Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaduhejo, KabupatenPandeglang;Menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT);Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaKantor Urusan Agama Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang,untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentan

suatuperbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undangundang atau dengan hak orang lainatau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2015/PN LbpMenimbang, bahwa karena perbuatanperbuatan yang disebutkan dalam unsurtindak pidana ini bersifat alternatif, maka apabila pelaku telah terbukti melakukan salah satudari perbuatan yang dimaksud, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secarasempurna;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan

/ Desa Sempidi, seluas 4.470 m2 tidak pernah tertuangdan diperjanjikan dalam bentuk apapun;Bahwa TERGUGAT sangat keberatan dan dirugikan apabila harusmembayar dengan jumlah uang sebesar Rp. 27.235.500.000, (duapuluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)dengan jumlah keseluruhan luas tanah yang tidak sesuai dengan apayang telah diperjanjikan dan disepakati dalam Akta Notaris Nomor 12,tanggal 4 Februari 2011 tentang PENGIKATAN JUAL BELI;Bahwa apabila menggacu kepada ketentan

dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3157 /Desa Sempidi, seluas 4470 m2 yang overlap, bahkan PENGGUGATtelah bertindak diluar etika lazimnya dalam proses jual beli yaknimelakukan pemecahan terhadap Sertifikat ternadap Sertifikat Hak MilikNomor 3157 / Desa Sempidi, seluas 4470 m2 yang mana hal tersebutdiluar dari apa yang telah diperjanjikan dan tanpa persetujuan sertasepengetahuan TERGUGAT selaku PEMBELI;b.Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT jelaskan pada angka 3 (tiga)huruf (g) ; apabila mengacu kepada ketentan

;e Bahwa sangat jelas pula ketentan pasal 3 huruf ( e ) Akta Notarisnomor 12, tanggal 4 Februari 2011 tidak ada menyebutkan atasadanya Overlap Sertifikat Hak Milik Nomor 3157 / Desa Sempidi,seluas 4470 m2 dilakukan pemecahan sertifikat, namun ketentuanpasal 3 huruf (e) tersebut menyebutkan ; setelah adanya pengukurandilapangan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 3157 / Desa Sempidi,seluas 4470 m2 yang mana apabila diperoleh kurang akan dibayarkurang oleh TERGUGAT;e Akibat dari adanya pemecahan sehingga

ribu rupiah) setiap bulan sampaiberakhirnya masa iddah;Menimbang, bahwa mengenai permintaan hak asuh terhadap dua oranganak tersebut Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi tidak menanggapisecara khusus, maka dapat dimaknai bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohonkonpensi tidak keberatan, dan terlebih lagi kesediaannya untuk memberikannafkah untuk kedua anak tersebut, maka oleh karenanya gugatan tersebutdapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuaidengan ketentan

Perairan Menteri Dalam Negeri No.3 tahun 1979, tentang ketentuanketentuan mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah AsalKonversi HakHak Barat ;Menimbang, bahwa pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1979menentukan ;"Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak PakaiAsal KonversiHak Barat yang menurut ketentan UndangUndang No.5 tahun 1960berakhir masa berlakunya selambatlambatnya pada tanggal 24 September1980, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yangdikuaai

No. 2534 K/Pid.Sus/2018pembangunan fisik Gedung Multikultural Universitas KanjuruhanMalang sebesar Rp2.296.000.000,00 (dua miliar dua ratus sembilanpuluh enam juta rupiah) tidak melakukan proses pengadaan barang /jasa sesuai ketentan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003beserta perubahannya;.

sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukumadalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undangundang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak berdasarhukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;Menimbang, bahwa karena perbuatanperbuatan yang disebutkandalam unsur tindak pidana ini bersifat alternatif, maka apabila pelaku telahterbukti melakukan salah satu dari perobuatan yang dimaksud, maka unsurtersebut dianggap telah terpenuhi secara sempurna;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan

Putusan Nomor 53 K/TUN/201624.20.ataupun alat bukti yang sah yang diatur menurut ketentan undangundang yang ada di Indonesia;Bahwa selain keberatankeberatan kami dari poin 1 (satu) sampaidengan poin 23 (dua puluh tiga) di atas didalam poin 24 (dua puluhempat) ini kami pun menyampaikan keberatan kami menyangkut BAP(Berita Acara Pemeriksaan), dimana sampai dengan Penggugatmengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,ternyata sama sekali tidak atau belum pernah diberikan fotokopi BeritaAcara

Selain itu foto ruangan kerja yang merupakan ruangan untuk memfasilitasinarapidana atas nama Fredi Budiman yang ada di dalam berita Detik Newsternyata bukanlah ruangan Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., sehinggasekali lagi pertimbangan BAPEK yang menuduh Saudara Bambang MardiSusilo, S.H. memberikan fasilitas kunjungan khusus kepada WargaBinaan/Napi atas nama Yudi Prasetyo dan Tjetjep Setiawan Wijaya adalahtidak benar karena tanpa didukung baik satu ataupun alat bukti yang sahyang diatur menurut ketentan

., tanggal 23 Maret 1990;Bahwa mengingat transaksi jual beli atas tanah sengketa dan tanahsengketa Il antara Almarhum Wayan Tulung dengan Penggugat danPenggugat II telah dilaksanakan secara tunai dan terang, dimana WayanTulung (almarhum) selaku pihak penjual dan Penggugat dan Penggugat IIselaku pembeli telah membayar lunas harga tanah yang telah disepakatimaka berdasarkan pada Hukum Adat Bali transaksi tersebut adalah sahdan mengikat; dan disamping itu berdasarkan pada ketentan Pasal 1320KUHPerdata

Notaris/PPAT Wayan Sughita, S.H., tanggal 23 Maret 1990;Bahwa mengingat transaksi jual beli atas tanah sengketa dan tanahsengketa Il antara Almarhum Wayan Tulung dengan Penggugat danPenggugat II telah dilaksanakan secara tunai dan terang, dimana WayanTulung (almarhum) selaku pihak penjual dan Penggugat dan Penggugat IIselaku pembeli telah membayar lunas harga tanah yang telah disepakatimaka berdasarkan pada Hukum Adat Bali transaksi tersebut adalah sahdan mengikat; dan disamping itu berdasarkan pada ketentan

Yangdimaksud dengan bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatutindakan hukum, dengan kata lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atautergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan surat edaran satuan tugaspenanganan Covid19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentan PerjalananOrang dalam Negeri dalam Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid19), pada bagian protokol huruf g menyebutkan, bagi pelaku perjalananpenyeberangan wajib menunjukkan

saksi Bahudin Suluwetang dan Irna Deritati Dakadjosehingga dapat menjadi salah satu syarat untuk digunakan selaku pelakuperjalanan antar kabupaten / kota;Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa Terdakwa membuat surat hasil rapid test antigen covid19atas nama Bahudin Suluwetang dan Irna Deritati Dakadjo dengan tujuansebagai salah satu bukti untuk melakukan perjalanan penyeberanganberdasarkan surat edaran satuan tugas penanganan Covid19 Nomor 14 Tahun2021 tentang Ketentan

SAENI telahmemperdagangkan minuman keras jenis CIU yang dijual per botolnyaukuran 1,5 liter sebesar Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) yangtanpa disegeldan tanpa mencantumkan label, maupun tanggalkedaluarsa atas produk minuman beralkohol, pelaku usaha yangterbukti melanggar ketentan Pasal 8 ayat 1 huruf g dan Pasal 8 ayatHalaman 10 dari 20 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2016/PN Tlgsurat, berupa :keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:1 huruf i maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan

Ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan di KPKNLdiseluruh Indonesia dalam praktek berpedoman pada ketentuanUU Hak Tanggungan dan faktorfaktor yang menjadi kendaladalam pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan ketentuan Pasal6 UU Hak Tanggungan dan penyelesaiannya berakibat sangatmerugikan dan menyengsarakan masyarakat Indonesia padakhususnya yang sedang mengalami terganggunya problemekonomi ( kurang beruntung ), sehingga selama belum adaperaturan perundangundangan yang mengaturnya denganmemperhatikan ketentan

Akan tetapi sebaliknya, apabila Susunan tersebuttidak lengkap, seperti kurangnya Hakim Adhoc perikanan, seperti dalam perkaraHal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 1/Pid.SusPrk/2018/PN Sonini, sejak dilimpahkan dan sampai kepada acara Putusan belum tersedia HakimAdhoc yang lengkap dan hanya tinggal 1 (satu) orang di Pengadilan NegeriSorong, tentu Pasal 78 Ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Jo.Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tersebut tidak dapat diterapkan dandalam hal ini dapat dipedomani ketentan

Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan ketentan Wc Umum di lantaibesmen Area Gedung Pasar Modern Singkut, tertanggal 5 April 2020,selanjutnya diberi tanda bukti T II6;Menimbang, bahwa buktibukti surat tersebut di atas telah dibubuhkanmeterai yang cukup serta di persidangan telah dicocokkan dengan fotocopyyang diajukan oleh Kuasa Tergugat II;Menimbang, bahwa pihak Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat Il,tidak menghadirkan saksi dalam perkara ini;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat

Sesuai ketentan pasal 55 ayat 1 UndangUndang21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi Penyelesaian sengketaPerbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam Iingkungan PengadilanAgama;Menimbang, bahwa berpegangan pada ketentuan UndangUndangNo 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, secara yuridis , meskipun penjelasanpasal 55 ayat (2) UndangUndang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariahmembuka ruang opsi penyelesaian perkara ekonomi syariah, melalui musyawarah,mediasi perbankan

PENGGUGATdengan TERGUGAT TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juli2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patia, KabupatenPandeglang;Menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat TERGUGAT terhadap PenggugatPENGGUGAT ;Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor UrusanAgama Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, untuk dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu ;Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentan

Hal menurut Ketentan PerundangUndangan adalahberlaku secara umum.5. Bahwa kedua belah pihak atau pihakpihak yang berperkaraberalamat di dusun Daplang RIT.01 RW.02 Desa Poko,KecamatanJambon,Kabupaten Ponorogo, jelas alamat tersebut merupakan ruanglingkup wilayah Pengadilan Agama Ponorogo;6.

Hal ini sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU NARKOTIKA.Bahwa apakah PEMOHON BANDING (Terdakwa) memenuhi kalifikasi didalam ketentuan Pasal 103 U NARKOTIKA, maka untuk tolak ukurnyadapat merujuk pada ketentan Angka 2 SURAT EDARAN MAHKAMAHAGUNG Republik Indonesia No. 04 Tahun 2010 Tentang PenempatanPenyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHONBANDING

baik sendiri maupun bersamasamamelalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalamberbagai bidang ekonomi ;Bahwa, terdakwa AHMAD SODIKIN telah memperdagangkanminuman keras jenis Arak Bali yang dijual per botolnya ukuran 1,5liter sebesar Rp.65.000, (Enam puluh lima ribu rupiah) dan botolnyaukuran 0,5 liter sebesar Rp.25.000, (dua puluh lima ribu rupiah)yang tanpa disegeldan tanopa mencantumkan label, maupun tanggalkedaluarsa atas produk minuman beralkohol, pelaku usaha yangterbukti melanggar ketentan

yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan bukantanaman;Ad.3. unsure menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman ;Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative artinya apabila salah satuelemen unsure tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsure ini telahterpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan