., namun didepanTergugat Majelis Hakim menekan Penggugat agar mau menerimatawaran Tergugat dan kalau tidak mau menerima Penggugat akan kalah(itulah penekanan Ketua Majelis kepada Penggugat);. Bahwa penekanan oleh Ketua Majelis Hakim terhadap Penggugat untukmenerima tawaran Tergugat tersebut dilakukan didepan Tergugat danKuasa Hukum Tergugat/Penggugat pada saat Peninjauan Lokasi, dantawaran Tergugat tersebut melalui Ketua Majelis menurut PenggugatHal.11 dari 81 hal. Put.

Bahwa tawaran Tergugat melalui penekanan Ketua Majelis tersebutPenggugat tidak dapat menerimanya, sehingga berselang sehari (1 hari)setelah Peninjauan lokasi Ketua Majelis memanggil kembali Penggugatke kantor Pengadilan Agama Makassar tanpa dihadiri oleh Tergugat danPara Kuasa hukum masingmasing Penggugat/Tergugat, berkaitandengan tawaran Tergugat, namun Penggugat lagilagi menolak tawaranTergugat tersebut;8.

Bahwa tindakan Ketua Mejelis Hakim yang bermaksud menyelesaikansengketa gonogini dengan cara mendamaikan Penggugat dan Tergugatadalah merupakan tindakan yang mulia dan terhormat, namun denganCaracara penekanan dan keberpihakan tersebut sungguh telahmenyalahi kode etik Hakim;Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dari rangkaianperistiwa hukum, sejak dari proses pembayaran Peninjauan setempat (PS) danpermohonan penyitaan (sita Marital) kemudian penekanan terhadap Penggugatadalah suatu rangkaian

KetuaMajelis menyampaikan kepada Penggugat Prinsipal bahwa:konsep ini sudah bagus dan menguntungkan kamu, dan samasekali Ketua Majelis tidak pernah melakukan penekanan dalambentuk apapun dan tidak pernah mengatakan: kalau tidak maumenerima Penggugat akan kalah. Alasan ini sungguhmengadaada dan tidak berdasar. Namun terlepas darisegalanya, hal ini merupakan domain kode etik hakim danbukan alasan banding.2.

Bagi Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan disidang pengadilan danputusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti atau tidaknya kesalahanterdakWa, = == 222 nnn nnn nnn nnn nn on nnn nn an nen nnn en nnn nce necesMenimbang, bahwa dari pemahaman dan penekanan sebagaimanadigambarkan diatas maka menjadi jelas adanya bahwa surat dakvaan tersebutmenempati posisi yang sangat strategis dalam proses peradilan pidana, selainmenjadi salah satu instrument yang menyelaraskan keseimbangan hak normatifbagi setiap

subsistem (komponen) yang berinteraksi didalamnya, juga yangsangat penting lagi adalah ternyata adanya penekanan dan penegasan yangbersifat imperatif dimana dari kedua segi akan eksistensi surat dakwaan (seg/positif dan segi negatif) maka kerangka pembuktian dimaksud hanya dalambatasan yang telah diuraikan dalam mater surat dakvaan dan tidak dibenarkanmenjadi bias yang memang tidak ditemukan dalam uraian dakwaan dimaksud;Menimbang, bahwa dengan batasan yang demikian maka menjadi jelasadanya dimana

berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinan2020sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

Luka berwarna kemerahan dantidak ada perdarahan yang aktif serta dirasakan nyeri pada saatHalaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2314/Pid.B/2018/PN Tng t penekanan;Kesimpulan:Pada pemeriksaan korban seorang lakilaki berumur dua puluh tujuhtahun terdapat luka lecet pada daerah leher kanan. Luka tersebut akibatkekerasan tumpul.

BAP Penyidik Terdakwa mengakui bahwa dirinya bersama denganDARSON telah mengambil mesin tempel milik saksi MUSA ISMAIL;Menimbang bahwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa keterangan yangdiberikan oleh Terdakwa dalam BAP penyidik adalah hasil dari pemaksaan danpenyiksaan yang dilakukan oleh penyidik kepada Terdakwa, akan tetapi ketikahal tersebut dikonfirmasikan kepada saksi BURAERAH sebagai penyidik dalamperkara terdakwa yang dihadirkan selaku saksi Verbalisan, tidak terbukti adanyapenyiksaan dan penekanan

Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yangbernama ANAK, lahir tanggal 18 Maret 2020, yang saat ini tinggal bersamaTermohon.4.

Sedangkan telah ternyata bahwa perkawinan antaraPemohon dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 10 Desember2010 adalah setelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangnomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan

unsurunsur tersebut sebagai berikut :Tentang unsur Setiap orang Menimbang bahwa, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalampasal ini biasa disebut juga dengan barang siapa adalah orang atau manusiasebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dandiadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwaoleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam suratdakwaan, oleh sebab itu penekanan

perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang2020Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

berpendapat perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkandalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jisPasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahorang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) oranganak yang bernama ANAK, LakiLaki, Umur 1 Tahun;5.

Pemohondengan wanita bernama ...... tidak ada halangan perkawinan baik karenanasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnyamenurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan

anakPemohon dengan lelaki bernama XXX tidak ada halangan perkawinan baikkarena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinanlainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan

DenganSengaja Melakukan Penganiayaan adalah dengan sengaja memberikan penderitaanbadan pada orang, lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain.Selanjutnya dalam KUHP adanya penekanan tentang adanya Unsur Dengan Sengajayang dimana dalam tindak pidana imi mensyaratkan pelaku menyadari akan akibatperbuatan atau setidaktidaknya pelaku dapat menduga akibat perbuatnnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidanganbahwa peristiwa pemukulan yang dialami oleh saksi korban

.::::::00 tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halanganperkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dan pencegahan

kali.7 Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Sabusabu tersebutTerdakwa membuang alat bong berupa botol dan sedotannya kebelakang asrama (tempat sampah) lalu keesokan harinya tanggal4 Maret 2016 sekira pukul 06.00 Wita alat bong tersebutdimusnahkan oleh Terdakwa dengan cara dibakar, dengan tujuanagar apa yang Terdakwa lakukan bersama Saksi1 dan Sdr.Pusilan tersebut tidak diketahui orang lain.8 Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menerimasosialisasi tentang bahaya narkoba, dimana pimpinanmemberikan penekanan

persidangan Majelis tidak menemukanadanya alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harusdipidana.: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini,Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifatdan perbuatan Terdakwa serta halhal lain yang mempengaruhi sebagaiberikut :1 Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taatterhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dariPimpinan yang sering memberikan pengarahan dan penekanan

Fujianto Penata Tk.NIP. 197104082005011004.Bahwa Saksi selaku Dansubdenpom XII/15 Ketapang sudahseringkali memberikan penekanan dan arahan kepada anggotaSubdenpom XI11/15 Ketapang tentang bahaya narkotika baiksebagai pengguna maupun sebagai pengedar dan Saksi merasapembinaan satuan yang dilakukan oleh Saksi sudah maksimalkarena setiap kali dilaksanakan apel pagi Saksi selalumemberikan penekanan untuk tidak menggunakan narkotika danperbuatan perbuatan yang melanggar hukum dan disiplin.Atas keterangan

dan zat Matamphetamin,kemudian hasil pemeriksaan urine Terdakwa dibuatkan BeritaAcara Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit BhayangkaraPontianak Polda Kalbar Nomor: 420A/II/2016/Rs.Bhy tanggal 18Juli 2016 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Fujianto Penata Tk.I NIP. 19710408200501 1004.Bahwa menurut Saksi pembinaan satuan yang dilakukan olehSaksi1 selaku Dansubdenpom XIl/15 Ketapang sudahHal 14 dari 42 hal Putusan Nomor : 67K/PM.1I05/AD/XI/2016maksimal karena Saksi1 seringkah memberikan penekanan

danarahan kepada anggota Subdenpom XIlI/15 Ketapang tentangbahaya narkotika baik sebagai pengguna maupun sebagaipengedar dan setiap kali dilaksanakan apel pagi Saksi1 selalumemberikan penekanan untuk tidak menggunakan narkotika danperbuatanperbuatan yang melanggar hukum dan disiplin.Atas keterangan Saksi2 tersebut, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Saksi 3Nama lengkap : Muhammad Syurfi SitorusPangkat / Nrp : Sertu, 21080616780786Jabatan : Bariksa Subdenpom XII/15 Ketapang (sekarangBariksa Denpom XII

Kalbar.Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanyaperintah maupun penekanan dari KomandanSatuan dan Atasan lainnya tentang larangan bagianggota TNI agar tidak ikut terlibat atau melibatkandiri dalam peredaran atau pemakai Narkotika.Hal 37 dari 78 hal Putusan Nomor : 39K/PM.I05/AD/VI/2018Menimbang16.17.18.Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin knhusus atauRekomendasi dari Instansi yang berwenang untukbebas menggunakan Narkotika, serta Terdakwajuga bukan pecandu Narkotika maupun sebagaiPasien Pecandu Narkotika.Bahwa

Kalbar.Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentangadanya perintah maupun penekanan dariKomandan Satuan dan Atasan lainnya tentanglarangan bagi anggota TNI agar tidak ikut terlibatatau melibatkan diri dalam peredaran ataupemakai Narkotika.Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin Knususatau Rekomendasi dari Instansi yang berwenanguntuk bebas menggunakan Narkotika, sertaTerdakwa juga bukan pecandu Narkotika maupunsebagai Pasien Pecandu Narkotika.Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwapernah melakukan tindak

Kalbar.Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentangadanya perintah maupun penekanan dariKomandan Satuan dan Atasan lainnya tentanglarangan bagi anggota TNI agar tidak ikut terlibatatau melibatkan diri dalam peredaran ataupemakai Narkotika.Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin knususatau Rekomendasi dari Instansi yang berwenanguntuk bebas menggunakan Narkotika, sertaTerdakwa juga bukan pecandu Narkotika maupunsebagai Pasien Pecandu Narkotika.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa Unsur kesatu

Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentangadanya perintah maupun penekanan dariKomandan Satuan dan Atasan lainnya tentanglarangan bagi anggota TNI agar tidak ikut terlibatatau melibatkan diri dalam peredaran ataupemakai Narkotika.18.