Ditemukan 7352 data
24 — 20
Makna berdasarkan kepadaKetuhanan Yang Maha Esa merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsaIndonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya,menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan sematamata dalamrangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaranTuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masingmasing agama yangdipeluknya, dengan demikian perkawinan didalam UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupanbatin,
dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalamperkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis.Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupaHal 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 49/Pdt G/2020/PN Srppergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suamiistri.Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan darikedua pihak suamiistri dapat menjadi membuat tumbuh suburnya
65 — 21
Makna berdasarkan kepadaKetuhanan Yang Maha Esa merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsaIndonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya,menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan sematamata dalamrangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaranTuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masingmasing agama yangdipeluknya, dengan demikian perkawinan didalam UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupanbatin,
dimensi kemasyarakatan, dan dimensi kKeagamaan;Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalamperkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis.Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupapergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suamiistri.Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan darikedua pihak suamiistri dapat menjadi membuat tumbuh suburnya cinta dankasihn, dan sebaliknya, dapat menggerogoti
WIDI ASTUTI, S.H.
Terdakwa:
SAMRIN S. Bin SAMSUDDIN Alias AMRI
24 — 13
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali,telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa motor Yamaha Jupiter Zwarna Biru No.reg DC 3356 CF yang karena kelalaiannya mengakibatkankecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,yakni korban ABDUL HAKIM Bin SAIDA, yang dilakukan terdakwa dengan caradan perbuatan sebagai berikut : Berawal ketika terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motorYamahaJupiter Z warna Biru No.reg DC 3356 CF yang memboncengkankeranjang sayur dengan dimensi
Polpenyakit atau halangan menjalankan jabatan atau pencarian selama waktutertentu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut: Berawal ketika terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motorYamaha Jupiter Z warna Biru No.reg DC 3356 CF yang memboncengkankeranjang sayur dengan dimensi sekitar 120 Cm melintas di jalan porosPolmanMajene tepatnya di Kappung Banua Baru Desa ParappeKecamatan Campalagian Kabupaten polewali Mandar, saat itu terdakwamengemudikan sepeda motor tersebut
Kendaraan yang telah mengalami peristiwa kecelakaan lalulintasyakni 1 ( Unit ) Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Biru No.Reg polisiDC 3356 CF yang memboncengkan keranjang sayur dengan dimiensipanjang kurang lebih 120 CM di kendarai oleh Terdakwa dan menabrakseorang pejalan kaki yakni korban Abd Hakim Bin SaidaBahwa kecelakaan lalu lintas tersebut teijadi ketika terdakwa seorang dirimengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Biru No.reg DC 3356CF yang memboncengkan keranjang sayur dengan dimensi
Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor"Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan yang berupa keterangan saksisaksi, petunjuk, keteranganterdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa benar terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit sepedamotor Yamaha Jupiter Z warna biru No.Reg DC 3356 CF yang memboncengkankeranjang sayur dengan dimensi sekitar 120 Cm pada hari Jumat tanggal 08September 2017 sekira pukul 05.30 wita di jalan poros PoimanMajene
PolMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan yang berupa keterangan saksisaksi, petunjuk, keteranganterdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa situasi di tempat kejadian pada pagi hari, cerah,jalanan lurus diaspal dan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha JupiterZ warna biru No.Reg DC 3356 CF yang memboncengkan keranjang sayurdengan dimensi sekitar 120 cm dengan kecepatan sekitar 50 k m/jam karenaterdakwa saat itu kondisi teroburuburu
105 — 17
Oleh karena bertitik tolak demikian, disatu sisi dalampenerapan peradilan pidana terhadap terdakwa maka majelis hakimtelah menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlakudengan dimensi persidangan bersifat terbuka untuk umum, tegas,berani, adil, jujur dan tidak memihak dengan menerapkankeseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilanpidana ;3031Menimbang, bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika terbagimenjadi 2 kategori yaitu. pelaku sebagai pengedar dan/ataupemakai, sedangkan
Akan tetapisecara luas pengertian pengedar, tersebut juga dapat dilakukan danberorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan,mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukanperbuatan mengekspor dan mengimport narkotika/psikotropika.
;Menimbang, bahwa berdasarkan dimensi yuridis ketentuan Pasal28 ayat (1) UU 4/2004 yang berbunyi: Hakim wajib menggali,mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilanyang hidup dalam masyarakat. Dalam menggali, mengikuti,memahami dan mengejar kebenaran material pada hukum pidana makaaspek formal legalistik hendaknya ditinggalkan secara parsial danselektif. Dari kajian teoritik, melalui pendapat Mr.
hukum pidana materiil dan hukum pidana formaldalam kerangka dan dimensi tujuan menegakkan kebenaran materiil(materil waarheid) yang mana dimensi tersebut akan diteliti dandipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dari tindak pidana yangdidakwakan kepada terdakwa.
Akan tetapi secara luaspengertian pengedar tersebut berorientasi kepada dimensi penjual,pembeli untuk diedarkan, mengakut, menyimpan, menguasai,menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimportnarkotika. Dalam ketentuan UU Narkotika maka pengedar diaturdalam pasal 111, 112 sampai dengan pasal 125.
66 — 35
Makna berdasarkankepada Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan kekhasan perkawinan bagiBangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya,menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan sematamata dalamrangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaranTuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masingmasing agama yangdipeluknya, dengan demikian perkawinan didalam UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupanbatin,
dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalamperkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis.Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupapergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suamiistri.Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan darikedua pihak suamiistri dapat membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dansebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan
70 — 25
kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial ;Pasal 26 ayat (1) huruf a UndangUndang No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anakanatara lain menyebutkan ; orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh,memelihara, mendidik dan melindungi anak ;Pasal 45 ayat (1) UndangUndang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan ;Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anakanak mereka sebaikbaiknya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut diatas, pemidanaandalam dimensi
penegakan hukum sejauh mungkin haruslah pula memperhatikan danmempertimbangkan tentang adanya ketentuanketentuan hukum lain sehingga tidakmenimbulkan adanya pertentangan diantara hukum dimaksud ;Menimbang, bahwa dalam perkara in casu,pemidanaan atas diri Terdakwa haruslahmempertimbangkan kepentingan/nasib khususnya menyangkut kehidupan anakanak,sehingga dimensi penegakan hukum diperhadapkan dengan dimensi kemanusiaan ;Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu adanyakeseimbangan
antara dimensi penegakan hukum dalam arti pemidanaan dengan dimensikemanusiaan dalam arti kelangsungan hidup anakanak Terdakwa ;Menimbang, bahwa saksi korban dan terdakwa berjanji akan melangsungkankehidupan rumahtangga dengan lebih baik sehingga anakanak dapat diperhatikan oleh keduaorangtuanya;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 44 ayat (1) Undangundang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan DalamRumah Tangga, oleh pembuat UndangUndang memberikan
Terbanding/Tergugat I : PT Dimensi Sarana Nusantara
Terbanding/Tergugat II : Yayasan Aris Since Family
Terbanding/Tergugat III : Mawardi, S.E
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Badan Pertanahan Kota Batam
33 — 31
Terbanding/Tergugat I : PT Dimensi Sarana Nusantara
Terbanding/Tergugat II : Yayasan Aris Since Family
Terbanding/Tergugat III : Mawardi, S.E
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Badan Pertanahan Kota Batam
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
HOTMAN SIMANJUNTAK
110 — 24
Sorkam Barat Seluas 200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah
- 1(satu) set foto copy legalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB), Peta Situasi Lokasi dan Gambar Irisan dimensi bangunan saluran rencana sepanjang 2.140 M serta Gambar Irisan 3 unit Bangunan Bagi Proyek DAK Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya TA. 2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.I.
Sorkam Barat Seluas200 Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat KabupatenTapanuli Tengah1(satu) set foto copy legalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB), PetaSituasi Lokasi dan Gambar Irisan dimensi bangunan saluran rencanasepanjang 2.140 M serta Gambar Irisan 3 unit Bangunan Bagi ProyekDAK Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya TA. 2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.I.
DAMERUMATA semata saja, padahal ketika itu dimensi dan peta lokasi bangunansaluran irigasi yang dikerjakan oleh HOTMAN SIMANJUNTAK telahmenyimpang dari Gambar Rencana (Soft Built Drawing) pada SuratPerjanjian Pemborongan (Kontrak Pekeryaan) Nomor :11/SPP/PPKBP/DAKT/DPU/2015 tanggal 23 Nopember 2015.Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kepala Dinas PU.
DAME RUMATA.Bahwa sesuai asbuilt drawaing, panjang saluran yang dikerjakan olehpihak rekanan tersebut adalah lebih kurang 1.670 meter.Bahwa PPHP tidak ada melakukan pengukuran dan pengujianterhadap tingkat elevasi dan dimensi bangunan saluran irigasi dalamkegiatan Rehabilitasi D.
DAME RUMATA adalah sepanjang 1.743 meter,saya mengetahul ukuran panjang saluran yang dibangun tersebutkarena saya ikut langsung melakukan pengukurannya.Bahwa adanya perbedaan panjang saluran tersebut dikarenakanadanya perubahan lokasi pekerjaan sehingga menimbulkanperubahan dimensi bangunan saluran dilapangan dimana fokuspekerjaan adalah pada tercapainya volume pekerjaan yang sudahditentukan didalam kontrak kerja.Bahwa perubahan dimensi bangunan dan perubahan panjangbangunan tersebut maka tidak ada
Sorkam Barat Seluas 200Ha Desa Sorkam Barat Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten TapanuliTengah1(satu) set foto copy legalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB), Peta SituasiLokasi dan Gambar Irisan dimensi bangunan saluran rencana sepanjang2.140 M serta Gambar Irisan 3 unit Bangunan Bagi Proyek DAK ProgramPengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan JaringanPengairan Lainnya TA. 2015 untuk Proyek Rehabilitasi D.l.
29 — 21
Saksi NYOMAN HANITI :e Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan medis terhadap terdakwa ataspermintaan keluarga terdakwa ;e Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan ketika terdakwa sudah berada didalam Lapas Singaraja dan atas ijin dari Kepala Lapas ;e Bahwa dari dimensi kesehatan, terdakwa diketahui mengalamiketergantungan Narkotika yang menagndung amphetamine jenis sabusabu ;e Bahwa secara fisik dan psikis terdakwa tidak mengalami ketergantunganyang berat, namun menurut hasil pemeriksaan saksi terhadap
Dari dimensi asas danteori, UU Narkotika memandang ambiguitas terhadap pengguna narkotikakhususnya terhadap pencandu narkotika. Pada dasarnya, ketentuan Pasal 4 UUNarkotika menentukan tujuan dari diberlakukannya UU Narkotika adalah :a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuaan danteknologi;b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia daripenyalahgunaan narkotika;c.
Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagipenyalah guna dan pecandu narkotika ;Menimbang, bahwa konteks tujuan UU Narkotika dalam dimensi sebagaipengguna narkotika ditujukan bagi peredaran gelap narkotika. Konsekuensilogisnya untuk upaya pencegahan, perlindungan dan penyelamatan bangsaIndonesia dari penyalahgunaan narkotika maka dilakukan jaminan upayarehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika (penggunanarkotika).
Konkrit dimensi di atas, maka asasnya pengguna narkotika adalahsebagai koroban yang memerlukan upaya rehabilitas medis dan sosial sehinggatidak diperlukan penjatuhan pidana sehingga dari dimensi teori hendaknyaditerapkan teori rehabilitasi atau seperti medical model dari Michael King.Menimbang, bahwa dari dimensi konteks di atas, menimbulkan implikasiyuridis knususnya dari dimensi ketentuan Pasal 4 huruf d, Pasal 54 dan Pasal 127UU Narkotika untuk menentukan pengguna narkotika korban atau pelaku.Penyalahguna
Selaku korban, maka pengguna narkoba adalahwarga negara yang harus dilindungi, dihormati serta dihormati hakhaknya baikdalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat jelaslah mengenaibatas pemisah dalam menerapkan pasalpasal mana bagi suatu perbuatan dalamrangka peredaran/pengedar/mengedarkan narkotika dan pasalpasal mana bagiperbuatan dalam rangka penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri (pengguna/pengkonsumsi/pecandu) ;Menimbang, bahwa
102 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
TIGA DIMENSI INTILAND , Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.177.800.000. No SPM 00229 tanggal 3 September 2012 No SP2D354111Z tanggal tanggal 4 September 2012,Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Timor Tengah Selatan2PT.
Intiland1 Tanpa Nomor 31/12/2013 (Paket PRK KTTS1) 692.233.591 ,00PT.Tiga Dimensi Intiland2 Tanpa Nomor 07/03/2014 (Paket PRK KTTS1) 10.000.000,00PT.Tiga Dimensi IntilandTanpa Nomor 31/12/2013 (Paket PRK KTTS2) 692.970.870,004 07/03/2014 PT.Tiga Dimensi Intiland 10.000.000,00Tanpa Nomor (Paket PRK KTTS2)Jumlah 1.405.104.461,00 Sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara yang belumditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusu cetakHal. 34 dari 81 hal.
TIGA DIMENSI INTILAND , Pengambilan Uang Muka sebesar Rp1.177.800.000,00. No SPM 00229 tanggal 3 September 2012 No SP2D354111Z tanggal tanggal 4 September 2012,Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Timor Tengah Selatan2PT.
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN1.Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Timor Tengah Selatan1 PT.TIGA DIMENSI INTILAND :> Pengambilan Uang Muka sebesar Rp 1.177.800.000,00.
Tiga Dimensi Inti Land 1.161.798.5374 KU.08.08/Satker 08/05/2014 PT. Ayu Mustika RISKI 10.000.000,00PRNTT/V/1405 KU.08.08/Satker 08/05/2014 PT. Ayu Mustika RISK! 10.000.000,00PRNTT/V/1826 KU.08.08/Satker 08/05/2014 PT. Ayu Mustika Riski 10.000.000,00PRNTT/V/1407 KU.08.08/Satker 06/08/2014 PT. Ayu Mustika Riski 10.000.000,00PRNTT/VIII/1838 Tanpa Nomor 27/12/2012 PT. Sarana Wangun 2.150.000.000,00Persada9 KU.08.08/Satker 08/05/2014 PT.
426 — 89
umum sudah bukan barang barudan sudah menjadi milik umum (public domain), menjadibertentangan dengan petitum gugatan yang menuntut secarakhusus pembatalan pendaftaran Desain Industri NomorPendaftaran: IDD0000035015 milik TERGUGAT.Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 5/Pat.SusHKI/Desain/2019/PN Niaga Sby14.Bahwa suatu desain industri adalah tentang suatu kreasi tentang bentuk,konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis danwarna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensiatau dua dimensi
yang memberikan kesan estetis dan dapatdiwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapatdipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditasindustri atau kerajinan tangan, sebagaimana dirumuskan padaPasal 1 angka1 UU Desain Industri.Bukan tentang suatu jenis barang (Bak Mandi Bayi), sebagaibarang yang saat ini sudah diproduksi dengan berbagai merekdan sudah umum digunakan untuk memandikan bayi.15.Bahwa dengan demikian tidak ada kesesuaian antara posita dan petitumgugatan, sehingga
AHLI AHMAD RIFADI, SH, MSi, dibawah sumpah memberikan pendapatpada pokoknya menerangkan ;Bahwa Ahli tidak mengenal Penggugatdan Tergugat;Bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk,konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna,atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau duadimensi yang memberikan kesan estetik dan dapat diwujudkan dalampola tiga dimensi atau dua dimensi mempunyai kesan estetik sertadapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang
RAHMI JANED, SH, MSGi, dibawah sumpah memberikanpendapat pada pokoknya menerangkan ;Bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 UU Desain Industri dinyatakanbahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi,atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungandaripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yangmemberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tigadimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkansuatu produk, barang komoditas industri
yang memberikan kesan estetis dan dapatdiwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapatdipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditasindustri atau kerajinan tangan, sebagaimana dirumuskan padaPasal 1 angka1 UU Desain Industri.Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 5/Pat.SusHKI/Desain/2019/PN Niaga SbyBukan tentang suatu jenis barang (Bak Mandi Bayi), sebagaibarang yang saat ini sudah diproduksi dengan berbagai merekdan sudah umum digunakan untuk memandikan bayi.15.Bahwa dengan
64 — 31
Makna berdasarkankepada Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan kekhasan perkawinan bagibangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya,menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan sematamata dalamrangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaranTuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masingmasing agama yangdipeluknya, dengan demikian perkawinan didalam UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupanbatin,
dimensi kemasyarakatan, dan dimensi kKeagamaan;Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalampraktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987,Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi(onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yangharus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kKenyataan adalah benar terbuktiadanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak
Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis tersebut,haruslah dicari jalan keluarnya untuk menghindari Kemungkinan buruk yang lebih besar apabila rumah tangga tidak dapat dipertahankan;Menimbang, bahwa dapatlah ditemukan fakta hukum antara Penggugatdan Tergugat sering terjadi percekcokan, tidak terdapat komunikasi yang baikantara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan yangterjadi diantara mereka mengenai usaha untuk membina rumah tanggabersama atau berdua dalam satu keutuhan yang menuju dimensi
140 — 120
ST.MT Direktur CV Dimensi Konsultandan mengatakan bahwa ada kegiatan perencanaan pada Dinas DP2KA dengannilai Rp. 50.000.000, (lima pulnh juta rupiah) yang dirinya sanggupmenanganinya dengan atas nama CV Dimensi Konsultan dikarenakanmempunyai kenalan orang dalam DP2KA dan berjanji dirinyalah yang akanmengurus semuanya ke DP2KA dan Saksi SYAMSUDDIN.
ST.MT Direktur CV Dimensi Konsultandan mengatakan bahwa ada kegiatan perencanaan pada Dinas DP2KA dengannilai Rp. 50.000.000, (lima pulnh juta rupiah) yang dirinya sanggupmenanganinya dengan atas nama CV Dimensi Konsultan dikarenakanmempunyai kenalan orang dalam DP2KA dan berjanji dirinyalah yang akanmengurus semuanya ke DP2KA dan Saksi SYAMSUDDIN. ST.MT DirekturHal.22dari 68 hal. Put.
Dimensi Konsultan sebesar Rp.43.286.400, (emapt puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribuempat ratus rupiah) untuk pembayaran Pengawasan Papan VisualElektronik dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 201/SPK/DPPKA/X/2013tanggal 22 Oktober 2013.2. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM :345/SPMLS/DPPKA/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dari BendaharaUmum Daerah kepada CV.
Dimensi Konsultan sebesarRp. 43.286.400, (emapt puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enamribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran Pengawasan Papan VisualElektronik dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 201/SPK/DPPKA/X/2013tanggal 22 Oktober 2013;1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM :345/SPMLS/DPPKA/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dari BendaharaUmum Daerah kepada CV.
Dimensi Konsultan sebesar Rp.43.286.400, (empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribuempat ratus rupiah) untuk pembayaran Pengawasan Papan VisualElektronik dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 201/SPK/DPPKA/X/2013tanggal 22 Oktober 2013.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM :345/SPMLS/DPPKA/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dari BendaharaUmum Daerah kepada CV.
756 — 555 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bak Mandi1D0026208D dan ID0026209D, tertanggal 5 Mei 2010, atas namaTermohon PK (dahulu Penggugat);Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dalammemberikan pada halaman 29, alinea ke3, sbb:Menimbang bahwa sebagaimana bukti yang diajukan Penggugatberupa bukti P7a dan 7b, berupa gambar tampak prespektif desainindustri bak mandi miliknya, bukti P8a dan P8b (desain industrimilik Tergugat dan juga bukti P22 dan P23 berupa foto tiga dimensidari depan (motif porselen) dan foto tiga dimensi
industri milik Pemohon PK (dahuluTergugat) maupun milik Termohon PK (dahulu Penggugat) keduanya dilindungiuntuk jenis Konfigurasi Desain Industri.Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama telah khilaf karena tidak menguraikanapakah yang dimaksud dengan konfigurasi sebagaimana dimaksudkan dalamPasal angka 1 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2000, yaitu:Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, ataukomposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungandaripadanya yang berbentuk tiga dimensi
atau dua dimensi yangmemberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tigadimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkansuatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama secara langsung menguraikan tentangperbedaan tanpa menguraikan lebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengankonfigurasi, padahal desain industri yang dipermasalahkan ada berkaitandengan perlindungan terhadap konfigurasi.
Konfigurasi merupakan wujud 3dimensi, karena merupakan kombinasi dari bentuk, di mana bentuk merupakanwujud 3 dimensi, contohnya: konfigurasi kokpit pada suatu pesawat, ataukonfigurasi keyboard pada laptop. (lihat buku karya Andrieansjah Soeparman,Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri,Bandung, Penerbit PT.
Alumni, 2013, hlm. 454 vide Bukti PK15);Bahwa untuk lebih jelasnya, Pemohon PK (dahulu Tergugat) mengajukan BuktiPK14a.Bukti PK14a adalah konfigurasi Desain Industri D0032806D adalahkonfigurasi bak mandi dengan motif border hiasan dan model keramik yangdi tiap sudutnya terdapat bentuk helai bunga;Bahwa keseluruhan bantuk border dan helai bunga di tiap sudut modelkeramik merupakan suatu konfigurasi yang berwujud 3 dimensi dankarenanya dapat digolongkan sebagai konfigurasi desain industri;Hal.22 dari
161 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ciptaan seni lukis mana tidak tertutup kKemungkinan digunakanmenjadi satu bagian dalam suatu perkara Desain Industri, karena DesainIndustri dapat berupa gabungan dari garis dan warna yang membentuktiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis,dihubungkan dengan perkara ini, ciptaan yang dimaksud Penggugatadalah sebagian dari bagian Desain Industri yang didaftarkan Tergugat I,sekiranya dalil Penggugat quod non bahwa ciptaannya terdapat dalamDesain Industri kemasan (Packaging) My Love
Ciptaan seni lukis mana tidak tertutup kemungkinandigunakan menjadi satu bagian dalam suatu perkara Desain Industri,karena Desain Industri dapat berupa gabungan dari garis dan warna yangmembentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesanestetis, dihubungkan dengan perkara ini, ciptaan yang dimaksudPenggugat adalah sebagian dari bagian Desain Industri yang didaftarkanTergugat I, sekiranya dalil Penggugat quod non bahwa ciptaannyaterdapat dalam Desain Industri kemasan (Packaging) My Love
MisalnyaDesain Industri khusus kendaraan bermotor yang memperhatikanfaktor aerodynamics;Bahwa definisi Desain Industri menurut UndangUndang Nomor31/2000 adalah "Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk,konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungandaripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yangmemberikan kesan estetis serta dapat dipakai untuk menghasilkansuatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan";Bahwa dalam pertimbangan a quo, Majelis Hakim
WILSARIANI, SH.MH
Terdakwa:
EDI LEE Als A PIAU Bin A TENG
110 — 56
ALAM CITRA USAHA ABADI yang pada sat dilakukanHal 5 dari 21 Halaman Putusan No.71/Pid.Sus/2019/PN.Pbr.pemeriksaan terhadap dimensi kendaraan tersebut dan dari hasilpengukuran ditemukan telah terjadi penarikan sumbu kendaraan atauchasis kendaraan telah menjadi panjang dan tidak sesuai dengan standaryang terdaftar pada APM (Agen Pemegang merk) yang dimiliki olehKendaraan bermotor tersebut.Bahwa berdasarkan Sertifikat Uji Tipe Kendaraan bermotor Nomor SK.918/AJ.402/DRJD/2007 tanggal 23 Maret 2007 yang
ALAM CITRA USAHA ABADI yang pada saat dilakukanpemeriksaan terhadap dimensi kendaraan tersebut dan dari hasilpengukuran ditemukan telah terjadi penarikan sumbu kendaraan atauchasis kendaraan telah menjadi panjang dan tidak sesuai dengan standaryang terdaftar pada APM (Agen Pemegang merk) yang dimiliki olehKendaraan bermotor tersebut.
ALAM CITRA USAHA ABADI yang pada saat dilakukanpemeriksaan terhadap dimensi kendaraan tersebut dan dari hasilpengukuran ditemukan telah terjadi penarikan sumbu kendaraan atauchasis kendaraan telah menjadi panjang dan tidak sesuai dengan standaryang terdaftar pada APM (Agen Pemegang merk) yang dimiliki olehKendaraan bermotor tersebut.Bahwa berdasarkan Sertifikat Uji Tipe Kendaraan bermotor Nomor SK.918/AJ.402/DRJD/2007 tanggal 23 Maret 2007 yang dikeluarkan olehDirektorat Jenderal Perhubungan Darat
ALAM CITRA USAHA ABADI yang pada sat dilakukan pemeriksaanterhadap dimensi kendaraan tersebut dan dari hasil pengukuran ditemukantelah terjadi penarikan sumbu kendaraan atau chasis kendaraan telahmenjadi panjang dan tidak sesuai dengan standar yang terdaftar pada APM(Agen Pemegang merk) yang dimiliki oleh Kendaraan bermotor tersebut;.
ALAM CITRA USAHA ABADI yang pada sat dilakukanpemeriksaan terhadap dimensi kendaraan tersebut dan dari hasil pengukuranditemukan telah terjadi penarikan sumbu kendaraan atau chasis kendaraan telahmenjadi panjang dan tidak sesuai dengan standar yang terdaftar pada APM(Agen Pemegang merk) yang dimiliki oleh Kendaraan bermotor tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Uji Tipe Kendaraan bermotorNomor SK. 918/AJ.402/DRJD/2007 tanggal 23 Maret 2007 yang dikeluarkan olehDirektorat Jenderal Perhubungan
69 — 31
dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srpkepada Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan kekhasan perkawinan bagibangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya,menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan sematamata dalamrangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaranTuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masingmasing agama yangdipeluknya, dengan demikian perkawinan didalam UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi
hukum, dimensi kehidupanbatin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalamperkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis.Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupapergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suamiistri.Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan darikedua pihak suamiistri dapat membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dansebaliknya
30 — 16
Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan kekhasan perkawinan bagibangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya,Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Srpmenjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan sematamata dalamrangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaranTuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masingmasing agama yangdipeluknya, dengan demikian perkawinan didalam UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi
hukum, dimensi kehidupanbatin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalampraktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987,Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi(onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yangharus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kKenyataan adalah benar terbuktiadanya cekcok yang
keterangan Para Saksi yang didalam persidanganpihak Tergugat tidak hadir dengan kata lain bahwa Tergugat tidak memberikanbantahan atas keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaadanya perbedaan prinsip pada keyakinan yang telah dianut sejak sebelumperkawinan yang mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam rumah tanggamereka, waluapun perkawinan dilangsungkan secara agama Hindu, namunbelum nampaknya keikhlasan pada masingmasing diri pihak dalam menjalanirumah tangga yang menuju dimensi
41 — 6
Hakimmerupakan salah satu hukuman moral tersendiri bagi terdakwa besertakeluarganya sebagai salah satu bentuk trial by press ;Menimbang, ditinjau dari aspek policy/filsafat pemidanaan gunamelahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam halpemidanaan (sentencing of disparity) yang dianut sistem hukumIndonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan sematamata bukanbersifat pembalasan sebagaimana diintrodusir Teori Retributif akantetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspekdan dimensi
Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkarabersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidanamodern tidak terjadi Disparitas dalam pemidanaan (Sentencing ofdisparity) sehingga dalam penegakkan hukum telah timbul adanyakeadilan bagi terdakwa satu dengan terdakwa lainnya;Menimbang, bahwa apabila dikaji dari perspektif model sistemperadilan pidana yang ideal bagi Indonesia maka hendaknya dianutaspek model keseimbangan kepentingan atau daaddader strafrecht,bukanlah mengacu pada
Olehkarena itu, dengan dimensi yang demikian Majelis menyadarisepenuhnya model hukum pidana INDONESIA yang dianut seperti halnyamodel hukum BELANDA yang bersifat daderstrafrecht oriented atauorientasi pada pelaku hakekatnya relatif kurang memadai sehinggaMajelis Hakim dalam aspek ini telah melakukan penemuan hukum(rechtsvinding) dengan melakukan penjatuhan pidana berdasarkanmodel daaddader strafrecht, yaitu model Sistem Peradilan Pidanayang mengacu kepada adanya keseimbangan kepentingan in casuputusan
press, aspekPolicy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindariadanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity),aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia danaturanaturan formil yang terdapat dalam UndangUndang RI No.35Tahun 2009 Tentang Narkotika dihubungkan dengan Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 maka majelis berpendirianbahwa pertimbangan yang Majelis Hakim uraikan sebagaimana konteksdi atas telah mempertimbangkan aspek dan dimensi
LEGAL JUSTICE,MORAL JUSTICE dan SOCIAL JUSTICE atau lebih tegasnya lagi putusandan pertimbangan majelis telah mempertimbangkan dimensi TEORETIS,NORMATIF dan PRAKTIK antara das sollen dengan das sein ;50Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka Majelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkansudah tepat dan adil;Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan korbandan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatifdan aspek agamis/religius
144 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang merupakan rezim dari Desain Industri, dimana bungkus kardustersebut dapat diberi bentuk yang variatif dengan warna, komposisi garissehingga dapat menimbulkan kesan estetika yang menarik dan kelihatanindah dipandang mata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, menyatakan: "DesainIndustri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau kKomposisi garisatau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yangberbentuk tiga dimensi
atau dua dimensi yang memberikan kesan estetikadan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapatdipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri ataukerajinan tangan";.