gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secararesmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patutakan tetapi tidak datang menghadap hams dinyatakan tidak hadir dangugatan tersebut hams diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 humf (a) Nomor 3 Tahun2006 tentang Pembahan

4 80/S DM. 200322/2008 tanggal IT Jttni 200S tentang Strok fur Organisasi dan Tata KerjaPerum Pegadaian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DireksiNomor2105/SDM.200322/2009 tanggal 09 April 2010 tentang Pembahan Kctiga atasPeraturan Direksi Perum Pegadaian Nomor: 1480/SDM.200322/2008 tanggal 11 Juni 2008tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perum Pegadaian juncto Peraturan DireksiNomor:979/PSDMBK.200322/2012 tanggal 03 Juli 2012 tentang Struktur Organisasi danTata Kerja PT PEGADAIAN

buktibuktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannyauntuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yangtertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini,PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di mukaMenimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembahan

1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohontelah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR dapat dkabulkandengan verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkantalak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

118Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karana Termohon tidak pernah hadir dalampersidangan, maka hams dinyatakan Termohon telah lalai dan tidakmenghargai persidangan Majelis, dan segala hal yang menjadi hakhaknyayang merupakan kewajiban Pemohon sebagai akibat dari dikabulkannyaperkara aquo hams dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor: 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

ini.PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkansengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentangdomisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang,makadengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) hump a dan Pasal 73 ayat (1)Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989,dan pembahan

hukum Islam, permohonan Pemohon dan Pemohon Il dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaSibuhuan Nomor 336/Padt.P/2019/PA.Sbh tanggal 05 Maret 2019 yang telahmemberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, makapara Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;Menimbang bahwa dengan diberikan izin kepada para Pemohon untukberperkara secara prodeo, maka berdasarkan pasal 60 huruf (b)Undangundang nomor 50 tahun 2009 tentang pembahan

Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon dan Pemohon Il dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaSibuhuan Nomor 333/Pdt.P/2019/PA.Sbh tanggal 05 Mei 2019 yang telahmemberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, makapara Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;Menimbang bahwa dengan diberikan izin kepada para Pemohon untukberperkara secara prodeo, maka berdasarkan pasal 60 huruf (b)Undangundang nomor 50 tahun 2009 tentang pembahan

agama Islam,pekerjaan lbu Rumah Tangga,tempattinggal di XxxxxxxxxxxxDesa Triharjo Kecamatan SlemanKabupaten Sleman;sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Termohon dan calon istri kKeduaPemohon serta memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama SlemanNomor715/Pdt.G/2016/PA.Smn dengan pembahan

alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf ( b ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi HukumIslam, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05Oktober 1991, telah terpenuhi. oleh karenanya permohonan Pemohon patutdikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

rukun dalam rumah tangga.Menimbang, bahwa berdasarkan dalil nagli dan peraturanperundangundangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan faktafaktasebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untukmemutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di mukadan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

berikut: Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat Il dengan tegas menolakPERUBAHAN GUGATAN ( PERUBAHAN OBJEK GUGATAN)tertanggal 10 Juni 2011, Yang di ajukan Para Penggugat, karenaPerubahan Objek Gugatan tersebut diajukan Para Penggugat setelahselesai proses Jawab Menjawab atau pada saat Pengajuan BuktiSurat, sementara pada saat sidang pertama sebelum Para Tergugatdan Turut Tergugat Il mengajukan Tanggapan ( Jawaban ) makaMajelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Para Penggugatuntuk melakukan Pembahan

bilamana ada, akan tetapi ParaPenggugat menyatakan TIDAK ADA PEROBAHAN GUGATANBahwa apabila PEROBAHAN GUGATAN yang diajukan Para Penggugatsetelah adanya Jawaban dari Para Tergugat, maka Pembahan Gugatantersebut haruslah di setujui Para Tergugat, dan bila tidak disetujui makamenurut Hukum Acara Perdata, maka Pembahan tersebut haruslahditolak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo.Bahwa Dahi Keberatan yang di ajukan Para Tergugat dan Turut TergugatIl ini tidak ada sama sekali dipertimbangkan

persidangan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agartetap bersabar dalam mempertahankan ikatan perkawinannya denganTermohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannyauntuk bercerai dari Termohon;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datangmenghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonanPemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, denganadanya pembahan

pasanganSuami Istri : Wasdi dan Munira.Bahwa tentang Kelahiran anak Kami tersebut telah dicacatkan pada KantorCatatan Sipil Kabupaten Sambas sesuai dengan Kutipan Akta KelahiranNo : 30. 553/DKCS/2010 yang dikeluarkan pada tanggal : 22 September2010.Bahwa keinginan Pemohon mengganti nama anak kami yang bemamaARIF SYAFAWI menjadi Nama MUHAMMAD RIFKI ALZAKI karenasebelumnya anak kami dengan nama yang sebelumnya sangat nakal dansusah diatur dan Alhamdulillah dengan mengganti namanya tersebut terlihatbanyak pembahan

tersebuttelah diakui oleh Penggugat;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk padaberita acara sidang dan untuk seperlunya dianggap telah tercantum sertamerpakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada PegawaiPencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusanperceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, maka secara ex officioMajelis Hakim mencantumkan perintah tersebut pada amar putusan meskipunPenggugat tidak memintanya dalam petitum gugatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 dan pasal 90 UndangundangUndangundang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undangundang nomor 3 tahun 2006 dan pembahan

Pemeriksaan perkara dengan diawallpembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya dipertegaskembali di persidangan dan mengalami perbaikan pada identitas Pemohon Illtertulis Fuziah, yang benar Fauziah, dan perbaikan/pembahan posita yaitubahwa alm.

permohonan Pemohon adalah sebagaimanatelah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin termasuk dalam bidangperkawinan dimana anak kandung Pemohon dan calon mempelai lakilakiberagama Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 63 ayat (1)huruf (a) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 49 ayat (2) huruf (a) point 3Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah pertamadengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

tahun 9 (Sembilan) bulan lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebutPenggugat dengan Tergugat tidak pemah lagi bertemu dan tidak salingmenghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangatsulit dirukunkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai gugatdengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan pembahan

1/PA.Mgl.Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undangundang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undangundang nomor 3 tabun 2006 dan pembahan kedua dengan Undangundang nomor 50tahun 2009 dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tabun 1975, makaPanitera Pengadilan Agama Magelang diperintahkan untuk mengirimkan salinanputusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatantempat perkawinan dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat