Ditemukan 378 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ULFA BUDIARTY SH MH
44 — 31
Pasal 76 DUndang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang PerubahanHalaman 12 dari 14 Halaman PutusanNomor 176/Pid.Sus/2020/PT MDNAtas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan PenuntutUmum tersebut;Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1959/Pid.Sus/2019
15 — 15
Halaman 1 dari 17Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung darianak yang identitasnya sebagai berikut:Nama > XXXXTempat Tgl Lahir : Jembatas Mas, 01 Agustus 2005Umur : 16 tahunAgama : IslamPendidikan : SLTPAlamat >RT.12, RW.08, XXXXXXXXX = XXXXXXXX XXX,Kecamatan Pemayung, XxXxXxXXXXXX XXXXXX XXXX,XXXXXXXX XXXXX.Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung paraPemohon tersebut dengan calon suaminya yang identitasnya sebagaiberikut:Nama : XXXXTempat Tgl Lahir : Dundang Tengah
44 — 17
Agustari.NIP : 19650818 198603 1 010.PangkatGol : Pembina Tk.I (IV/b).Jabatan : Staf.Unit Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah KabupatenLangkat.Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 67/G/2017/PTUNMDNKarena yang bersangkutan pada tahun 2010 telah melakukanperbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan dUndang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara.
SedangkanPenggugat dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.Maka persyaratan yang ditentukan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan dUndang Undang terebut tidak terpenuhi.
15 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 46K/TUN/200914tidak berlaku lagi dan batal dengan sendirinya makamaksud dan tujuan gugatan Penggugat sebenamya telahterpenuhi oleh keputusan Obyek Sengketa sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf dUndang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang UndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negaramaka gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakantidak dapat diterima ;5.
Eva Kartika Turnip, SH
Terdakwa:
Ari Saputra Als Doyok
35 — 5
.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan dengan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebutdiatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsungdakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf dUndang
David, SH
Terdakwa:
1.Bayu Anggara
2.Ari Supianto
26 — 2
empat puluhsembilan rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan dengan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebutdiatas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis Hakimdengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsungdakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Huruf DUndang
120 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pdt/2015muka umum atau secara di bawah tangan atau dengan perantara pihak lainsiapapun barang tersebut dengan harga pasar yang layak sesuai dengansyaratsyarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh kreditor setelah barangditarik atau diambil oleh kreditor, debitor melepaskan hanya untuk membayarangsuran yang telah jatuh tempo tersebut dan kreditor berhak penuhmelaksanakan penjualan atas barang yang diambil tersebut (bukti P6) Pasalini bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf dUndang
HERU SURYADMIKO. R, SH
Terdakwa:
ISWADI Bin HALIL
55 — 8
Bumi telah terbukti secara sah dan menyakinkan;Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Tat.Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakimtidak menemukan adanya alasanalasan pembenar yang menghapus sifatmelawan hukum, ataupun alasanalasan pemaaf yang menghapus kesalahanTerdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, dan dengan telah terpenuhinya unsurunsur dalam Pasal 53 huruf dUndang
97 — 50
berdiridan Anak langsung menaikkan lagi celana Anak Korban , kemudian Anakpergi keluar rumah; Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak Korban merasakan sakitpada alat kemaluannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 DUndang
75 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahal Pasal 194 ayat (1) huruf dUndang Undang No.31 Tahun 1997 menyebutkan bahwaPertimbangan yang diSusun secara ringkas mengenai fakta dankeadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaandi sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;Bahwa berdasar alasan tersebut putusan Judex Factie secara jelasmemperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan, mengingat Pasal194 ayat (2) tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (i) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, K dan
38 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
olehTergugat, padahal para Penggugat tetap melaksanakankewajibannya sebagai karyawan/buruh di tempat Tergugat;Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No.8/1981 tentang Perlindungan Upah yang menyebutkan; Bilamana upah tidak ditetapkan menurut jangka waktutertentu, maka pembayaran upah sesuai dengan ketentuanpasal 17 dengan pengertian, bahwa upah harus dibayar sesuaidengan hasil pekerjaannya dan atau sesuai jumlah hari atauwaktu dia bekerja;Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan dUndang
23 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.14/B/PK/PJK/2007sengketa adalah Undangundang Nomor. 8 Tahun 1983sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor. 18 Tahun 2000 (ketentuan terbarumengenai PPN dan PPnBM), dan karenanya~ ataspenyerahan ekspor yang Termohon Peninjauan Kembalilakukan, yaitu) berupa emas murni' batangan,' tidaktermasuk dalam Barang Kena Pajak (BKP) dan hal inisesuai dengan ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf dUndang undang PPN dan PPnBM, yang berbunyipenetapan jenis barang yang tidak dikenakan PajakPertambahan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DESY ANGELINE NOVITA Br SIMAMORA ,SH
56 — 38
Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 76 DUndang Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang RINo.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 81 ayat (1) UndangUndang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang,dalam surat dakwaan
207 — 649
penjelasan tertulisnya yang disampaikan melalui surat nomor: S PJ.07/2012 tanggal 27 Februari 2012 menyatakan bahwa pada tahun 2003 Pemohon Bandimelakukan penjualan kenderaan Mercedes Benz dan Opel Blazer yang merupakan fasilitas kedinas yang diberikan kepada karyawan perusahaan bahwa pemakaian kenderaan a quo melipukeperluan dinas (untuk mendapatkan penghasilan) dan untuk pribadi bahwa keuntungan dari pkenderaan a quo merupakan objek Pajak Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf dundang
Hadi Nur, SH
Terdakwa:
Roi
29 — 5
ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan dengan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebutdiatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsungdakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Huruf DUndang
Terbanding/Terdakwa : Drs.H.Zainal Daud
114 — 35
No. 25/PID.SUS/2014/PT.PALUMenimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh PenuntutUmum telah melanggar Pasal 299 Jo Pasal 86 ayat (1) huruf c dan huruf dUndang Undang RI Nomor; 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah, dakwaan mana unsurunsurnya adalah sebagai berikut : Setiap pelaksana, peserta dan petugas kampanyePemilu; Unsur denganSON QAJA) ooo nnn n nn nn nnn nn nen nn nen nn ene en enna nn nnnnenee
328 — 25
PISS mengalami kerugian sebesar Rp.425.000, (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf dUndang undang Nomor : 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
100 — 15
terhadappermohonan Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya mohon keringananhukuman, Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Masyarakat yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Permasyarakatan Kelas IlBalikpapan, yang telah pula dibacakan di persidangan, yang pada pokoknyamemberikan rekomendasi yaitu: Terhadap Anak XXXXX: untuk diberikan PidanaPembinaan dalam Lembaga sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf dUndang
33 — 3
berada dirumah pada hari Minggu tanggal02 September 2012 tibatiba dapat laporan/diberitahu tentang keributanyang dilakukan Bambang/Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01September2012 sekitar jam 02.30 Wib(Dini hari) yang sudah menabrak mobilMitsubishi type T120 milik saya yang merupakan Inventaris untuk antarjemput Pemandu lagu ;Bahwa yang melapor adalah lis yang menceritakan semua pada sayabahkan Terdakwa tidak hanya menanbrak mobil milik saya tetapi jugamengatangatai saya dengan katakata : Mana dundang
Terbanding/Penuntut Umum : ERWAN ADI PRIYONO
151 — 82
PengadilanNegeri Wangi wangi Tanggal 5 Nopember 2020, Nomor 4/Pid.susAnak/2020/Pn Wgw harus diperbaiki sekedar mengenai klasifikasi daripasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang undang Nomor 35 Tahun 2014, danPengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar seperti tersebutdibawah ini.Menimbang, bahwa karena Anak telah dinyatakan dinyatakanterbukti bersalah , maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,Memperhatikan, ketentuan pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 DUndang