TAMAMIAKIP Camat Tanjung Raja selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK) dan jugaditanda tangani oleh SATA selaku Penjual dan DAS AT selaku Pembeli;Photo copy suratsurat bukti dari Penggugat yang diberi tanda T1 s/d T6 telah diberimaterai cukup, telah dicocokkan dan sama dengan aslinya, karenanya dapat diterimasebagai alat pembuktian dalam perkara ini.Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksisaksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalahsebagai

., dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dalam memberikanketerangan yang benar dari pada yang sebenarnya ;Bahwa saksi pernah di periksa oleh Tim Penyidik terkait perkara ini ;Bahwa saat ini, saksi bekerja sebagai Pegawai Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan (PPATK) jabatan dan tugas serta tanggungjawab Ahli di PPATK antara lain melakukan analisis hukum danmemberikan pendapat hukum berkenaan dengan tindak pidanapencucian

Asli Akta Notaris dan PPATK Hj. lra Adriana Adnan, SH No.20 Tanggal 14Juli 2005 tentang Pernyataan Pemilikan atas tanah hak Garap (P2) Drs.Abdul Hamid Rahim.10.Asli 18 (delapan belas) lembar SPPT PBB atas nama Drs. Abdul HamidRahim dari tahun 2000 s/d 2005;11.Fotocopy Lokasi Celebes Convention Center;12.

Asli Akta Notaris dan PPATK Hj. Ira Adriana Adnan, SH No.20 Tanggal 14Juli 2005 tentang Pernyataan Pemilikan atas tanah hak Garap (P2) Drs.Abdul Hamid Rahim;10.Asli 18 (delapan belas) lembar SPPT PBB atas nama Drs.

tidak ada.e Bahwa yang menjadi dasarpengembangannya Karena kasustersebutmerupakan kasus menonjol berupa jumlahHalaman 25 dari 99 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2014/PNSlmn.kerugiannya sehingga perkara tersebut harusdilakukan gelar perkara di Polda, dari hasilgelar perkara tersebut merekomendasikanuntuk membuat laporan model A, dan untukdilakukan penyitaan barangbarang dandengan pasal 1805 KUHAP diindikasikanada tindak pidana yang lainnya wajibmembuat laporan.Bahwa dalam perkara ini yang koordinasidengan PPATK

sedangkan karirpekerjaan saksi yaitu Pendidikan Calon Pegawai Muda Bank Indonesia tahun19981999, Staf kantor Bank Indonesia Balikpapan tahun 1999 2002, petugasbelajar jangka panjang Bank Indonesia di Belanda tahun 20022003 , Internshipdi White and Case Law Firm ,Washington DC,USA Agustus 2003 sampaidengan Maret 2004 , Analis Hukum di Direktorat Hukum Bank Indonesia April2004 sampai dengan Desember 2011 dan Analis Hukum Senior di DirektoratHukum , Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan ( PPATK

) tahun 2012sampai dengan sekarang ;Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi di PPATK adalah melakukan analisishukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tindak PidanaPencucian Uang dan memberikan keterangan ahli khususnya dibidang TindakPidana Pencucian Uang guna kepentingann pemeriksaan yang dilakukan olehPenegak Hukum ;Bahwa Fungsi PPATK berdasarkan Pasal 40 Undang Undang Nomo 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangyaitu :1 Pencegahan dan pemberantasantindak

yang menjadipelapor dalam TindakPidana Pencucian Uangadalah penyidikperkara asal , karenaTPPU merupakanpengembangan tindakpidana sebelumnya ;e Bahwa Apabila penerimatidak sesuai denganprofil bisadipersalahkan danpenerima transfer( pasif) harus adakewajiban untukmelaporkan kepadapenegak hukum agartidak dipersalahkandan dianggap sebagaitransaksi yangmencurigakan ;eBahwa yang disebutPenyedia JasaKeuangan adalahBank, Asuransi, MoneyChanger ,Leasing ,KoperasiSimpan Pinjam ;eBahwa yang dianalisaoleh PPATK

terletak di kelurahan Santi Rt 03 Rw 05 Kec MpundaKota Bima NTB dengan batasbatas yaitu sebelah timurtanah milik MUHAMMAD ARIF (PNS Inspektorat KabBima) , batas sebelah barat tanah kosong milik H ROMLI(mantan pegawai PDAM), batas sebelah utara sungai kecildan batas sebelah selatan adalah jalan Lingkar Permata IKelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima ;Bahwa menurut pendapat Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN ,SH.LLM AnalisHukum Senior di Direktorat Hukum , Pusat Pelaporan dan Analis TransaksiKeuangan ( PPATK

Hamid.Hal. 22 dari 41 hal, Put.No.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.Asli Akta Notaris dan PPATK Hj. Ira Adriana Adnan, SH No.20 Tanggal14 Juli 2005 tentang Pernyataan Pemilikan atas tanah hak Garap (P2)Drs. Abdul Hamid Rahim.Asli 18 (delapan belas) lembar SPPT PBB atas nama Drs.

Hamid;Asli Akta Notaris dan PPATK Hj. Ira Adriana Adnan, SH No.20 Tanggal 14Juli 2005 tentang Pernyataan Pemilikan atas tanah hak Garap (P2) Drs.Abdul Hamid Rahim;Asli 18 (delapan belas) lembar SPPT PBB atas nama Drs.

atau ke pusat ;Bahwa sewaktu saksi diperiksa di Bareskrim saksi tidak ada dikroscek denganTerdakwa Du Nun, Aripin Ahmad maupun dengan Yusri ;Bahwa pada waktu Bareskrim meminta datadata tersebut, yang saksi serahkan itusesuai dengan datadata base ;Bahwa dalam datadata itu tidak hanya ada nama Aripin Ahmad dengan DekiBermana saja, melainkan banyak namanama lainnya ;Bahwa saksi tidak tahu data yang dilaporkan pada PPATK itu sumbernya darimana ;Bahwa setahu saksi data yang dilaporkan pada PPATK itu

PBR358mencurigakan ia akan melaporkan sistem yang berjalan itu adalah bateem up kalautidak berjalan mekanisme ini kalau PPATK memiliki informasi lain bahwa adasesuatu yang mencurigakan PPATK bisa meminta penyedia jasa keuangan untukmelaporkan transaksi yang mencurigakan tadi itu namanya Top Dawn ;Bahwa yang menentukan transaksi yang mencurigakan bukan PPATK tetapi penyediajasa keuangan yang mememilili (data base) transaksi keuangan itu, PPATK menerimakemudian dilakukan pembobotan apakah jumlahnya

, bila ada yang mencurigakan lalu dilakukan pembobotan,dan pembobotan itu yang akan dilaporkan ke PPATK ;Bahwa dalam perkara TPPU pelapor itu bisa PJK (Penyedia Jasa Keuangan) Bank danNon Bank bisa juga yang lain, setelah PJK (Penyedia Jasa Keuangan) membuatlaporan ke PPATK, dan PPATK itu memperoleh data dari Perbankan ;Bahwa yang menentukan adanya Pidana bukan PPATK tetapi Penyidik bisa Polisi,Kejaksaan KPK, Pajak Bea dan Cukai atau BNN merekahlah yang menentukanapakah ini pidana atau bukan, PPATK

Jadi misalnyadalam Pasal 2 dipidana 4 tahun tapi di Pasal 3 dan Pasal 4 di pidana 20 tahun kanitu tidak adil ;Bahwa PPATK itu wewenangnya adalah penyelidikan, basis asumsi yangdibangun PPATK adalah praduga bersalah, jadi kalau ada orang transaksi yangagak sedikit banyak itu pasti diduga adalah hasil kejahatan dan termasuk pradugabersalah. Sehingga penyelidikan PPATK harus berhenti sampai pada penyelidikansaja, karena bisa perbuatan pidana bisa juga bukan.

Jadi PPATK tidak bisamenentukan ini perbuatan pidana, hanya dugaan, itupun kalimatnya dikurangimenjadi transaksi yang mencurigakan.

Kemudiandilakukan rapat lanjutan pada tanggal 17 Maret 2017 denganbeberapa kesimpulan rapat yaitu Termohon telah menemukanbeberapa temuan terkait dengan pengadaan Helikopter AngkutAW101, dan untuk keperluan lebih lanjut Termohon kemudianakan melakukan penelusuran aliran dana dengan berkoordinasikepada PPATK serta merencanakan dan menyiapkan rapatkoordinasi bersama POM TNI, PPATK dan BPK.Bahwa berdasarkan pertemuan tersebut, Termohon membuattelaahan dugaan tindak pidana korupsi terkait PengadaanHelikopter

Selperhitungan kerugian negara yang juga telah dipaparkan dalamrapat koordinasi antara Termohon dengan BPK, yang dihadirijuga oleh POM TNI dan PPATK pada tanggal 30 Maret 2017tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi dalamPengadaan Helikopter Angkut AW101 di TNI Angkatan Udara.Merujuk hasil rapat di atas, pengadaan Helikopter Angkut AW101. di TNI Angkatan Udara tahun 20162017 telahmengakibatkan Kerugian Negara sekitar Ro224 Milyar, kerugiandihitung dengan cara membandingkan selisih nilai kontrak

menghitung kerugian keuangan negarasebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP.Bahwa sekalipun Termohon berwenang untuk melakukanperhitungan kerugian keuangan negara, namun dalam perkara aquo, Termohon telah melakukan koordinasi dengan BPK, untukmeminta pendapat BPK terkait perhitungan kerugian negara dalampengadaan Helikopter Angkut AW101 di TNI AU sebelumTermohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka.Bahwa koordinasi tersebut di atas, dilakukan oleh Termohonbersamasama dengan POM TNI dan PPATK

pada tanggal 30Maret 2017 bertempat di Kantor BPK Pusat berdasarkan suratundangan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 25/S/XXVAUI03/2017 tanggal 29 Maret 2017.10)Bahwa dalam rapat koordinasi antara KPK dengan BPK yang jugadihadiri oleh POM TNI dan PPATK tersebut disimpulkan bahwadalam pengadaan Helikopter Angkut AW101 di TNI AU terdapatdugaan rekayasa lelang yang mengarah pada Tindak PidanaKorupsi yang merugikan Negara dan penghitungan kerugiankeuangan negara dapat dilakukan dengan pendekatan real

SelMaret 2017 dengan beberapa kesimpulan rapat yaitu Termohon telahmenemukan beberapa temuan terkait dengan pengadaan HelikopterAngkut AW101, dan untuk keperluan lebih lanjut Termohon kemudianakan melakukan penelusuran aliran dana dengan berkoordinasikepada PPATK' serta merencanakan dan menyiapkan rapatkoordinasi bersama POM TNI, PPATK dan BPK.Bahwa berdasarkan pertemuan tersebut, Termohon membuattelaahan dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengadaan HelikopterAngkut AW 101 di TNI Angkatan Udara

Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur No. 72, tanggal 21 Desember 2000, Notaris/PPATK Kosidi Wirjohardjo SH. (legalisir), Salinan Akta Perbaikan No. 14, tanggal 21 Agustus 2001, Notaris/PPATK Kosidi Wirjohardjo SH. (legalisir);

Bank Perkreditan RakyatJawa Timur No. 72, tanggal 21 Desember 2000, Notaris/PPATK KosidiWirjohardjo SH. (legalisir), Salinan Akta Perbaikan No. 14, tanggal 21Agustus 2001, Notaris/PPATK Kosidi Wirjohardjo SH. (legalisir);Bukti Slip Penyetoran dan Slip Penarikan a/n M. Kholili.

Bank Perkreditan Rakyat JawaTimur No. 72, tanggal 21 Desember 2000, Notaris/PPATK Kosidi WirjohardjoSH. (legalisir), Salinan Akta Perbaikan No. 14, tanggal 21 Agustus 2001,Notaris/PPATK Kosidi Wirjohardjo SH. (legalisir),Bukti Slip Penyetoran dan Slip Penarikan a/n M. Kholili. (asli), yang diambil setor: 30 12 2013, 21072014, 27022015, 08082016, 19082016.

Bank Perkreditan Rakyat JawaTimur No. 72, tanggal 21 Desember 2000, Notaris/PPATK Kosidi WirjohardjoSH. (legalisir), Salinan Akta Perbaikan No. 14, tanggal 21 Agustus 2001,Notaris/PPATK Kosidi Wirjohardjo SH. (legalisir);6) Bukti Slip Penyetoran dan Slip Penarikan a/n M. Kholili. (asli), yang diambil setorHalaman 133 Putusan No.150/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby7)8)9)10)11)12)13)14)15)16): 30 12 2013, 21072014, 27022015, 08082016, 19082016.

., dibawah sumpahdipersidangan menerangkan sebagai berikut ;Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;Bahwa yang Ahli ketahui perkara ini mengenai tindak pidana pencucianuang (TPPU);Bahwa sebab Ahli diperiksa Ahli diminta oleh BNN untuk menjadi Ahlimengenai perkara ini untuk menerangkan tentang transaksi yangberhubungan dengan narkotika;Bahwa Ahli bekerja saat ini bertugas sebagai Pegawai PPATK (PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dengan jabatan AnalisHukum Transaksi

LgsBahwacara Ahli Untuk mengetahui adanya transaksi yang mencurigakanpada saat pembukaan rekening di Bank ada disebutkan profil pemilikrekening mengenai pekerjaan dan juga penghasilan, kemudian untukmengetahui adanya transaksi yang mencurigakan tersebut kita melihatapakah ada transaksi yang menyimpang dari profil nasabah dimaksud;Bahwa dalam perkara TPPU ini, ada permintaan dari Bareskrim Polrikepada Ahli untuk menganalisa keuangan Terdakwa berupa surat dariBareskrim Polri untuk meminta pendapat dari PPATK

dengan asaspembuktian terbalik;Bahwa sepanjang dia tahu asalusul sumber dananya bisa dipidana ataupatut diduga;Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik kamisampaikan modusmodus dan unsurunsur;Bahwa Ahli memberikan analogi kepada Penyidik yang termasuk yangtermasuk unsur menyembunyikan atau menyamarkan seperti pasal 3 UURI No. 8 Tahun 2010;Bahwa Ahli tidak masuk ke kasus tapi memberikan analog;Bahwa terhadap Rekeningrekening yang mencurigakan tersebut adakewajiban Bank melaporkan ke PPATK

;Bahwa Ahli mengetahui telah terjadinya PPATK ada 2 (dua) mekanismeuntuk meminta Bank dan PPATK;Halaman 79 dari 119 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN LgsBahwa Ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik mengenaiRekening dalam perkara ini diantaranya rekening BRI, BCA, pendapat Ahlimengenai rekening tersebut Itu dapat diindikasikan mencurigakan;Bahwa Terdakwa ada pekerjaan, bila uang bercampur itu masuk kedalammenyamarkan, modusnya seperti itu;Bahwa terkait dengan leasing, ada haknya leasing

Tentang Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkanasal usul harta kekayaan ;Menimbang, bahwa sesuai pendapat Ahli ISENU YYWANA DARMAWAN,S.H., LLM dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK )memberikan pendapat bahwa dalam perspektif tindak pidana pencucian uang,perbuatan seorang pelaku tindak pidana meminjam atau mempergunakanrekening orang lain untuk menampung, menempatkan, mentransfer hartakekayaan hasil tindak pidana dipandang sebagai upaya untukmenyembunyikan atau menyamarkan

saksi tersebut adalah tidak benar;Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi a de charge IVtersebut; 27222222 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn neeMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telahmenghadirkan Ahli, yang memberikan pendapatnya tentang soalsoal yang dikemukakanmenurut pengetahuannya dengan sebaikbaiknya dibawah sumpah sebagai berikut :Keterangan Ahli: ISNU YUWANA DARMAWAN : bahwa saksi bekerja pada Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK

yakniJaksa Penuntut Umum berhak untuk membuktikan bahwa barangbarang yangdiperoleh oleh Terdakwa adalah hasil kejahatan dan Terdakwa juga bisa membuktikanbahwa barangbarang yang diperolehnya itu bukan dari hasil kejahatan; bahwa semua sumber dana yang dihasilkan dari kejahatan, hasilnya juga dianggapmerupakan hasil dari kejahatan;bahwa setiap usaha yang didanai dari modal hasil kejahatan pencucian uang, hasilusahanya juga merupakan kejahatan;bahwa setiap transaksi keuangan yang mencurigakan, lapor ke PPATK

, tidakmemandang besar nilainya; bahwa untuk transaksi dengan uang tunai sebesar Rp.500.000.000,00 yang menurutpenyidik mencurigakan, di lapor ke PPATK;; bahwa dalam perkara ini, BNN meminta PPATK untuk memberikan pendapat atastindak pidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa; bahwa dalam perkara ini, penyidik menemukan transaksitransaksi atau mutasimutasikeuangan Terdakwa dan suaminya, juga ditemukan buktibukti berupa pembelian mobilPajero Spot, mobil angkot dan sawahsawah orang lain dan Ahli

,M.H :Bahwa Tugas dan fungsi dari PPATK adalah :a. Berdasarkan Pasal 39 UndangUndang No.8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantastindak pidana pencucian uang; Halamani151dari207 halaman Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pstb. Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang No.8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :1).

Pengelolaan data dan informasi yang diperolen PPATK; 3). Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan analisis ataupemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yangberindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidanalain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); Bahwa yang dimaksud dengan Pencucian Uang, Pihak Pelapor, dan Transaksi adalah:a.

Pengertian Pihak Pelapor : Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU PP TPPU yang dimaksuddengan Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut UndangUndang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK;; Pihak Pelapor berdasarkan Pasal 17 UU PP TPPU meliputi : 1) Penyedia jasa keuangan : 1. Bank;2. Perusahaan pembiayaan;3.

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untukdilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yangdiduga berasal dari hasil tindak pidana; Bahwa berdasarkan kronologis dan faktafakta yang telah yang disampaikanoleh penyidik, dapat ahli jelaskan sebagai berikut :Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang aktifsebagaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndang No.8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang kepada seseorang, terlebih dahulu

NARMI bertanggung jawab penuh bila terjadi kejahatan suratsurat,kekeliruan dengan pembeli, kekeliruan laporan pajak (hukum kejahatanpajak) dan kejahatan pidana pencucian uang (pemeriksaan PPATK,bank); bahwa Terdakwa membenarkan bukti yang diperlihatkan di persidanganadalah milik Terdakwa, berupa : Laporan Keuangan Maybank; Kartu Cimb Niaga No.5576 9214 3014 8460; Akta JualBeli Tanah No.31/2000; Fotocopy Akta Notaris No.124 Tgl. 23 April 2015; Fotocopy Mutasi Rekening PT.Grace Money Changer; Fotocopy

ANDISdalam mengambil narkotika dari Malaysia sampai diterima oleh saksiJUSMAN di Selat Panjang, Riau dan membawa narkotika ke Cirebonuntuk diserahkan kepada saksi RIZKI);Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK ditemukanbeberapa transaksi di dalam rekeningrekening atas nama TerdakwaGUNAWAN AMINAH yang tersebar di beberapa bank, yaitu Bank BRI,BNI, BCA dan Mandiri, dengan rincian sebagai berikut :Bahwa dalam Rekening Bank BRI milik Terdakwa GUNAWAN AMINAHnomor 040401000214564, pada

Fotocopy SHGB Nomor 1335 atas nama pemeganghak Affandi Naga bukti T.12 ;35Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbantah tidak mengajukansaksi;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil bantahannyaTerbantah II telah mengajukan buktibukti surat yang telah dicocokkan denganaslinya dan diberi meterai berupa:1.Fotocopy Akta Tanggal 10 Mei 2013 No. 160 Perjanjian Pemberian FasilitasPerbaikan (Ketentuan Khusus) dibuat oleh Notaris dan PPATK SurabayaFelicia Imantaka, SH bukti T.ll1.a ;Fotocopy Sertifikat

Fotocopy Akta Tanggal 30 Appril 2015 Akta Pemberian Hak Tanggungandibuat oleh Notaris dan PPATK Surabaya Felicia Imantaka, SH bukti T.II2.b ;Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.03212/2015, bukti T.II2.c ;Fotocopy surat dari Bank Permata Tanggal 16 Agustus 2019No.135.A/RMG/CCRPPL/Sby/VIII/2019 perihal Pemberitahuan PelaksanaanLelang a,n Kwee Sianawati bukti T.Il3.a ;Fotocopy surat dari Bank Permata Tanggal 16 Agustus 2019No.135.D/RMG/CCRPPL/Sby/VIII/2019 perihal Pemberitahuan PelaksanaanLelang a

melaporkan perubahan modaldasar dan/atau Modal Disetor Perusahaan kebank Indonesia setelah memperoleh pengesahandari instansi yang berwenang.5. perusahaan wajib menyampaikan fotokopikebijakan dan prosedur' penerapan PrinsipMengenal Nasabah kepada Bank Indonesiasesual dengan ketentuan yang berlaku.6. perusahaan wajib menerapkan Prinsip MengenalNasabah (know your customer Principles)20sesuail dengan peraturan perundang undanganyang berlaku.7. perusahaan wajib melaporkan transaksiKeuangan Tunai kepada PPATK

jenis Shabu tersebut,Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari dan untukmembeli asset asset Terdakwa tersebut;Bahwa dari tahun 1982 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa tidakmempunyai pekerjaan tetap namun keadaan ekonomi Terdakwa meningkatdan diduga Terdakwa berprofesi sebagai perantara / kaki Bandar Narkotikajenis Shabu (Predicate Crime) sehingga patut diduga kekayaan yang dimiliki Terdakwa merupakan uang hasil dari kejahatan Tindak PidanaNarkotika;Bahwa berdasarkan hasil analisa PPATK

Nomor 3066 K/Padt/2017PIHAK KEDUA membaliknamakan sertifikat tersebut keatas nama PIHAKKEDUA melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK) serta PIHAKKESATU bersedia menandatangani Akta, Suratsurat, menyediakansyaratsyarat lainnya yang diperlukan untuk proses balik nama tersebut2.Bahwa istilah membaliknamakan secara hukum sama seperti menjadihak milik Penggugat.3.Bahwa Penggugat memiliki Surat Kuasa Menjual dari Tergugat yangdibuat didepan Notaris, dengan Akta Nomor 38 tertanggal 26 Oktober2015 yang

., bin Sodikin adalahSekretaris Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) BlegenSejahtera yang berkedudukan di Jalan Belimbing Desa MakmurJaya Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam; Bahwa PKBM Blegen Sejahtera terbentuk pada tahun 2005berdasarkan SK Camat Simpang Kiri Kabupaten Aceh Singkilkemudian pada tahun 2008 PKBM Blegen Sejahtera memilikibadan hukum tetap berdasarkan Akta Notaris PPATK FirmanSaputra, S.H., berdasarkan Akte Nomor 34 tanggal 29 Juli2008; Bahwa PKBM Blegen Sejahtera merupakan

berturutturut pada hari Selasa 19 Juni 2007 sampaidengan tanggal 21 Juni 2007 dengan nomor peserta 061203012,sehingga sangatlah wajar apabila Pemohon Peninjauan Kembaliselaku siswa yang telah terdaftar secara sah menurut hukummeminta ljazah yang merupakan hasil dari proses belajarnyasebagai siswa di KBM Blegen Sejahtera yang terbentuk pada tahun2005 berdasarkan SK Camat Simpang Kiri Kab Aceh Singkilkemudian pada tahun 2008 PKBM Blegen Sejahtera memiliki badanhukum tetap berdasarkan Akta Notaris PPATK

Pendaftaran Rp. 30.000,Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/PN Btmeo S PPATK Rp. 70.000.Risalah Panggilan Rp.2.100.000,PNBP panggilan Rp. 20.000,Materai Rp. 10.000,Redaksi Rp. 10.000, +JUMIAN. 0... ceeceeceee eee eeeeeees Rp.2.240.000,Terbilang: (duajuta duaratus empatpuluh ribu rupiah);Halaman 16 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/PN Btm

Fhoto copy Akte Kuasa nomor 29, tanggal 27 Juli 2011, yangdikeluarkan oleh Notarisdan PPATK budi effendi, telah dilakukanpemeteraian dan disesuaikan peraturan Menteri Keuangan dandiberi tanda T1;Menimbang, bahwa kuasa Tergugat tidak menghadirkan saksi,meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya ;Menimbang, bahwa pihak Kuasa penggugat telah mengajukankesimpulan tertanggal 04 Januari 2017 dan Kuasa Tergugat telah mengajukankesimpulan tertanggal 04 Januari 2017;Menimbang, bahwa selanjutnya

Pid.SusTpk/2020/PT DKI Bahwa perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka IMAMSAPTADI dan FILIPUS ERWIN pada tanggal 29 Agustus 2019 sudahdilimpahkan ke Penuntut Umum (tahap I) dan Penuntut Umum tidakmemberi petunjuk untuk dilengkapi (P19) akan tetapi pada tanggal 13September 2019, Tim Penyidik melakukan Pemanggilan saksi atasnama Muhamad Yusuf sebagaimana Surat Panggilan No.SP218/M.1.5/Fd.1/09/2019 dan dalam pemeriksaan tersebut saksi FirstoYan Presanto mengatakan sudah memiliki data dari PPATK

PRESANTO danISNANFERDIAN Bahwa perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka IMAMSAPTADI dan FILIPUS ERWIN pada tanggal 29 Agustus 2019 sudahdilimpahkan ke Penuntut Umum (tahap I) dan Penuntut Umum tidakmemberi petunjuk untuk dilengkapi (P19) akan tetapi pada tanggal 13September 2019, Tim Penyidik melakukan Pemanggilan saksi atasnama Muhamad Yusuf sebagaimana Surat Panggilan No.SP218/M.1.5/Fd.1/09/2019 dan dalam pemeriksaan tersebut saksi FirstoYan Presanto mengatakan sudah memiliki data dari PPATK