terbuktibersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 31Tahun 1999, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor:06/Pid.B/TPK/2007/PN.JKT.PST tanggal 18 September 2007 atasnama HENDY BOEDORO yang dijadikan Judex Juris sebagai dasardalam pertimbangannya justru dinyatakan terbukti bersalah melanggarPasal 11 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2007;Bahwa dalam kasus suap

HERUDJADMIKO, M.M., tidak pernah terungkap dan atau diformulasikanbahwa perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatanpidana penyertaan (deelneeming) sebagaimana diatur dalam Pasal 55ayat 1 ke1 KUHP;3) Bahwa putusan Judex Juris telah memperlihatkan suatu kekhilafanHakim atau suatu kekeliruan yang nyata dimana Judex Jurismenyatakan Terpidana terbukti melakukan tindak pidana suap padahalfaktanya uang yang diserahkan Terpidana dimasukkan semuanya keKas Daerah Kab.

sesuatu telah terbuktiakan tetapi bukti sebagai dasar dan alasan putusan tersebut tidak adarelevansinya dengan perkara a quo; Bahwa putusan Judex Juris telah memperlihatkan suatu kekhilafanhakim atau suatu kekeliruan yang nyata dimana Judex Juris memberikanputusan yang bertentangan dengan alat bukti yang dipertimbangkannya;Bahwa putusan Judex Juris telah memperlihatkan suatu kekhilafanhakim atau suatu kekeliruan yang nyata dimana Judex Juris menyatakanTerpidana terbukti melakukan tindak pidana suap

Bahwa secara hukum tidak dapat dibenarkan apabilaperbuatan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dilakukan dengan maksudatau tujuan agar Supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya ;Pemberian sesuatu berupa uang dengan maksud untuk menutupi kasadalah merupakan suatu bentuk modus operandi tindak pidana suap kepadapegawai negeri atau penyelenggara Negara.

Kemudian setelah itu, suap diberikan kepada pegawai ataupenyelenggara Negara tersebut oleh Terdakwa/Pemohon PK selaku pemenangproyek sarana pendidikan, SMK dan Stadion Kendal, dengan dalih menutupikas yang sedang kosong ;Bahwa sesuai dengan etika Pemerintah yang bersih dan berwibawa danbebas dari KKN, tentu perbuatan a quo Terdakwa/Pemohon PeninjauanKembali adalah tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan prinsip pengelolaankeuangan Negara yang baik.

tanggal 26 September 2012 terungkap bahwa TergugatBenar Melakukan Pinjaman (Hutang) Terhadap Pihak Kontraktor Penggugat;Bahwa akibat dari tindakan pelanggaran Tergugat tersebut maka Tergugat telahmelanggar ketentuanketentuan sebagai berikut:a CoBP:Standar Perilaku;Kita melakukan kegiatan usaha dengan kejujuran, integritas danketerbukaan dan menghormati hak asasi manusia serta kepentingankaryawan kita;Integritas Usaha;Unilever tidak memberi atau menerima, baik secara langsung atau tidaklangsung uang suap

atau halhal lain yang tidak sepatutnya, untukkeuntungan bisinis atau keuangan;Karyawan tidak boleh menawarkan, memberi atau menerima hadiah, ataupembayaran serupa atau yang bisa ditafsirkansebagai suap, permintaan ataupenawaran suap harus segera ditolak dan dilaporkan kepada majemen;b Pedoman Tata Tertib dan Disiplin kerja Karyawan Unilever IndonesiaTbk, Surabaya;Hal. 3 dari 16 hal.Put.Nomor 548 K/Pdt.SusPHI/2013121314e Pasal 8: PERBUATAN YANG DILARANG:ayat (1) Karyawan tidak diperkenankan menyalahgunakan

dariSiapapun, semua saksisaksi dengan tegas menyatakan tidak adayang melihat, tidak mengetahui Terdakwa/Pembanding menerimauang Suap, semua kesaksian saksisaksi hanya menceritakan kisahkisah mereka melakukan KKN masingmasing dan tidak adahubungannya dengan Terdakwa/Pembanding dan semua SaksiSaks!

KPK, hanya 60 orang yang bias diajukan,tampil bersaksi di muka persidangan, tidak ada satu (1) saksipunyang terang benderang memberi uang suap kepadaTerdakwa/Pembanding, bahkan tidak ada satupun saksi yang melihatadanya transaksi serah terima uang sSuap, sehingga dakwaan,tuntutan dan tuduhan sama sekali semua ditolak olehTerdakwa/Pembanding serta semua saksisaksi mengakui denganjujur bahwa Terdakwa/Pembanding semua saksisaksi menyatakanTerdakwa/Pembanding tidak terlibat kasus suap tersebut.Halaman

Hal tersebut sangat tidak berdasar hukum, bagaimana bisamenghukum berat dan ditambah dengan pidana tambahan membayarganti rugi sebesar Rp4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratuslimapuuh juta rupiah) atas dasar kasus fitnah, rekayasa hukummenerima suap padahal semua atas dasar perkiraanperkiraan,asumsiasumsi belaka tanpa tertangkap tangan, tanpa bukti suratterima uang, tanpa bukti kwitansi, tanpa saksi yang melihat adanyaterjadi Suap, semua hal tersebut adalah suatu keputusan hakim yangsangat

dariSiapapun, semua saksisaksi dengan tegas menyatakan tidakada yang melihat, tidak mengetahui Terdakwa/Pembandingmenerima uang suap, semua kesaksian saksisaksi hanyamenceritakan kisahkisah mereka melakukan KKN masingmasing dan tidak ada hubungannya dengan Terdakwa/Pembanding dan semua saksisaksi ada yang mengembalikanuang suap tersebut kepada Rekening Bank KPK dan semua itutidak ada hubungannya keterkaitan dengan Terdakwa/Pembanding yang menurut saksisaksi memang Terdakwa/Pembanding tidak ada terlibat

menyatakan Terdakwa/Pembanding tidak terlibat kKasus Suap tersebut.Halaman 172 dari 168 halaman, Putusan Nomor 30/PID.SUSTPK/2020/PT SBY Bahwa Penuntut Umum KPK menolak dengan tegas argumentPenasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Dimana uangsejumlah tersebut menurut Tergugat sendiri diserahkan (sebagai suap)oleh Tersangka lain (dalam berkas pidana lain), atas nama PuguhWirawan kepada Penggugat kala itu.

Makaberdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 KUHAP, barangbarang yang seharusnya disita oleh Tergugat sebagai barang bukti dalampenyidikan dugaan tindak pidana suap yang dilakukan oleh Penggugathanyalah dikenakan terhadap barangbarang yang terkait, tersangkutpaut, diperoleh, dipergunakan, diperuntukkan melakukan tindak pidanaHalaman 14 dari 64 hal. Put. Nomor 597 PK/Padt/2015atau benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindakpidana yang dituduhkan/disangkakan.

Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah menyita sejumlah harta benda milikPenggugat tersebut, Tergugat telah pernah bermaksud mengembalikankepada Penggugat sebagian kecil dari harta benda milik Penggugat yang telahdisita tersebut karena oleh Tergugat dinilai tidak memiliki keterkaitan dengandelik yang disangkakan kepada Penggugat (/.e. terkait dugaan suap ataspenanganan boedel pailit PT SCI).

Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta benda yang telah disitaTergugat yang tidak terkait dengan tindak pidana yang disangkakankepada Penggugat terkait dugaan suap atas penanganan penjualan asetPT Skycampign Indonesia (dalam pailit), berupa:1.Smartphone, merk Nokia, model 2730 #Classic, IMEI351523040040822.

;Sebagai Hakim yang diberikan oleh undang undang dengan statussebagai Pejabat Negara dan yang dipanggil Yang Mulia di ruangsidang, harusnya memberikan contoh teladan bagi masyarakat danharus mempunyai integritas yang tinggi, tahan akan godaan suap yangHalaman 57 dari 64 hal.

Bahwa ketiga saksi tersebut merupakan saksi pokok dalam perbuatanterdakwa yang sengaja menjebak terdakwa dengan cara memberisejumlah uang kepada terdakwa (seolaholah perintah saksi HasanOnggo) lalu menangkap terdakwa tanpa adanya surat perintahpenangkapan, terdakwa ditangkap sesaat setelah saksi RAHARDI BinSUMBARDDJO memberikan/memasukkan uang kedalam tas milikterdakwa seolaholah terdakwa telah menerima suap dari saksi Hasan173.

/TPK/2013/PT.TKmenerima suap sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) akan tetapi dari sudutniat dan pelaksanaannya dilakukan oleh Terdakwa dengan aktif.

Fakta dipersidanganterdakwa menentukan jumlah denda yang harus dibayarkan oleh saksi Hasan Onggomengalami perubahan dari Rp.48.000.000 (Empat puluh delapan juta rupiah),kemudian turun separuhnya menjadi Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah),hingga terakhir Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan melakukan komunikasi(menelepon dan SMS), agar Saksi (pemberi suap) untuk segera menyerahkan uangnya,adalah merupakan alasan bagi Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat bandinguntuk memperbaiki

Alasan pokok perkara yang mendasari PermohonanPemeriksaan Pra Peradilan adalah sebagai berikut :17.18.Bahwa EMIRSYAH SATAR dan SOETIKNO SOEDARJO telahditetapkan sebagai Tersangka oleh pengumuman TERMOHONpada tanggal 19 Januari 2017 terkait dengan kasus dugaankorupsi Suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dariAirbus S.A.S dan RollsRoyce P.L.C pada PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk; https://nasional.tempo.co/read/837773/emirsyahsatartersangkakpkgarudatakterkaitkorporasi/full&view=ok; http://rri.co.id

DALAM EKSEPSI :PERMOHONAN PRAPERADILAN BUKAN OBJEKPRAPERADILAN (ERROR IN OBJECTO) :Bahwa dalildalil posita Pemohon pada angka 17 s/d angka 28halaman 5 sampai halaman 7, yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa Termohon telah menetapkan Emirsyah Satar dan Soedarjosebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi Suap pengadaanpesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan RollsRoycePL.C pada PT Garuda Indonesia (persero) tok, dan penyidikanyang dilakukan Termohon telah berlangsung cukup lama hampir 2tahun

Jkt.Sel.2)3)Termohon atas penetapan tersangka Emirsyah Satar danSoedarjo dalam perkara dugaan korupsi suap pengadaanpesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan RollsRoyceP.L.C pada PT Garuda Indonesia (persero) Tbk, makapermohonan Pemohon bukanlah lingkup kewenangan lembagaPraperadilan;Bahwa penetapan tersangka atas nama Emirsyah Satar adalahberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik01/01/01/2017 tanggal 16 Januari 2018, atas perkara dugaantindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu

keterangannya,sebelum ditetapkan menjadi Tersangka;Bahwa limitatif mestinya ditentukan dan guna menunjukkan status orangtersebut memperoleh statusnya menjadi jelas;Bahwa tidak diatur secara limitatif, tetapi diatur didalam peraturanpelaksanaan KUHAP dan juga peraturan dari Kepolisian dan Kejaksaan;Bahwa karena telah ditemukan 2 (dua) alat bukti serta diperoleh dariketerangan saksisaksi, serta diyakini oleh Penyelidik untuk dinaikkanstatusnya menjadi Penyidikan;Bahwa jika tindak pidananya adala suap

menyuap termasuk tindakpidana korupsi, yang tidak berkaitan langsung dengan keuangan negara,dimana suap menyuap ditarik menjadi bagian Tindak Pidana Korupsi,sebetulnya di dalam doktrin asli di dalam KUHP adalah suap menyuap,kemudian dikembangkan di dalam UU Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannyaTermohon telah mengajukan bukti suratsurat, berupa fotokopi bermaterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:1.

Pidana Korupsi adalah semua tindak pidana yang diancam dengansanksi pidana Korupsi sebagaimana diatur didalam UU Tindak PidanaKorupsi, selain itu Tindak Pidana Korupsi terbagi menjadi 30 (tiga puluh)jenis Tindak Pidana Korupsi, sedangkan dalam hal ini sayamenyederhanakan Tindak Pidana Korupsi, dimana Korupsi terkait denganKerugian Negara yang meliputi pasal 2 dan pasal 3, selain itu ada KorupsiSuap Menyuap yang diatur di dalam pasal 5 dan pasal 6 serta pasal 12,dimana pasal 5 dan pasal 6 adalah suap

dalamarti pasif, selain itu ada Tindak Pidana Korupsi yang berhubungan denganpemborongan sebagaimana di dalam pasal 7, kecurangan dalampemborong, yang dikenal dengan mark up, kemudian ada Tindak PidanaKorupsi yang berhubungan dengan Pegawai Negeri, sebagaimanadidalam pasal 8, penggelapan uang oleh Pegawai Negeri, pasal 9 dimanapemalsuan yang dilakukan Pegawai Negeri terkait administrasipemerintahan, pasal 10 terkait penggelapan atau pengrusakan barang,pasal 11 mengenai gratifikasi berbeda dengan suap

dimana suap adalahinisiatif pemberi, gratifikasi inisiatif pada pemberi, namun pada dasarnyagratifikasi menjerat kepada penerima, sedangkan suap aktif pada pasal 5dan pasal 6 menjerat kepada orang yang memberikan uang, pasal 12huruf a dan huruf b, menjelaskan suap secara pasif, sedangkan pasal 11menjelaskan jauh lebih luas yang dapat menjerat banyak orang, selain itupasal 12 huruf e mengatur pemerasan yang dilakukan oleh PegawaiNegeri, pada umumnya pasal ini diterapbkan kepada praktekpraktekpungutan

Menyatakan TerdakwaMerry Purbatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi menerima suap secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan Dakwaan Kesatu;

2.

Pst.sogok atau suap.

Terdakwa menjabat sebagai Hakim Ad Hoc, KantorPengacara yang Terdakwa buka bersama dengan rekanrekanTerdakwa tidak lagi beroperasi;Bahwa selama Terdakwa membuka kantor pengacara bersamadengan rekanrekan Terdakwa, tidak ada perkara menarikperhatian masyarakat yang ditangani (hanya perkara biasabiasaSaja);Bahwa suami Terdakwa bekerja sebagai seorang PNS (guru) diSMA 9 Medan;Bahwa selama menjabat sebagai Hakim Ad Hoc, perkara menarikperhatian masyarakat yang pernah Terdakwa tangani yaitu perkarakorupsi (suap

hoc ialah agar sistem peradilanmenjadi lebih baik;Bahwa selama Terdakwa menangani perkara di persidangan, barudalam perkara nomor 33 atas nama Tamin Sukardi yang Terdakwamemberikan putusan dissenting opinion (membebaskan terdakwa);Bahwa selama Terdakwa menangani perkara di persidangan,belum pernah Terdakwa emberikan putusan dissenting opinionyang isinya menyatakan terbukti perbuatan terdakwa;BahwaTerdakwa baru mengetahui diri Terdakwa telah difitnah olehHelpandi (berkaitan dengan penerimaan uang suap

Dengan demikian tidaklah penting apakah Hakimbenarbenar terpengaruh setelah menerima uang suap. Menurut Simon yangdikutip R Wiyono : Putusan Hakim tidak perlu sampai bertentangan dengankebenaran;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan fakta hukumtersebut diatas maka unsur Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiahatau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yangdiserahkan kepadanya untuk diadili telah terpenuhi;Ad.4.

Pst.singkat/cepat karena Helpandi di persidangan mengaku takut ketahuansehingga buruburu, tidak ada dialog/pembicaraan dengan orang tersebut,dan Helpandi juga menerangkan bahwa mobil Rush warna putih berlogoCakra Hakim yang dikendarai orang tersebut milik Terdakwa Merry Purba.Terhadap alasan Helpandi tersebut masuk akal sebab pada umumnyaperbuatan suap dilakukan secara diamdiam, saling menutupi, menghindaripembicaraan berulang, apalagi menggunakan sarana elektronik (Handphon),(silent Operation) guna

Suap dimaksud di sini adalah suap aktif (active omkoping),dan yang dipidana adalah orang yang memberi hadiah atau janji ;Active omkoping dan passive omkoping saling berhubungan,sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain dalampenerapan deliknya. Alasan yuridisnya, bahwa timbulnya delikHal. 55 dari 88 hal. Put. No. 48 PK/PID.SUS/2015passive omkoping (vide Pasal 11 UUPTPK) disebabkan karenadilakukannya delik active omkoping (Pasal 13 UUPTPK).

Olehkarena itu menurut hukum pidana, baik perbuatan menyuap(passive omkoping) maupun perbuatan menerima suap (activeomkoping) dinyatakan sebagai PMH (tindak pidana).

No. 48 PK/PID.SUS/2015benar adanya, yakni : Pemohon, para pemberi hadiah atau janji(suap atau sogok), dan Kepala Kantor Dinas Bina Marga danPengairan Kabupaten Karawang dan atau Dinas Cipta KaryaKabupaten Karawang. Apabila ketiga pihak ini dijadikan sebagaiTersangka / Terdakwa, barulah unsurunsur delik yang disangkakanoleh Penuntut Umum terpenuhi.

Akan tetapi, apabila hanya Pemohonyang dijadikan sebagai Tersangka / Terdakwa karena didugamenerima hadiah atau janji (Suap atau sogok), unsur delik pidanayang didakwakan terhadap Pemohon tidak terpenuhi. Sebab, harusada Tersangka / Terdakwa lain yakni yang memberikan hadiah ataujanji (sogok atau suap) kepada Pemohon, dan pelaksana proyekyakni : Kepala Kantor Dinas Bina Marga dan Pengairan KabupatenKarawang dan atau Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang. Hal itusesuai dengan pendapat ahli Dr.

Mereka tidak dijadikan sebagai Tersangka karenasesungguhnya dalam perkara ini tidak ada perbuatan suap, yang adaadalah pinjam meminjam. Hubungan Pemohon dengan MuryMulyandi adalah hubungan hutang piutang. Hal itu sesuai denganBukti Baru P01,P02, dan P03.

., tersebutdiatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Menerima suap sebagai pegawai negeri, sebagaimanadalam dakwaan Subsidair;Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan dendasebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jikaHalaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PT MDNdenda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga)

Tentang Barang bukti ;Bahwa berdasarkan keterangan saksi Joko Susilo tidak adamenyerahkan uang sebanyak Rp 5.000.000. kepada Terdakwa, makauang tersebut bukan merupakan barang bukti dalam perkara a quo, karenatidak ada terjadi tindak pidana Menerima Suap .

Oleh karena barangbarang yang disita tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yangdidakwakan, maka semua barang bukti dalam perkara a quo harusdikembalikan kepada Terdakwa atau yang berhak.Bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwamelakukan tindak pidana suap, maka Pembanding akan menganalisisperkara kriminaslisasi ini apakah dinyatakan terbukti atau tidak melakukan,akan dibahas di bawah ini ;ANALISIS JURIDISBahwa setelah kami analisis fakta kejadian dari hasil pemeriksaansidang berdasarkan

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiBahwa Pembanding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama,yang berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalamdakwaan Primer, namun Pembanding tidak sependapat dengan MajelisHakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbuktimelakukan tindak pidana Menerima Suap Sebagai Pegawai Negeridalam Dakwaan Subsidair, sebagaimana dalam pembahasan Pembandingdi bawah ini;DAKWAAN SUBSIDAIRPasal 5 ayat (2) UU.RI No.

(lima Terdakwa.juta rupiah)lagi dijadikan barang bukti dalam perkaraHalaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PT MDNBahwa uang sebanyak Rp 10.450.000. yang disita Polisi dari Terdakwaadalah uang yang akan digunakan Terdakwa untuk mengurus pajakkendaraan/mobil milik Terdakwa yang sudah 3(tiga) tahun tidak bayarpajak kendaraannya, bukan merupakan uang suap, karena saksi JokoSusilo tidak ada memberikan uang Rp 5.000.000. kepada Terdakwa,demikian juga keterangan Terdakwa tidak ada menerima

Metropiltan atas Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak PenghasilanOrang Pribadi/Badan Tahun 2004 Nomor 00038/206/04/013/06 tanggal 26Juni 2006 terhadap PPh. 25 Tahun Pajak 2004 jumlah tunggakan pajakRp30.621.866.435,00 dikabulkan oleh Pengadilan Banding Pajak;Bahwa Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN disamping telah menerima suap dari ROBERTUS SANTONIUS sebagaimanatersebut di atas, Terdakwa juga menerima suap dari ALIF KUNCORO, yangperbuatannya dilakukan pada sekitar awal tahun 2008, di mana

;Menimbang, bahwa selain telah terbukti menerima gratifikasiyang dianggap sebagai suap, terbukti pula di persidangan, bahwagratifikasi yang dianggap suap tersebut diberikan atau diterimaTerdakwa karena Terdakwa telah membantu mengurus permohonanbanding dari para Wajib Pajak dan hal tersebut jelas berhubungandengan jabatannya dan sangat berlawanan dengan kewajibannyaatau tugasnya, mengingat Terdakwa semestinya harus tetapmempertahankan kepentingan Ditjen Pajak di dalam keputusannya,bukanlah justru

;Bahwa selain telah terbukti menerima gratifikasi yang dianggapsebagai suap, terbukti pula di persidangan, bahwa gratifikasiyang dianggap suap tersebut diberikan atau diterima Terdakwakarena Terdakwa telah membantu mengurus permohonanbanding dari para Wajib Pajak dan hal tersebut jelasberhubungan dengan jabatannya dan sangat berlawanandengan kewajibannya atau tugasnya, mengingat Terdakwasemestinya harus tetap mempertahankan kepentingan DitjenPajak di dalam keputusannya, bukanlah justru membantu paraWajib

Penuntut Umum;c) Bahwa dalam pembuktian unsur gratifikasi di dalam Pasal 12Byang apabila nilainya lebih dari sepuluh juta, maka pembuktianbahwa gratifikasi itu bukan merupakan suap dilakukan oleh sipenerima suap. Yang wajib membuktikan adanya penerimaan suapadalah Majelis Hakim a quo dan Sdr. Penuntut Umum, kemudianbaru Terdakwa membuktikan apakah penerimaan tersebutberhubungan dengan jabatannya. Itu yang harus dilakukan. Jadibeban pembuktian bukan kepada Penuntut Umum secarakeseluruhan.

dari kepengurusan dan untukmemenangkan perkara para Wajib Pajak;Bahwa selain itu harta dan uanguang tersebut di atas tidak bisa dibuktikanbaik oleh Majelis Hakim a quo maupun Penuntut Umum adalah merupakanhasil gratifikasi/suap dari Kepengurusan dan untuk memenangkan perkarapara Wajib Pajak yang mana ????

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiberkaitan dengan Suap dan Gratifikasi.

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi berkaitan dengan Suap dan Gratifikasi;Bahwa di lain pihak terhadap diri Penggugat telah dilakukan hukumanpenurunan pangkat,sehingga atas tindakan Tergugat Gubernur JawaTengah yang memberhentikan dengan tidak hormat telah bertentangandengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan PemerintahNo. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yangmenyatakan:PNS tidak dapat dijatuhi

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiberkaitan dengan Suap dan Gratifikasi. (Vide Wiyono, S.H.R, 2005,Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Cet.Il, Jakarta, Sinar Grafika);6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang Nomor 110/Pid/Sus/2013/PN. Tipikor.Smgtanggal 8 Januari 2014, Sdr.

Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitandengan Suap dan Gratifikasi;ll. Putusan Judex Facti (Tingkat Banding) Melanggar Pasal 24 Ayat 2 PPNo.9 Tahun 2003 Jo.

status tersebut saksi EDDY GUNAWANmerasa keberatan dan kemudian megadukan hal tersebut ke PolresSumbawa Barat;Bahwa Atas posting/ upload status yang dibuat oleh Terdakwa tersebut,kemudian dapat diakses dan dilihat oleh khalayak umum dan kemudiansaat itu saksi EDDY GUNAWAN yang saat itu menyatakan diri sebagaijurnalis senior menjadi tersinggung karena Terdakwa telah menghinadan mendiskreditkan profesinya sebagai wartawan karena atas haltersebut saksi EDDY GUNAWA seakan akan difitnah gampangmenerima suap

dan menghina wartawan yang tergabung di JurnalisOnline Indonesia (JOIN) seakan akan wartawan yang tergabung diJurnalis Online Indonesia (JOIN) ialah wartawan wartawan yangmudah menerima suap;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahanatas Undangundang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksiektronik;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum

Zarnubi Muin, Kapten Cam Arif Prijanto dan Lettu Sus Arsil Alwi, padawaktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR di atas, telahmenerima Gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap karenaberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atautugasnya, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut :Bahwa Terdakwa HAMZAH SUHAIMI bin SUHAIMI selaku Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang periode 19992004 yang telahmempunyai

KEBERATAN KEEMPAT :Tidak dibuktikannya unsur suap pasal 12 B Undangundang Nomor : 20 Tahun2001.Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Yudex Facti Pengadilan NegeriPangkalpinang maupun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapatmembuktikan bahwa pemberian uang sejumlah Rp.40.000.000, (empat puluhjuta rupiah) oleh Sdr.Umar HS kepada terdakwa adalah merupakan suap;Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum terdakwa tidak dapatdibenarkan karena unsur pasal 12 huruf B bukanlah unsur suap sebagaimanayang

KEBERATAN KETUJUH:Judex Facti dalam perkara aquo menerapkan pembuktian terbalik.Keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Negeri Pangkalpinang telah tepat dan benar, hal ini telah diaturdalam Undangundang Nomor : 20 Tahun 2001 pasal 12 B huruf a;Menimbang, bahwa demikian juga keberatan kedelapan dan kesepuluh dariPenasihat Hukum terdakwa yang mempermasalahkan unsur suap dan unsurberhubungan dengan jabatannya dan tugasnya dalam pasal 12 B Undangundang Nomor

menduga saksi Rumiati Alias Irum adamenghasut saksi Kartika Harianti Alias Tika agar bertengkar dengan Terdakwakarena sebelumnya Terdakwa tidak bertengkar bila anak Terdakwa berkelahibiasanya Terdakwa saling memisahkan anak masingmasing ;e Bahwa saat Terdakwa dan saksi Kartika Harianti Alias Tika bertengkar mulut,Terdakwa mengatakan jangan kau dengar lonte itu, biasanya yang mengurusurusan orang itu lonte lalu Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian makan,pada saat Terdakwa makan kirakira 2 (dua) suap

saksi menduga saksi Rumiati Alias Irum adamenghasut saksi Kartika Harianti Alias Tika agar bertengkar dengan Terdakwakarena sebelumnya Terdakwa tidak bertengkar bila anak Terdakwa berkelahibiasanya Terdakwa saling memisahkan anak masingmasing ;Bahwa saat Terdakwa dan saksi Kartika Harianti Alias Tika bertengkar mulut,Terdakwa mengatakan jangan kau dengar lonte itu, biasanya yang mengurusurusan orang itu lonte lalu Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian makan,pada saat Terdakwa makan kirakira 2 (dua) suap

saksi Rumiati Alias Irum ada menghasut saksi Kartika Harianti Alias Tika agarbertengkar dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa tidak bertengkar bila anakTerdakwa berkelahi biasanya Terdakwa saling memisahkan anak masingmasing ;Menimbang, bahwa saat Terdakwa dan saksi Kartika Harianti Alias Tika bertengkarmulut, Terdakwa mengatakan jangan kau dengar lonte itu, biasanya yang mengurusurusan orang itu lonte lalu Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian makan, pada saatTerdakwa makan kirakira 2 (dua) suap

Sidoarjo dan lamarantersebut ditulis oleh terdakwa;e Bahwa, dalam melamar pekerjaan tersebut tidak ada tes tulis dan saksi dimintaiuang sebesar Rp. 4,7 juta yang kata terdakwa digunakan untuk uang pelicin(suap) orang dalam Satpol PP yaitu Pak Sucipto dan Pak Mulyawan;e Bahwa gaji yang dijanjikan terdakwa sebagai tenaga honorer sebesar Rp. 800 ribudan jika bisa menyetor uang 25 juta maka dijanjikan menjadi PNS;Bahwa, selama menunggu panggilan kerja tiap hari saksi dinas dirumah terdakwamenggunakan

Sidoarjoharus ada uang pelicin (suap) untuk orang dalam satpol PP kab.

Sidoarjodengan meminta uang kepada masingmasing korban sebagai uang pelican Suap kepadaorang dalam dengan jumlah yang bervariasi dengan jumlah minimal 3,5 jutaMenimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barangbukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telahberhasil mengumpulkan uang dari para korban hingga terkumpul mencapai total Rp. 125juta rupiah dan uang tersebut sudah terdakwa terima dan digunakan untuk membeliseragam satpol PP beserta

Sidoarjo denganmeminta uang kepada masingmasing korban sebagai uang pelicin Suap kepada orangdalam dengan jumlah yang bervariasi dengan jumlah minimal 3,5 juta rupiah sehinggatotal kerugian para korban mencapai Rp.125 juta;Menimbang bahwaberdasarkan keterangan saksi sampai dengan saksi 5yang dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri bahwa telah ternyata terdakwa telahmenerima uang dari masingmasing para korban dalam waktu yang berbeda sejak bulanjuni 2012 sampai dengan bulan oktober 2012 atau dalam

JASA SWADAYA UTAMA (TERGUGAT) di Jakarta pernahdatang ke Jambi tempat bekerja PARA PENGGUGAT di Mall TransmartJambi dan mendatangi PARA PENGGUGAT, disuruh membuat suratpernyataan agar diberi kesempatan kembali bekerja karena telah memberikanuang suap kepada Bapak ROBERT MANIK selaku Supervisor PT.

Whatshapp dari Manajemen pusat (TERGUGAT), denganpesan berita bahwa PARA PENGGUGAT tidak diperbolehkan lagi bekerjasebagai security di Transmart Jambi dengan alasan PARA PENGGUGATPutusan Nomor 11/Pdt.SusPHI/2020/Pn Jmb, halaman 2 dari 2310.dianggap mangkir bekerja dan melalui via telepon disampaikan melaluiSupervisor bahwa PARA PENGGUGAT tidak diperkerjakan lagi dan atau telahdiputus hubungan kerjanya.Bahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui alasan diberhentikan bekerjakarena telah memberikan uang suap

Jasa Swadaya Utama adalahuntuk uang biaya adminitrasi, biaya pakaian dan biaya Pendidikan DasarSatpam adalah uang suap untuk Bpk Robert Manik tersebut.Bahwa PARA PENGGUGAT tidak bisa menerima pemberhentian kerja (PHK)tersebut secara sepihak oleh TERGUGAT, tanpa terlebih dahulu menjelaskanpermasalahannya dan tidak diselesaikan secara musyawarah, dan tidak puladiberi peringatan (SP) terlebin dahulu, kareena PARA PENGGUGAT secaratibatiba saja mendapat berita dari TERGUGAT yang berkedudukan di KantorPusat

Jasa Swadaya Utama dari kantor pusat di Jakarta (tergugat) atas namaibu Eva datang ketempat lokasi Para Penggugat bekerja yaitu di Transmart Jambi,ibu Eva menyatakan kepada Para Penggugat, bahwa Para Penggugat telahmelakukan suap kepada Supervisor PT.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD BAQIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda

Jika objek sesuatu itu benda berwujud(misalnya uang), maka memberi sesuatu dapat diartikan sebagaimenyerahkan yakni mengalihkan penguasaan atas benda (uang) tersebutkepada penguasaan orang yang menerima (baik menerima secara langsung,atau melalui orang lain yang diperintah, atau ditugasi oleh penerima asli) untukdimiliki atau dinikmati atau digunakan sesuai dengan maksud pemberian itu.Sehingga tindak pidana korupsi suap dengan bentuk perbuatan memberisesuatu itu selesai secara sempurna ketika perbuatan

dalam dakwaanAlternatif Kedua yakni Pasal 5 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Majelisberpendapat yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa TerdakwaHalaman 193 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/TPK/2018/PN SbyMUHAMAD BAQIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi Suap

: Foto Copy ljazah D IIl Keperawatan, FotoCopy Transkrip Nilai, Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga,Foto Copy Akte Kelahiran, Foto Copy Surat Izin Perawat (SIP), KartuKuning dan SKCK dari Kepolisian agar diserahkan kepada terdakwa;Bahwa terdakwa mengatakan jika dahulu Terdakwa berhasildiangkat menjadi PNS di lingkungan Dinas Kesehatan KabupatenBanyumas juga dengan cara membayar uang pelicin karenamenurut terdakwa untuk saat ini jika ingin diangkat menjadi PNS jikatidak membayar uang pelicin/suap

: Foto Copy ljazah D IIl Keperawatan, FotoCopy Transkrip Nilai, Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga,Foto Copy Akte Kelahiran, Foto Copy Surat Izin Perawat (SIP), KartuKuning dan SKCK dari Kepolisian agar diserahkan kepada terdakwa;Bahwaterdakwa mengatakan jika dahulu Terdakwa berhasildiangkat menjadi PNS di lingkungan Dinas Kesehatan KabupatenBanyumas juga dengan cara membayar uang pelicin karenamenurut terdakwa untuk saat ini jika ingin diangkat menjadi PNS jikatidak membayar uang pelicin/suap

Keperawatan, FotoCopy Transkrip Nilai, Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga,Foto Copy Akte Kelahiran, Foto Copy Surat Izin Perawat (SIP), KartuKuning dan SKCK dari Kepolisian agar diserahkan kepada terdakwa;Bahwa menurut saksi Suyoto bin Madtohid terdakwa mengatakanjika saksi berhasil diangkat menjadi PNS di lingkungan DinasKesehatan Kabupaten Banyumas juga dengan cara membayar uangpelicin Karena menurut terdakwa untuk saat ini jika ingin diangkatmenjadi PNS jika tidak membayar uang pelicin/suap

(enam puluh juta Rupiah) tersebut adalah terdakwa sendiri;Bahwa untuk meyakinkan saksi Suyoto bin Madtohid makaterdakwa mengatakan jika ia berhasil diangkat menjadi PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas juga dengancara membayar uang pelicin karena saat ini jika ingin diangkatmenjadi PNS jika tidak membayar uang pelicin/suap maka akanmustahil bisa diangkat;Bahwa saat itu saksi Suyoto Bin Madtohid belum memberikanjawaban, beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumahsaksi Suyoto Bin

sebagaimanatersebut secara formil dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi TipikorKalimantan Timur;Menimbang, bahwa Terdkwa / Penasihat Hukumnya dalam memoribandingnya pada pokoknya berpendapat sebagai berikut: ;Tentang di luar Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, adalahalasan yang tidak berdasar hukum, karena konteksnya adalah penyuapanterhadap penyelenggara negara bidang kepabeanan, sehingga pendapattersebut harus dikesampingkan; sedangkan keberatan mengenai unsurunsurdan kesalahan terdakwa sebagai pelaku suap

aktif (aktif omkooping) telahcukup dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Pertama, sehingga dalil kebohongan saksi/terdakwa ArmanSihombing SH selaku peneyelenggara negara bidang kepabeanan selakuHalaman 22 dari 23 Putusan No.24/PID.TIPIKOR/2014/PT.SMRpenerima suap(passif omkooping), bukan alibi hukum yang dapatmembebaskan/melepaskan Terdakwa dari dakwaan, karenanya menuruthukum keberatankeberatan terdakwa in cassu harus dikesampingkan.Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut

Majelis Hakim Tinggi Tipikor dapat menyetujuipertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, tentang terbuktinya secarasah dan meyakinkan Terdakwa Noer Zainurie Bin Moekadzi telah memenuhiunsur perbuatan sebagaimana Dakwaan Primair Kesatu (eks Psl.5 ayat 1 a),karenanya pertimbangan tersebut diambil alin dan menjadi pertimbanganMajelis Hakim Tinggi Tipikor sebagai pertimbangannya, dengan tambahanpertimbangan, bahwasanya perbuatan terdakwa dilakukan secara sengajadan melawan hukum sebagai pelaku suap

aktif (aktif omtkooping).Sedangkan mengenai strafmaat (tinggi /rendahnya pemidanaan) yangmenurut Majelis Hakim Tinggi Tipikor pemidanaan yang dijatuhkan telah tepatdengan pertimbangan sebagai berikut : Perbuatan suap terdakwa relatif kecil ;Halaman 23 dari 23 Putusan No.24/PID.TIPIKOR/2014/PT.SMR Bahwa Terdakwa telah cukup lama bekerja;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor: 46/Pid.Tipikor