Reff : 052Und/RUPSLB/DirLHW/X/07(RUPSLB tanggal 31 Oktober 2007) dengan tanggal surat undangan 11Oktober 2007 dimana alasan penyelenggaraan RUPSLB tanggal 31Oktoberadalah "Untuk memenuhi permintaan Dewan Komisaris dalam suratnyaNomor 029/RUPSLB/CIUAKA/X/07, tertanggal 05 Oktober 2007, sertamemenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Jo UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas" dan agenda RUPSLBtanggal 31 Oktober 2007 adalah pemberhentian seluruh Anggota Direksidan Komisaris, dan

Bahwa RUPSLB tanggal 31 Oktober 2007 tersebut kemudian dihadirioleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan juga SaudaraDoddy Radjasa Waluyo, Sarjana Hukum selaku Notaris di Jakarta yangturut hadir dalam RUPSLB tanggal 31 Oktober 2007 ;9. Bahwa Penggugat tidak mau menandatangani daftar hadir RUPSLBtanggal 31 Oktober 2007 karena dalam pelaksanaannya bertentangandengan ketentuan Anggaran Dasar PT.

Bahwa Tergugat II s/d Tergugat VI termasuk dengan Para Tergugatlainnya (Tergugat dan Tergugat VII) tidak memiliki hak dan kewenangandalam suatu RUPSLB yang didalilkan oleh Penggugat dan oleh karena ituHal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1562 K/Pdt/201010adalah tidak berdasarkan hukum apabila Tergugat II s/d Tergugat VI(termasuk Tergugat dan Tergugat VII) digugat dan dimintapertanggungjawaban atas diadakannya suatu RUPSLB.

Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan "Para Pihak Yang TidakLengkap ;Bahwa Tergugat VII termasuk dengan Para Tergugat lainnya (Tergugat s/dTergugat VI) tidak memiliki hak dan kewenangan dalam suatu RUPSLB yangdidalilkan oleh Penggugat dan oleh karena itu adalah tidak berdasarkanhukum apabila Tergugat VII (termasuk Tergugat dan Tergugat VI) digugatdan diminta pertanggungjawaban atas diadakannya suatu RUPSLB.

Segalasesuatu yang ada dan terjadi di dalam RUPSLB adalah tanggungjawabdari RUPSLB itu sendiri.

., (Turut Tergugat 1) bukanlahmerupakan RUPSLB Pribadi sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugatdalam dalil gugatannya. Berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT.

Bahwa mengenai kehadiran Anggia Murni Lubis, SH., sebagaiSekretaris dalam RUPSLB PT.

tersebut ; RUPSLB dibawah tangan tertanggal 20 Februari 2017 JO.

Berdasarkan BeritaAcara RUPSLB Pt.Selancar Property Servises dibawah tangan tanggal 20Februari 2017 seluruh Pemegang Saham sepakat dan setuju dengansuara bulat menunjuk Sekretaris Rapat dan agenda Rapat yang telahtertuang di dalam Berita Acara RUPSLB dibawah tangan tanggal 20 April2007 ; Bahwa didalam agenda RUPSLB PT.

Selancar Property Servicemenggantikan Penggugat , yang Kemudian hasil RUPSLB tersebut dibuatkan BeritaAcara RUPSLB Pemegang Saham PT.

Citra Bangun Selaras dengan nomor : 013/B/DU/SU/IV/2019, tanggal 26 April 2019 tentang perubahan jadwal dan undangan rapat umum luar biasa (RUPSLB) perseroan yang ditanda tangani oleh ALI SAID;

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

pernah di lakukan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) dan tanda tangan atas nama MUH.

TONIAMITRA SEJAHTERA tersebut atas petunjuk AMRAN YUNUS, selanjutnyaKALBI MULIAWAN membuat Notulen Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dikutip dari konsep Notulen RUPSLB yang ada dilaptopnya saat masih bekerja di Kantor Notaris ASBAR IMRAN, dansetelah selesai membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. TONIA MITRA SEJAHTERA, KALB MULIAWANmenghubungi terdakwa ARDYANSAH dan menyampaikan jika NotulenRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

TONIAMITRA SEJAHTERA tersebut atas petunjuk AMRAN YUNUS, selanjutnyaKALBI MULIAWAN membuat Notulen Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dikutip dari konsep Notulen RUPSLB yang ada dilaptopnya saat masih bekerja di Kantor Notaris ASBAR IMRAN, dansetelah selesai membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. TONIA MITRA SEJAHTERA, KALBI MULIAWANmenghubungi terdakwa ARDYANSAH dan menyampaikan jika NotulenRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Saad Said Bamadhay, Sadr.Fadhilah, S.E. dan RUPSLB dimaksud dilaksanakan pada tanggal 5Maret 2015 bertempat di Kantor PT Abdi Makbul (Termohon) di TanjungSelor, akan tetapi RUPSLB itu harus pula berakhir tanpa adakeputusan oleh karena pemegang saham kubu Alm Muhammad SalehBamadhay., dan kawan kawan dengan kompak menolak tegasmelakukan perubahanperubahan terhadap Akta Pendirian/AnggaranDasar PT Abdul Makbul sebagaimana Agenda RUPSLB yang telahdisetujui dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung selor

Benar pada tanggal 5 Maret 2015 telah dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Abdi Makbul (RUPSLB ini diadakanadalah didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung SelorNomor 29/Pdt.P/2014/PN.Tjs. tertanggal 11 Desember 2014) danhasilnya adalah: "RUPSLB PT Abdi Makbul berakhir tidak bisamengambil keputusan sesuai agenda yang sudah ditetapkan karenalagilagi Kedua kubu Pemegang Saham berbeda pendapat/tidaksepakat (vide surat bukti bertanda P.13. dan P.8. serta P.7);Berdasarkan Penetapan

Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor08/Pdt.P/2014/PN.Tjs. tanggal 11 Desember 2014 ( vide bukti suratbertanda P.7.) benar tidak diselenggarakannya RUPS ataupun RUPSLB oleh Direksi ataupun Komisaris PT Abdi Makbul sejak berdirinyaPerseroan PT Abdi Makbul tahun 2007 hingga tahun 2014, bahkanwalaupun RUPSLB terselenggarakan pada tanggal 5 Maret 2015 (videsurat bukti bertanda P.13.

(vide surat bukti bertanda P.7.) dan kemudian ParaPemohon Kasasi menindaklanjutinya dengan menyelenggarakan sendiriRUPSLB dimaksud pada tanggal 5 Maret 2015 dan walaupun RUPSLB itudihadiri oleh semua Pemegang Saham pada PT Abdi Makhul (vide buktisurat bertanda P.8 ) namun akhimya RUPSLB "gagal untuk mengambilkeputusan terhadap agenda RUPSLB yakni melakukan perubahanperubahan Anggaran Dasar PT Abdi Makbul" (vide surat bukti bertandaP.13.)

Nomor 3318 K/Padt/201511.12.bukti surat bertanda P.8 ) namun akhirnya RUPSLB "gagal untukmengambil keputusan terhadap agenda RUPSLB yakni melakukanperubahanperubahan Anggaran Dasar PT Abdi Makbul" (vide surat buktibertanda P.13.);Bahwa dalam Permohonan Pembubaran Perseroan PT Abdi Makbuldiajukan oleh Para Pemohon Kasasi telah melibatkan/menjadikan PT AbdiMakbul selaku pihak Termohon dan yang hadir sebagai kuasa danTermohon adalah Sdr.

KSE pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2019pukul 09.30 Wita berdasarkan Undangan RUPSLB tanggal 15 Agustus 2019 yangdibuat oleh Komisaris Utama dan Komisaris PT. KSE, walaupun telah dinyatakanundangan tersebut tidak sah pada point 10 dan RUPSLB tersebut tidak dihadirioleh PENGGUGAT. Dengan agenda RUPSLB sebagai berikut :(1) Persetujuan rencana penjualan saham 40 persen Sdr.

Risalah RUPSLB PT.

Sehingga seharusnya parapemegang saham bersepakat mengadakan RUPSLB untuk pengangkatanDireksi dan Komisaris yang telah berakhir jangka waktunya dan apabila tidaktercapainya kata sepakat maka dapat mengajukan permohonan ke Pengadilanuntuk meminta dilaksanakannya RUPSLB sebagaimana diatur dalam Pasal 80Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.Bahwa Penggugat dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham pernahmelakukan pemanggilan RUPSLB sebanyak dua kali pada tanggal 19 Agustus2019 dan

, namun dalam Gugatan 25/2020 perubahantanggal 9 September 2020, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat IVhadir dihadapan Notaris untuk membuat Risalah RUPSLB ke dalam AktaPKR RUPSLB PT KSE.

Gugatan 12 Mei 2020 Gugatan 9 September 2020Posita angka 17 halaman 6 Posita angka 8 halaman 5... walaupun Risalah RUPSLB ....)

Bahwa dalam RUPSLB Turut Tergugat , Tergugat secara nyatamemberikan persetujuan dan pengesahan terhadap LaporanKeuangan31 Desember 2013 s/d 31 Agustus 2018 PT.

Bahwa terhadap tindakantindakan Tergugat yang mewakili Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII untuk menghadiri RUPSLB TurutTergugat sehingga seolaholah Tergugat mengundang dirinya sendiri untukmenghadiri RUPSLB Turut Tergugat yang juga diketuainya sendiri, sertatindakan yang mengajukan dan mengesahkan sendiri Laporan Keuangan 31Desember 2013 s/d 31 Agustus 2018 PT.

mandat kepada Tergugat untuk menghadiri danmengambil keputusan dalam RUPSLB Turut Tergugat I, akan tetapiRUPS tidak dilaksanakan sehingga keputusan yang diambil olehTergugat dalam RUPSLB Turut Tergugat tidak mewakili seluruhpemegang saham Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan TergugatVIII, di antaranya adalah Penggugat.14.

TELAH DIBUATKAN RISALAH RUPSLB SEHINGGA RUPSLB INIPUN MENJADI SAH;7. Bahwa adapun kedudukan Tergugat 1, Nyonya LANNETEDJAWINATA, dalam RUPSLB tersebut adalah sebagai Direktur PT.Petudungan dan juga sebagai Direktur dari 4 (empat) pemegang saham dari PT. Petudungan yaitu: Direktur PT. TegalgondoUngaran (Tergugat V) Direktur PT. Perusahaan Pembangunan dan PerkebunanKarangayu (Tergugat VI): Direktur PT. Perussahaan Pembangunan dan PerkebunanSambirobyong (Tergugat VII) Direktur PT.

AHLI WARIS LIEM MO LIEM yang menjadi dasar disetujui dandisahkannya dalam RUPSLB PT. PETUDUNGAN (Turut Tergugat !)

Arafura Permata Nusantara sebanyak 25.500 lembar saham; Siam International Fishery Company Limited sebanyak 24.500 lembarsaham;Bahwa pada tanggal 03 Maret 2012, Pemohon telah menerbitkan danmengirimkan Undangan RUPSLB yang ditujukan kepada Para Termohon.Dalam Undangan tersebut RUPSLB akan dilakukan pada tanggal 19 Maret2012 dengan agenda sebagai berikut: To solve PT. Indo Thai Fishery Values account payable and accountreceivable to third party; To sell the assets belong to PT.

;Adapun yang menjadi alasan agenda RUPSLB tersebut oleh karena selamakurun waktu tahun 2007 sampai dengan saat ini PT. ITFV dalam melakukankegiatan usahanya selain menggunakan sumber dana dari saham yangditempatkan dari masingmasing pemegang saham, PI.ITFV jugamenggunakan sumber dana (pinjaman) dari pihak ketiga, dan olehkarenanya PT.

Bahwa oleh karena dalam RUPSLB tanggal 19 Maret 2012, Para Termohonselaku Pemegang Saham ITFV tidak ada yang hadir dalam RUPSLBtersebut, maka RUPSLB dinyatakan tidak memenuhi kuorum kehadiran;4. Oleh karena pada RUPSLB pertama tidak memenuhi kuorum, maka DireksiPT.ITFV kembali menerbitkan dan mengirimkan undangan RUPS yangkedua tertanggal 21 Maret 2012, untuk hadir dalam RUPSLB kedua padatanggal 29 Maret 2012 dengan agenda rapat yang sama seperti agendaRUPSLB yang pertama;5.

Walaupun telah diundang untuk kedua kalinya, pada RUPSLB tanggal 29Maret 2012, Para Termohon tidak juga menghadiri rapat, maka dengandemikian rapat tersebut kembali tidak mencapai kuorum;6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, serta mempertimbangkanadanya penyelesaian kewajiban PT.

ITFV/Pemohon Kasasi yang harus segeradiselesaikan kepada pihak ketiga, maka Pemohon memerlukaninsttumen berupa Penetapan Pengadilan sebagaimana diatur dalamPasal 86 avat (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, guna menetapkan Kuor'um RUPSLB;e.

DALAM POKOK PERKARADalam provisi :- Menolak tuntutan provisi PenggugatDalam pokok perkara- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian- Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat- Menyatakan tidak sah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB) tanggal 15 November 2013 yang diselenggarakan para Tergugat yang telah dituangkan dalam akta pernyataan keputusan rapat PT Yasmin Interbuana Hotel No 18 Tanggal 20 November 2013 dihadapan Turut

permintaanpenyelenggaran RUPSLB maka Penggugat juga tidakpemah mengeluarkan pemanggilan untukpenyelenggaran RUPSLB 15 November 2013,sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat 1 UUPT ;Prosedur penyelenggaraan RUPSLB telah diatur olehUUPT, yang baru dapat dilaksanakan atas permintaani pemegang saham yang bersamasama mewakili4/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan haksuara ii Dewan Komisaris;Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dalamhal ini kepada Penggugat dengan surat tercatatdisertai

RUPSLB lain" yangdilakukan kapan saja berdasarkan keadaan dan peristiwa penting yangsangat mengganggu eksistensi PT.

Dalamsoal pertentangan Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan, dapat ditunjukanpada Gugatan PENGGUGAT butir 5, 6, 7 dan 8 dimana PENGGUGATmempersoalkan keabsahan RUPSLB tanggal 15 November 2013 sebagai tidaksah dan menuntut dalam Petitum Gugatan agar RUPSLB tanggal 15 November2013 dstnya dinyatakan tidak sah.

kepada Direksi dalam hal inikepada Penggugat dengan surat tercatat disertai denganalasannya, oleh karena prosedur tersebut diatas tidakdilakukan sebelum dilaksanakan RUPSLB 15 November 2013maka konsekuensi hukum dari hasil RUPSLB tersebut adalahterdapat cacat hukum dan karenanya memiliki alasan untukdibatalkan ;b.

Apalagi RUPSLB yang diselenggarakanpada tanggal 15 November 2013 itu bukanlah RUPSLB tahunan "melainkanRUPSLB lain" yang dilakukan kapan saja berdasarkan keadaan dan peristiwapenting yang sangat mengganggu eksistensi PT.

tanpa melibatkan Para Penggugatsebagai para pemegang saham, telah menunjukkan Tergugat danTergugat Il telah lalai atau telah melakukan kesalahan dalammelaksanakan RUPSLB 11 November 2002.

Kodel/Tergugat 1sebagaimana dalam RUPSLB 11 November 2002, seharusnyameminta agar sahamnya untuk dibeli dengan harga yang wajar,bukan mengajukan gugatan a quo.

Kodelbaru melakukan penyesuaian Anggaran Dasar terhadap UUPT 1995melalui RUPSLB 11 November 2002. Berdasarkan hal tersebut,dapat disimpulkan bahwa segala acuan, tata cara, dan juga aturanmain dalam penyelenggaraan RUPSLB 11 November 2002 yangtelah dilakukan oleh PT. Kodel adalah telah sesuai sebagaimanayang diatur dalam Anggaran Dasar PT. Kodel Tahun 1979.37.

Terkait dengan dalil Para Penggugat dalam Gugatannya yang padaintinya menyatakan bahwa pelaksanaan RUPSLB 11 November 2002dilakukan tanpa sepengetahuan dan/atau mendapatkan persetujuandari Para Penggugat dan juga Para Penggugat mendalilkan bahwatidak pernah menerima undangan/ panggilan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dari Tergugat 2 selaku Direktur Utama merupakandalildalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.38.RUPSLB PT.

Bahwa penyelenggaraan RUPSLB yang tertuang dalam Akta RUPSLBNo. 23 dan Akta RUPSLB No. 11 terkait dengan proses konversi haktagih milik PT. Intrabuana Jaya Utama menjadi setoran saham, telahsesuai dengan ketentuan UUPT Tahun 2007 dan hukum yang berlaku.Hal ini karena segala proses yang dilakukan dalam RUPSLB tersebuttelah disetujui oleh Kuorum rapat dalam RUPSLB tersebut.57.Sebagai bukti nyata adalah Kemenkumham telah menerima danmenyetujui perubahan Anggaran Dasar PT.

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)dihadiri oleh orang yang tidak jelas kedudukannya yaitu TERGUGAT Ildinyatakan sebagai pemegang saham 75 lembar dengan nominal Rp37.500.000, (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), karenaTERGUGAT Il tidak pernah dinyatakan telah membeli saham siapa dankapan saham tersebut beralih. Bahwa TERGUGAT VII menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) yang bertempat di JI. HR.

Oleh karenanyasebenarnya gugatan ini tidak relevan dan tidak ada hubungannya denganRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tanggal 28 Pebruari2014 di Purwokerto.Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah kewajibanperusahaan yang harus dilakukan sesuai perintah UndangUndang danAnggaran Dasar, yang diselenggarakan oleh Direksi atau Komisaris.Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

Kehadiran Tergugat (JOHAN SARWO) ke kantor sayaadalah dalam rangka meminta saya selaku notaris untuk menuangkanBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Perseroan Terbatas PT.

Saya diklaim ikut sertamelakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).Klaim tersebut adalah salah, sebab kehadiran saya adalah sebagaiundangan, yang tidak memiliki hak suara.

Tata Daerah Mandiribertanggal 30 April 2015, diberi tanda T.1, T.2, 1.3, T.4, T.6, T.729 ;30.Foto copy undangan RUPSLB PT. Tata Daerah Mandiri tahun 2015bertanggal 06 November 2015, diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.730 ;31.Foto copy Daftar Hadir RUPSLB tahun 2015 bertanggal 23 November 2015,diberi tanda T.1, T.2, 1.3, T.4, T.6, T.731 ;Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN.Clp32.Foto copy tanda terima undangan RUPSLB PT.

Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPSLB PT. Moriss energi;

4. Menetapkan bentuk RUPS PT. Moriss Energi yang diadakan adalah berbentuk RUPSLB;

5. Menetapkan Agenda RUPSLB PT. Moriss Energi adalah antara lain sebagai berikut:

a. Pembahasan rencana pembubaran dan likuidasi perseroan;

b. Pembahasan mengenai penunjukkan likuidator perseroan;

c.

Menunjuk Pemohon sebagai Ketua Rapat dalam RUPSLB PT. Moriss Energi dengan dihadiri oleh Notaris Publik di Jakarta sebagai notulen, dan didampingi oleh kuasa hukum Pemohon;

7. Membebankan biaya permohonan ini kepada Termohon I dan Termohon II yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp3.952.500,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

MENETAPAKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
2. Menetapkan pengesahan surat Permohonan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) Pt. Perkasa Energy tersebut
3. Memberikan izin Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Perkasa Energy dengan agenda:

1. Membahas perpanjangan Izin Usaha Pertambangan PT.

Perkasa Energy sebesar 250 lembar saham senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) sesuai dengan besaran nilai saham yang tercantum dalam akta perubahan terakhir;

Rapat dengan suara bulat danmufakat memutuskan menyetujui Dewan Komisaris melaksanakanpemanggilan RUPSLB sesuai dengan permintaan PT Mitra Tirta Utamaselaku pemegang saham Perseroan;Bahwa atas Surat Panggilan RUPSLB yang ditunjukkan kepadaPenggugat tersebut, kemudian diketahui banhwa RUPSLB tersebutdilaksanakan tanpa kehadiran dari Penggugat sebagai salah satuPemegang Saham PT. Oceania Development. Hal tersebut diketahuiHalaman 7 dari 52 halaman.

Budi SantosoIsbandi, S.H., merupakan tindak lanjut dari Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT Oceania Development tanggal 4 Juni2015..

Atau dengan kata lain dalam hal perubahan direksi sepenuhnyawewenang internal perseroan atau selesai ketika RUPSLB PT OceaniaDevelopment ditutup!!.Halaman 22 dari 52 halaman.

Untuk menyatakan bahwa RUPSLB Tergugat II Intervensi 1tanggal 4 Juni 2015 dan akta notaris hasil RUPSLB adalah tidakHalaman 30 dari 52 halaman. Putusan Nomor 431 K/TUN/2016sah karena telah melanggar hukum Pasal 79, 80 dan 81UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas haruslah dibuktikan berdasarkan Putusan PengadilanNegeri yang telah berkekuatan hukum tetap, sebabpelaksanaan dan hasil RUPSLB merupakan urusankeperdataan diantara para pemegang saham, Direksi danKomisaris.

Putusan Nomor 431 K/TUN/2016Faktanya RUPSLB dilaksanakan tidak di tempat kedudukan Perseroan ataudi tempat Perseroan Melakukan Kegiatan Usahanya yang Utama.

Bahwa menyikapi adanya surat Panggilan RUPSLB tersebut di atas,pada tanggal 05 Februari 2021 Penggugat mengirimkan surat kepadaTergugat dimana pada intinya Penggugat menyatakan keberatan denganpelaksanaan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 Februari2021 tersebut, dan untuk itu Penggugat menyarankan agar RUPSLBdilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2021, dengan agenda yang sama.

Oleh karena itu Penggugat harus menyiapkansegala dokumen dan/atau datadata terkait dalam rangka pembelaan diri danpertanggung jawaban pada pelaksanaan RUPSLB tersebut. Untuk ituPenggugat menyarankan agar RUPSLB dilaksanakan tanggal 10 Maret 2021dengan harapan agar Penggugat benarbenar dapat mempersiapkan diridalam rangka pembelaan diri dan pertanggung jawaban pada RUPSLBtersebut;9.

RUPSLB tersebut adalahtelah sesuai dengan mekanisme danprosedur hukum yang berlaku;6.

dalam RUPSLB tersebut adalah sudah benar dan sah berdasarkanaturanaturan hukum yang ada;10.

Fotokopi Surat Tanggapan atas Undangan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) dari Penggugat Carla Marie Swanson yangditujukan kepada Komisaris PT.

Berdasarkan pernyataan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 19Mei 2008 yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Nomor 39,tanggai 19 Mei 2008, yang dibuat dihadapan Fatihah Helmi, S.H.

Berdasarkan pernyataan keputusan RUPSLB kedua Perseroantanggai 15 Juli 2008 yang termaktub dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua Nomor37 tanggal 15 Juli 2008, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H.

)yang dilakukan Perseroan tanggal 28 Juni 2011 (RUPSLB Kedua) dankemudian RUPSLB ketiga tanggal 22 November 2011 sebagaimanatermaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 55 tanggal 22November 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Kumala Tjahjani Widododi Jakarta yang menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan Pasal5 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan yang pemberitahuannya telahditerima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 20Desember 2011 Nomor AHU AH.01.1041511;Bahwa

yang diambil secara tidak sah tersebut tidak memiliki hak untukmenghadiri dan memberikan suara pada RUPSLB sehingga jika RUPSLBtetap dilaksanakan akan menjadi cacat hukum dan tidak sah serta akanmenimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT yang kemungkinan tidakdapat menggunakan hak suaranya dalam RUPSLB dimaksud;Bahwa buktibukti yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT = jelasmenunjukkan bahwa PARA TERGUGAT mengetahui atau patutmengetahui perbuatanperbuatannya tersebut telah melanggar UU Nomor40 Tahun 2007

menciptakan kondisi perusahaanpublik ini mengalami konflik yang berkepanjangan dengan para pemegangsahamnya khususnya dengan PARA PENGGUGAT;Bahwa hasil penyelengggaraan RUPSLB Tahun 2013 yang cacat hukumdan ilegal tersebut jelas sangat merugikan Perseroan dan PARAPENGGUGAT sehingga tidak dapat dibiarkan, maka PARA PENGGUGATmohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk melakukan tindakan cepatterlebin dahulu untuk menghentikan penyelenggaraan RUPSLB Tahun2013 dan membatalkan hasilnya;Halaman 1 Putusan

SumalindoHutani Jaya, sama sekali belum pernah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS/RUPSLB) sebelum tanggal 15Oktober 2009, untuk mendapat persetujuan forum RUPSLB, terkait pelepasan asetnya di PT. SumalindoHutani Jaya, termasuk Hutan Tanaman Industri (HTI)yang berada di atas sebagian areal tanah seluaskurang lebih 80.000 Ha.

Pada Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB), tersebut dengan 2 (dua)Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) eR fe re we = re or 2 ee oea. Penjelasan Perseroan Mengenai Divestasi Saham.pada PT. Sumalindo Hutani Jaya. dan PenjualanAktiva (Tagihan) PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.pada PT. Sumalindo Hutani Jaya.; b. Persetujuan Divestasi Saham PT. SumalindoLestari Jaya Tbk. pada PT. Sumalindo HutaniJaya, kepada PT. Tjiwi Kimia, dan penjualanHal 15 dari 121 hal Put.

Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 Oktober 2009 diatas,maka sungguh menjadi jelas bahwa persetujuanDivestasi Saham (pengalihan saham) PT. SumalindoLestari Jaya Tbk. pada PT. Sumalindo Hutani Jaya,baru. diadakan tanggal 15 Oktober 2009, ~ setelahmendapat Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) melalui mekanisme voting.

Sumalindo HutaniJaya, oleh Tergugat Menteri Kehutanan RepublikIndonesia, Nomor : S794/Menhut VI/2009, tanggal 1Oktober 2009, dilakukan Sebelum adanya RUPS/RUPSLB,dari PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk..

Persetujuan Rapat Umum PemegangSaham/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS/RUPSLB), PT. Sumalindo Lestari JayaTbk., yang adalah mitra swasta pemegang saham(60 %) pada PT. Sumalindo Hutani Jaya. ApakahPelepasan Saham yang 60 % tersebut sudah ataubelum mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangSaham/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUSP/RUPSLB), PT. Sumalindo Lestari JayaThk,7

MULTICON INDRAJAYATERMINAL yang dilakukan dalam suatu RUPSLB yang melawan hukumkarena melanggar ketentuan tata cara pelaksanaan RUPSLB PT.MULTICON INDRAJAYA TERMINAL karena tidak mengikutsertakan /menghadirkan / mengundang PENGGUGAT dalam RUPSLB tersebutsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka (2) dan angka (3) AnggaranDasar PT. MULTICON INDRAJAYA TERMINAL jo. Pasal 79 ayat (5) UUPTdan melanggar perjanjian kredit antara PT.

Apabila menurut Penggugat hasil keputusan RUPSLB PT MulticonIndrajaya Terminal dapat mengakibatkan Penggugat mengalamikerugian finansial yang sangat besar, adalah kesalahan dari pihakPenggugat sendiri yang tidak ikut hadir dalam RUPSLB PT MulticonIndrajaya Terminal pada tanggal 23 Mei 2014 karena sebagai salahHalaman 23.

MULTICON INDRAJAYA TERMINAL yang sahkarena pada tanggal 23 Mei 2014 secara diamdiam telahmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

Putusan No.65/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.Bahwa TERGUGAT Ill selaku Notaris tidak mengingatkan, tidakmelakukan pemeriksaan ulang dan tidak memastikan kepadaPENGGUGAT apakah dalam pelaksanaan RUPSLB PT. MULTICONINDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebutTERGUGAT 1 telah mengundang PENGGUGAT untuk hadir dalampelaksanaan RUPSLB PT.

MULTICON INDRAJAYA TERMINAL secara diamdiam telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

Nikki Purl Properti bersamasama dengan Pihak Tergugat IImengodakan dan atau menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT. Nikki Purl Properti dengan maksud menyetujuidan akan menjual saham PT. Nikki Purl Properti, baik yang dimiliki oleh PT.Purl Nikki sebanyak 50 lembar saham maupun yang dlmilikinya sendirlsebanyak 75 lembar saham bepada pihak PT. Innovare Prosperinndo danPT.

P6);09.10.11.12.Bahwa Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Nikki Purl Properti tensebut kemudian dituangkan kedalam Akte NotarlsNo. : 32, Notarls dl Jakarta Fitnilia Novia Djamili, SH., dengan judul BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nikki Purl Properti,tanggal 28 Oktober 2010 ; (Buktl P 7);Berdasarkan adanya RUPSLB PT. Nibbi Purl Properti tersebut, bemudianTergugat selaku Direktur PT. Purl Nikkl menjual 50 lembar saham yangada pada PT.

Nikki PurlProperti, dengan harga yang disepakati yaitu Rp 1.000.000, (Satu JutaTUPIA) 5 seesenesseesee ene ese cies eeissieeesnnreeesemiee neem (Bukti P 10);Belakangan diketahul, bahwa baik Pihak Tergugat maupun Tergugat Ilsama sekali tidak pemah datang dan atau melakukan Rapat UmumHal 5 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor 721/Pdt.G/2013/PN Dps.13.14.15.Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

(RUPSLB) PT. Nikki Pun Properti ketika masih terjadl sengketa hukumPKPIC dl Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negerl Surabaya ;Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Nikki Purl Properti adalah Tidak Sah dan Melanggar Hubum ; Menyatakan Tidak Sah dan Membatalkan Akte Notaris No. 32,, NotarisFitrilia Novia Djamlli, SH. tentang Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT.

NikkiPurl Properti dinyatakan Tidak mengikat dan Tidak mempunyal KekuatanHUKUM APaPUN ; nn nnn n nnn nnn nnn en nnn nenaMenghukum Tergugat dan Tergugat II untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Nikki Purl Propertiguna menganulir atau membatalkan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT.

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umumpemegang Saham (RUPSLB) ketiga dengan agenda sbb :Menetapkan Ir. A. Koeswati M.S sebagai Komisaris.3. Menetapkan tempat Kantor yang baru Kokan Permata Kelapa GadingBlok E No. 31 Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Jakarta Utara sah menjaditempat Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPSLB) sah;4. Menetapkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang (RUPSLB) telah dilakukan pada tanggal 29 Juli 2017 sah;5.

Merujuk pada RUPSLB yang dimaksud Pemohon, maka padafaktanya Termohon tidak pernah menerima pemanggilan RUPSLB denganSurat tercatat, termasuk menandatangani tanda terima sebagaimana dimaksudPasal 82 Ayat (2) dan Pasal 1 angka 13 UU PT. Dengan demikian, RUPSLByang pertama sebagaimana dimaksud Pemohon jelas tidak memenuhipersyaratan menurut undangundang dan tidak bisa mengambil keputusan ;4.

RUPSLB sebagaimanadimaksud Pemohon, yang dihadiri oleh kuasa hukum Termohon tidak diadakanpada tanggal 29 Juli 2017, melainkan diadakan tanggal 21 Juli 2017 denganpanggilan berupa surat tercatat tanggal 14 Juli 2017 ;Bahwa, apabila RUPSLB diadakan pada tanggal 21 Juli 2017, sedangkanpanggilan RUPSLB baru dilakukan dengan surat tercatat tanggal 14 Juli 2017,maka pemanggilan RUPSLB hanya dilakukan 7 hari sebelum RUPS diadakan.Pemanggilan RUPSLB yang demikian tidak memenuhi persyaratan diadakannyaRUPS

Bahwa, terkait dalil Pemohon pada butir 11 dan 12, Pemoohn telah salahmenerapkan hukum dalam permohonan RUPSLB yang diajukan. MenurutPasal 86 Ayat (4) dan Ayat (5) UU PT, diatur secara tegas bahwa permohonanyang dimaksud pasal tersebut hanya terbatas pada penetapan quorum RUPS,serta tidak ada pengaturan dan tidak ada kaitannya apapun dengan penetapanterhadap agenda RUPSLB.

MITRA LEGI SAMPOERNA ;Menimbang, bahwa selain Kuasa Pemohon tidak menyebutkan danmemberikan batas berapa persen suara Pemegang Saham sehingga dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut Pengadilan Negeri daaptmenyatakan RUPSLB tersebut dinyatakan memenuhi gourum bukan malahmenentukan pihak ketiga untuk disahkan sebagai Komisaris karena hal ini bukankewenangan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa setelan mencermati halhal yang dijadikan dasarpermohonan Pemohon dan halhal yang dijadikan

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menetapkan tanggal RUPSLB dan melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB PT Prima Karya Maritim yang bertempat di Kantor PT.