Amos Bili Lede, Pr. diGereja Weelonda Quasi Paroki St. Alfonsus Kererobbo Kabupaten Sumba Barat Daya;Bahwasetelah melangsungkan perkawinan para Pemohon membina rumah tangga diKecamatan Kota Tambolaka sampai sekarang dan telah dikaruniai anak masingmasingbernama :1.a fF Olviana NgongoYusefina Yeni NngongoImakulata Ince NgongoGregorius TarinPaskalia NgongoLahir tanggal 01101994Lahir tanggal 18071997Lahir tanggal 26062000Lahir tanggal 01012003Lahir tanggal 240320053.

satu kesatuan dalam penetapan ini;Menimbang bahwa para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apaapa makaselanjutnya para Pemohon mohon penetapan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimanatersebut diatas;Menimbang bahwa para pemohon dalam permohonannya pada intinya memohon kepadaPengadilan Negeri Waikabubak agar dengan sebuah penetapan menetapkan bahwa perkawinanpara Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 29 September 2000 di Weelonda Quasi

tersebut para Pemohon akan mencatatkan perkawinan para Pemohon tersebut diKantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan Akta Perkawinan sekaligusuntuk mencatatkan kelahiran anakanak para Pemohon untuk mendapatkan Akta Kelahiran;Menimbang bahwa dipersidangan juga telah diperiksa alat bukti surat yang diajukan olehpara Pemohon, berupa Surat Nikah Gereja yang menyatakan benar para Pemohon telahmelangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Katolik pada tanggal 29 September 2000Weelonda Quasi

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HENDRIKUS NGONGO WAKELA)dengan Pemohon IT (MARIANA LALI PORA) pada tanggal 29 September 2000 diGereja Weelonda Quasi Paroki St. Alfonsus Kererobbo Kabupaten Sumba Barat Daya;3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten SumbaBarat Daya, setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akta Perkawinan pada tahunyang sedang berjalan;44.

Pemohon;Telah memperhatikan suratsurat bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;TENTANG DUDUKNYA PERMOHONANMenimbang, bahwa para permohon telah mengajukan permohonan Penetapan AktaPerkawinan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak, denganmendalikkan sebagai berikut :1.bernama :1.Clara SherenBahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20November 2007 yang dilangsungkan dihadapan/di Gereja Quasi

danmendapatkan penetapan yang seadiladilnya;Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datangmenghadap selanjutnya Surat Permohonannya dibacakan, para Pemohon menyatakan tetappada permohonannya;Menimbang bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, para Pemohondipersidangan telah menyerahkan fotocopy surat bukti yang telah diberi materai secukupnyatelah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, berupa :" Fotocopy Surat Nikah Gereja yang dikeluarkan oleh Gereja Quasi

tersebut para Pemohon akan mencatatkan perkawinan paraPemohon tersebut di Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan AktaPerkawinan sekaligus untuk mencatatkan kelahiran anakanak para Pemohon untukmendapatkan Akta Kelahiran;Menimbang bahwa dipersidangan juga telah diperiksa alat bukti surat yang diajukanoleh para Pemohon, berupa Surat Nikah Gereja yang menyatakan benar para Pemohon telahmelangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Katholik pada tanggal 20 November2007 di Gereja Quasi

karena nomor jjin edar produk tersebut sudah dibatalkanoleh Badan POM RI 222222 onan nnn nnn nn nnn neeBahwa Obat Quasi Pi Kang Shuang sesuai dengan Surat Tanda PenerimaanNo.

No.STP/01/BBPOM/PPNS/II/2018 tanggal 2 Pebruari 2018 yaitu Pi KangShuang 120 Tube yang disita pada hari Jumat tanggal 2 Pebruari 2018 pukul16.00 Wita dari terdakwa CHOIRUL ANAM di Dalam Pasar Klungkung Blok DLantai Klungkung nomor ijin edarnya dibatalkan oleh Badan POM RI karenaPi Kang Shuang tersebut positif mengandung bahan kimia obat yaituMikonazol Nitrat; 222222 n nnn n nnn ne ne eeBahwa benar Obat Quasi Pi Kang Shuang sesuai dengan Surat TandaPenerimaan No.

No.STP/01/BBPOM/PPNS/II/2018 tanggal 2 Pebruari 2018nomor jin edarnya dibatalkan oleh Badan POM RI saya ketahui KeputusanKepala Badan POM RI Nomor HK.04.41.411.03.13.716 tanggal 21 MaretBahwa Obat Quasi Pi Kang Shuang sesuai dengan Surat Tanda PenerimaanNo.

Termasuktersangka yang beralamat di Jalan Kebo lwa Utara Gang Gunung PatasBlok E 2 No. 4 Denpasar tidak memiliki kewenangan dan keahlian dalam jualbeli produk kosmetika dan obat quasi karena kosmetika dan obat quasitersebut termasuk produk yang dilarang beredar di wilayah Indonesia;Bahwa Produk kosmetika yang tidak memiliki ijin edar berarti produk tersebutbelum melalui uji laboratorium yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturanperundangundangan, sehingga keamanan dari produk kosmetika tersebuttidak

yang nomor ijin edarnya sudahdibatalkan terhadap keamanan dan mamfaat dari produk obat quasi tersebuttidak dapat dipertanggungjawabkan ; Halaman 16, Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN.SrpBahwa tidak memenuhi ketentuan sesuai ketentuan Pasal 98 Ayat (3)UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, karenabarang bukti pada hari Jumat tanggal 2 Pebruari 2018 pukul 16.00 Wita daritersangka di Dalam Pasar Klungkung Blok D Lantai Klungkung sesuaidengan Surat Tanda Penerimaan No.

Aminullah) terhadap Penggugat (Fitria Eva Quasi binti Hartono);

Usaha Negara, dan Pasal 471 mengatur mekanisme/tata cara penyelesaiansengketa proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara setelah semua upayaadministratif di Bawaslu di tempuh;Menimbang, bahwa dari uraian norma dalam pertimbangan hukum tersebutdi atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bawaslu in casu Bawaslu KabupatenLombok Tengah dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu, bukan sematamata berfungsi sebagai organ administrasi pada umumnya, namun bertindaksebagai organ yang digolongkan sebagai Quasi

Peradilan/Quasi Yudisial/SemiPengadilan, karena memiliki sifat mengadili.

Jimly Asshiddiqie dalam kata pengantar buku Putih HitamPengadlilan Khusus terbitan Komisi Yudisial Tahun 2013 (Buku Bunga RampaiKY 2013), yang menyebut lembagalembaga yang bersifat mengadill tetapi tidakdisebut sebagai pengadilan itu sebagai bentuk Quasi Pengadilan atau SemiPengadilan. Lebih lanjut Prof.

Misalnya Komisi PengawasPersaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi InformasiPusat (KIP), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Ombudsman RepublikIndonesia (ORI), Mahkamah Pelayaran dan lainlain;Menimbang, bahwa di samping itu untuk menguatkan pendapat MajelisHakim bahwa Bawaslu merupakan lembaga Quasi Peradilan yang produknyadalam penyelesaian sengketa proses Pemilu berupa Putusan, dapat dibuktikanHalaman 28 dari 32 Halaman. Putusan.

/III/2019, tanggal11 Maret 2019 perihal Permohonan Tidak Dapat Diregister yang dijadikan dasaroleh Penggugat mendalilkan banhwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah telahmengambil putusan atas keberatan yang diajukannya, Majelis Hakim berpendapatbahwa surat Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dalam bukti P6 = T10 tersebut,faktanya hanyalah surat biasa yang dapat dikategorikan sebagai beschikking(Keputusan TUN) dalam kapasitasnya sebagai pejabat dalam lingkup eksekutif,bukan putusan yang merupakan produk Quasi

elles pMwl js 155wE ye 0590 T95II alos JI Quasi Surg Tho Vo alo: lg.9 gouwgodl QoL purge jl aol le pSau ul olixe yloiwVl oY eo)aJlosJI tg) ob lingIslam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudahdianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat laginasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan.

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (SANADI bin BUDIN (Alm)) terhadap Penggugat (SOLEHATININGSIH binti QUASI) ;.

ells eMwYl ,lisl 35Ta2 WE Lpo dy ge 44> 95/1 Ales JI Quasi Gur 9 Gho Va Goi a9 eauob Iie 9 .ugoJl (oudb pcg il acl le oSou ul olixe ylpoiw VI YYaJJlasdl zg).Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupanrumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat laginasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa,karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihakdengan penjara yang berkepanjangan.

PUTUSANNomor 53/Pdt.G/2021/PA.NlaZWEI Uall alli pM) UA) ayNota OY C99 at 04 By gue Ely 5M Abas) eee Cus y clue Vy eaeHim. 14 dari 17Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Nlacy cui alba fay aga) Gaul Quasi a) Cle aS ol clinArtinya: Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalamigoncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, sertaikatan suamiisteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskanperkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri denganbelenggu yang berkepanjangan

Komisi Informasimerupakan lembaga penyelesaian sengketa yang bersifat quasi yudisialyang dalam menjalankan tugasnya tidak memihak (impartial). Bagi pihakyang berkeberatan terhadap putusan Komisi Informasi dapat melawanHalaman 4 dari 6 hal. Put.

kembali putusan a quo karenain casu penerbitan keputusan Tergugat sekarang Termohon PeninjauanKembali telah dilakukan berdasarkan kewenangan hukum dan secaraterukur dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asaskecermatan yaitu gugatan a quo terkait dengan sah atau tidak sahnyaKeputusan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali(rechsgeldig van niet rechtsgeldig beschikking) yang memiliki Kedudukandalam kekuasaan hukum sebagai quasi

UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.PUTUSAN TERGUGAT objectum litis adalah merupakan suatuPUTUSAN dari institusi/iembaga Quasi Pradilan, sehingga olehkarenanya bukanlah merupakan objek Peradilan Tata UsahaNegera sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 UUNo. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.

Jimly Asshiddigie, dalam makalahBeliau yang berjudul Pengadilan Khusus yang dimuat diwebsite. www.jimly.com, menyatakan : ....perkembangankekuasaan kehakiman di Indonesia di era reformasi disampingtumbuh dan berkembangnya pengadilan khusus jugaberkembang lembagalembaga quasi peradilan. stilahLembaga Quasi Peradilan menunjuk kepada lembagalembaga yang memiliki Kewenangan mengadili dan memutussebuah perkara seperti : Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KKPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi InformasiPusat

(KIP), Komisi Informasi Daerah (KID) dan BadanPengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);Bahwa landasan konstitusional Lembaga Quasi Peradilanadalah Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 perubahan yang keempatyang menentukan bahwa : badanbadan lain yang fungsinyaHalaman 39 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.

Bentuk quasi peradilan ini bisa bersifat penilaian untukmenilai sesuatu atau untuk menyelesaikan sebuah perkara sehingga ada parapihak. Ada pihak penggugat, ada pihak tergugat, ada pihak terdakwa, Jaksasebagai Penuntut Umum dalam peradilan. Didalam proses quasi peradilan inimaka keberatankeberatan nya dilakukan ke induknya atau ke atasnya berupabanding atau metode lain yang ada di lembaga peradilan atau di quasi itu.Karena ada quasi peradilan yang tidak ada tempat bandingnya misalnyaDKPP.

Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya objeksengketa merupakan suatu Putusan dari institusi/iembaga Quasi Peradilan,sehingga oleh karenanya bukanlah merupakan objek Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara Jo. Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan.

Yahya Harap, SH dalam buku Hukum Perdata, mengatakanbahwa bila ada perlawanan atas putusan volunter (derdenverzet ), itu tidak sepenuhnya perlawanan murni tetapi quasiHal. 8 dari 9 / put.No.31/Pdt.G/2011/PTA.Yk.derden verzet karena yang lawan itu putusan volunter, makaintervensi terhadap jalannya persidangan perkara volunterjuga berarti quasi intervensi , yang apabila terbuktipenggugat intervensi mempunyai kepentingan hukum (legalstanding ), maka perkara tidak dilanjutkan, tetapi permohonanvolunter

memperolehnya tidak didasarkan padaketentuan peraturan perundangundangan yangberlakuj == 22a nnn nnn nnn nnn nn nc nn ne nce nec necesLagi pula ;Terhadap hasil pemeriksaan BPK yang termuat dalam "AuditKepatuhan" LHP BPK RI untuk kegiatan sertifikasi asset TA 2012 (vide AlatBukti Surat Terdakwa kode Tdkw 6) telah ditindakianjuti oleh Terdakwadan pejabat PPTK (in casu saksi SAHIRUDDIN) melalui mekanismeprosedur persidangan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebagai bentukpenyelesaian sengketa administrasi (Quasi

yang diuraikan pada halaman 120 Judex facti tidak secara utuh bahkan cenderung menafikanmempertimbangkan keberadaan pemeriksaan sengketa administrasiterkait pengelolaan keuangan negara/daerah (quasi judicial),sebagaimana hal tersebut diterangkan oleh Ahli BASTIAN LUBIS, SE. Ak.Padahal sangat jelas Keterangan Ahli BASTIAN LUBIS, SE. Ak.menerangkan dalam persidangan : "bahwaadanya penye/enggaraan sidang TGR atau TPTGR dalam kasus temuanLHP BPK RI atas kegiatan serbl"rkasi asset tanah Pemda Kab.

Lutra TA2012 dan TA 2013 memberikan akibat hukum, yaitu apabila rekomendasisidang TGR atau TPTGR telah selesai dilaksanakan oleh Obrik maka tidakada lagi namanya kerugian Negara karena kerugian Negara telahdipulihkan berdasarkan pemeriksaan quasi judicial tersebut"Kenyataannya dalam pertimbangannya tersebut, judex facti mengabaikanpendapattketerangan ahli BASTIAN LUBIS, SE.

Ak. tersebut bahkan judexfacti tetap berkesimpulan bahwa walau telah diselenggarakanpemeriksaan quasi judicial dan telah dilaksanakan seluruh rekomendasidad persidangan tersebut akan tetapi tetap terjadi kerugian negaraberdasarkan ketentuan Pasal 4 Undangundang No. 31 TahunMohon kepada Yang Mulia Hakim Tingkat Banding yang memeriksadan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan koreksi ataspertimbangan judex facti tersebut.

Oleh karena pertimbangan judex factitersebut telah mendiskreditkan/ mendiskualifikasi suatu keberlakuanketentuan Undangundang lainnya, yaitu UU No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (vide Pasal 59) yang mengenalkan tentangsistem peradilan sengketa administrasi (quasi judicial) baik melaluiMajelis Tuntutan Perbendaharaan (TP) maupun Majelis Tuntuntutan GantiRugi (TGR).

Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon Il tersebut tidak tercatatpada instansi yang berwenang;Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon danPemohon IItersebut telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada halanganbagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan, serta telah sesuai dengansabda Rasulullah SAW, sebagai berikut:Jac Quasi te Yl) el YArtinya: Tidak ada suatu pernikahan atau tidak dianggap sah suatu pernikahankecuali dengan wali dan dua orang saksi;maka pernikahan antara Pemohon

Mahkamah Pelayaran (Tergugat) sebagai lembaga semi peradilanadministratif (quasi administratieve rechtspraak) dan keputusan Tergugattidak termasuk objek sengketa TUN;2. Gugatan Penggugat sudah lewat tenggang waktu (keda/uwarsa);Eksepsi Tergugat II Intervensi:1. Putusan Mahkamah Pelayaran tidak dapat dijadikan objek sengketa diPengadilan Tata Usaha Negara;2.

Kasus saya, Katagori kasus Quasi Hukum, dengan adanya Perjanjian sewamenyewa mobil (klausal Perdata) atau dagang jasa sewa menyewa mobil,Terdakwa tidak menghindari kewajibannya sesuai dengan ketentuan yangtertera dalam dokumen penjanjian sewa REKSA RENT CAR POIN KE 4(EMPAT).

OKI KERTAJAYA bin USMAN MUKTAR tidakmerupakan tindakan pidana tetapi Perdata, mohon putusan yangmenyatakan dakwaan dibebaskan dan hukum dalam acara biasa ;12.Indikasi Quasi Hukum Perdata, mohon apa yang telah saya jalani hukumsejak keputusan kejaksaan Negeri Purwakarta menahan sayaberlanjuthingga sekarang dengan alasan kewenangan yang diberikan oleh Negarapadanya, Pengadilan Negeri Purwakarta dan Pengadilan Tinggi Bandung,mohon hukuman saya dipadai hingga putusan Yang Mulia MajelisMahkamah Agung

Barangkali hanya quasi tindak pidana, seolaholah penyidik dan penuntutumum melihatnya sebagai perbuatan pidana. Misalnya, A dan B membuattransaksi pinjaman uang dengan ketentuan dilakukan paling lambat 1Januari 1984. Pada batas waktu yang diperjanjikan, A tidak dapatmemenuhi pelunasan utang atas kelalaian pembayaran tersebut.B melaporkan A kepada penyidik atas tuduhan Penggelapan atauPenipuan. Memang disini terjadi Quasi hukum.

Namun bagi yang teliti, sebenarnyatidak terjadi quasi hukum, sebab apa yang terjadi benarbenarmurni merupakan ruang lingkup hukum perdata yang diatur dalamhukum perjanjian. Oleh karenanya sejak semula A tidak boleh danPutusan Nomor : 253/Pid.B./2016/PN. Irg. tidak mungkin di tuntut di hadapan sidang peradilan pidana tetapidia dapat digugat di hadapan sidang peradilan perdata.

Jaksa Penuntut Umum telah salahmelakukan penuntutan pidana disebabkan adanya Quasi Hukum atausetidaktidaknya perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalamdelik aduan yang bersifat Relatif;2. Kewenangan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah hilangdengan adanya pencabutan aduan yang dilakukan oleh Saksi Sanudin(Pengadu); 3.

Barang kalihanya quasi tindak pidana, seolaholah penyidik dan penuntut umummelihatnya sebagai perbuatan pidana. Misalnya, A dan B membuat transaksipinjaman uang dengan ketentuan dilakukan paling lambat 1 Januari 1984.Pada batas waktu yang diperjanjikan, A tidak dapat memenuhi pelunasanutang atas kelalaian pembayaran tersebut. B melaporkan A kepada penyidikatas tuduhan Penggelapan atau Penipuan. Memang disini terjadi Quasihukum.

Namun bagi yang teliti, sebenarnya tidakterjadi quasi hukum, sebab apa yang terjadi benarbenar murni merupakanruang lingkup hukum perdata yang diatur dalam hukum perjanjian. Olehkarenanya sejak semula A tidak boleh dan tidak mungkin di tuntut di hadapansidang peradilan pidana tetapi dia dapat digugat di hadapan sidang peradilanperdata.

UGS) afO) cline SIyatud OY C9) se Oe Bane Guay Stl Ab quai ge y cheAt set ogy olueli 13a 5 srgall Garnully Quasi tal (ple LasayArtinya : Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya kehendakuntuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran danHal. 6 dari 10 hal. Put.

tinggal antara Pemohon dengan Termohon dan pernyataan Pemohon selamadalam persidangan yang dengan tegas hendak menceraikan Termohon adalah merupakanindikasi tidak adanya kehendak dari keduanya untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya ;Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengutip referensi fiqh yang terdapatdalam kitab Madaa Hurriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang digunakan sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :are sll sbodl GC plas a> GMb lbs pMwVLislss sTlo5 JI alos J quasi