Ditemukan 3400 data
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 10 K/Pdt.SusPHI/2017Pelanggaran Tata Tertib Perusahaan yang mengakibatkan PemutusanHubungan Kerja;Setiap pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertibperusahaan, Pelanggaran hukum atau merugikan perusahaan dapatdikenakan sangsi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa pesangonatau kompensasi ganti rugi dalam bentuk apapun juga termasuk pekerjayang didatangkan dari daerah asal (Rekrut). Setelah dibuktikan secaraSah menurut hukum yang berlaku.
Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yangdituangkan dalam Peraturan Perusahaan PT.Siix Elektronics Indonesiamerupakan bagian dari kesalahan berat, sehingga memerlukanpembuktian hukum terlebin dahulu) dari Hakim Pidana untukmembuktikan Tindakan/Perbuatan Pidananya atas pelanggaran tersebutkarena Tindakan/ perbuatan yang ada sangsi Pidananya dalam duniaKetenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1)UndangUndang No. 13 Tahun 2003 sudah tidak mempunyai kekuatanhukum
Nomor 10 K/Pdt.SusPHI/201713 tahun 2003 ayat 1 bagian g, sebagai dasar tindakan PemutusanHubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat, perlu pembuktian terlebihdahulu secara hukum, karena perbuatanperbuatan yang dikatagorikansebagai kesalahan berat adalah perbuatan yang ada sangsi pidananyasebagaimana diatur Pasal 158 ayat (1) UndangUndang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, Sedangkan pasal dan ayat tersebut sudahtidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana yangdiatur dalam Putusan Mahkamah
48 — 40
pemberitahuan dari sekretaris dewan;Bahwa terdapat surat masuk yang ditujukan kepada sekeretaris Dewantentang Penggugat dan sepengetahuan saksi terdapat surat pemberhentiandari partai terhadap Penggugat tentang masalah kedisiplinan yang intinyaada pencemaran nama partai tetapi di dewan tidak bisa memproses;Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada surat yang masuk ke Dewan tentangperingatan terhadap Penggugat;Bahwa sesuai tata tertib kehadiran anggota dewan apabila 6 kali berturutturut dalam paripurna ada sangsi
partai melakukanpemecatan terhadap Penggugat dari partai tetapi tidak dalam dewan;Bahwa Penggugat tidak mempunyai posisi di Partainya dan hanya sebagaianggota biasa;Bahwa surat secara resmi sudah ada dikirimkan dari DPD partai keSekretariat Dewan;Bahwa sepengetauan saksi tidak ada surat peringatan dari partai kepadaPenggugat;Bahwa untuk penggantian PAW mekanisme di Partai meminta pendapat daripimpinan ;Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dihukum selama 4 bulan penjaratetapi yang dapat dikenakan sangsi
Saksi SYAMSUL FAJRIH.Dengan bersumpah menerangkan pada pokoknya;Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sesama anggota Dewan sejaktahun 2014 dan satu komisi dengan Penggugat bidang hukum danpemerintahan;Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat saat peripurna selalu hadir danapabila 5 atau 6 kali tidak hadir paripurna maka akan dikenakan sangsi olehdewan kehormatan;Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah anggota senior dan selalumembimbing saksi dalam berbagai hal;Bahwa Penggugat sepengetahuan saksi
Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa sebagai anggota partai PAN sejak tahun 1998 sampai dengansekarang;Bahwa Penggugat masuk menjadi anggota partai PAN sejak tahun 2005sampai sekarang;Bahwa mulai ada kegaduhan sejak penggugat menjadi bendahara partaisejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2017/PN.JKTSEL.Bahwa semenjak Penggugat menjadi bendahara partai sudah 3 kalimendapat surat peringatan;Bahwa dari DPRD terdapat sangsi
diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana tersebut diatas;Bahwa Penggugat adalah anggota partai PAN dan sebagai anggotaDPRD Kota Malang sejak tahun 2014 sampai dengan 2019, sebagai anggotapartai PAN Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagaimanadiamanatkan oleh AD / ART partai dan selama menjadi anggota DPRD kotaHalaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2017/PN.JKTSEL.Malang tidak pernah mendapat sangsi
BRILLIAN CAFE LIVE MUSIC DAN KARAOKE diwakili oleh HERU SUGENG PRIYONO
Tergugat:
WALIKOTA BLITAR
346 — 231
VI, Pasal 48ayat (2), diatur bahwa atas adanya usaha baik perorangan maupun badanyang melanggar ketentraman dan ketertiban umum, dapat diberikan sangsiadministratif, yang bertingkat, dimulai dari sangsi yang paling ringan menujusangsi yang terberat, namun demikian maksud dan tujuan Tergugat dalammemberi sangsi kepada Penggugat maupun usahanya tidak melaluitahapan sangsi yang telah ada dan diatur dalam Perda yang berlaku.Tergugat tidak pernah memulainya dengan sangsi peringatan danseterusnya, melainkan
Bahwa Tergugat bersalah, yakni dengan mengeluarkan SuratKeputusan Tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diaturpada Peraturan Daerah (Perda) Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017,Ketentuan Umum Bab VI, Pasal 48 ayat (2), yang mana pemberiansangsi atas pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dapatdiberikan sangsi Administratif yang bertingkat, dimulai dari sangsi yangpaling ringan menuju sangsi yang terberat.
Namun hal tersebut TidakHalaman 14 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBYdilakukan oleh Tergugat, Tergugat memberikan sangsi kepadaPenggugat dengan cara langsung menyegel dan menerbitkan Surat Keputusan (Objek Gugatan) ;Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi ObjekGugatan adalah merupakan Perbuatan Tergugat yang sangatmerugikan Penggugat selaku Pemilik dan Penanggung jawabPerusahaan Perorangan Brillian Cafe Live Music & Karaoke keluargaserta mengurangi atau menghilangkan
46 — 3
secara sah dan meyakinkan dan sepanjangpersidangan Pengadilan Negeri tidak melihat adanya hal halyang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segalatuntutan hukum maka kepada terdakwa haruslah~ dijatuhipidana yang setimpal dengan perbuatannya; Menimbang, bahwa dengan mengingat usia terdakwa yangmasih tergolong anak nakal dan dalam kerangka PengadilanAnak, maka Pengadilan perlu mempertimbangkan hal halesensial dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaiberikut ; Bahwa tujuan pemberian sangsi
dalam perkara pidanabukanlah untuk balas dendam melainkan ditujukan untukpembinaan dan pencegahan lebih lanjut agar denganmenempatkannya dalam lembaga pemasyarakatan makapelaku dapat menjalani pembinaan sebagai upaya untuk18memperbaiki perilakunya dikemudian hari apabilanantinya kembali ketengah tengah masyarakat ;Bahwa dalam pengadilan anak selain tujuan tersebutdiatas pemberian sangsi juga diterapkan dengan tetapmemberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelakutindakpidana; Bahwa menilik pada
128 — 35
puncaknyaPenggugat kembali pergi dari rumah Tergugat dan tinggal dirumahorangtuanya;Bahwa, Saksi kembali mempertemukan Penggugat dan Tergugat,namun dalam pertemuan tersebut keduanya bersikeras inginberpisah dan tidak ada keinginan untuk melanjutkanrumahtangganya, dan saat itu juga secara agama dan secara adatPenggugat menuntut perceraian dari Tergugaty;Bahwa, secara adat Bali, masyarakat Hindu dilarang bercerai,namun karena Penggugat bersikeras, maka sebagai pihak yangmenuntut perpisahan, Penggugat dijatuhi sangsi
Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembalidan berhasil membuat Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan tidakbertahan kurang dari 1 (satu) minggu, rumah tangga keduanya kembalimengalami pertengkaran yang sudah tidak bisa lagi didamaikan, hingga Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 34/Pat.G/2019/PN Pli Halaman 13 dari 19akhirnya diputuskan secara Adat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugatsudah resmi berpisah dan Penggugat sebagai orang yang menuntut perpisahansudah dikenakan hukuman atau sangsi
dari keterangan Saksi IDA BAGUS SUASTIKA sebagai ketuaAdat Bali dan Pemuka Agama Hindu yang pernah berhadapan denganPenggugat dan Tergugat dalam rangka mendamaikan dan membantupenyelesaian masalah rumah tangga keduanya, diketahui bahwa memangsudah tidak ada harapan bagi Penggugatdan Tergugat untuk dapat hidup rukunkembali dalam kehidupan rumahtangga, karena masingmasin pihak sudahtidak mau lagi untuk melanjutkan pernikahannya, bahkan Penggugat bersediadihukum secara Adat dan dibebankan membayar sangsi
17 — 1
Nomor1597/Pdt.G/2020/PA.Sbg. tanggal 29 Juni 2020 dan 03 September2020,sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidakdisebabkan sesuatu halangan yang sah;Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, namunTergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mengirim Surat pernyataanbahwa Tergugat telah mengurus Keterangan Atasan namun Keterangan Atasantersebut belum keluar dan Tergugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 15September 2020, bahwa Tergugat menerima sangsi
perkawinan, makasebelum mempertimbangkan tentang perceraiannya Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebin dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat;Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadappersidangan, oleh karenanya Tergugat tidak dapat didengar keterangannya,namun Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengurus KeteranganAtasan, namun belum keluar, dan Tergugat telah mengajukan Surat Keterantatertanggal 15 September 2020, yang isinya Tergugat siap menerima sangsi
87 — 6
Bahwa pada pasal 4 Akta Ikatan Jual Beli No. 13 dinyatakan bilamanaterjadi keterlambatan pembayaran di Bank sebagaimana tercantumpada pasal 2 sub b, segala denda dan sangsi telah ditetapkan olehBank menjadi tanggung jawab dan resiko pihak kedua (tergugat) dankarenanya tergugat juga patut dihukum membayar uang sebesar Rp.4.600.000.000, (empat milliard enam ratus juta rupiah), yakni uangkelambatan, denda dan sangsi yang ditetapkan oleh Bank yang sudahdibayar penggugat sebesar Rp. 4.600.000.000, (empat
wanprestasi atasAkta Ikatan Jual Beli No. 13 tersebut yang menolak membayarkredit Penggugat pada Bank Mandiri Pusat sebagaimanadimaksud pasal 2b Akta Ikatan Jual Beli No. 13 tersebut, dankarenanya Akta Ikatan Jual Beli No. 13 tersebut sesuai pasal 3menjadi batal;Menyatakan menjadi hukum tergugat juga wanprestasi atas isipasal 2a, pasal 2b, pasal 4, pasal 12, pasal 14 Akta Ikatan JualBeli No. 13 tersebut;Menyatakan sah menurut hukum ditolaknya pelunasan kreditoleh tergugat sesuai pasal 2b, semua denda, sangsi
59 — 17
apabila seseorang urinenya positif mengandungMetamfetamina maka orang tersebut sebelumnya atau sesaat diambil dandilakukan pemeriksaan urine telah mengkonsumsi Narkotika jenisMetamfetamina ;Bahwa, apabila ada seseorang telah melakukan perbuatan yaitu tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan I, seseorang tersebut perbuatannya patut diduga telah melakukanperbuatan pidana dan dapat dikenai sangsi
sebagaimana yang diatur dalam UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Bahwa, apabila ada seseorang telah melakukan perbuatan yaitu memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanHal. 11 dari 22 halaman Putusan No : 116/Pid.Sus/2016/PN Mgt (Narkotika)tanpa ijin pejabat yang berwenang seseorang tersebut perbuatannya patut didugatelah melakukan perbuatan pidana dan dapat dikenai sangsi sebagaimana yangdiatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;e Bahwa
rujukantertentu yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk merehabilitasi paraketergantungan/ kecanduan Narkotika ;e Bahwa, menurut saksi ahli bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwaELIAZER SUPLANIT Als PLANIT yaitu tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk menjual, barang sabu dan / atau memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Sabu dalam bentuk bukan tanamantanpa ijin Pejabat yang berwenang tersebut perbuatannya patut diduga telahmelakukan perbuatan pidana dan dapat dikenai sangsi
183 — 85
oleh saudara Mariance Theodoris adalah bukananak Tergugat, sebab untuk membuktikan bahwa anak yang dilahirkan olehsaudara Mariance Theodoris tersebut adalah anak Tergugat atau tidak, sebabuntuk membuktikan anak tersebut adalah anak Tergugat hanyalah dapatdibuktikan lewat pemeriksaan DNA, bukan hanya lewat ceritacerita saja / lewatpengaduan saudara Mariance Theodoris.Bahwa walaupun atas dasar pengaduan yang tidak benar dari saudaraMariance Theodoris tersebut sehingga Penggugat telah menjatuhkan sangsi
/nukuman terhadap Tergugat, sesuai dengan Gugatn Penggugat point 7 (tujuh)sehingga Tergugat telah menjalani sangsi dari Penggugat tersebut karenaTergugat sebagai staf biasa tentu tidak bisa melawan keputusan Penggugat,walaupun pengaduan dari saudara Mariance Theodoris tidak benar, tetapisangsi dari penguggat tersebut Tergugat telah menjalaninya maka Tergugatmenganggap hal tersebut telah selesai.Bahwa mengenai gugatn Penggugat point 3 dan 4 Tergugat tidak pernahmengetahui adanya surat dari kedua lembaga
membuktikan bahwa anak yangdilahirkan oleh saudara Mariance Theodoris sebagai pengadu kepadaPenggugat, hanyalah lewat pemeriksaan DNA, barulah dapat dibuktikan ,bahwa anak tersebut adalah anak Tergugat, namun saudara MarianceTheodoris dan keluarganya tidak bersedia untuk dilakukan Pemeriksaan DNAsesuai permintaan Tergugat dan Keluarganya, maka hal demikian telahmembuktikan bahwa anak yangdilahirkan oleh saudara Mariance Theodorisadalah bukan anak Tergugat.Bahwa oleh karena Tergugat telah menerima sangsi
Penggugat, dan Tergugattelah menjalaninya sesuai sangsi yang telah ditetapbkan oleh Penggugatterhadap Penggugat maka Tergugat menganggap masalah Tergugat dengansaudara Mariance Theodoris telah selesai sehingga gugatan Penggugat point 6dan 7 tidak perlu menanggapi lagi.Bahwa Gugatan Penggugat point 8 (delapan)Tergugat menolak dengan tegasoleh karena Pengaduan dari saudara Apryanti Woda adalah tidak benar olehkarena ketika Tergugat mau menikah dengan istri Tergugat bernama ERNALILA TARAMEHA pada tanggal
Tergugat men olak dengantegas, alasanalasanPenggugat untuk PHK Tergugat sebagai Pegawai pada PT.PLN (Persero)Wilayah Nusa Tenggara Timur tidak didasari dengan suatu, dasar hukum,bahwa perbuatan Tergugat yang akibat saudari Apryanti Woda hamil danmelahirkan anaknya , tetapi jika Penggugat dapat membuktikan lewatpemeriksaan DNA, antara Tergugat, saudari Apryanti Woda dan anaknya yangia melahirkan dan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak Tergugat lewatpemeriksaan DNA, maka Tergugat siap menerima sangsi
85 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat,padahal mereka telah sepakat dan berjanji kepada Penggugat akan datangsehabis magrib, dan ternyata berdusta (tidak jadi datang) sampai gugatanini Penggugat masukan ke Pengadilan Negeri Sleman;Bahwa, sifat dusta dari Para Tergugat 2, 4 dan 5 tersebut jelas Penggugatmerasa dipermalukan sebab masalah ini, adalah masalah serius, bukanmasalah mainmain seperti anak kecil, maka Penggugat merasa kecewaatas sifatsifat Para Tergugat 2, 4 dan 5, dan wajar apabila Para Tergugat 2,4 dan 5, diberi sangsi
denda atas perbuatannya itu, dan apabila sangsi itudinilai dengan uang, maka tidak kurang dari 50 juta rupiah, dan dendatersebut harus dibayar oleh Para Tergugat 2, 4 dan 5, secara tanggungrenteng kepada Penggugat bila terlambat 1 hari saja, maka kepada paraTergugat 2, 4, dan 5 dikenakan denda 10% dari 50 juta rupiah atau dariketetapan pengadilan yang berwenang;Bahwa, Tergugat Nomor 1 (Bapak Wagino) dengan cara melawan hukumdan merugikan Penggugat, telah menguasai tanah pekarangan yang duludalam
Menghukum kepada Tergugat 2, 3, 4 dan 5 untuk membayar ganti rugidenda sebesar 50 juta rupiah dengan cara tanggung renteng dan apabiladalam pelaksanaannya lalai barang 1 hari saja, maka Para Tergugat 2, 3, 4dan 5, dikenakan sangsi 10 % x 50 juta rupiah sama dengan 5 juta rupiahsetiap harinya, dan dalam pelaksanaannya bila perlu dapat minta bantuanalat negara yang berwenang;11.
20 — 8
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejakawal pernikahan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat danTergugat dikarenakan Tergugat sering berjudi nyabung ayam, dankurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah rumahtangga;Halaman 4 dari 12 HalamanPutusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bn.Bahwa disamping itu Tergugat juga telah berselingkuh denganwanita lain, bahkan pernah tertangkap tangan oleh masyarakatsetempat dan dikenai sangsi
Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita lain, bahkan sempattertangkap tangan dan dikenai sangsi adat, dan saat ini Tergugat telah pergimeninggalkan Penggugat hingga menyebabkan antara Penggugat danTergugat berpisah tempat tinggal, tidak memperdulikan Penggugat danTergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, danHalaman 6 dari 12 HalamanPutusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bn.Penggugat sudah tidak tahan dan berketetapan hati mau bercerai denganTergugat;Menimbang, bahwa Tergugat
FACHUROZI, A Md,SH
Terdakwa:
Eko Yulianto
81 — 21
Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana iniTerdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI (tidakmasuk dinas tanpa jjin) yaitu. sekitar pada tahun 2016 danperkaranya sudah diproses disidangkan di Pengadilan Militer Il11Yogyakarta dan Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 2(dua) bulan dan sangsi berupa penundaan pangkat selama 3 (tiga)periode dan Terdakwa telah menjalani pidana tersebut di MasmilCimahi Bandung.5.
Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana THTI(tidak masuk dinas tanpa ijin) yaitu sekitar pada tahun 2016 danperkaranya sudah diproses disidangkan di Pengadilan Militer II11Yogyakarta dan Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 2(dua) bulan dan sangsi berupa penundaan pangkat selama 3 (tiga)periode dan Terdakwa telah menjalani pidana tersebut di Masmil diMasmil Cimahi Bandung. .Hal 8 dari 19 hal Put Nomor : 05K/PM.1I11/AD/I/2018MenimbangMenimbang4.
Bahwa benar sebelum melakukan tindak pidana ini,Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI (tidakmasuk dinas tanpa ijin) yaitu pada tahun 2016 dan perkaranya telahdiputus oleh Pengadilan Militer Il11 Yogyakarta dimana Terdakwadijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa jugamendapat sangsi admistrasi dari Satuan berupa penundaanpangkat selama 3 (tiga) periode.Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, unsur ke tigaDalam Waktu Damai telah terpenuhi.Unsur ke empat : Lebih lama Dari
18 — 5
Permodalan Nasional Madani (Persero) dan terakhirmenduduki jabatan sebagai Kepala Cabang PNM Rantau Prapat, namunsaat ini sudah tidak bekerja lagi karena mendapat sangsi dimutasikan kePT.
PNM Cabang Ambon;Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakanbahwa mendapat sangsi tersebut karena Termohon mengadukannyaberselingkuh dan Pemohon tidak melaksanakan mutasi tersebutsehingga ia diberhentikan dari tempatnya bekerja;Bahwa Majelis Hakim memperjelas point 5 permohonan Pemohonmengenai penyebab tuduhan Termohon kepada Pemohon, ataspertanyaan Majelis, Pemohon mengakui adanya kedekatan Pemohondengan seorang perempuan yang bernama Fitri sejak ia bertugas diHalaman 7 dari 33 halaman
adakatanya;Bahwa, Pemohon pertama kerja di Langkat, lalu pindah keSidikalang, terakhir di Rantau Prapat jadi Kepala Cabang;Bahwa, pernah juga saya dengar Termohon bilang Pemohonpakai narkoba, dan hal ini saya Tanya juga ke Pemohon karenaTermohon bilang nemu suntik, Termohon bilang cuma suntikvitamin, saya suntik sendiri;Bahwa, saksi tidak tahu gaji Pemohon selama bekerja di PNM;Bahwa, sekitar bulan Desember 2016 Pemohon sudah tidakbekerja di PNM lagi, karena keluar sendiri;Bahwa, Pemohon mendapat sangsi
dari 33 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2017 /PA.BjiBahwa, sampai di Rantau Prapat pun Pemohon masihselingkuh dengan teman sekantornya itu, kami tahu karena diadigerebek warga dirumah dinasnya kedapatan berduaandengan wanita itu;Bahwa, saksi tidak mengetahui ada masalah lain dalam rumahtangga Pemohon dengan Termohon;Bahwa, saat ini Pemohon sudah tidak bekerja lagi di PNM dansaksi tidak mengetahui pekerjaannya;Bahwa, Pemohon ketahuan berselingkuh oleh atasannya, dansetelah diperiksa dia mendapat sangsi
130 — 93
Bahwa selain itu, sebelum Penggugat diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugatll, Tergugat Il telah terlebih dahulu memberikan sangsi kepada Penggugat berupasurat peringatan sebagaimana surat Nomor : 1089KSU TLM/936SDM/SVIIV2012,Perihal : Panggilan , Tanggal 08 Agustus 2012, dengan adanya sangsi berupasurat peringatan yang diberikan kepada Penggugat tersebut maka tentunyaPenggugat telah dianggap melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalamperjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian
Bahwa dengan adanya sangsi berupa surat peringatan yang diberikan kepadaPenggugat oleh Tergugat Il maka ketidak hadiran Penggugat yang dimaksudkan olehTergugat Il sebagaimana dalam sesuai surat Nomor : 1089KSU TLM/936SDM/SVilV2012, Perihal : Panggilan , Tanggal 08 Agustus 2012, adalah bentukpelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaanatau perjanjian kerja;10.Bahwa dengan demikian apabila mendasarkan pada ketentuan pasal 170 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Bahwa karena Penggugat sering tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas makaTergugat Il memberikan hal surat sangsi peringatan kepada Penggugat, namunPenggugat tetap tidak mengindahkan surat peringatan dari Tergugat Il;8.
39 — 4
Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2013sekira pukul 17.00 wib saksi Misnen menelpon terdakwa Yohannes Pinem dan menanyakankepada terdakwa: apakah ada minyak hitam, kemudian terdakwa menjawab: ada, saat itusaksi misnem mengatakan:tapi harganya Rp 2.000, an, kemudian terdakwa menjawab:tidak ada masalah, tapi barang ini belum klir dengan Polisi, saya takut mengantar kalau mau sipembeli saja yang jemput kesini, kemudian saksi Misnen menjawab: Kalau kau sangsi akusaja yang membawa kesana, dan terdakwa
tujaunnya agar tidak diketahui oleh pemilik mobil ; Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari jumat tanggal 19 April 2013 sekira jam 17.00 wibsaat itu terdakwa ditelepon oleh saksi Misnen menanyakan kepada terdakwa ada minyaksehitam, kemudian terdakwa menjawab ada,, saat itu saksi Misnen mengatakan tapiharganya Rp 2.000,, kemudian dijawab terdakwa tidak masalah tapi barang itu belum klirdengan polisi saya takut mengantarkannya klau mau dipembeli saja yang kesini, kemudiansaksi Misnen menjawab klau kau sangsi
tujaunnya agar tidak diketahui oleh pemilik mobil ; Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari jumat tanggal 19 April 2013 sekira jam 17.00 wibsaat itu terdakwa ditelepon oleh saksi Misnen menanyakan kepada terdakwa ada minyakoehitam, kemudian terdakwa menjawab ada,, saat itu saksi Misnen mengatakan tapiharganya Rp 2.000,, kemudian dijawab terdakwa tidak masalah tapi barang itu belum klirdengan polisi saya takut mengantarkannya klau mau dipembeli saja yang kesini, kemudiansaksi Misnen menjawab klau kau sangsi
Chevron ) ; w Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa YOHANES PINEM BIN USMAN PINEMdan saksi MISNEN ALS UNEN BIN (ALM) HASAN BASRI juga mengakui percakapanantara terdakwa Yohanes Pinem dengan saksi Misnen yang pada intinya terdakwa28menjelaskan bahwa minyak tersebut belum klir dengan polisi saya takut mengantarkannyaklau mau dipembeli saja yang kesini, kemudian saksi Misnen menjawab klau kau sangsi akuyang membawakannya kesana dan terdakwa menjawab :klau wak onen yakin bawalah,kemudian minyak tersebut
PUJI ASTUTI, S.H.
Terdakwa:
DANY FITRA TRISWANTO Bin SUTRISNO
19 — 0
;
- Menjatuhkan pidana terhadap Anak Nakal DANI FITRA TRISWANTO Bin SUTRISNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( Empat ) bulan ;
- Memerintahkan bahwa sangsi pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam waktu yang belum lewat 1 (satu) Tahun dan 6 ( Enam) bulan Anak nakal tersebut melakukan perbuatan pidana yang dibuktikan dengan putusan yang telah berkekuatan tetap ;
- Menjatuhkan pula terhadap
46 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apakah dibenarkan dan disahkan dalam systemhukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia mogokyang tidak sah harus dijatuhkan sangsi PHK;Hal. 18 dari 55 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus/20124.
Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak sahatau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku,maka seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasiserta Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandungdidalam menerapkan sangsi atas mogok kerjatersebut harus berdasarkan kepada ketentuan yangtelah diatur didalam Pasal 142 ayat (2) UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Nomor 113 PK/Pdt.Sus/2012yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembalitidak sesuai peraturan perundangundangan makasangsi pasal 65 ayat 14 tidak dapat diterapkanmengingat didalam UU No. 13 Tahun 2003 pasal 142ayat (2) bahwa sangsi mogok kerja yang tidak sahtelah diatur didalam Keputusan Menteri yaituKeputusan Menteri No.KEP. 232 /MEN/2003 Pasal 6.4.
Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali menyatakan tidak sahatau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku,maka seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasiserta Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandungdidalam menerapkan sangsi atas mogok kerjatersebut harus berdasarkan kepada ketentuan yangtelah diatur didalam Pasal 142 ayat (2) UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Nomor 113 PK/Pdt.Sus/20124.4.1.4.2.sangsi pasal 65 ayat 14 tidak dapat diterapkanmengingat didalam UU No. 13 Tahun 2003 pasal 142ayat (2) bahwa sangsi mogok kerja yang tidak sahtelah diatur didalam Keputusan Menteri yaituKeputusan Menteri No.
103 — 19
Sangsi tersebutberupa :Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.SusPHI/2017/PN Plg1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau2. Hukuman dalam bentuk lain dengan merujuk kepada PeraturanPemerintah yang mengaturnya.7.
Sangsi tersebutberupa :3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau4.
terobukti melakukanpelanggaran terhadap peraturanperaturan yang telah ditetapbkan perusahaan.Sangsi tersebut berupa :1.Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau, 2.Hukumandalam bentuk lain dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah yangmengaturnyaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 60 Perjanjian KerjaBersama tentang pelanggaran tata tertib kerja dan aturan kedisiplinan menyatakanbahwa hal pekerja melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap tata tertib kerjadan kedisiplinan yang dapat dikenakan sangsi
309 — 283
,apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang,mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atautidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan danseseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain dan apabila iamemperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan carayang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakuini diatur dalam pasal 13 jo pasal 14 UndangUndang Nomor : 30Tahun 2000 tentang rahasia dagang ; Bahwa, terhadap sangsi
yang dijatuhkan dapat berupa :e sangsi pidana atau sangsi perdata dan semua itutergantung Hakim yang menilainya ;Bahwa, perjanjian rahasia dagang biasanya dituangkan dalam bentuktertulis antara karyawan dengan pihak perusahaan ; Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani danbersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ; Bahwa, benar terdakwa tidak lagi
10 — 9
Putusan No. 2207/Pdt.G/2019/PA.Slwsuami dari perempuan tersebut yang bernama NAMA PELAPORkarena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan istri NAMAPELAPOR tersebut; Bahwa Tergugat pernah diberi sangsi dikarenakan Tergugat menjalinhubungan cinta dengan perempuan tersebut dengan sangsi diturunkanpangkatnya; bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang walaupun masih tinggalsatu rumah tetapi keduanya sudah tidak bertegur sapa selama 3 tahunlebih, karena walaupun tinggal satu rumah tetapi rumahnya disekat