akta nomor 08, tanggal 19 Juni 2020;

yang kesemuanya dibuat di hadapan TERGUGAT VI, dan setiap serta seluruh keputusan RUPS / keputusan lain pemegang saham P.T SUMBER SENTOSA CEMERLANG dalam bentuk apapun, yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 03 Desember 2018 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;

5. Menyatakan:

1. akta nomor 02, tanggal 13 Mei 2020;

2.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangkawaktu paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS.(2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan SuratTercatat dan/atau dengan iklan dalam SuratKabar.(3). Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal,waktu, tempat, dan mata acara rapat disertaiHalaman 9 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN.

;Bahwa saksi menelfon kepada stafnya pak David mengenai AgendaRUPS dan setelah 2 (dua) minggu ada email mengenai RUPS bulanMei tahun 2020;Bahwa yang hadir di RUPS adalah Pak David;Bahwa didalam RUPS disebutkan bahwa tentang perubahan PengurusPT;Bahwa saksi meminta notulen dari hasil RUPS dan hasil notulentersebut di berikan oleh staf Pak David;Bahwa saksi pernah meminta undangan RUPS dari Pak David tetapitidak diberikan;Bahwa meskipun tidak ada undangan RUPS tetapi Akta tetap dikeluarkan atas perintah

Jkt.Utrdengan ketentuan Pasal 82 ayat ( 1) dan ( 2 ) UUPT, yang berbunyisebagai berikut:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan....(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat ...4.

waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat danmata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPSdiadakan.(4) Perseroan wajib

Bahwa Pemanggilan RUPS itu dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.Halaman 85 dari 98 Putusan Nomor: 214/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Utr Bahwa dalam panggilan RUPS itu dicantumkan tanggal, waktu, tempatdan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

Bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan MelawanHukum dalam TATACARA PENGHITUNGAN suara untuk menentukanquorum atau sahnya RUPS PT Selecta Tahun buku 2019 dan RUPS LBtahun 2020 yang diselenggarakan di Batu pada tanggal 17 November2020.3.1.

Bahwa sebelum diselenggarakannya RUPS PT SelectaTahun buku 2019 dan RUPS LB PT Selecta Tahun 2020 denganagenda pengangkatan Pengurus Baru karena masa jabatanpengurus sebelumnya habis yang diselenggarakan di Batu tanggal17 November 2020, PARA TERGUGAT telah DIINGATKAN oleh 2(dua) orang Pemegang Saham secara tertulis tentang tatacaraRUPS yang dipergunakan, sesuai Anggaran Dasar maupun TataTertio RUPS LB adalah salah yaitu:1) Bahwa tatacara PARA TERGUGAT menentukan quorumatau sah nya RUPS adalah bertentangan

Menyelenggarakan RUPS PT Selecta ulang yaitu RUPS tahunbuku 2019 dan RUPS Luar Biasa dengan agenda PengangkatanPengurus PT selecta karena masa jabatan yang telah habis.d.

menerima semua proses, prosedurdan pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2019 dan RUPS LB Tahun 2020,dalam daftardaftar sebagaiman tersebut di atas, Penggugat selamapenyelenggaraan kedua RUPS tersebut, tidak melakukan protes,keberatan, yang intinya menolak dan atau tidak menerima proses,prosedur dan pelaksanaan kedua RUPS dimaksud, yang waktunyatelah diberikan oleh moderator pada saat itu, sehinggamempermasalahkan halhal yang seharusnya dipermasalahkan padasaat pelaksanaan kedua RUPS dimaksud tanggal 17

Gugatan Penggugat Salah ObjekPenggugat mempermasalahkan proses, prosedur, hasilhasil, dankeputusankeputusan RUPST Tahun Buku 2019 dan RUPS LB tahun2020 tanggal 17 November 2020 yang telah disetujui dan disahkan olehseluruh Pemegang saham yang hadir dalam kedua RUPS PT Selectadimaksud, baik dalam daftardaftar yang telah disediakan oleh PTSelecta dalam kedua RUPS dimaksud, Risalahrisalah RUPS, yangtelah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Rapat Umum PemegangSaham Tahunan PT Selecta Nomor 08 dan Akta Pernyataan

Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) ADPenggugat jelas menegaskan bahwa: laba bersih Perseroandalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca danperhitungan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan danmerupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut carapenggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.9.

Hal tentang pemegang saham sangat penting dalamperkara ini untuk menjadikan jelas dan terang tentang siapasiapayang berhak sebagai peserta RUPS, dengan demikian RUPS yangdilaksanakan adalah RUPS yang sah karena dihadiri oleh PemegangSaham yang sebenarnya. Penggugat beranggapan bahwa gugatandidasari itikad buruk karena menyembunyikan fakta yang bersifatprinsip dan elementer, sehingga dapat menyebabkan lahirnyapemahaman dan pertimbangan yang miss/eading (menyesatkan);.

Hal tentang pemegang saham sangat penting dalam perkaraini untuk menjadikan jelas dan terang tentang siapasiapa yang berhaksebagai peserta RUPS, dengan demikian RUPS yang dilaksanakanadalah RUPS yang sah karena dihadiri oleh Pemegang Saham yang13sebenarnya.

disahkan oleh RUPSTAHUNAN dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurutcara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS TERSEBUT.e Pasal 71 ayat (1) VUUPTHal 17 dari 22 hal.

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 s.d. angka 7 di atas, demimelindungi kepentingan perseroan dan kepentingan Pemohon selakupemegang saham mayoritas, Pemohon telah meminta kepada Direksiuntuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa melalui surat tercatat nomor02/RHSSGA/01/2021 tanggal 28 Januari 2021, hal: PermintaanPenyelenggaraan RUPS Luar Biasa (BuktiP5 dan P6), yang padapokoknya meminta agar Direksi menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dengan agenda penggantianHalaman 4

Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan danmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)PT Sada Gas Arihta SAGATA berkedudukan di Kab. Dairi sesuaiPenetapan ini, dengan ketentuan:a. Bentuk RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB);b. Jangka waktu pemanggilan RUPS: paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumRUPS LB diadakan;c.

pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris.13.Bahwa terhadap RUPS tahunan atau RUPS lainnya yang disenggarakanPerseroan Terbatas sebagai organ perseroan, memiliki beberapakewenangan eksklusif tertentu yang diberikan Undangundang PerseroanTerbatas, Kewenangan tersebut berkaitan dengan :a.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu dan seterusnya.b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.18.Bahwa dalam Pemohonannya Pemohon tidak mencantumkanpetitum yang berisi perintah yang mewajibkan direksi dan/ataudewan komisaris untuk hadir dalam rups sebagaimana Ketentuan Pasal80 ayat (3) huruf b Undangundang Perseroan Terbatas.

Perseroandiselenggarakannya RUPS LB.

Bahwa pada tanggal 20 April 2015 Penggugat menerima:a) Surat Undangan RUPS Tahunan PT Blue Bird Taxi Nomor 136/Dir/BBT/IV/2015 tertanggal 20 April 2015, perihal Undangan Rapat PemegangSaham Tahunan PT Blue Bird Taxi;b) Tata Tertib RUPS Tahunan;c) Format Surat Kuasa dari Tergugat;d) Surat Undangan RUPS Luar Biasa PT Blue Bird Taxi Nomor 145/Dir/BBT/IV/2015 tertanggal 20 April 2015, perinal Undangan Rapat PemegangSaham Luar Biasa PT Blue Bird Taxi;e) Tata Tertib RUPS Luar Biasa;f) Format surat kuasa

Berdasarkanbutir 3 petitum gugatan, Penggugat menuntut agar RUPS Tahunandan RUPS Luar Biasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei2015 dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena telahterjadi konflik kKepentingan (conflict of interest) antara pemegang sahamdengan Tergugat, selengkapnya dikutip sebagai berikut:Menyatakan RUPS Tahunan jam 10.0011.00 WIB dan RUPS LuarBiasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015 yang akanberlangsung di Kantor Perseroan Lantai 5 Jalan Mampang PrapatanRaya

Bahwa sesuai dengan doktrin yang dianut dalam praktik peradilan,gugatan ini masih prematur dan terlampau dini karena RUPS Tahunandan RUPS Luar Biasa belum dilaksanakan namun pihak Penggugatsudah menyatakan pelaksanaannya melawan hukum tanpa didasarioleh bukti dan hukum;3.5.

Bahwa sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Undang Undang PerseroanTerbatas, pemegang saham berhak mengajukan gugatan sebagai akibatdari keputusan RUPS. Belum terselenggaranya RUPS dan belumadanya keputusan RUPS menyebabkan gugatan yang diajukan olehPenggugat prematur;4. Berdasarkan halhal di atas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwagugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat diterima untukdiperiksa sengketanya di pengadilan.

Direksi wajibmenyelenggarakan RUPS Tahunan dalam 6 (enam) bulan setelah tahunbuku berakhir, dan RUPS lainnya;Menimbang, bahwa dari ketentuan perundangundangan sebagaimanatersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa adalah merupakan kewajibanbagi Direksi untuk melakukan RUPS, apakah hal tersebut merupakanRUPS Tahunan atau RUPS lainnya, sesuai dengan kebutuhan;Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan berdasarkan Pasal99 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa anggota direksi tidak berwenangmewakili Perseroan

Menyatakan batal Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) PT. Sani Mitra Lestari (Tergugat III) sebagaimana Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas (PT) Mitra Sani Lestari No.15, tanggal 19 Nopember 2002, Akta Berita Acara Rapat Kedua (2) Perseroan Terbatas PT. Sani Mitra Lestari No.2, tanggal 2 Desember 2002, Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.Sani Mitra Lestari No. 4, tanggal 3 Nopember 2003, akte berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.

Sani Mitra LestariNo. 1, tanggal 1 Juli 2008 yang semuanya dibuat oleh Turut Tergugat dan rapat-rapat atau RUPS. Yang diselenggarakan setelah adanya Penetapan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 923/Pdt.P/2002/P.N..SBY. ; -------------------------------------------4. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Teregugat I adalah segenap pemegang saham PT. Sani Mitra Sani Lestari (Tergugat III) yang sah sebagaimana tercantum pada Akte Pendirian PT.

Oleh Karena RUPS Dan Berita Acara RUPS Yang Menyertai MasingMasing RUPS SahMenurut Hukum, Pada Prinsipnya Tidak Memerlukan Penetapan Pengesahan Dari PengadilanNegeri Surabaya.Bahwa pada prinsipnya atau pada hakikatnya, tanpa Penetapan Pengesahan dariPengadilan Negeri Surabaya, semua RUPS dan Berita Acara RUPS sah menurut hukum, karenatidak ada yang bertentangan/ melanggar AD PT.

Bahwa, sebelum RUPS (pertama) P.T.

Bahwa, dalam RUPS (pertama) dan RUPS kedua (2) sebagaimanatersebut di atas merupakan satu bagian yang tak dapat dipisahkan, olehkarena korum (pertama) tidak tercapai, maka harus diadakan RUPS (2),mengingat persyaratan RUPS kedua (2) telah memenuhi korum apa yangdipersyaratkan oleh UU No. 1 Tahun 1995, Pasal 73, maka tidak ada alasanhukum lain RUPS kedua (2) tetap bejalan sebagaimana ketentuan yangberlaku, dan oleh karenanya oleh Turut Tergugat Berita Acara RUPS PT.

Bahwa Pengadilan Negeri terkait dengan RUPS sebuah Perseroan Terbatas dapatmemberikan ijin dilaksanakannya RUPS dalam hal :6.

LIE THIEN PING, Perihal : Undangan No.1262/RUPS/02, tertanggal 9 Nopember 2002, tentang RUPS, bukti T.LIL,II13 ;13. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Sdr. HENDY SETIAWAN, Perihal : UndanganNo. 1263/RUPS/02, tertanggal 9 Nopember 2002, tentang RUPS, bukti T.LII,III14 ;14. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Sdr. LIE THIEN PING, Perihal : Undangan ke 2No. 1322/RUPS/02, tertanggal 19 Nopember 2002, tentang RUPS, bukti T.I,U,TU15 ;15. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Sdr.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiriRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Termohondengan agenda rapat sebagai berikut:i. Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris Termohon untuk hadirdalam RUPS Luar Biasa Termohon = untuk memberikanpertanggungjawaban mengenai:Halaman 1 dari 9 hal. Put.

Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah (dengan surat kuasakhusus apabila diperlukan) sebagai Ketua RUPS Luar Biasa;. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan RUPSLuar Biasa terhadap Para Pemegang Saham Termohon melalui surattercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Luar Biasadilaksanakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS LuarBiasa;.

Memberikan izin kepada Pemohon Kasasi untuk menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Termohondengan agenda rapat sebagai berikut:i. Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris Termohon untukhadir dalam RUPS LB~ Termohon untuk memberikanHalaman 4 dari 9 hal. Put.

Meminta buktibukti mengenai: Pertanggungjawaban dana milik Termohon di rekening atasnama Mulyadi Supardi; Transaksitransaksi lainnya terkait Termohon;Memberikan izin kepada Pemohon Kasasi untuk menunjuk sendiriNotaris untuk RUPS LB;Menunjuk Pemohon Kasasi atau kuasanya yang sah (dengan suratkuasa khusus apabila diperlukan) sebagai Ketua RUPS LB;Memberikan izin kepada Pemohon Kasasi untuk melakukanpemanggilan RUPS LB terhadap para pemegang saham Termohonmelalui surat tercatat dalam jangka waktu 7

Membebankan semua biaya penyelenggaraan RUPS LB danpemeriksaan Termohon kepada Termohon;4.

Bahwa terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)terakhir, sebagaimana dimaksud pada angka 1 (Satu) di atas sampai dengansaat ini, Termohon dan Termohon II tidak pernah mengadakan RUPS baikRUPS Tahunan dan/ataupun RUPS lainnya sebagaimana dimaksud padaPasal 78 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas(UU PT);Pasal 78 UU PT.(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;Hal 2 dari 16 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr(2) RUPS tahunan wayjib diadakan dalam jangka waktu

paling lambat6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen darilaporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat(2);(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan Perseroan;4.

(bukti P9);Pasal 79 ayat (6) UU PT.Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5):a. Permintaan penyelenggaran RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b;10.

Soft Play KGJ melalui Kantor Pos Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P11berupa: Hasil Lacak Kiriman Kantor Pos Indonesia terhadap Surat NomorS002/SPIPSP/0119, tanggal 11 Februari 2019, terbukti Pemohon (PT.SoftPlay Indonesia) telah melakukan pelacakan terhadap pengiriman Surat NomorS002/SPIPSP/0119, tanggal 11 Februari 2019;Menimbang, bahwa Pasal 78 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan:(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya

Permintaan penyelenggaran RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. New Castle Abadi Primatanggal 21 November 2019 dapat dikategorikan sebagai RUPS lainnyasebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (4) jo Pasal 79 ayat (1) UUPT.Bahwa dengan demikian penyelenggaraan RUPS tersebut harusdidahului oleh adanya pemanggilan RUPS terhadap para pemegangsaham. Bahwa pemanggilan RUPS kepada seluruh pemegang sahamadalah tidak dilakukan karena faktanya Penggugat sebagai pemegang50% saham PT.

PENGGUGAT MENINGGALKAN TEMPAT RUPS ke 1;2. PENGGUGAT TIDAK MAU HADIR DALAM RUPS KE DUA PT.

RUPS ke 2 adalah sah danbersesuai ketentuan UU Perseroan No.40 Tahun 2007 PASAL 86 Ayat 8karena dilakukan satu hari setelah RUPS ke 1 yakni tanggal 2 Oktober2019 sedangkan RUPS ke 1 (satu) dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober2019 jadi satu hari setelah dilaksanakan RUPS ke 1, sebagaimana diaturdalam UU Perseroan No.40 Tahun 2007 PASAL 86 Ayat 8:Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketigadilangsungkan.Bahwa pelaksanaan RUPS

sah danbersesuai ketentuan UU Perseroan No.40 Tahun 2007 Pasal 86 ayat 8dan pelaksanaan RUPS RUPS ke 2 adalah sah dan bersesuai ketentuanUU Perseroan No.40 Tahun 2007 Pasal 86 ayat 9 karena itu Panggilandan Pelaksanaan RUPS ke 2 bukanlah Perbuatan Melawan Hukum; RUPS KE 2 PT.

Bahwa RUPS ke 2 PT.

Sehingga hal inibertentangan dengan ketentuan Pasal 78 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan :Pasal 78(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam ) bulan setelah tahun buku berakhir(3) Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2)(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan

tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;Artinya bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang memiliki kewajibanutama menyelenggarakan RUPS baik itu RUPS tahunan maupun RUPSlainnya adalah Direksi, bukan pemegang saham.

ApabilaHalaman 45 Putusan Nomor 1/Padt.Bth/2020/PN Trk.pembubaran PT karena keputusan RUPS, maka RUPS yang harusmenentukan siapa yang menjadi likuidator.

Namun apabilaHalaman 50 Putusan Nomor 1/Padt.Bth/2020/PN Trk.menginginkan RUPS sukses, ide mengadakan RUPS mestinya datang daripemegang saham mayoritas;Bahwa ketika pemegang saham menginginkan ada RUPS kemudianmengajukan permohonan ke direksi maka direksi akan membuat agendauntuk menyelenggarakan RUPS.

Terlawan mendalilkan bahwasejak didirikannya PT Bangkit Grafika Sejahtera berdasarkan Akta Pendiriantanggal 11 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Kayun Widiharsono,S.H., M.Kn tidak pernah dilakukan RUPS tahunan maupun RUPS lainnya,sedangkan Direksi memiliki kewajiban utama menyelenggarakan RUPS baik ituRUPS tahunan maupun RUPS lainnya, bukan pemegang saham.

Bahwa setelah RUPS tanggal 7 April 2006 dilaksanakan, Dewan Direksitidak pernah memberitahukan hasil RUPS tersebut kepada Penggugat, barusetelah Penggugat mendesak agar hasil RUPS tersebut diberikan salinankepada Penggugat, maka pada tanggal 29 Juli 2006 salinan Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham tanggal 7 April 2006 tersebut diberikankepada Penggugat;7. Bahwa berdasarkan salinan Berita Acara Rapat yang dikirimkan kepadaPenggugat, yang menghadiri RUPS tersebut yaitu: Ny.

Nomor 499 PK/Pdt/2015harus diadakan RUPS, dan dalam RUPS tersebut Komisaris yangdiberhentikan diberi kKesempatan untuk membela diri, namunkenyataannya setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari RUPS tidakpernah mengadakan RUPS lainnya sehingga keputusan pemberhentiansementara tersebut batal demi hukum.Keputusan tentang penggunaan rekening pribadi atas nama PattyTjandra dan Sarina Tjandra selaku Direktur Utama dan Direktur, hal inisangatlah bertentangan dengan kepatutan dalam menjalankanperusahaan dan

menyatakantidak akan menghadiri RUPS tersebut karena surat panggilan RUPS tidaklazim dilayangkan melalui sebuah surat tanggapan, dan haruslah dibuatHalaman 6 dari 60 hal.

hukum;Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS PT Medan Plaza Centretanggal 7 April 2006 beserta segala akibat hukumnya;Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS PT Medan Plaza Centretanggal 7 April 2006 tentang pemberhentian Ny.

Sedangkanobjek gugatan adalah Hasil RUPS Luar Biasa tersebut dan tujuan gugatanPenggugat adalah untuk membatalkan RUPS Luar Biasa tersebut besertaputusan yang dihasilkan oleh RUPS Luar Biasa..."

Bahwa berdasarkan bunyi amar putusan Penetapan 54/Pdt.P/2014/ PN.Jkt.Seltanggal 07 Agustus 2014 dalam pokok perkara pada garis datar kedua adalah sebagaiberikut: Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT AMATRA CITRA INDONESIA;Kemudian Pemohon mengundang Termohon untuk menghadiri RUPS yangmasingmasing diadakan pada RUPS tanggal 02 Oktober 2014 dan RUPS Iltanggal 20 Oktober 2014;4.

Bahwa dalam kedua RUPS tersebut khususnya pada RUPS KeIl Termohon telahmenyerahkan Laporan Keuangan PT. AMATRA CITRA INDONESIA kepadaPEMOHON, namun ditolak oleh PEMOHON dengan alasan Laporan Keuangantersebut belum pernah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana ketentuan yang termaktub didalam Pasal 69 UndangUndang Perseroan;Pasal 69 UU Perseroan :(1).

makna dari pasal 138 UU PT tersebut kurang lebihnya adalah bahwakewenangan laporan bisa ditunjuk oleh Direksi untuk menunjuk akuntan publickemudian kalau penolakan terhadap RUPS didalam RUPS disebut tidak bisa dilakukanoleh Komisaris sendiri dalam artian tidak melalui RUPS ;Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyerahkan kesimpulannya padatanggal 29 Januari 2015, sedangkan Termohon menyusul mengajukan kesimpulannyapada tanggal 9 Februari 2015;Hal 25 dari45 hal, Penetapan No.459/Pdt.P/2014/PN.Jkt.

) PT.Amatra Citra Indonesia;eKemudian Pemohon mengundang Termohon untuk menghadiri RUPS yang masingmasing diadakan pada RUPS tanggal 02 Oktober 2014 dan RUPS II tanggal 20Oktober 2014;Bahwa dalam kedua RUPS tersebut, knususnya pada RUPS Kell Termohon telahmenyerahkan Laporan Keuangan PT.

yang diatur pada Pasal 75ayat (3) dan (4) UU PT, maka halhal yang mengenai penunjukkan ahli danlaporanepertanggungjawaban harus diputuskan dalam RUPS, berikut bunyi dari Pasal 75ayat (3) dan (4) UU PT tersebut: Ayat (3):"RUPS dalam mata acara lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semuapemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahanmata acara rapat".

Surat Nomor C.Tel. 20/UM 000/COPA0200000/2012 tanggal 13Januari 2012 Perihal Permintaan Jadwal RUPS Tahun 2012 AnakPerusahaan (Vide Bukti P14);c. Surat Nomor Tel. 168/UM 000/COPA0000000/2012 tanggal 29Oktober 2012 Perihal Permintaan RUPS PT CSM Tahun 2012 (VideBukti P15);d. Surat Nomor C.Tel.5/KU 000/COPA0200000/2013 tanggal 15Januari 2013 Perihal Permintaan Jadwal RUPS Tahun 2013 AnakPerusahaan (Vide Bukti P16);e.

disahkan dalam RUPS.,...

ke Pengadilan Negeri untuk meminta Perseroanmengadakan RUPS berdasarkan asal 75 sampai dengan 80 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan setelahupaya yang ditempuh melalui permohonan ke Pengadilan Negeri agarperseroan mengadakan RUPS untuk meminta data, untuk melakukanpemeriksaan tersebut ternyata dalam RUPS yang dilaksanakan ataspenetapan pengadilan tersebut ternyata RUPS yang dilaksanakan atasHalaman24 dari 33hal.Put.Nomor 1435 K/Pdt/201710.11.12.penetapan pengadilan tersebut

sebagaimana diatur dalam asal 80UU Perseroan Terbatas nyata merupakan suatu kesalahan penerapanhukum yang dilakukan oleh Judex Facti dalam membuat suatu penetapan;Bahwa adapun tidak adanya penyelenggaraan RUPS Tahunan olehPerseroan bukanlah salah satu alasan supaya Pemohon terlebih dahulumemohon penyelenggaraan RUPS Tahunan kepada Direksi, Komisaris, danapabila tidak ditanggapi memohon penyelenggaraan RUPS kepadaPengadilan Pasal 75 sampai dengan Pasal 80 UU Perseroan Terbatas;Bahwa justru dengan

yang tidak melaksanakan RUPS Perseroan sejak tahun 2008;7.

MANGGALA PURI SAKTI tidak menanggapi dan/ataumelaksanakan Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS),sebagaimana adanya permintaan untuk menyenggarakan RapatUmum Pemegang Saham ( RUPS) yang diajukan oleh PARAPEMOHON ;Bahwa dari penjelasan diatas, maka jelas PARA PEMOHON mempunyaikepentingan yang wajar untuk dilaksanakannya Rapat Umum Pemengang Saham(RUPS) PT. MANGGALA PURI SAKTI , sebagaimana diamanatkan oleh undang undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;C.

Maka dengan demikian Para Pemohon meripakanPIHAH YANG BERHAK untuk mengajukan permohonan pemberian izin untukpemanggilan Rapat Umum Pemegang Sahara. ( RUPS ) PT. MANGGALA PURISAKTI;3. Bahwa sebelum PARA PEMOHON sebelum mengajukan PermohonanPemberian Izin Untuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Sahara (RUPS) PT.

RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari, terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS diterima;Maka dengan demikian PARA PEEMOHON telah memenuhi syarat untukmengajukan Permohonan Izin Untuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS ) PT.

yang daerah hukumnya meliputikedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut5. Bahwa tujuan dilakukannya Permohonan Pemberian Izin UntukPemanggilan Rapat Umum Pemegang Sahara ( RUPS ) PT. MANGGLAPURI SAKTI ini adalah untuk mendapatkan izin guna menyelenggarakan.Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) PT.

Menetapkan Kuorum Rapat Umum Pemegang Sahara ( RUPS ) PT.MANGGALA PURI SAKTI adalah paling sedikit 50% ( Lima Puluh Persen) dari saham yang ada dan sah;. Memerintahkan kepada Direksi dan KomisarisPT.MANGGALA PURISAKTI untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS )PT.MANGGALAPURI SAKTI yang dilaksanakan oleh PARA PEMOHON ;. Menunjuk Notaris, untuk mencatat, mengatakan dan melaporkan hasil dankeputusan Rapat umum pemegang saham ( RUPS ) PT.

PGS untukmenyelenggarakan RUPS PT. PGS dengan acar/agenda ; 1. Perubahansusuanan Direksi dan Dewan Komisaris, 2. Penyelesaian pinjaman PT.PGS, 3.Laporan Tahunan PT.PGS, 4.

sewaktuwaktu.Dalam ketentuan tersebut diatas jelas menjelaskan bahwa anggota direksidiangkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembaliberdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan yangbisa memberhentikan Direksi beserta Dewan Komisaris adalah hak mutlakdari Pemegang Saham dengan mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sementara Pemohon sendiri belum mempunyai kekuatan hokum dalam memilikihak untuk menyelenggarakan RUPS dalam PT.

pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lama 15 (limabelas)hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Menimbang, bahwa bilamana Direksi tidak melakukan Pemangilan untukRapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dengan permintaan Pemegang Sahamtersebut dalam tenggang waktu 15(lima belas) hari , maka Pemegang saham tersebutdapat meminta kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham atau Dewan Komisaris melakukan Pemanggilan sendiri RUPS ;Menimbang, bahwa

tersebut (bukti P.4)Dewan Komisaris juga tidak melakukan pemanggilan untuk RUPS sebagaimanadiatur dalam pasal 79 ayat (7) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 walaupunwaktu yang diatur dalam undang undang tersebut telah berakhir padahal DewanKomisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lama 15(lima belas) hari ;Menimbang, bahwa Permintaan yang disampaikan oleh Pemohon untukdilaksanakan RUPS tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 79 ayat (3) dan ayat (4)Undang Undang Nomor 40

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut ;Menimbang, bahwa Termohon menyatakan bahwa Termohon telahmemberikan tanggapan atas permintaan Pemohon untuk dilakukannya RUPS sesuaidengan bukti Termohon T.I/7 ;Menimbang, bahwa adapun alasan Termohon I tidak melaksanakan RUPS LBtersebut adalah disebabkan adanya permasalahan peralihan saham serta adanyagugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 482/Pdt.G/2014/PN.

Bahwa, hal tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU PT yaitupada Pasal 80 ayat (1) yang mengatur:Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepadaketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepadapemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Halaman

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, KuorumKehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;Maka, dikarenakan hal yang dimohonkan dan agenda RUPS ini bersifatsangat penting demi kelancaran operasional Perseroan dimana organDireksi dan Dewan Komisaris telah berakhir masa jabatannya, sSesuaiamanat

Bentuk RUPS adalah RUPS Luar Biasa;2. Kuorum kehadiran RUPS Luar Biasa dimaksud yaitu lebih dari 1%dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;3. Jangka waktu pemanggilan RUPS Luar Biasa adalah 14 (empatbelas) hari setelah tanggal penetapan izin dari Ketua PengadilanNegeri;4.

Citra Sari Makmuradalah ingin segera menyelenggarakan RUPS ; Bahwa PT. Citra Sari Makmur saat ini masih beroperasi ; Bahwa PT.

dalam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang sahamyang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepadaketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukansendiri pemanggilan RUPS tersebut.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Perseroan Terbatas PT.

Turut Tergugat III telah menuangkan RUPS tersebut dalam AktaPernyataan Keputusan RUPS Perseroan Terbatas PT.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat Kabar. 16.17.(3).

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.(4). Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) kepada pemegang saham secara Cuma Cuma jikadiminta.(5).

Bahwa tidak benar Pengugat tidak pernah diundang dalam RUPS PT.PTP karenasurat undangan RUPS tertanggal 24 November 2017 yang ditujukan kepadaPenggugat diterima oleh karyawan Penggugat yang bernama Ujang ;2. Bahwa tidak benar Pengugat tidak pernah diundang dalam RUPS PT.PTP karenasurat undangan RUPS tertanggal 1 Desember 2017 yang ditujukan kepadaPenggugat diterima oleh karyawan Penggugat yang bernama Ujang ;3.

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan (RULBT/RUT) dan RUPS LuarBiasa (RUPSLB/RULB) ;Menimbang, bahwa dalam RUPS, anggota direksi ataupun anggota komisarisdapat diberhentikan sewaktuwaktu. berdasarkan keputusan RUPS denganmenyebutkan alasannya dan keputusan untuk memberhentikan anggota direksi atauanggota komisaris diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untukmembela diri dalam RUPS ;Menimbang, bahwa dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggotadireksi atau anggota dewan komisaris dilakukan

ini:Pasal 821) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat Kabar;3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakanHalaman 13 dari 47 halaman.

Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUNJKTdalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma jika diminta;5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegangsaham dengan hak suara

hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusantersebut disetujui dengan suara bulat;18.

Mempawah Permai Lestari merupakan wewenang RUPS LB sertaberlaku berdasarkan keputusan RUPS ataupun apabila tidak ditentukanmaka berlaku sejak ditutupnya RUPS, sehingga keberadaan objek sengketabukan menjadi alat menjustifikasi perubahan direksi tersebut karena sebelumdiberitahukanpun perubahan direksi tersebut kepada Tergugat makaperubahan direksi PT.

Mempawah Permai Lestari yang sepenuhnyamerupakan urusan internal perseroan serta kKewenangan oragan RUPS LB atauapapun yang terjadi dan telah diputuskan oleh RUPS LB PT.

BCMG TANI BERKAH tanggal 15 Maret 2019;

BCMG Tani Berkah Nomor : AHU-AH.01.03-0321066 tanggal 27 Agustus 2019;

BCMG Tani Berkah Nomor 04, tertanggal 8 April 2020;

Utr.Bahwa Saksi ikut menghadiri RUPS LB PT.

RUPS LBselaku pemegang saham di PT.

adalah dia diserahkan alasan itu pada RUPS jadi RUPS yangmenentukan alasan pemberhentian tesebut.

, RUPS itu yang mengadakan siapa?

RUPS LuarBiasa PT.

,M.H;Bahwa ahli mengajar sebagai Dosen di Universitas Bangka Belitung untukmata kuliah hukum perdata, hukum perikatan, mengenai perjanjian kontrakdan hukum kepailitan;Bahwa ahli menerangkan dalam UndangUndang Nomor 40 tahun 2007,ada perbedaan antara RUPS dan RUPS lainnya, RUPS biasa dilaksanakansecara rutin dan tahunan oleh perusahaan sedangkan RUPS lainnya yaituRUPSLB dapat dilaksanakan sewaktu oleh Direksi;Bahwa ahli menerangkan ada perbedaan unsurunsur di dalam RUPS biasadan RUPSLB yakni RUPS

itu ada RUPS yang normal / lazimdan juga RUPS berdasarkan Penetapan Pengadilan sehingga PenetapanPengadilan itu adalah sumber hukum / dasar dari penyelenggaraan RUPStersebut tetapi bukan untuk mengesahkan RUPS karena RUPS itu sendirisudah ada prosedurnya, sehingga prosedur di dalam RUPS itulah yangakan menghasilkan putusan dari RUPS;Bahwa diperlihatkan bukti surat P7 kepada ahli dimana dalam pasal 7 ayat2 Anggaran Dasar PT.

bahwa RUPS terdiri dariatas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

Bahwa dalam penjelasannya disebutkanbahwa yang dimaksud RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPSLuar Biasa (RUPS LB).

BAP sejak ditutupnya RUPS LB PT.