Ditemukan 648 data
10 — 12
Menyatakan perkara Nomor542/Pdt.G/2018/PA.Smdg, dicabut;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 465.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
14 — 9
Tanggal 01 April 2019;Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelispada Tanggal 01 April 2019 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugattidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara inidilanjutkan;Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor542/Pdt.G/2019/PA.
Bukti Tertulis Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 725/34/XI/2009, tanggal 23Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meteraiHalaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor542/Pdt.G/2019/PA. Stsecukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelisdan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;B.
Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patutdiwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalildalil dalamgugatan nya dengan alatalat bukti yang sah;Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor542/Pdt.G/2019/PA. StMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telahmengajukan bukti surat dan dua orang saksi.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan AlQuran Surat ArRuum ayat 21 yang berbunyi :6 3 3 $ oS Soe 3 $ ~eet OMe ae + @ eH oe a oe 1 5 oct Ww a) a e594 rw J ~ Ys) ed N33 ron mr Go HY) cpeghis Gi Al Os 3 3) ss a a * .ware te Ss Peo,Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor542/Pdt.G/2019/PA.
Mardiah, M.Ag.Panitera PenggantiHalaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor542/Pdt.G/2019/PA. StAkma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.Rincian Biaya Perkara:1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 1. Biaya proses Rp 50.000,002. Panggilan Rp270.000,003. Redaksi Rp 10.000,004. Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp366.000,00(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor542/Pdt.G/2019/PA.St
DIAN PEBIANTI SH
Terdakwa:
SUMARYATIM Bin Alm ABDUL MAAD
84 — 64
Pid.B/2020/PNBgl tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 25 November2020 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 1dari19 Putusan Nomor542
Dengan memberikan keadilan kepada terdakwa mengingat AnakanakTerdakwa yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan dan pengarahandari Terdakwa selaku orang tua;Halaman 2dari19 Putusan Nomor542/Pid.B/2020/PN.Bgl2. Terdakwa sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah untuk tulangpunggung keluarga;3.
Bahwa pada saat terdakwa mengatakan itu, saksi Novi Zusrianti tidakberada ditempat.Halaman 12dari19 Putusan Nomor542/Pid.B/2020/PN.Bgl Bahwa pada saat saksi Arie Puspita dan saksi eriskan bertemu dengansaksi Novi Zusriyanti, saksi Arie Puspita menceritakan apa yangdikatakan terdakwa, dan saksi Novi Zusriyanti merasa tersinggungdengan perkataan terdakwa.
Bahwa pada saat saksi Arie Puspita dan saksi Eriskan bertemu dengansaksi Novi Zusriyanti, saksi Arie Puspita menceritakan apa yangHalaman 15dari19 Putusan Nomor542/Pid.B/2020/PN.Bgldikatakan terdakwa, dan saksi Novi Zusriyanti merasa tersinggungdengan perkataan terdakwa.
FITRIZAL YANTO, SH.DWI PURWANTI, S.H.Panitera Pengganti,LINDA SEPTRIANA, S.H., S.Kom., M.H.Halaman 19dari19 Putusan Nomor542/Pid.B/2020/PN.Bgl
Kiswandari Ginarsih
Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Tangerang II
2.PT Bank Negara Indonesia
Turut Tergugat:
1.PT Sandang Rakjat Textiel
2.Kantor Kecamatan Ciputat
3.Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
75 — 19
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor542/Pdt.Plw/2018/PN.Tng, tanggal 26 Juli 2018 tentang Penetapan HariSidang;.
inidikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Pelawan ;Mengingat Pasal 271, 272 Rv dan Peraturan PerundangUndangan yangberlaku dan yang bersangkutan dalam perkara ini ;Hal 2 dari 3 Hal Pen Pencabutan No. 542/Pdt.G/2018/PN.TngMENETAPKAN :Mengabulkan permohonan Pelawan tersebut ; Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 542/Pdt.Plw/2018/PN.Tng,dicabut ; Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pun pejabatyang = ditunjuk =~ =untuk mencoret' perkara Perlawanan Nomor542
1.SABILA RASYADY
2.IKA SILVIA EDIYATNA
26 — 10
Cipondoh Kota Tangerang g,Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor542/Pdt.P/2019/PN.TNG, tertanggal 25 Juni 2019 tentang Penunjukkan Hakimyang memeriksa dan mengadili permohonan ini :Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannyatertanggal 25 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTangerang pada tanggal 25 Juni 2019 dengan Register perkara No.542/Pdt.P/2019/PN.TNG;Menimbang, bahwa
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor542/Pdt.P/2019/PN.Tng;2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 542/Pdt.P/2019/PN.Tng dicabut;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Perdata;4.
17 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
bulandikarenakan Penggugat baru mengetahui Surat KeputusanKeberatan ditolak setelah enam bulan kemudian setelah adapenyitaan, karena Surat Keputusan Keberatan tidak pernahdisampaikan ke Penggugat oleh karyawan Penggugat yang adamasalah ;Bahwa menurut Penggugat seharusnya PermohonanPembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar yang Penggugatajukan sesuai Pasal 36 (1) b UndangUndang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan tetap dapat diproses oleh Tergugatkarena dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor542
Kami berpendapat bahwa permohonanpengurangan/pembatalan ketetapan pajak yangtidak benar sesuai Pasal 36 ayat (1) b UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2000 yang kami ajukan adalah sesuai denganPasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 ayat (2)Keputusan Menteri Keuangan Nomor542/KMK.04/2000 yang bunyinya sebagaiberikutPasal 2:(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atauatas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkanatau) membatalkan ketetapan pajak yang
Selanjutnya dalam s Pasal 4 ayat (2)Keputusan Mente ri Keuangan Nomor542/KMK.04/2000 disebutkan bahwa apabilapermohonan pengurangan atau pembatalanketetapan pajak yang tidak benar tersebutditolak maka dapat diajukan permohonankembali kepada Direktur Jenderal Pajak.Dalam hal ini tidak dibatasi sampai berapakali dapat diajukan ;Dalam aturan yang terbaru yaitu) Peraturan MenteriKeuangan Nomor 21/PMK.03/2008 pengganti KeputusanMenteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 yaitu untukTahun Pajak, Masa Pajak
Sedangkan dalamsengketa kami adalah masih menyangkut Tahun Pajak 2005jadi masih berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor542/KMK.04/2000 ;6. Jadi menurut kami untuk menampung sisikeadilan bagi Wajib Pajak apabila adaketetapan pajak yang tidak benar = yangdiketahui kemudian maka dimungkinkan untukdibetulkan atau dilakukan penelitiankembali sebagaimana diatur dalam Pasal 36ayat (1) b UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 16 Tahun 2000 ;7.
Mas arif Efendi
35 — 4
Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor542/Pdt.P/2019/PN Gsk, tanggal 27 September 2019 tentangPenunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;2.
Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor542/Pdt.P/2019/PN Gsk, tanggal 30 September 2019 tentangPenetapan Hari Sidang perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;Telah mempelajari buktibukti surat yang bersangkutan;Telah mendengar' keterangan Saksisaksi yang diajukandipersidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannyatanggal 26 Septemeber 2019 yang diajukan dan terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Gresik, dalam Register
perkara Nomor542/Pdt.P/2019/PN Gsk. pada tanggal 27 September 2019 yang padapokoknya sebagai berikut:a.
9 — 2
No.542/Pdt.P/2019/PA.NphNgamprah pada tanggal 04 November 2019 dengan register perkara Nomor542/Pdt.P/2019/PA.Nph, mengemukakan halhal sebagai berikut:1. Bahwa pada tanggal 05 juli tahun 1941 almarhum Juhria bin Alnawidengan almarhumah Hadmi binti Marhadi telah melangsungkanperkawinan menurut Agama Islam di wilayah hukum KecamatanBatujajar Kabupaten Bandung yang kini telah menjadi wilayahKabupaten Bandung Barat.2.
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor542/Pdt.P/2019/PA.Nph dari Pemohon dan Pemohon II;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlahRp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);Hal. 4 dari 6 Hal. Pen.
9 — 6
- Membatalkan perkara Nomor542/Pdt.G/2021/PA.RAP;
- Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
- Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
Dokumen Belum Ada merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohonsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidangperkawinan dibebankan kepada Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telahhabis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patutberdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor542
KHUSNUL KHOTIMAH
22 — 3
tertulisdan terbaca KHUSNUL KHOTIMAH, Jenis kelamin perempuan, anak kesatuyang lahir di Cirebon pada tanggal 12 September 1987 anak dari pasangansuami istri bernama SUKARNA dan ENTIN sebagaimana sesuai denganEKTP Pemohon dengan Nik 3209045209870001 dan KK (Kartu Keluarga)Nomor 3209042904150019 dan ljazahn SD Pemohon Nomor DN02 Dd0335164 dan ljazah SLTP Nomor 02 DI 0380723 dan Ijazahn SMANomorND02 Ma0061687 dan ljazah Sarjana Nomor Seri lIjazah 1742/SA01/223.22.12.10/2015 dan Kutipan Akta Nikah Nomor542
danterbaca KHUSNUL KHOTIMAH, Jenis kelamin perempuan, anak kesatuyang lahir di Cirebon pada tanggal 12 September 1987 anak dari pasangansuami istri bernama SUKARNA dan ENTIN; Bahwa yang benar sebagaimana sesuai dengan EKTP Pemohon denganNik 32090452098 70001 dan KK (Kartu Keluarga) Nomor3209042904150019 dan ljazan SD Pemohon Nomor DN02 Dd 0335164dan ljazah SLTP Nomor O02 DI 0380723 dan ljazahn SMANomorND02Ma0061687 dan Iljazah Sarjana Nomor Seri Jjazah 1742/SA01/223.22.12.10/2015 dan Kutipan Akta Nikah Nomor542
perempuan, anak kesatuyang lahir di Cirebon pada tanggal 12 September 1987 anak dari pasangansuami istri bernama SUKARNA dan ENTIN; Bahwa yang benar sebagaimana sesuai dengan EKTP Pemohon denganNik 32090452098 70001 dan KK (Kartu Keluarga) Nomor3209042904150019 dan ljazan SD Pemohon Nomor DN02 Dd 0335164Halaman 7 Pen Nomor 311/Pen.P/2018/PN Sbrdan ljazah SLTP Nomor O02 DI 0380723 dan ljazah SMANomorND02Ma0061687 dan Iljazah Sarjana Nomor Seri Jjazah 1742/SA01/223.22.12.10/2015 dan Kutipan Akta Nikah Nomor542
Keluarga) Nomor3209042904150019 dan ljazan SD Pemohon Nomor DN02 Dd 0335164dan ljazah SLTP Nomor O02 DI 0380723 dan ljazah SMANomorND02Ma0061687 dan ljazah Sarjana Nomor Seri Jjazah 1742/SA01/223.22.12.10/2015 dan Kutipan Akta Nikah Nomor542/25/XII/O6DanEKTP Ibu Pemohon dengan Nik 3209045506750044 dan KK (KartuKeluarga) Nomor 3209043112140004 dan Kutipan Akta Kelahiran IbuPemohon Nomor 11780/TP.III/2010:Bahwa benar bemaksud dan tujuan Pemohon memperbaiki AkteKelahiran milik anak anak Pemohon tersebut
30 — 11
Bahwa Penggugat dengan Tergugat telan melangsungkan pernikahanpada hari Kamis tanggal 02 September 2004, yang dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, KabupatenPaser, sesuai fotokopi Jlegalisir register akta Nikah Nomor542/Pdt.G/2020/PA.Tgt, tanggal 02 September 2004 sebagaimana suratketerangan nomor : B805/Kua.16.04.06/PW.01/11/2020 tanggal 01Desember 2020;Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.542/Padt.G/2020/PA. Tgt2.
Ag sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor542/Pdt.G/2020/PA.Tgt tanggal 14 Desember 2020;Bahwa sesuai dengan laporan mediator tertanggal 16 Desember 2020,menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai denganTergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan ataspertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai denganTergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami istri makaHal. 3 dari
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor542/Pdt.G/2020/PA.Tgt dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.
34 — 13
kediaman di xxxx, sebagaiPenggugat;melawanTergugat, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaanXxxx, tempat kediaman di xxxx, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;Telah memeriksa alatalat bukti Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapanpada tanggal 31 Maret 2016 dengan register perkara Nomor542
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor542/Pdt.G/2016/PA.Bpp dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.
10 — 2
kepada Penggugat;SUBSIDERAtau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan, Penggugatdidampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkanTergugat tidak datang ataupun menyuruh wakil atau kuasa hukumnya yang sahmenghadap ke persidangan, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Ketapangtelah memanggil Tergugat melalui relaas panggilan tanggal 08 September2020, 15 September 2020 dan 22 September 2020 nomor542
/Pdt.G/2020/PA.Ktp bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasanyang sah;Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkanniatnya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal O05 Oktober 2020Penggugat diwakili kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatannya yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor542/Pdt.G/2020/PA.Ktp, tanggal 07 September 2020;Bahwa
12 — 3
tempat tinggal di Kabupaten Balangan, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan,tempat tinggal di kota Depok, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 12 September2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor542
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor542/Pdt.G/2019/PA.Amt dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp. 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hariSelasa tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar1441 Hijriah, oleh Dra. Hj.
130 — 27
Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hinggakini sebesar Rp. 371.000, (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama Palu, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 24Desember 2013 pihak Termohon/Pembanding melalui kuasanya telahmengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palutersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihaklawannya, sesual relaas pemberitahuan banding Nomor542
Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undangNomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biayaperkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding danpada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohondapat diterima ; Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor542
10 — 3
tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanPetani, tempat tinggal di Jalan Tajur RT.005, DesaSimpang Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser,selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal O03 Januari 2018, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Tanah Grogot dengan Register perkara Nomor542
Menimbang, bahwa permohonan perceraian termasuk perkaradalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, sertaperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor542
50 — 9
, telah datangmenghadap :En, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PenataRias Pengantin, pendidikan SLTP, bertempat tinggal diee, Kabupaten KutaiKartanegara, menurut surat gugatan dalam perkaraNomor 542/Pdt.G/2016/PA.Tgr, sebagai Penggugat;danRen, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaanPengusaha, bertempat tinggal ci iee, KecamatanSamboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal inidikuasakan kepada MM Advokat danKonsultan Hukum berkantor ci ins, KalimatanTimur, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor542
Tergugat, maka untuk segeraterlaksananya kesepakatan ini, Tergugat akan melakukan pemisahansertifikat dimaksud sesegera mungkin;Pasal 7Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa segala akibat dari kesepakatanini seperti penjualan harta bersama, dapat dilaksanakan baik melalui jalurpribadi ataupun melalui pelelangan oleh Kantor Lelang Negaraberdasarkan eksekusi oleh Pengadilan Agama Tenggarong;Pasal 8Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa isi kesepakatan ini akandikuatkan dalam putusan akta perdamaian perkara Nomor542
8 — 1
selanjutnya disebut PEMOHON;melawan,TERMOHON;umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaanKaryawan Swasta, tempat kediaman di KABUPATENPANDEGLANG, selanjutnya disebut TERMOHON;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal13 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglangpada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 dengan register perkara Nomor542
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor542/Pdt.G/2019/PA.Pdlg dari Pemohon.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara.3.
70 — 7
Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal15 Mei 2019, Nomor Print 560/0.1.10/Euh.2/05/2019, sejak tanggal 15 Mei2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019; Hakim, berdasarkan Penetapan tanggal 22 Mei 2019, Nomor542/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengantanggal 20 Juni 2019; 22225
9 — 0
Menetapkan identitas Para Pemohon yang tertulis dalam Akta Nikah Nomor542/1/III/85 tanggal 02 Maret 1985, dengan Nama Pemohon PEMOHON I,Tempat Tanggal Lahir : 25 th, yang seharusnya Nama Pemohon : NAMAPEMOHON SEHARUSNYA, Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 05 Agustus1960, sedangkan Tempat Tanggal Lahir Pemohon Il tertulis 20 Th,seharusnya Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Kediri 01 Juli 1963;3.
Menetapkan data/nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Nikah Nomor542/1/III/85, Tanggal 02 Maret 1985, PEMOHON I, Tempat Tanggal Lahir :25 th adalah salah, yang benar nama Pemohon adalah NAMA PEMOHON SEHARUSNYA, Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 05 Agustus 1960, danTempat tanggal lahir Pemohon II adalah Kediri, 01 Juli 1963;3.