Ditemukan 2330 data
Terbanding/Tergugat : HINDRODJOJO, Dkk
Turut Terbanding/Penggugat II : LENNY ROMPAS
99 — 49
Sulenco Boulevard IndahHalaman 45 dari 139 Halaman Putusan Nomor : 120/PDT/2018/PT MNDdemi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan menguruskekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU:Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yangpengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawahpengawasan Hakim Pengawassebagaimana diatur dalam undangundang iniPasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:Debitor demi hukam kehilangan haknya untuk
92 — 38
No. 7/Pdt.G/2018/PA Lbhperhari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai atauterlambat atau tidak melaksanakan putusan a quo, maka Majelis hakim tidaksependapat dengan tuntutan tersebut dengan pertimbangan bahwa putusantentang harta bersama dalam perkara a quo dapat dilaksanakan denganeksekusi riil setelah putusan mempunyai kekuatan hukam tetap, hal inisesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang memuat kaidah tuntutan
1.REINALDO SAMPE, SH.MH
2.STENDO B.SITANIA,SH
3.ACHMAD FAUZI,SH
Terdakwa:
ABDULAH REFRA alias DUILA
127 — 45
384.229.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua ratus Dua PuluhSembilan Ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukanadanya alasanalasan yang membenarkan maupun alasanalasan yang dapatmenghapuskan pertanggung jawaban baik menurut undangundang, doktrin maupunyurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaanSubsidair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhnkan hukam
299 — 1157 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gaya Bella masihjalan dan tetap beroprasi;Bahwa berdasarkan fakta hukam tidak pernah terjadi pelelanganterhadap asset PT. Gaya Bella Diantama sampai dengankeberatan ini diajukan;Bahwa tidak ada sama sekali diperjanjikan dalam kontrak antaraPT. GARUDA Indonesia (persero) dengan PT.
88 — 22
;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,Perbuatan Melawan Hukum adalah Tiap perbuatan melanggar hukam, yang membawakerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbirkankerugian itu, mengganti kerugian itu. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan,hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi pengadilan Perbuatan Melawan Hukum diartikansecara luas yalta meliputi : (Rosa Agustina Perbuatan Melawan Hukum ; hal. 117):1.
127 — 46
Padahal kenyataannyaSaksi (Letkol Inf Ebenezer Lumban Tobing) hadir danmemberikan keterangannya di persidangan, menurutketentuan hukam acara, keterangan saksi sebagai alat buktiyang sah berdasarkan Pasal 173 Ayat UU Nomor 31 Tahun1997 tentang Peradilan Miuliter adalah keterangan yangdinyatakan saksi di muka persidangan, sehingga faktafakta(Saksi4) yang dijadikan dasar oleh Oditur dalam tuntutannyawajib ditolak oleh Majelis Hakim karena bertentangandengan Hukum Acara.75b Salah satu alat bukti surat
69 — 11
proses pinjam pakai dariMentri Kehutanan.Bahwa Walikota Padang tidak termasuk dalam Panitia pembebasantanah tetapi kapasitas Walikota sebagai penanggung jawab sekaligussebagai Kepala Daerah.Bahwa saksi mengetahui dan membenarkann barang bukti berupabara 1 (satu) rangkap asli Keputusan Menteri Kehutanan tentangIzin pinjam pakai kawasan hutan Lindung (BB No. 26) yangdiperlihatkan kepada saksi.Bahwa berdasarkan hasil rapat di Menko Ekuin poin c tanggal 30April 2008 disebutkan bahwa hakhak masyarakat hukam
343 — 273 — Berkekuatan Hukum Tetap
adalahBATAL DEMI HUKUM.KARENA :Sebagai syarat ketiga dari syarat sahnya Perjanjian (ex Pasal1320 KUH Perdata) mengenai "Suatu hal tertentu" artinya apayang diperjanjikan hak dan kewajiban para pihak jika timbulperselisihan, maka barang/objek yang dimaksudkan dalamperjaniian HARUS JELAS ditentukan jenis, jumlahnya yangmerupakan SYARAT OBYEKTIF PERJANJIAN.PERBUATAN MELANGGAR HUKUM KEDUA"UNTUK MENGHILANGKAN JEJAK DAN IDENTITAS PENYELUNDUPANHUKUM DAN PELANGGARAN HUKUM TERSEBUT, TERUGAT SECARA MELAWAN HUKAM
125 — 83
pidanaKorupsi dalam dakwaan Kesatu Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 huruf b ayat (2)dan ayat (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP dan Tindak Pidana Pencucian uangpasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010.Menimbang, bahwa dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yangtelah melakukan beberapa tindak pidana yang diadli sekaligus, maka dalammenjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut diambil dari hukuman yangterberat ditambah 1/3 dari hukam
74 — 15
Hukam 090/281/DP Tuesday, 2 Lion Air Lion Air Olehpenyelesaian RD/2013 April, 2013 6,497,800 1,730,000 1,730,000 3 Penyelenggar 1,239,800 = 3 490,200 1,730,000 asengketa aPemilu diHotel OasisAmir Jakarta147 H.