR, Kepala Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Provinsi Bali, atas nama: Nengah Putra Yasa,ST..
.:188.4/14846/DISPUPR, kepala dinas pekerjaan umum dan penataanruang propinsi bali tertanggal 15 Desember 2017 ;4.
, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk dapatmenyatakan batal atau tidak sah atas Surat Keputusan Pemberian IzinPerceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR, Kepala Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama: Nengah Putra Yasa,ST.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pemberian IzinPerceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR, Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama: Nengah PutraYasa,ST., tertanggal 15 Desember 2017; 3. Mewajibkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Pemberian IzinPerceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR, Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama: Nengah PutraYasa,ST., tertanggal 15 Desember 2017; 0020=4.
Penggugat menyatakan dirinya tidak pernah mendapat salinan ataupemberitahuan dari Surat Keputusan Pemberian Izin PerceraianNo.188.4/14846/DISPUPR, tertanggal 15 Desember 2017 (ObyekSengketa).
Terbanding/Terdakwa : Ir. R. AGUS SANTOSO
43 — 26
Sampang Nomor : 188.4/2/434.
112/2013, tanggal 04 Pebruari 2013 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian Kab. Sampang
Tahun Anggaran 2013 atas nama H.
Keputusan Kepala Dinas Pertanian Sampang Nomor : 188.4/19/434.112/2013,
tanggal 01 April 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Sampang Nomor : 188.4/4/434.112/2013 tentang Pembentukan dan
Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa
Sampang Nomor : 188.4/19/434.
112/2013, tanggal 1 April 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Dinas
Pertanian Kab.
Sampang Nomor : 188.4/2/434.112/2013 tentang Penunjukkan
dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas
Pertanian Kab. Sampang ;
31. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sampang Nomor : 188.4/26/434.
Sampang Nomor : 188.4/21/434.112/2013, tanggal 1 April
2013 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) pada Dinas Pertanian Kab. Sampang ;
32.
Keputusan Kepala Dinas Pertanian Sampang Nomor : 188.4/19/434.112/2013,tanggal 01 April 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Dinas PertanianKabupaten Sampang Nomor : 188.4/4/434.112/2013 tentang Pembentukan danPengangkatan Panitia Pemeriksa Barang /Jasa di Lingkungan Dinas PertanianKabupaten ;30. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sampang Nomor : 188.4/19/434.112/2013, tanggal 1 April 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala DinasPertanian Kab.
Sampang Nomor : 188.4/2/434.112/2013 tentang Penunjukkan danPengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas PertanianKab. Sampang ;31. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sampang Nomor : 188.4/26/434.112/2013, tanggal 27 Juli 2013 tentang perubahan Kedua atas Keputusan KepalaDinas Pertanian Kab. Sampang Nomor : 188.4/21/434.112/2013, tanggal 1 April2013 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) pada Dinas Pertanian Kab. Sampang ;32.
Sampang Nomor : 188.4/19/434.112/2013, tanggal 1 April 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala DinasPertanian Kab. Sampang Nomor : 188.4/2/434.112/2013 tentang Penunjukkandan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada DinasPertanian Kab. Sampang ;Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sampang Nomor : 188.4/26/434.112/2013, tanggal 27 Juli 2013 tentang perubahan Kedua atas Keputusan KepalaDinas Pertanian Kab.
Terbanding/Terdakwa : TJANDRA BUDIANTO
84 — 34
Rachmat Tanuwidjaja;
- 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/3266-92/436.6.2/2016 tanggal 04 Mei 2016 dan gambar denah persil Jl. Mulyosari BPD No. 40 Kota Surabaya;
- 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/3217-92/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denah persil Jl. Mulyosari BPD No. 42 Kota Surabaya;
- 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/3219-92/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denah persil Jl.
Rachmat Tanuwidjaja; 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/326692/436.6.2/2016 tanggal 04 Mei 2016 dan gambar denah persil Jl.Mulyosari BPD No. 40 Kota Surabaya; 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/321792/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denah persil Jl.Mulyosari BPD No. 42 Kota Surabaya; 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/321992/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denah persil Jl.Mulyosari BPD No. 44 Kota Surabaya;Terlampir
Rachmat Tanuwidjaja; 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/326692/436.6.2/2016 tanggal 04 Mei 2016 dan gambar denah persil Jl.Mulyosari BPD No. 40 Kota Surabaya; 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/321792/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denah persil Jl.Mulyosari BPD No. 42 Kota Surabaya; 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/321992/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denah persil Jl.Mulyosari BPD No. 44 Kota Surabaya;tetap
Rachmat Tanuwidjaja.1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/326692/436.6.2/2016 tanggal 04 Mei 2016 dan gambar denah persilJI. Mulyosari BPD No. 40 Kota Surabaya.1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/321792/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denah persilJI.
Mulyosari BPD No. 42 Kota Surabaya.Halaman 10 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT SBY 1 (Satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/321992/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denah persilJI. Mulyosari BPD No. 44 Kota Surabaya.Tetap terlampir dalam berkas perkara4.
Rachmat Tanuwidjaja;1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/326692/436.6.2/2016 tanggal 04 Mei 2016 dan gambar denah persilJI. Mulyosari BPD No. 40 Kota Surabaya;1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/321792/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denah persilJI. Mulyosari BPD No. 42 Kota Surabaya;1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/321992/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denah persilJI.
1.IDHAM, S.Sos
2.Nurul Islam, M.Si
3.SITI MUSTIKAWATI, SE
Tergugat:
GUBERNUR SULAWESI BARAT
97 — 41
OBJEK SENGKETA DAN MASA BERLAKU :Bahwa adapun yang menjadi Objek Gugatan dalam gugatan ini adalah :Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan GubernurSulawesi Barat Nomor 188.4/282/SULBAR/IV/2017 tentang TunjanganKehormatan Atau Honararium Tetap dan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Ketua,Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi BaratTahun Anggaran 2017, tanggal 21 April 2017 ;Selanjutnya, adapun tenggang waktu pada gugatan ini adalah ; Bahwa SK Objek Sengketa diterbitkan
tahun 2016,sehingga Para Penggugat merasa tidak terakomodir haknya sebagaiKomisioner sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi PenyiaranIndonesia Nomor: 01/P/KPI/07/2014 Rapat Pleno, sebagaimana disebutkanpada huruf a Peraturan ini, adalah rapat yang diselenggarakan secara berkalaoleh KPI untuk membahas halhal yang berkaitan dengan masalahkelembagaan dan merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusankemudian berakibat pada diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur SulawesiBarat Nomor: 188.4
Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/282/SULBAR/IV/2017 tentang Tunjangan Kehormatan Atau Honararium Tetap dan BiayaPerjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi PenyiaranIndonesia Daerah Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 Tanggal 21 April2017;3.
Mewajibkan Tergugat untuk segera mencabut Surat Keputusan GubernurSulawesi Barat Nomor 188.4/282/SULBAR/IV/2017 tentang TunjanganKehormatan Atau Honararium Tetap dan Biaya Perjalanan Dinas BagiKetua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia DaerahSulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 Tanggal 21 April 2017;Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No : 42/G/2012/PTUN.Mks4.
Bukti T Il: Fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Sulawesi BaratNomor: 188.4/282/ SULBAR/IV/2017, tentang TunjanganKehormatan atau Honorarium tetap dan Biaya Perjalanan Dinasbagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi PenyiaranIndonesia Daerah Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017,tanggal 21 April 2017;: Fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Sulawesi BaratNomor: 188.4/759/ SULBAR/XI/2015, tentang PemberhentianHalaman 10 dari 19 halaman Putusan No : 42/G/2012/PTUN.Mks3. Bukti T Ill4. Bukti TIV5.
99 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 319/B/PK/Pjk/2018itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/1783 tersebut.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79857/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/60/Tahun 2015 Tanggal
6 Maret 2015, tentang PenolakanTerhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia Atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Nomor 973/1783 Tanggal8 Oktober 2014 untuk Bagian Bulan Februari 2014 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/158/Tahun2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/60/Tahun 2015 tanggal 7 Mei 2015, atas nama: PT FreeportIndonesia, NPWP 01.069.536.9.091000, beralamat di Jalan HR.
Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak Februari2014 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/60/Tahun2015 tanggal 6 Maret 2015 sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/158/Tahun 2015 tanggal 7Mei 2015; dan4.
Putusan Nomor 319/B/PK/Pjk/2018188.4/60/Tahun 2015 Tanggal 06 Maret 2015 sebagaimana telah diubahdengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/162/Tahun 2015 tanggal7 Mei 2015, tentang Penolakan terhadap Pengajuan Keberatan PemohonBanding atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air PermukaanNomor : 973/1783 Tanggal 08 Oktober 2014 untuk Bagian Bulan Februari2014 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor :188.4/158/Tahun 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.069.536.9.091000
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79864/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untukmembatalkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4
Putusan Nomor 326 B/PK/Pjk/2018Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/187/Tahun 2015 tanggal 11Mei 2015, tentang Penolakan Terhadap Pengajuan Keberatan PTFreeport Indonesia atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak AirPermukaan Nomor: 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk BulanSeptember 2014;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79864/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan
hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/67/Tahun 2015 Tanggal 6 Maret 2015, tentang PenolakanTerhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia Atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Nomor 973/1783 Tanggal8 Oktober 2014 untuk Bulan September 2014, atas nama: PT FreeportIndonesia, NPWP 01.069.536.9.091000, beralamat di JI.
Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak September2014 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/67/Tahun2015 tanggal 06 Maret 2015 sebagaimana telah diubah denganKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/187/Tahun 2015 tanggal 11Mei 2015: dan,4.
Putusan Nomor 326 B/PK/Pjk/2018Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4/67/Tahun 2015, Tanggal 6 Maret 2015, tentang Penolakanterhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding atas Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Nomor: 973/1783 Tanggal 8Oktober 2014 untuk Bulan September 2014, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.069.536.9.091000
115 — 40
enenanan TENTANG DUDUK SENGKETA22"=Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 15 Januari 2015 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 19 Januari2015 di bawah Register Perkara Nomor 005/G/2015/PTUN.SMG, dantelah diperbaiki pada 17 Pebruari 2015, gugatan tersebut padapokoknya mengemukakan dalildalil sebagai berikut:Obyek Sengketa:= 2+ 222292 22 nee nne eneSurat Keputusan Kepala Desa Candiretno, Kecamatan Secang,Kabupaten Magelang Nomor : 188.4
Nomor: 02/P3D/X/2010tanggal 30 Oktober 2010 perihal Laporan Pengisian KepalaUrusan Umum dan Kepala Seksi Pemerintahan DesaCandiretno Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;Bahwa dari hasil seleksi Penggugat dipandang mampumenjalankan tugas sebagai Kepala Seksi PemerintahanDesa Candiretno; = =Bahwa selanjutnya PENGGUGAT diangkat sebagai KepalaSeksi Pemerintahan, Desa Candiretno, Kecamatan Secang,Kabupaten Magelang dengan Surat Keputusan Kepala DesaCandiretno, Kecamatan Secang, Kabupaten MagelangNomor : 188.4
Putusan No. 005/G/2015/PTUN.SMGSekretaris Desa dengan Surat Keputusan Kepala DesaCandiretno Nomor 188.4/8/KEP/330820.2008/2013;Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 kamimendapat undangan untuk rapat di Balai Desa Candiretno,dalam kesempatan tersebut Kepala Desa Candiretno,Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, membacakanSurat Keputusan Kepala Desa Candiretno, KecamatanSecang, Kabupaten Magelang Nomor:188.4/03/KEP/330820.2008/2015, tanggal 12 Januari 2015tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
SlametPartono Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan DesaCandiretno, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang,dan pada saat itu pula menyerahkan Surat KeputusanAsli Keputusan Kepala Desa Candiretno,Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang Nomor:188.4/03/KEP/330820.2008/2015, tanggal 12 Januari 2015tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr.
NUZUL RACHDY., S.E.
Tergugat:
1.BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (BK-DPRD) KABUPATEN KUNINGAN
2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUNINGAN
439 — 635
DALAM EKSEPSI;
- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Batal, yaitu :
- Putusan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020 Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan tanggal 2 November 2020;
- Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4
/KPTS.17-PIMP/2020 Tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 13 November 2020;
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 13 November 2020;
- Mewajibkan terhadap Tergugat I untuk mencabut keputusan Putusan Nomor : 001/Put/BK/XI/
2020 Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan tanggal 2 November 2020;
- Mewajibkan Terhadap Tergugat II untuk mencabut :
- Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor: 188.4/KPTS.17-PIMP/2020 Tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 13 November 2020;
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.10-DPRD
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKuningan Nomor: 188.4/KPTS.17PIMP/2020 Tentang PembagianTugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKuningantanggal 13 November 2020;b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KuninganNomor : 188.4/KPTS.10DPRD/2020 Tentang Pemberhentian KetuaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan MasaJabatan 20192024 tanggal 13 November 2020;5.
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKuningan Nomor: 188.4/KPTS.17PIMP/2020 Tentang Pembagian TugasPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal13 November 2020;3.
Menunda Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.17PIMP/2020 TentangPembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kuningan;b.
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKuningan Nomor: 188.4/KPTS.17PIMP/2020 Tentang PembagianTugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKuningan tanggal 13 November 2020;b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KuninganNomor : 188.4/KPTS.10DPRD/2020 Tentang Pemberhentian KetuaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan MasaJabatan 20192024 tanggal 13 November 2020;5.
Muhamad Sudiyana
Tergugat:
Kepala Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang
91 — 47
Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Pucungrejo Nomor : 188.4/20/010/17 tentang Pemberhentian dengan hormat Saudara Muhammad Sudiyono sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pucungrejo tanggal 23 Oktober 2017;----------------------------------------------------------
3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Pucungrejo Nomor : 188.4/20/010/17 tentang Pemberhentian dengan hormat Saudara Muhammad Sudiyono sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pucungrejo tanggal 23 Oktober 2017;----------------------------------------------------------
4.
OBYEK GUGATANAdapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketadalam gugatan ini adalah Keputusan Kepala Desa Pucungrejo Nomor :188.4/20/010/X/2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr.Muhamad Sudiyono sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan KepalaSeksi Pemerintahan Desa Pucungrejo tanggal 23 Oktober 2017:ll.
Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat 1 Peraturan DaerahKabupaten Magelang No. 15 Tahun 2016 tersebut, maka masa jabatanPENGGUGAT telah berakhir pada 13 Oktober 2017 karena telahmenginjak masa 24 (dua puluh empat) tahun; PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PUCUNGREJO NO.188.4/20/010/X/2017 TELAH BENAR DAN TEPAT7.
Menyatakan sah dan berlaku mengikat Surat Keputusan KepalaDesa Pucungrejo Nomor: 188.4/20/010/X/2017 tertanggal 23 Oktober 2017 terhadapPENGGUGAT;3.
NUGROHO SebagaiSekretaris Desa (fotocopy sesuai dengan aslinya);Petikan Keputusan Kepala Desa Pucungrejo KecamatanMuntilan Kabupaten Magelang Nomor:188.4/02/010/III/2009 Tentang Pengangkatan JabatanKepala Seksi Dan Kepala Urusan Di Pemerintahan DesaPucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang(fotocopy sesuai dengan aslinya);Kartu.
Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Pucungrejo Nomor:188.4/20/010/X/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sadr.Muhamad Sudiyono Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan KepalaSeksi Pemerintahan Desa Pucungrejo tanggal 23 Oktober 2017;Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor : 8/G/2018/PTUN.Smg.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DesaPucungrejo Nomor: 188.4/20/010/X/2017 Tentang PemberhentianDengan Hormat Sdr.
83 — 38
OBYEK GUGATAN:Surat Keputusan Kepala Desa Candiretno, Kecamatan Secang, KabupatenMagelang Nomor : 188.4/21/KEP/2008/2015, tanggal 4 Juni 2015 tentangPemberhentian Dengan Hormat Sdr. Rofi'i Dari Jabatannya Sebagai KepalaDusun Bengkung Desa Candiretno;2nc nnn nnn nnn nnnnDASAR DAN ALASAN GUGATAN :.
Rofii DariJabatannya Sebagai Kepala Dusun Bengkung DesaGaNdliretn0 j==2naseeeer sn nnnaseemne ene enmnmenn nnn asmmmeenenansMewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Desa Candiretno, KecamatanSecang, Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/21/KEP/2008/2015, tanggal 4 Juni 2015 tentangPemberhentian Dengan Hormat Sdr.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkarabahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat telahmengajukan Jawaban tertanggal 13 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagaiberikut:Objek Sengketa :Surat Keputusan Kepala Desa Candiretno, Kecamatan Secang, KabupatenMagelang Nomor :188.4/21/KEP/2008/2015, tanggal 4 Juni 2015 tentangPemberhentian Dengan Hormat Sdr.
Rofii) tempat dan tanggal lahir Magelang, 12September 1957, diangkat dalam jabatan Kepala Dusun Bengkung dengan: 141/16/V1/1991, tanggal 4 Juni 1991, dengan masakerja 24 tahun atau usia telah mencapai 60 tahun;Bahwa Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat berupa Surat KeputusanKepala Desa Candiretno Nomor : 188.4/21/KEP/2008/2015, tanggal 4 Juni2015 telah sesuai dengan :.
Menyatakan keputusan Tergugat nomor : 188.4/21/KEP/2008/2015 tanggal4 Juni 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sadr. Rofiidari JabatanKepala Dusun Bengkung Desa Candiretno Kecamatan Secang KabupatenMagelang adalah sah dan tidak bertentangan dengan4.
93 — 39
Nomor :188.4/640/1845/KEP/59/2009 tanggal 8 Agustus 2009Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Magelang Nomor :188.4/640/2094/Kep/34/2008 Tentang Izin MendirikanBangunan (IMB) a.n DIAH AGUSTINA, dicabut dandinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal 8Agustus 2009 dengan segala akibathukumnya : Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut' Keputusanyang diterbitkan oleh Tergugat Nomor188.4/640/1845/KEP/59/2009 tanggal 8 Agustus 2009Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Magelang Nomor27188.4/640/2094/
Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan obyeksengketa Nomor : 188.4/640/1845/kep/59/2009,tanggal 8 Agustus 2009 tentang pencabutan keputusanbupati magelang nomor : 188.4/640/2094/kep/34/2008tentang izin mendirikan bangunan (IMB) a.n DIAHAGUSTINA, dicabut dan dinyatakan tidak berlakuterhitung sejak tanggal 8 Agustus2009. ; 3. Bahwa dalil Penggugat angka 6 (enam) mohon ditolakoleh Yth Majelis Hakim, karena sebenarnya yangdirugikan adalah Tergugat, mengingat Tergugat telah28AGUSTI NA ?
Bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkanKeputusan Tergugat Nomor : 188.4/640/1845/KEP/59/2009tanggal 8 Agustus 2009 tentang Pencabutan KeputusanBupati Magelang Nomor : 188.4/640/2094/Kep/34/2008Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas namaDiah Agustina, dicabut dan dinyatakan tidak berlakuterhitung sejak tanggal 8 Agustus 2009, pada dasarnyaadalah merupakan tindakan hukum dari Pejabat TataUsaha Negara yang bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang berlaku dan berbuat sewenangwenang
Tergugat Nomor : 188.4/640/1845/KEP/59/2009 tanggal8 Agustus 2009 tentang Pencabutan Keputusan BupatiMagelang Nomor : 188.4/ 640/2094/Kep/34/2008 TentangIzin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama DiahAgustina, dicabut dan dinyatakan tidak berlakuterhitung sejak tanggal 8 Agustus 2009, dalamjangka waktu 1 (satu) tahun, setelah Tergugatmenerbitkan Keputusan Nomor : 188.4/640/2094/Kep/34/2008 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)tertanggal 7 Agustus 2008 kepada DIAH AGUSTINA atasnama PT.
PERMATA (Penggugat) mendalilkandengan terbitnya obyek sengketa aquo dalam jangka waktu1 (satu) tahun setelah Tergugat menerbitkan KeputusanNomor : 188.4/640/2094/Kep/34/2008 tentang IzinMendirikan Bangunan (IMB) tertanggal 7 Agustus 2008kepada DIAH AGUSTINA atas nama PT.
51 — 23
Sampang Nomor : 188.4/2/434. 112/2013, tanggal 04 Pebruari 2013 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian Kab. Sampang Tahun Anggaran 2013 atas nama H. ABDURRAHMAN CS., S.H., M.Si. (copy) ; 19.
Sampang Nomor : 188.4/19/434.112/2013, tanggal 1 April 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala DinasPertanian Kab. Sampang Nomor : 188.4/2/434.112/2013 tentang Penunjukkan danPengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas PertanianKab. Sampang ;Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sampang Nomor : 188.4/26/434.112/2013, tanggal 27 Juli 2013 tentang perubahan Kedua atas Keputusan KepalaDinas Pertanian Kab.
Sampang Nomor : 188.4/21/434.112/2013, tanggal 1 April2013 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) pada Dinas Pertanian Kab.
Sampang Nomor : 188.4/19/434.112/2013, tanggal 1 April 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala DinasPertanian Kab. Sampang Nomor : 188.4/2/434.112/2013 tentang Penunjukkandan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada DinasPertanian Kab. Sampang ;Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sampang Nomor : 188.4/26/434.112/2013, tanggal 27 Juli 2013 tentang perubahan Kedua atas Keputusan KepalaDinas Pertanian Kab.
79 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
, Kabupaten Boalemo sebagaimana tercantum dalam Poin 14 (empatbelas) Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan OlahragaProvinsi Gorontalo Nomor : 188.4/DIKPORA/1474/DIKDAS/2009, tanggal 17Maret 2009 yang ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 17 Maret 2009ditandatangani oleh Drs.
Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah RagaPropinsi Gorontalo tentang Penetapan Sekolah Penerima BantuanSubsidi Pengembangan SDSMP Satu Atap melalui Perluasan danPeningkatan Mutu SMP Tahun anggaran 2009 SDN 12 Dulupi danSMP Negeri 7 Dulupi Satu Atap No.188.4/DIKPORA/Dikdas/2009bulan Pebruari 2009 ;.
Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda danOlah Raga Propinsi Gorontalo tentang Pengangkatan KonsultanManajemen Proyek Bimbingan Teknis dan Supporting Staf melaluiPerluasan dan Peningkatan Mutu SMP Tahun Anggaran 2009 No.188.4/DIKPORA/1052.m/DIKDAS/2009,tanggal 30 Januari 2009 atasnama Syarifudin Molangga ;.
Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah RagaPropinsi Gorontalo tentang Penetapan Sekolah Penerima BantuanSubsidi Pengembangan SDSMP Satu Atap melalui Perluasan danPeningkatan Mutu SMP Tahun Anggaran 2009 SDN 12 Dulupi danSMP Negeri 7 Dulupi Satu Atap No.188.4/DIKPORA/Dikdas/2009bulan Pebruari 2009 ;.
/DIKPORA/1052.m/DIKDAS/2009,tanggal 30 Januari2009 atas nama Syarifudin Molangga ;Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga Propinsi Gorontalo tentang Penetapan Sekolah PenerimaBantuan Subsidi Pengembangan SDSMP Satu Atap melaluiPerluasan dan Peningkatan Mutu SMP Tahun anggaran 2009SDN 12 Dulupi dan SMP Negeri 7 Dulupi Satu Atap No.188.4 /DIKPORA / Dikdas/2009bulanPebruari2009 2009 ;.
73 — 24
, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5September 2016 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 5 September 2016 dibawahregister perkara Nomor : 37/G/2016/PTUN.MTR; Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Penggugat tersebut diteliti diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ternyata yang dijadikanobjek sengketa dalam gugatan perkara ini adalah Surat Kepala Desa KorlekoKec.Labuhan Haji Kab.Lombok Timur Nomor 188.4
Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat Kepala DesaKorleko Kec.Labuhan Haji Kab.Lombok Timur Nomor 188.4/ Pem./.57/2016,tanggal iAgustus 2016 tentang Pemberhentian Kepala Dusun DanPengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Dusun GubukPedaleman Desa Korleko Kec.Labuhan Haji Kao.Lombok Timur; 3.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat keputusan Tergugat KepalaDesa Korleko Kec.Labuhan Haji Kab.Lombok Timur Nomor 188.4/Pem./.57/2016, tanggal 1Agustus 2016 tentang Pemberhentian KepalaDusun Dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala DusunGubuk Pedaleman Desa Korleko Kec.Labuhan Haji Kab.Lombok Timur; Halaman2dari5 Hal. P 37/G/201 6/ptun.mtr4.
MUH ROFI'I, Spd.
Tergugat:
KEPALA DESA KORLEKO
74 — 21
M E N G A D I L I
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Korleko Nomor: 188.4/14/Pem./2017 tentan Pemberhentian Kepala Dusun Gubuk Timuq dan Pengangkatan Plt.Kepala Dusun Gubuk Timuq, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 14 September 2017;
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Korleko Nomor: 188.4/14/Pem./2017 tentan Pemberhentian Kepala Dusun Gubuk Timuq dan Pengangkatan Plt.Bahwa Penerbitan Keputusan Kepala Desa Korleko No.188.4/14/Pem/2017 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Gubuk Timugqdan Pengangkatan Plt.
Rekomendasi tertulis Camatdijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desadengan Keputusan Kepala Desa;Bahwa Penerbitan Keputusan Kepala Desa Korleko No.188.4/14/Pem/2017 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Gubuk Timugqdan Pengangkatan Plt.
Kepala Dusun Gubuk Timug Desa Korleko KecamatanLabuhan Haji Kabupaten Lombok Timurtanggal 14 September 2017;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DesaKorlekoNo. 188.4/14/Pem/2017 tentang Pemberhentian Kepala Dusun GubukTimug dan Pengangkatan Plt.
T4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala DesaKorleko Nomor: 188.4/14/Pem./2017 tentang PemberhentianKepala Dusun Gubuk Timug dan Pengangkatan Plt. Kepala DusunGubuk Timug Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji KabupatenHalaman 14 dari 33 Hal.
Putusan No. 170/G/2017/PTUN.MTR2.Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Korleko Nomor:188.4/14/Pem./2017 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Gubuk Timug danPengangkatan Plt. Kepala Dusun Gubuk Timug, Desa Korleko, KecamatanLabuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 14 September 2017;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DesaKorleko Nomor: 188.4/14/Pem./2017 tentang Pemberhentian Kepala DusunGubuk Timug dan Pengangkatan Plt.
52 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/282/SULBAR/IV/2017 tentang Tunjangan Kehormatan Atau Honararium Tetap danBiaya Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KomisiPenyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017tanggal 21 April 2017;3.
Mewajibkan Tergugat untuk segera mencabut Surat KeputusanGubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/282/SULBAR/IV/2017 tentangTunjangan Kehormatan Atau Honararium Tetap dan Biaya PerjalananDinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran IndonesiaDaerah Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 tanggal 21 April 2017;4.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negaraberupa : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi BaratNomor 188.4/282/SULBAR/ IV/2017 tentang Tunjangan KehormatanAtau Honararium Tetap dan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Ketua, WakilKetua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi BaratTahun Anggaran 2017 tanggal 21 April 2017;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 535 K/TUN/20182.
Mewajibkan Termohon Kasasi untuk segera mencabut Surat KeputusanGubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/282/SULBAR/IV/2017 tentangTunjangan Kehormatan Atau Honararium Tetap dan Biaya PerjalananDinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran IndonesiaDaerah Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 tanggal 21 April 2017;3.
Putusan Nomor 535 K/TUN/2018Sulawesi Barat surat keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor :188.4/282/SULBAR/IV/2017, tentang Tunjangan Kehormatann atauHonorarium tetap dan Biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua, Wakil Ketuadan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat TahunAnggaran 2017 tersebut; Bahwa dengan demikian, Para Penggugat sudah tidak relevan lagikepentingannya untuk mempersengketakan Surat Keputusan obyeksengketa;Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya