atas biaya rental dimana menurutPemeriksa biaya tersebut adalah untuk kepentingan pribadi direksi dan tidakboleh dikurangkan dan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 ayat (1) huruf b UU PPh;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa karena didalam biaya rental tersebut terdapat biaya sewa rumah yang dipergunakanuntuk keperluan dinas seperti rapat dengan customer dan supplier yaitusebesar USD 19,350.00 dan didukung dengan buktibukti sehingga dapatdibebankan sebagai pengurang

Dan atas pencatatan tersebut di atas baik akun611060 maupun akun 611040 dilengkapi dengan buktibukti pendukungsehingga dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuaiketentuan Pasal 6 UU PPh Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubahterakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008;bahwa perincian akun 611060 dapat dilinat pada Lampiran1 SuratPermohonan Banding;bahwa sedangkan akun 610030 terdiri dari biaya keanggotaan API(Asosiasi Pertextilan Indonesia), INA (Indonesia Netherland Association),Europe

Dengan adanya Credit Note, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalampersidangan mengurangkan / memasukan CN tersebutsebagai pengurang di Form 1195 Ai = Faktur PajakSederhana (FPS). Pengurang sejumlah USD 15,810.88 dariHalaman 15 dari 28 halaman. Putusan Nomor 324/B/PK/PJK/2015sengketa Credit Note lokal USD 20,595.57.

Dengan adanya Credit Note, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalampersidangan mengurangkan / memasukan Credit Notetersebut sebagai pengurang di Form 1195 Ai = Faktur PajakSederhana (FPS). Pengurang sejumlah USD 15,810.88 darisengketa Credit Note lokal USD 20,595.57.

Rp220.647.963,00, Pemohon Banding menolak koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksakarena biayabiaya atas Harga Pokok Penjualan merupakan Deductible Expensesyang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UndangUndang PPh Nomor 17 Tahun2000;bahwa berdasarkan diterbitkannya Surat Keputusan Penolakan atas PermohonanKeberatan dengan Nomor: KEP553/WPJ.07/2010 tanggal 9 Juni 2010, makadengan ini kami mengajukan Banding atas koreksi yang dilakukan Pemeriksa atasHarga Pokok Penjualan sebesar Rp 220.647.963,00;3 Pengurang

Penghasilan Brutobahwa Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp 133.083.298.490,00 sedangkanmenurut Pemeriksa sebesar Rp 131.967.176.990,00 sehingga terdapat selisih Rp1.116.121.500,00 Pemohon Banding menolak koreksi yang dilakukan olehPemeriksa karena biayabiaya atas Pengurang Penghasilan Bruto merupakanDeductible Expenses yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UndangUndangPPh Nomor 17 Tahun 2000;bahwa berdasarkan diterbitkannya Surat Keputusan Penolakan atas PermohonanKeberatan dengan Nomor

: KEP553/WPJ.07/2010 tanggal 9 Juni 2010, makadengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding atas koreksi yang dilakukanPemeriksa atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp 1.116.121.500,00;bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka perhitungan Penghasilan Netofiskal menurut Pemohon Banding adalah sesuai dengan SPT yang telah disampaikansebagai berikut: Penyesuaian Fiskal PositifPenyesuaian Fiskal NegatifLaba Neto FiskalKompensasi KerugianPenghasilan Kena PajakPajak TerutangKredit PajakPPh

KarenaManagement Contracts tersebut adalah dasar bagi Pemohon Banding untukmenagin biaya manajemen atas pengelolaan 7 hotel jaringan Hyatt diIndonesia, maka menurut Pemohon Banding biaya bunga tersebut dapatdijadikan pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 UndangUndangNomor 17 Tahun 2000:Kelebihan membebankan biaya bunga sebesar US$.41,813.00.00Bahwa Koreksi Terbanding sebesar US$.41,813 terjadi karena Terbandingtidak/kurang memperhitungkan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh PemohonBanding

Penghasilan Bruto sebesar US$.1,017,860.00.Bahwa koreksi Pengurang Penghasilan Bruto terdiri atas:Biaya Amortisasi US$.1,005,000Biaya LainLain US$. 9,260Biaya Sewa USS. 3,600Total US$.1,017,860Menurut TerbandingBiaya Amortisasi sebesar US$.1,005,000.00Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya Amortisasi karena eksistensiaktiva tidak berwujud yang tidak jelas;Biaya LainLain sebesar US$.9,260.00Bahwa Koreksi biaya lainlain terdiri atas: No Keterangan Jumlah1.

Biayabiayasehubungan dengan pendanaan atas ruangan, inventaris dan biaya operasionalWWRO dibebankan kepada Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemohon Bandingbiayabiaya tersebut merupakan biayabiaya sehubungan dengan biaya untukmenagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan dan seharusnya dapatdibiayakan;Bahwa dengan demikian berdasarkan pada penjelasan di atas, kami mohonagar koreksi Terbanding atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesarUS$.1,017,860 dibatalkan

Koreksi atas kelebihan membebankan biaya bunga sebesarUS$ 41,813Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar US$ 1,017,860, yangterdiri atas:8.3.1. Koreksi Biaya Amortisasi sebesar US$ 1,005,0008.3.2. Koreksi Biaya LainLain sebesar US$ 9,2608.3.3. Koreksi Biaya Sewa sebesar US$ 3,600Hal di atas dapat kami uraikan lebih rinci sebagai berikut:Koreksi HPP sebesar US$ 388,1178.1.1.

Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar US$ 1,017,860.Halaman 42 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/20138.3.1.

melakukan SO atas barangbarang yangmenjadi tanggung jawabnya dan setelah itu apabila terdapat selisin jumlahbarangbarang di DC maka barulah hal tersebut dijadikan sebagai NBH:10.Bahwa sebelum dikeluarkannya NBH maka seluruh pekerja mempunyai hakuntuk membela dirinya masingmasing yaitu dengan memberikan buktipendukung pada saat prosedur SO dilakukan atas barangbarang yangmenjadi tanggung jawabnya;11.Bahwa atas NBH, Tergugat selain memberikan toleransi dalam bentuk BTK,Tergugat juga memberikan Insentif pengurang

NBH & Hutang, yaituHalaman 14 dari 36 halaman Putusan No.91/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdgmekansime pengurang NBH yang hanya diberikan kepada pekerja yangmasih memiliki NBH & Hutang;12.Bahwa atas uraian dan penjelasan mengenai NBH diatas, maksud dantujuan Tergugat dalam menerapkan prinsip menjaga dan bertanggung jawabatas aset perusahaan adalah agar seluruh pekerja dapat bertanggung jawabatas apa yang dikerjakannya dan pengenaan kewajiban menjaga danbertanggung jawabatas aset perusahaan ini tidak hanya

Bahwa dalam pemotongan upah dikarenakan NBH ini, Perusahaanmemberikan kebijakan BIK dan insentif kepada Penggugat sebagaikomponen pengurang NBH & Hutang Penggugat;c. Bahwa Tergugat melakukan pemotongan upah atas NBH & HutangPenggugat sudah berdasarkan ketentuan yang berlaku di PP No.78/2015 dan Peraturan Perusahaan TERGUGAT.

kepada pekerja DCtersebut tidak serta merta ditanggung seluruhnya oleh Para Pekerja, karenaterdapat komponen Batas Toleransi Kehilangan (BTK) yaitu nilai toleransimaksimal barang hilang yang menjadi tanggungan perusahaan apabila nilai 29 selisih barang hasil SO masih beradadibawah nilai BTK maka nilaiselisin barangtidak dibebankan kepada pekerja;Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat selain memberikantoleransi dalam bentuk Batas Toleransi Kehilangan (BIK), Tergugat jugamemberikan insentif pengurang

NBH & Hutang yaitu mekanisme pengurang NBHyang hanya diberikan kepada pekerja yang masih memiliki NBH & Hutang, hal initelah dilakukan Tergugat dengan memberikan insetif pengurang NBH & Hutangyaitu mekanisme pengurang NBH yang hanya diberikan kepada Para Penggugatyang masih memiliki NBH & Hutang;Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut Majelis Hakim menemukan faktabahwa berdasarkan bukti P1.1 s/d P1.27 yaitu slip upah Para Penggugat bulanOktober 2015 telah dipotong upahnya dengan nama potongan

Pengurang Penghasilan Bruto (56,212,781 .00) (25,577.63) (30,635,142.00)5. Total Penghasilan Bruto (34) (590,185),00 5,233,395.00 (35,823,580.00)6. Penghasilan lainlain 3.982,875,00 3,982,509.00 0.007. Penghasilan neto dalam negeri (56) 3,392,690.00 39,216,270.00 (35,823,580.00)8. Kompensasi kerugian 0.00 0.00 0.009. Penghsilan Kena Pajak (78) 3,392,690.00 39.216.270.00 (35,823,580.00)10. Pajak Penghasilan terutang 1,526,711.00 17,647,310.00 (16,120,611.00)11.

Kep84/WPJ.19/BD.05/2006 tanggal 15 Mei 2006 tersebut, Pemohon Bandingmengajukan Banding dengan alasan sebagai berikut :Koreksi atas Pengurang Penghasilan Bruto USD 30,635,142.00Bahwa dibawah ini adalah perincian koreksi pemeriksa atas PengurangPenghasilan Bruto sebesar USD 30,635,142.00 sebagai berikut : No. Keterangan Jumlah Cfm SKP(USD)1.1 Biaya Bunga Pinjaman 25,029, 183.001.2 Biaya Akuisi 4,991 ,038.001.3 Biaya lainlain 614,921.00Total 30,635,142.00 A.

Pengurang Penghasilan Bruto (55,208,962.00)5. Total Penghasilan Bruto (34) 413,634.006. Penghasilan Lainlain 3,982,509.007. Penghasilan neto dalam negeri (56) 4,396,509.008. Kompensasi kerugian 0.009. Penghasilan Kena Pajak (78) 4,396,509.0010. Pajak Penghasilan terutang 1,978,329.0011. Pajak Penghasilan yang dipotong pihak lain (1,523,070.00)12. Jumlah PPh kurang (lebih) bayar (1011) 455,359.0013.

Arutmin sebagaikontraktor yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan brutotahun 2002, dengan demikian yang tetap dapat dipertahankan koreksinyasebesar USD 356,119.20 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan olehPemohon Peninjauankembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebutadalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauankembali dipihakyang dikalahkan, maka harus dihukum

Pengurang Penghasilan/Biaya Usaha USD 11.437.730,895. Penghasilan Neto dalam negeri USD 10.375.460,246. Penghasilan dari luar usaha USD (280.577,93)7. Penyesuaian Fiskal USDa. Penyesuaian Fiskal Positif USD 2.095.989,61b. Penyesuaian Fiskal Negatif USD 1.032.147,48c. Jumlah USD 1.063.842,138. Penghasilan Neto luar negeri USD 150.799,989. Penghasilan Neto USD 11.309.524 4210. Penghasilan Kena Pajak USD 11.309.524,4211. PPh Terutang USD 2.827.381 ,1112.

Putusan Nomor 3354/B/PK/Pjk/2020Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar USD1.713.827,10, dengan perincian sebagai berikut:1 Peredaran Usaha USD 242.621 .582,332 Harga Pokok Penjualan USD 220.808.391,203 Laba Bruto USD 21.813.191,134 Pengurang Penghasilan/Biaya Usaha USD 11.437.730,895 Penghasilan Neto dalam negeri USD 10.375.460,246 Penghasilan dari luar usaha USD (280.577 ,93)7 Penyesuaian Fiskal USDa. Penyesuaian Fiskal Positif USD 2.095.989,61b.

Title Description Amount5.1.5.1.16 Material Cost of Goods To accrue: PT Kharisma 109.205.958Sold blic pyt of 9420 LX MWspa5.1.5.1.16 Material Cost of Goods To accrue of purchasing 116.970.569Sold material for Alcatel#0606TOTAL 226.176.527 Bahwa pada dasarnya biaya tersebut di atas merupakan biaya yang PemohonBanding keluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilansehingga atas biaya tersebut dapat dijadikan sebagai Pengurang PengasilanBruto (deductible expense) sebagaimana yang diatur

Mulyana Groceries 1.111.200Cost of Goods Sold and Catering for NOC.5.1.6.1.30 Household Needs Nana Mulyana Stationery; 1.047.200Cost of Goods Sold Groceries; GroceriesTOTAL 11.509.200 Bahwa pada dasarnya biaya household needs merupakan biaya yang berkaitanuntuk kepentingan kantor dan bukan merupakan pemberian natura kepadakaryawan sehingga atas biaya households tersebut termasuk ke dalam kategoribiaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehingga dapatdijadikan sebagai sebagai pengurang

Putusan Nomor 249/B/PK/PJK/2014biaya dalam rangka mendukung kegiatan usaha yang dilakukan sehingga atasbiaya tersebut termasuk ke dalam kategori biaya untuk mendapatkan, menagih,dan memelihara penghasilan yang dapat dijadikan sebagai pengurang pengasilanbruto (deductible expense) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) hurufa UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun2008.

Title Description Amount 5.2.1.1.33 Travelling Expense To accrue accommodation 13.250.000of Peter for period 013 5.2.1.1.33 Travelling Expense To accrue accommodation 13.250.000of Peter for period 013TOTAL 26.500.000 Bahwa pada dasarnya biaya travelling tersebut merupakan biaya yang telahterutang sehubungan dengan keperluan perjalanan dinas karyawan sehinggatermasuk ke dalam kategori biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memeliharapenghasilan yang dapat dijadikan sebagai pengurang dari pengasilan

Putusan Nomor 249/B/PK/PJK/2014mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dijadikansebagai pengurang pengasilan bruto (deductible expense) sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008.

Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp928.870.633,00Bahwa Terbanding melakukan koreksi untuk pengurang penghasilanbruto sebesar Rp.928.870.633,00 dengan rincian sebagai berikut:a. Accomodation Expenses sebesar Rp699.406.688,00;b.

Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp928.870.633,00 Accomodation Expenses:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukanTerbanding atas biaya Accomodation Expenses sebesarRp699.406.688,00 karena biaya tersebut dikeluarkan untuk akomodasiperjalanan dinas karyawan Pemohon Banding seperti hotel dantransportasi lain yang berhubungan dengan pengembangan projectyang Pemohon Banding lakukan seperti project pembangkit listriksicanang, centaur dan singa, dan project yang akan Pemohon

Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto Rp928.870.633,00 yang berasaldari:(a) Biaya Akomodasi (accommodation expense) sebesarRp699.406.688,00; dan(6) Biaya Perjalanan Dinas (Traveling Expense) sebesarRp229.463.945,00;Ad.1.a)Bahwa menurut Terbanding koreksi atas tagihan reimbursement sebesarRp23.121.819.739,00 merupakan hasil ekualisasi Peredaran Usaha denganDPP PPN, karena ketika pemeriksaan Pemohon Banding tidak dapatmenunjukkan kontrakkontrak yang membuktikan adanya reimbursement,sebagaimana dimaksud

Bahwa Judex Facti sudah benar, karena berdasarkan fakta di persidanganyang disampaikan Pemohon Banding berupa /nvoice dan Faktur Pajak,Ekualisasi omzet SPT PPh Badan dengan SPT PPN yang seharusnya untuktahun 2009, Bukti Potong PPh Pasal 23 terhadap transaksi tersebut, terbuktiaccrue revenue sebesar Rp1.032.307.318,00 tersebut bukan merupakanpenghasilan, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;Ad 2.Bahwa koreksi Pengurang Penghasilan Bruto dilakukan karena biaya ataspengeluaran tersebut

Dengandemikian koreksi Terbanding atas Pengurang Penghasilan Bruto berupaBiaya Akomodasi (accommodation expense) sebesar Rp699.406.688,00dan Biaya Perjalanan Dinas (Traveling Expense) sebesarRp229.463.945,00 tetap dipertahankan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diHalaman 27 dari 29 halaman.

dapat meneliti kebenaran alasan PemohonBanding.bahwa dari hasil uji bukti Pemohon Banding menyatakan bahwa apabilaTerbanding menerapkan prinsip taxable deductible total pengurangpenghasilan bruto PPh Badan Tahun 2001 seharusnya adalah sebesarRp.16.862.089.448 dengan rincian sebagai berikut:Biaya non objek PPh Psl. 21/23/26 Rp. 4.552.186.572Objek PPh Psl. 21 (KKP Elhal 14) = Rp. 9.185.147.618Objek PPh Psl. 23 (KKP E3hal 15) = Rp. 9.020.383.224Objek PPh Psl. 26 (KKP ES5hal 17) Rp. 611.834.682Total Pengurang

Penghasilan Bruto Rp.23.369.552.096Biaya Dikapitalisasi (KKP B3 hal 11) Rp. 6.507.462.648Total Pengurang Penghasilan Bruto Rp.16.862.089.448bahwa dari hasil uji bukti dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding tidakdapat menunjukkan bukti pendukung yang dapat memperkuat pendapatnyaterhadap koreksi yang tidak disetujuinya, melainkan Pemohon Banding hanyamenyatakan berdasarkan penelaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksa PajakNomor: Laporan Pemeriksa Pajak nomor LHP338/WPJ.07/KP.0600/2011tanggal 22 Desember

2011 dari total pengurang penghasilan bruto sebesar Rp.29.087.666.398,00 yang bukan merupakan obyek PPh pasal 21/23/26 adalahsebesar Rp. 18.537.250.565,00 dan Terbanding tidak menerapkan prinsiptaxable deductible dan tidak mengakui biaya sebesar Rp. 18.692.662.978,00sebagai pengurang penghasilan bruto.bahwa dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan Pemohon Banding tidakdapat menunjukkan bukti yang cukup dan memadai guna memperkuatpendapatnya bahwa koreksi harus dibatalkan, sehingga Majelis

Muwardi No. 7, Kel.Sumerta Klod, Denpasar Timur, Kota Denpasar 80235, sehingga pajaknyadihitung kembali menjadi, sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Laba Bruto 1.715.764.397Penghasilan Dari Luar Usaha (2.998.373.307)Penghasilan Bruto (1.282.608.900)Pengurang Penghasilan Bruto 6.959.154.085Penghasilan Neto (Rugi) (8.241.762.995)Penghasilan Kena Pajak (Rugi) (8.241.762.995)Pajak Penghasilan yang terutang Kredit Pajak Jumlah PPh yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada

Putusan Nomor 3443/B/PK/Pjk/2020 Uraian Jumlah (Rp)Laba Bruto 1.715.764.397Penghasilan Dari Luar Usaha (2.998.373.307)Penghasilan Bruto (1.282.608.900)Pengurang Penghasilan Bruto 6.959.154.085Penghasilan Neto (Rugi) (8.241.762.995)Penghasilan Kena Pajak (Rugi) (8.241.762.995)Pajak Penghasilan yang terutang Kredit Pajak Jumlah PPh yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah

.: bahwa apabila Majelis yang terhormat memutuskan berbeda dari permohonanPemohon Banding tersebut di atas, mohon agar menerapkan prinsip taxabledeductible secara konsisten dengan mengakui biaya perolehan TBS daripetani plasma sebagai pengurang penghasilan bruto badan tahun pajak 2003.: bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Penanaman ModalAsing Lima nomor LHP338/WPJ.07/KP.0600/2011 tanggal 22 Desember2011 dan Laporan Penelitian Keberatan Nomor : LAP396/WPJ.07/2013tanggal 28 Februari 2013

diperlihatkan oleh Pemohon Banding yang terdiri dari: copy SPT PPh Tahun 2001, copy SPT PPh Tahun 2002, copy SPT 4 (2) Tahun 2003, copy SPM PPN Masa Agustus Desember 2003, copy SPM PPN Masa Januari Desember 2004, LHP338/WPJ.07/KP.0600/ 2011 tanggal 22 Desember 2011, LHP321/WPJ.07/KP.0600/ 2011 tanggal 1 Desember 2011, LAP447/WPJ.07/2013 tanggal 6 Maret 2013, LAP396/WPJ.07/2013 tanggal 28 Februari 2013, SPT PPh Badan Tahun 2002 2003, Lampiran 1: MATRIKS DPP POTONG PUNGUT 2003 (PPh Pasal21/23/26) DENGAN PENGURANG

angka 18 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai, sehinggasubstansi atas transaksi dengan modern market sudah menerapkankaidahkaidah yang lazim dan sesuai dengan standar akuntansi yangberlaku di Indonesia, sebagaimana diakui dalam laporan keuangantransaksi dengan modern market sudah menerapkan kaidahkaidah yanglazim dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia,sebagaimana diakui dalam laporan keuangan Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebagai beban biaya, bukansebagai pengurang

penjualan seperti halnya cash discount beban biaya,bukan sebagai pengurang penjualan seperti halnya cash discount,karena memiliki hubungan langsung dengan 3M (Mendapatkan, Menagihdan Memelihara) penghasilan dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 5 dari 8 halaman.

Kembali dahulu sebagai Terbanding denganposita perkara pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa menunjuk Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP512/PJ.07/2007tanggal 16 Juli 2007 tentang Penolakan Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPhBadan Tahun Pajak 2004 atas nama Pemohon Banding (NPWP: 01.147.795.7.941.000)dan mempertahankan SKPKB PPh Badan Nomor: 00002/206/04/941/06 tanggal 13 Juli2006 Tahun Pajak 2004 sebesar Rp.190.505.906,00 Pemohon Banding mengajukanbanding dengan alasan sebagai berikut :Koreksi Pengurang

Penghasilan BrutoBahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas pengurang penghasilan bruto sebesarRp. 19.547.711, dengan alasan kurang pencatatan dalam buku besar, yaitu sebagaiberikut :Ledger SPT KoreksiCabang Ambon :By.Penjualan 48.328.986,00 51.328.986,00 (3.000.000,00)By.

Namundemikian sebagaimana bukti yang telah Pemohon Banding sampaikan hal initelah dikoreksi;Bahwa didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya, tidak terdapatadanya kesengajaan dalam hal ini, tetapi yang ada hanyalah kekeliruanpencatatan saja;Pengurang Penghasilan Brutto Rp 11.656.810.610,00Bahwa sebagian besar ekspor yang Pemohon Banding lakukan, syaratdan tempat penyerahan yang dipakai adalah C&F (Cost and Freight) sehinggabiaya transportasi termasuk freight merupakan tanggung jawab PemohonBanding

Koreksi positif Pengurang Penghasilan Bruto sebesarRp.11.595.644.587,00.d. Kompensasi Kerugian sebesar Rp. 20.847.793.384,00.Agar Majelis Hakim yang terhormat dapat memperoleh gambaran yang lebihjelas terhadap permasalahan atas kasus yang kami hadapi, perkenankanlahPemohon untuk menyampaikan Memori Peninjauan Kembali (PK) ini denganurutan sebagai berikut :A. POKOK SENGKETAB. KRONOLOGIS PERMASALAHANC. TANGGAPAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI TERHADAPPUTUSAN JUDEX FACTIED.

Koreksi Penjualan Ekspor Rp. 19.640.619.838,00.Koreksi Penjualan Ekspor Rp. 10.687.193.427,00.Harga Pokok Penjualan (Rp 8.918.887.886,00).Pengurang Penghasilan Bruto Rp. 11.656.810.610,00Penghasilan Luar Usaha Rp. 5.690.290.962, 00.Kompensasia fF @ bf.

Koreksi positif Pengurang Penghasilan Bruto sebesarRp.11.595.644.587,00.Halaman 51 alinea 3:*bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Majelismemutuskan atas koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesarRp. 61.166.073,00 tetap dipertahankan dan sebesarRp. 11.595.644. 587,00 tidak dapat dipertahankand.

Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp. 11.595.644.537,.

Menetapkan barang bukti berupa :- 2 buah alat suntik pengurang GAS LPG- plastik seal cap dan kwitansi penjualan (dirampas untuk dimusnahkan).- 1 unit kendaraan PICK UP No.POL D 8254 BZ STNK atas nama KUSDIANTO KUSWARA.- 10 buah tabung GAS LPG 12 kg yang telah dikurangi isinya.dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa.6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menetapkan barang bukti berupa : 2 buah alat suntik pengurang GAS LPG plastik seal cap dan kwitansi penjualan (dirampasuntuk dimusnahkan). unit kendaraan PICK UP No.POL D 8254 BZ STNKatas nama KUSDIANTO KUSWARA. 10 buah tabung GAS LPG 12 kg yang telah dikurangiisinya.dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melaluiterdakwa.6. Membebankan terdakwa untuk membayar biayaperkara sebesar Rp.2000, (dua ribu rupiah).

pembatalantransaksi penyerahan BKP atau JKP maka Pengusaha Kena Pajak yangmenerbitkan Faktur Pajak harus melakukan pembatalan Faktur Pajak sesuaidengan ketentuan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER13/PJ/2010 s.t.d.d.PER65/PJ/2010;Bahwa sedangkan atas retur penjualan sebesar Rp1.131.595.920,00 yangdilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari2011, perlu dilakukan pengujian apakah benar telah terjadi pengembalianBarang Kena Pajak atau Pembatalan penyerahan Jasa Kena Pajak yangdapat menjadi pengurang

Putusan Nomor 1697 B/PK/PJK/2017Bahwa selain yang telah Pemohon Banding jelaskan di atas, juga terdapatretur yang benarbenar terjadi dimana produk telah diserahkan kepadapembeli, namun ternyata dikembalikan (retur) sebagian oleh pembelidengan nilai Rp240.418.468,00 untuk Masa Pajak Januari 2011 dimanamenurut Pemohon Banding secara substansi retur tersebut seharusnyadapat menjadi pengurang atas PPN terutang pada Masa Pajak yangbersangkutan;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mohon agar koreksi

peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku, dengan pertimbangansebagai berikut:1.Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketaa quo ini sebagaimana tertuang dalam putusan a quo yang antaralain berbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan sandingan perhitungan PeredaranUsaha dan DPP PPN hasil pemeriksaan sebagaimana digambarkandi atas, Majelis berpendapat bahwa Terbanding dalam melakukanequalisasi untuk menetapkan nilai Peredaran Usaha memperlakukanNota Retur yang tidak sesuai PMK sebagai pengurang

Terkait dokumen yang tidak dapat dikumpulan dapat terjadibahwa sesungguhnya Faktur Pajak yang diretur tersebut masihberada dipihak pembeli, hal tersebut memberikan peluangkepada pihak lain (Pembeli) untuk menyalahgunakan dokumenFaktur Pajak (yang diretur) sebagai dokumen pengurang jumlahpajak yang harus dibayar (PPN sebagai Pajak Masukan,dan/atau PPh sebagai pengurang penghasilan);Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim Suhartono, S.E.

Putusan Nomor 1697 B/PK/PJK/20173./.3.8.3.9.Kembali hanya dipergunakan untuk keperluan internalTermohon Peninjauan Kembali dan tidak dipergunakan dalampelaporan SPT Masa PPN;Bahwa dengan demikian MRetur Penjualan sebesarRp1.131.595.920,00, yang dilaporkan Termohon PeninjauanKembali sebagai pengurang DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Masa Pajak Januari 2011, tidakdidukung bukti Nota Retur sebagaimana dimaksud dalam PMK65;Bahwa dengan demikian jumlah transaksi sebesarRp1.131.595.920,00

., substansinya merupakan pembagian laba perusahaan sehingga merupakan dividenterselubung, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undangundang Pajak Penghasilan, ataspembagian laba tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto;Mbahyt Rorabhiofdbaankingg tidak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan, Terbandingmenggunakan dasar koreksi Pasal 9 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang

WVeafelinding melakukan koreksi atas Penghasilan Netto Tahun Pajak 2010 berupa know how feesebesar Rp53.689.365.211,00 berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan f, Pasal 18 ayat (3) dan (4)Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008, menurut Terbanding pembayaran know how feesubstansinya adalah pembagian laba perusahaan (dividen terselubung) sehingga atas pembagian labatersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang

menimbulkan komplain dari pemegangsaham minoritas, dengan demikian biaya know how fee yang dibayarkan sangat dipengaruhi olehhubungan kepemilikan pihak pemegang saham;bahwa Majelis berpendapat bahwa biaya know how fee yang dibayarkan kepada pihak Feng TayEnterprises Co, Ltd pada dasarnya merupakan pembagian bagian laba perusahaan (dividenterselubung), sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf a Undangundang Pajak Penghasilansehingga atas pembagian laba tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang

Pengurang Pos Sementara Solar belum dibuat Faktur Pajak, tapisudah menjadi pengurang saat penagihan dalam penyelesaianpekerjaan dan pengurang tersebut tercantum dalam FP;2). Biaya Bahan Bakar yang dibiayakan, tapi dalam penagihan FP, bahanbakar sebagai pengurang FP dan atas pemakaian Bahan Bakar inibelum dibuat PPN;3).

Solar YMH sebagai pengurang penagihan FP dan merupakan bagiandari Sale atas Solar ini belum dibuat Faktur Pajak;Menurut Pemohon Banding:Bahwa Koreksi Terbanding adalah sehubungan dengan terdapatnyaselisih antara pelaporan pendapatan pada SPT PPh Badan Tahun Pajak2010 dengan pelaporan omzet dalam SPT PPN Masa Pajak Januari s.d.Desember 2010, yang disebabkan oleh adanya pemakaian BBM/Solaryang berdasarkan kontrak pekerjaan angkutan adalah merupakantanggungan pihak PT Harita Prima Abadi Mineral (HPAM

seperti biaya konsumsi, pengiriman barang, transport, pembeliangorden, dan perlengkapan lainnya termasuk biaya perjalanan dinas jikaperusahaan memberikan jasa checkup kesehatan di luar kota;bahwa esensi dari PMK02 tersebut bukan lagi mengatur besarnya biaya promosisebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf aUndangUndang Pajak Penghasilan beserta penjelasannya, melainkan mengaturpengadministrasian biaya promosi dan mencabut hak dari Wajib Pajak untukmengakui biaya promosi sebagai pengurang

penghasilan bruto apabila tidakmembuat daftar nominatif biaya promosi, padahal Pasal 6 ayat (1) huruf aUndangUndang Pajak Penghasilan beserta penjelasannya dengan tegasmengatur bahwa biaya yang benarbenar dikeluarkan untuk promosi dapatdikurangkan dari penghasilan bruto;bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa walaupunPemohon Banding tidak melampirkan daftar nominatif biayapromosi saat menyampaikan SPT 1771, biaya promosi yangdikeluarkan tetap dapat diakui sebagai pengurang penghasilanbruto karena

koreksi tersebut dikategorikan penghasilan Pemohon Banding yangkurang dilaporkan;Mbahyet Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi PPN oleh Terbanding senilai Rp897.967.148,00karena koreksi Terbanding tidak semuanya berupa Peredaran Usaha;Mbahyut Mbapkiss DPP PPN sebesar Rp897.965.301,00 yang menjadi sengketa banding ini didasarkan ataspengujian terhadap arus piutang yang menurut Pemohon Banding dapat diperhitungkan sebagaipengurang, sedangkan menurut Terbanding tidak bisa diperhitungkan sebagai pengurang

bahwa transaksi jaminan cetakan sebesar Rp498.192.195,00 telahdipungut PPNnya sebesar Rp49.819.220,00Sesuai dengan substansi transaksi tersebut menurut Terbanding transaksi ini adalahbagian dari penjualan,Sesuai dengan bukti Faktur Pajak dan SPT PPN nilai sebesar transaksi ini telahdipungut PPNnya,Namun karena menurut Pemohon Banding transaksi ini bukan bagian dari penjualanmaka Pemohon Banding setiap mengembalikan jaminan Pemohon Bandingmenerbitkan kredit note dan melaporkan di SPT PPN sebagai pengurang

dipungut tapi dikurangi juga dengan menerbitkankredit note,Terbanding berpendapat oleh karena menurut Terbanding transaksi ini merupakanbagian dari penjualan maka harus dikenakan PPNnya;bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding menyatakan bahwa transaksi penjualan barang bekassebesar Rp185.066.672,00 telah dipungut PPNnya sebesar Rp18.506.667,00Sesuai dengan uraian di sengketa PPh Badan, transaksi ini telah dibuktikanPemohon Banding sebagai penghasilan yang dicatat sebagai penghasilan lainlaindan pengurang