atas sesuatuyang tidak diatur dengan Undangundang ;Bahwa titik tolaknya adalah penyerahan secaranyata, 3 PP berbicara sama baik di PP 22 tahun 1985,PP 50 tahun 1994, PP 143 tahun 2000 bahwa yangdimaksud terjadinya penyerahan kapan, terjadinyapenyerahan saat pengalihan hak untuk menguasaiatau menggunakan apakah dalam konteks dijamin,sepanjang dia dapat menguasai asset itu danmempergunakan untuk produksinya itupenyerahannya kapan ya 31 Desember 1994 denganpembukuannya;Bahwa di system kita ada system self

KTEmengajukan keberatan SKP pajak sesuai dengan cara dan tata caraprosedur yang ditentukan sesuai dengan persyaratan administrasi yangmengarah ke tax self assessnment melalui menginventarisir dokumen,pembenahan adminstrasi perpajakan, membuat SPT, menghitung taxservice, dengan membuat data center management informative system dantax clearance.13.Bahwa selain itu PT.

Hal demikian harus ditegaskandalam Self Regulation.. Orang yang berdasarkan hubungan kerja :Dalam hukum perseroan, hubungan kerja dapat dilakukan antarpengurus, pengurus dengan bawahannya atau hubungan kerja yangbersifat vertikal dan hubungan kerja yang bersifat horisontal dalamlingkup tugas perusahaan. Hubungan kerja juga dapat dilakukanpengurus dengan pihak ketiga atau orang yang diangkat atau diberikuasa secara sah dengan pihak ketiga..

kredit, dana sebagian digunakanuntuk proyek dan sebagian menutupi kredit lama, usaha tidak jalanlagi, nilai jaminan belum final, dan tidak melaporkan langsungkepada Direksi Bank Aceh;Pada Debitur Arizky Caf (Nurul Akbari), dana kredit digunakanuntuk membeli toko, pemberian kredit tidak sesuai dengan ratingbank, Account Officer telah menjelaskan kepada Kabag KreditKomersial (Terdakwa) dan Pimpinan Cabang bahwa tidak dapatmemproses kredit karena debitur suami istri (terafiliasi) dan tidakmemiliki self

Terjadinya akuisisi aset (semacam Self off jual beli aset) yang sekaligusberalinnya sumber daya manusia (personal) yang terlibat dalamunit/aset yang dijual;. Adanya perubahan status permodalan seperti pemberian fasilitassebagai perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)dan/atau menjadi Penanaman Modal Asing (PMA), terjadinya investasiatau divestasi (joint venture), PT tertutup menjadi PT Tbk.

Dalam sistem Self Assessment, Wajib Pajak yang telahmemenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan wajiob mendaftarkan diri pada KantorDitjen Pajak untuk dicatat dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP.Bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang danjasa di dalam Daerah Pabean Indonesia, yang dikenakan secara bertingkatdi setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Pasal 4 UndangUndangPPN, PPN dikenakan atas:a.

bisa berjalan denganbaik dengan tidak mengurangi hakhak wajib pajak, tidak membatasikewenangankewenangan fiskus sebagai pemungut pajak; Bahwa Undangundang KUP tentang prosedur dan tatacaraPerpajakan dimana di tahun 1983 terjadi perubahan yangfundamental karena semula Pemerintah menegakkan officialassesment, dimana diminta negara harus aktif sebagai officialassasment, namun pada tahun 1983 terjadi perubahan yangmendasar dari semula Pemerintah, dan Negara Indonesia menganutofficial assasment menjadi self

Saksi SELF! RUMAMPUK, dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :e Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik danketerangan yang saksi berikan di penyidik tersebut adalahbenar.e Bahwa pada hari sabtu tangggal 27 oktober 2007 sekitarpukul 17.00 wita, bertempat di kost keputihan di kelurahanKayubulan kecamatan Limboto kabupaten Gorontalo,pada164waktu itu saksi menyimpan uang sebanyak Rp. 800.000.

Saksi SELF RUMAMPUK, dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :297Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik danketerangan yang saksi berikan di penyidik tersebut adalahbenar.Bahwa pada hari sabtu tangggal 27 oktober 2007 sekitarpukul 17.00 wita, bertempat di kost keputihan di kelurahanKayubulan kecamatan Limboto kabupaten Gorontalo,padawaktu itu saksi menyimpan uang sebanyak Rp. 800.000.

Saksi SELF RUMAMPUK, dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :551Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik danketerangan yang saksi berikan di penyidik tersebut adalahbenar.Bahwa pada hari sabtu tangggal 27 oktober 2007 sekitarpukul 17.00 wita, bertempat di kost keputihan di kelurahanKayubulan kecamatan Limboto kabupaten Gorontalo,padawaktu itu saksi menyimpan uang sebanyak Rp. 800.000.

Saksi SELF RUMAMPUK, dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :805Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik danketerangan yang saksi berikan di penyidik tersebut adalahbenar.Bahwa pada hari sabtu tangggal 27 oktober 2007 sekitarpukul 17.00 wita, bertempat di kost keputihan di kelurahanKayubulan kecamatan Limboto kabupaten Gorontalo,padawaktu itu saksi menyimpan uang sebanyak Rp. 800.000.

Saksi SELF RUMAMPUK, dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :e Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik danketerangan yang saksi berikan di penyidik tersebut adalahbenar.e Bahwa pada hari sabtu tangggal 27 oktober 2007 sekitarpukul 17.00 wita, bertempat di kost keputihan di kelurahanKayubulan kecamatan Limboto kabupaten Gorontalo,padawaktu itu saksi menyimpan uang sebanyak Rp. 800.000.

P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019, Pasal 2).Berdasarkan Pasal 26 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2018 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melakukan perhitunganPNBP terutang adalah :> Wajib Bayar> Instansi Pengelola,> Mitra Instansi Pengelola PNBP.Bahwa PNBPPKH dihitung dan disetorsecara sendiri (Self Assessment) oleh Wajib Bayar berdasarkan baselinepenggunaan kawasan hutan (Form PNBP1) pada masingmasing kategori L1,L2, L3 yang disusun oleh Wajib Bayar, PNBP dibayarkan diawal pada jatuhtempo

Toshida Indonesiasebagaimana tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/Menhut11/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 sebagai berikut :Oo Menyusun rencana untuk Pembayaran PNBP Penggunaan KawasanHutan secara self assesment;o Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PenggunaanKawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penggunaankawasan hutan;o Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)yang dibayarkan kepada Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;o Berkoordinasi

Bahwa sistem pajak adalah self assessment sehingga wajib pajakmemiliki kKewenangan untuk menghitung dan kantor pajak akanmelakukan koreksi melalui sistem SDJP setelah itu akan dikeluarkanoleh kepala seksi pengawasan untuk dianalisa apakah dia sebagaiPKP. Bahwa pembayaran pajak dilakukan di tempat domisili usahanyadan tempat NPWP tercatat.~ Raohwa nareawaan aidangd macitk cahanai naiak daarah Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada ANTHONY LIANDOsejumlah Rp100 juta kKemudian Rp550 juta.

hilang asal pokoknya dibayar;Bahwa Saksi perlu jelaskan bahwa untuk fax amnesty saksi akan buka linekhusus untuk WP dan saksi sendiri yang akan menjawab dalam waktu 24 jam;Bahwa adapun soal protes dari WP beberapa perusahaan ke Kanwil DJPJakarta Khusus akibat pencabutan PKP nya oleh KPP PMA 6 yang sampai kelou Menteri Keuangan, saksi tidak mengetahui apakah juga melibatkan DutaDuta Besar Negara Asing yang turut campur atas hal tersebut;Bahwa Pajak itu sifatnya material bukan formal dan asasnya self

SMIRNA 03 Nahkoda JUFRIANDO MAKAUNTUNG beserta surat-surat terlampir

SMIRNA 03 Nahkoda JUFRIANDO MAKAUNTUNG beserta surat-surat terlampir

Bahwa ahli menerangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemiliktambang setelah mempunyai IUP adalah : Membayar luran Tetap sampaimasa berlaku izin IUP habis menuruthukum dan setelah berproduksi wajibPutusan Nomor 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 209melakukan pembayaran Royalti (semua itu termasuk dalam PNBP yangdilakukan secara self assessment, dimana wajib bayar menghitungsendiri, menyetorkan sendiri ke Kas Negara dan melaporkan ke instansiterkait).Prosesnya adalah sebagai berikut :a) Setelah

Mesin 4D34TK29476 beserta 1 (satu) STNK asli. 217 1 (satu) unit Truck Trailer /Self Loader HINO 500 FM 260 TI, No. Pol DA 8101 TG, NOSIN J08E4FJ18326, NOKA MJEFM8JMK8JM16546, beserta 1 (satu) STNK asli. 218 1 (satu) unit mesin Asphalt Mixing Plant (AMP) dengan kapasitas 1000 ton atas nama PT. KRAKATAU KARYA INDONESIA219 1 (satu) Unit Asphalt Finisher atas nama PT. KRAKATAU KARYA INDONESIA220 1 (satu) unit Sakai Roller tipe TS 200 atas nama PT.

Mesin 4D34TK294 76 beserta 1(satu) STNK asili. 2171 (satu) unit Truck Trailer /Self Loader HINO 500 FM 260 TI, No. PolDA 8101 TG, NOSIN JO8E4FJ18326, NOKA MJEFM8 JMK8JM16546,beserta 1 (satu) STNK asili. 2181 (satu) unit mesin Asphalt Mixing Plant (AMP) dengan kapasitas 1000ton atas nama PT. KRAKATAU KARYA INDONESIA 2191 (satu) Unit Asphalt Finisher atas nama PT. KRAKATAU KARYAINDONESIA 2201 (satu) unit Sakai Roller tipe TS 200 atas nama PT.

Mesin 4D34TK29476 beserta 1 (satu)STNK asii. 2171 (satu) unit Truck Trailer /Self Loader HINO 500 FM 260 TI, No. Pol DA 8101TG, NOSIN JO8E4FJ18326, NOKA MJEFM8JMK8JM 16546, beserta 1 (satu)STNK asii. 2181 (satu) unit mesin Asphalt Mixing Plant (AMP) dengan kapasitas 1000 tonatas nama PT. KRAKATAU KARYA INDONESIA 2191 (satu) Unit Asphalt Finisher atas nama PT. KRAKATAU KARYAINDONESIA 2201 (satu) unit Sakai Roller tipe TS 200 atas nama PT.

Mesin 4D34TK29476 beserta 1 (satu)STNK asii. 217 1 (satu) unit Truck Trailer /Self Loader HINO 500 FM 260 TI, No. Pol DA8101 TG, NOSIN JO8E4FJ 18326, NOKA MJEFM8JMK8JM16546, beserta 1(satu) STNK asili. 218 1 (satu) unit mesin Asphalt Mixing Plant (AMP) dengan kapasitas 1000 tonatas nama PT. KRAKATAU KARYA INDONESIA 219 1 (satu) Unit Asphalt Finisher atas nama PT. KRAKATAU KARYA INDONESIA220 1 (satu) unit Sakai Roller tipe TS 200 atas nama PT.

Ini yang kita ketemukan di lapangan dan akan dibahas padapertemuan tingkat Menteri;Halaman 190 dari 280 halaman Putusan No.230/G/TF/2019/PTUNJKTBahwa Kementerian Kominfo tidak mengakses tiaptiap individu yangmemberikan informasiinformasi yang bermuatan melanggar hukum, karenakita bukan seperti negara di China yang melakukan sistem self influence,dimana kita bisa mengupload semua, kita memilih untuk tidak menggunakansistem itu karena kita negara demokratis, kita melakukan pasca kejadian,makanya kita

P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019, Pasal 2).Berdasarkan Pasal 26 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2018 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melakukan perhitunganPNBP terutang adalah :> Wajib Bayar> Instansi Pengelola,> Mitra Instansi Pengelola PNBP.Bahwa PNBPPKH dihitung dan disetorsecara sendiri (Self Assessment) oleh Wajib Bayar berdasarkan baselinepenggunaan kawasan hutan (Form PNBP1) pada masingmasing kategori L1,L2, L3 yang disusun oleh Wajib Bayar, PNBP dibayarkan diawal pada jatuhtempo

Toshida Indonesiasebagaimana tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/Menhut11/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 sebagai berikut :Oo Menyusun rencana untuk Pembayaran PNBP Penggunaan KawasanHutan secara self assesment;o Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PenggunaanKawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penggunaankawasan hutan;o Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)yang dibayarkan kepada Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;o Berkoordinasi

Selanjutnya dapat ditetapkan dokumen angkutan yang menyertai kayu olahan tersebut, berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO), atau Surat Angkutan Lelang (SAL), atau Nota Angkutan, atau Surat Keterangan Asal Usui (SKAU) tergantung dari kategori perijinan/kepemilikan kayu olahan yang diangkut;- Bahwa Penerbitan SKSHH-KO dilakukan oleh pemegang ijin secara mandiri (self assesment) melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Online (SIPUHH Online) berbasis internet.

Hanya pemegang ijin Industri Primer yang resmi dan telah terdaftar yang dapat mengakses SIPUHH Online tersebut, Penerbitan Nota Angkutan dilakukan oleh pemegang ijin secara mandiri (self assesment) secara manual menggunakan dokumen yang dicetak oleh pemegang ijin dan menggunakan format yang telah dibakukan dan ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk oleh pemegang ijin, Penerbitan Surat Angkutan Lelang dilakukan oleh Karyawan Dinas Provinsi yang ditunjuk dan berkualifikasi sebagai WASGANIS-PHPL,

P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019, Pasal 2).Berdasarkan Pasal 26 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2018 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melakukan perhitunganPNBP terutang adalah :> Wajib Bayar> Instansi Pengelola,> Mitra Instansi Pengelola PNBP.Bahwa PNBPPKH dihitung dan disetorsecara sendiri (Self Assessment) oleh Wajib Bayar berdasarkan baselinepenggunaan kawasan hutan (Form PNBP1) pada masingmasing kategori L1,L2, L3 yang disusun oleh Wajib Bayar, PNBP dibayarkan diawal pada jatuhtempo

Toshida Indonesiasebagaimana tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.708/Menhut11/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 sebagai berikut :Oo Menyusun rencana untuk Pembayaran PNBP Penggunaan KawasanHutan secara self assesment;o Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PenggunaanKawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penggunaankawasan hutan;o Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)yang dibayarkan kepada Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;o Berkoordinasi