Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai(Bronjong) Lokasi Desa Apiapi dan Desa Sesulu, Kecamatan Waru,Kabupaten PPU; Gambar Rencana Kerja Program Pengendalian Gelombang PasangKegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai (Bronjong)Lokasi Desa Sesulu dan Desa Api Api, Kecamatan Waru, KabupatenPPU;Hal. 23 dari 159 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PN SmrBahwa Laporan yang Saksi buat selaku Kepala Pelaksana BPBD adalahmengenai kejadian abrasi akibat gelombang pasang air laut, berdasarkanprediksi kondisi cuaca BMKG

Waruyang kemudian dituangkan dalam laporan;Bahwa BPBD tidak pernah mendirikan Posko di lapangan atau sejenisnya,karena Tim yang bertugas saat itu hanya bersifat pemantauan dan tidakdilakukan setiap saat;Bahwa Saksi membuat laporan posko lapangan tersebut berdasarkan Laporan BMKG Wilayah Kalimantan timur yang Saksi salin kemudianSaksi masukkan ke dalam Laporan Posko Lapangan akan tetapi dalampelaksanaannya Saksi bersama Tim beberapa kali telan melakukanpengecekan lokasi di lapangan;Bahwa dasar BPBD

yang ada, dari diusulkannya Surat BPBDNomor : 360/05/BPBDKL/2016 tanggal 6 Maret 2016 tentang UsulanPeningkatan Status Darurat Bencana Gelombang Pasang kepada BupatiPPU, maka Bupati menerbitkan Keputusan Bupati Nomor1884/1012/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penetapan StatusKeadaan Darurat Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru diKabupaten Penajam Paser Utara;Bahwa peran Saksi dalam pembuatan Laporan Posko Lapangan adalahmelakukan pemantauan langsung di lapangan kemudian mengambil datadari BMKG

No.55/PID.SUSTPK/2016/PT.DKI68.69.67.2.67.3.67.4.Kebutuhan; Pagu Anggaran RAPBN TA~ 2016;Kekurangan pada baris pertama tertulis KementerianPekerjaan Umum dan perumahan Rakyat;178.223.000.000 .....dst ~terdapat tulisan tangan116.837.078.701 ;1 (satu) lembar print out Draft Kesimpulan RapatKerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI denganKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa, PDT danTransmigrasi; BMKG; Badan Nasional Pencarian danPertolongan (Basarnas

) Bapel BPLS, dan Bapel BPWStanggal 26 Oktober 2015;1 (satu) lembar print out Draft Kesimpulan/KeputusanRapat Komisi V DPR RI dengan Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat; KementerianPerhubungan; Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;BMKG; Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan(Basarnas) Bapel BPLS, dan Bapel BPWS menyetujuialokasi anggaran RAPBN TA 2016 untukKementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR Rltanggal 26 Oktober 2015;3 (tiga) lembar print out Draft Kesimpulan RDP Komisi VDPR

No.55/PID.SUSTPK/2016/PT.DKI70.71.72.73.74.1 (satu) bundel print out dokumen Matrik RAPBN TA 2016Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; BMKG; BadanNasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Bapel BPLS,dan Bapel BPWS;2 (dua) lembar asli Laporan Singkat Komisi V DPR RI BidangPerhubungan, Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat,Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal; BadanMeterorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Badan SAR Nasional,BPLS, dan BPWS;

No.55/PID.SUSTPK/2016/PT.DKI68.69.70.178.223.000.000 ....dst ~terdapat tulisan tangan116.837.078.701 ;67.2. 1 (satu) lembar print out Draft Kesimpulan RapatKerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI denganKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa, PDT danTransmigrasi; BMKG; Badan Nasional Pencarian danPertolongan (Basarnas) Bapel BPLS, dan Bapel BPWStanggal 26 Oktober 2015;67.3. 1 (satu) lembar print out Draft Kesimpulan/KeputusanRapat Komisi V DPR

/Keputusan Rapat : Komisi VDPR RI memahami rencana penundaan kegiatan KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam RAPBN TA.2016 sebesar Rp. 2.631,5 miliar Jakarta 27 Oktober 2015;8 (delapan) lembar fotokopi Penetapan Lokasi Dana AlokasiKhusus Tahun Anggaran 2015 untuk Provinsi/Kabupaten/Kota;1 (satu) bundel print out dokumen Matrik RAPBN TA 2016Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; BMKG; BadanHal 125 dari 211 hal Put.

bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Trinimus Olin dan jugaberdasarkan Pasal 91 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan barang/jasa, apabila terjadi keadaan Kabat dikarenakancuaca buruk atau antrian kapal di pelabuhan sehingga menyebabkan keterlambatanpengiriman barang, pemberitahuan atas hal tersebut tidak cukup hanya keterangandari perusahaan jasa ekspedisi melainkan harus ada surat dari instansi yangberwenang untuk menyatakan keadaan kahar, dalam hal ini BMKG

Maka Tim KNKT bersama Ketua langsung turun keSamosir meneliti apa yang menjadi penyebab utama kecelakaan tersebutdan disana dikeluarkan rekomendasi bahwasanya yang dipermasalahkanadalah Dinas Perhubungan Provinsi, Kementrian Perhubungan, BMKG danterutama Nahkoda;Bahwa karena pemerintah telah menyadan kelemahankelemahannya makayang pertama dilakukan oleh pemerintah adalah terutama untuk NahkodaHalaman 68 dan 99 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Bigyaitu melakukan bimbingan teknis untuk memperoleh BST

dan SKK agarcakap mengemudikan kapal, olen karena selama ini kelemahannya adalahketiadaan Syahbandar maka ditempatkanlah syahbandar di pelabuhan danyang terutama yaitu kelemahan perihal ketiadaan BMKG dan kami sangatmengharapkan pengadaan BMKG di kabupaten Samosir;Bahwa terhadap korban jiwa, setelah kejadian pemerintah kabupatenSamosir sangat aktif dan hampir seluruh kapal yang ada di Samosir kamiperintahkan untuk melakukan pencarian di danau toba, kami jugamengikutsertakan para orangorang pintar

19 (sembilan belas) temuan tersebut didapati 5 (lima)faktor kontrisbusi yaitu sesuatu yang mungkin menjadi penyebab yangapabila bisa kita hilangkan atau dikurangi akan mengecilkan 5 (lima) resiko.Dari 19 (sembilan belas) temuan faktor kontrbusi tersebut, 4 (empat)instistusi yang mendapat rekomendasi perbaikan sistem penyelenggaraansistem administrasi maupun pengawasan keselamatan yaitu kementranperhubungan 12 rekomendasi, dinas perhubungan sumatera utara 3rekomendasi, operator 11 rekomendasi dan BMKG

MalukuBarat Daya yang menjabat Pengguna Anggaran (PA) dan melaksanakantugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) justru menunjukkankepada PPTK saksi REYN KAINAMA adanya surat permohonanaddendum perpanjangan waktu kontrak yang diajukan oleh kontraktorsesuai surat No. 005/PT.PJSPT.BPT JO/XI/2012 tanggal 26 Nopember2012 dengan alasan : dokumen BMKG tentang larangan berlayar karenagelombang, surat keterangan Camat tentang Penyelesaian sengketa lahan,dan Ir.

POLARIS JAYA SAKTI AMBONtersebut, lamanya waktu dihitung berdasarkan buktibukti data BMKG dansurat keterangan Camat;Bahwa walaupun sudah disampaikan bahwa addendum perpanjanganwaktu kontrak tidak bisa diberikan, namun Kepala Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku Barat Daya Ir. JOHNTANGKUMAN tetap memerintahkan dibuat konsep addendumperpanjangan waktu kontrak dengan PT. BINA PRIMA TARUNA jo PT.POLARIS JAYA SAKTI AMBON, dan selanjutnya oleh Ir.

MalukuBarat Daya yang menjabat Pengguna Anggaran (PA) dan melaksanakantugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) justru menunjukkankepada PPTK saksi REYN KAINAMA adanya surat permohonan addendumperpanjangan waktu kontrak yang diajukan oleh kontraktor sesuai surat No.005/PT.PJSPT.BPT JO/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 dengan alasan :dokumen BMKG tentang larangan berlayar karena gelombang, suratketerangan Camat tentang Penyelesaian sengketa lahan, dan Ir.

POLARIS JAYA SAKTI AMBON tersebut, lamanya waktudihitung berdasarkan buktibukti data BMKG dan surat keterangan Camat.Bahwa walaupun sudah disampaikan bahwa addendum perpanjangan waktukontrak tidak bisa diberikan, namun Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika, Kab. Maluku Barat Daya Ir. JOHN TANGKUMAN tetapmemerintahkan dibuat konsep addendum perpanjangan waktu kontrakdengan PT. BINA PRIMA TARUNA jo PT.

18 Februari 2016 tentangpenetapan status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir DanLongsor DI Kabupaten Minahasa Utara.43) Foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Minahasa Utaranomor : 195 tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang penetapanstatus Siaga darurat penanganan bencana banjir dan longsor diKabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2016.44) Foto copy yang telah dilegalisir Prakiraan Hujan KabupatenMinahasa Utara Bulan Maret, April Dan Mei 2016 Tanggal 17 Maret2016 Yang Dikeluarkan Oleh BMKG

Foto copy data curah hujan tahun 2012 dan 2013 yang dikeluarkanoleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) lokasi StasiunMeteorologi Maritim Tanjung Priok, yang ditandatangani oleh Kepala Sub.Bidang Manajemen Database MKKuG, Retno Kumalawati, ST. NIP.19600614 198103 2 001. Serta Lampiran 2 Tanda Bukti Penyerahan Qdiberitanda T6);7.

Hal sebagaimana tersebut diatas, terbukti atau dapatHalaman 20 dari 113 halaman putusan Nomor 82/G/2019/PTUNJKT12.Penggugat buktikan sesuai berita acara rapat, dimana Tergugat padasaat itu dengan terang dan jelas meminta kepada Penggugat untukmenjaga kesinambungan pelayanan kepada 3 (tiga) pelanggannya yangpaling besar yaitu kepada Bank BNI, Bank BTN dan Badan MeteorologiKlimatologi dan Geofisika (BMKG), sehingga atas hal tersebut diatasmembuktikan pada saat itu.

dan/atau sumberpenghasilan mereka juga;Di lain sisi, Penggugat merupakan perintis/pioneer di dalam bidangsatelit telekomunikasi yang selama ini telah banyak memberikankontribusi dan dukungan kepada setiap kebijakan dan/atau perusahaanperusahaan baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan UsahaMilik Daerah (BUMD) maupun perusahaanperusahaan swasta lainnyaHalaman 27 dari 113 halaman putusan Nomor 82/G/2019/PTUNJKTyang memiliki arti dan fungsi penting di Indonesia (Sebagai contoh :Kantor Pajak, KPK, BMKG

sanksi pencabutan izin, sehingga parapelanggan Penggugat telan melakukan upaya untuk mengalihkanberlangganan layanan telekomunikasi dari Penggugat kepadapenyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya, antara lain denganmelakukan lelang dan Tergugat telah mempertimbangkan hal tersebutdengan memberlakukan KM Nomor 25 Tahun 2019 yang diterbitkanpada tanggal 15 Januari 2019 yang berlaku efektif terhitung sejaktanggal 31 Maret 2019;Bahwa hasil klarifikasi Tergugat dengan pelanggan Penggugat (BNI,BTN, dan BMKG

Seharusnyaberdasarkan laporan BMKG tadi Penggugat menyurati Walikota Sabang atauGubernur Aceh untuk meminta ditetapbkannya keadaan kahar berdasarkanlaporan BMKG tadi, yang mana kemudian penetapan keadaan kahar dariWalikota Sabang atau Gubernur Aceh diserahkan kepada PPK untukditindaklanjuti dengan cara melakukan perubahan kontrak.

(fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Justifikasi keadaan Cuaca Kota Sabang tanggal 26 Mei2016 yang diterbitkan oleh BMKG. . (fotokopi dari fotokopi);CD ( Video Hantaman Badai Pada Bangunan Tugu KM 0).:Halaman 60 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUNBNABukti P9.Bukti P10. :Bukti P11. :Bukti P12. :Bukti P13. :Bukti P14. :Bukti P15. :Bukti P16. :Bukti P17. :Bukti P18. :Bukti P19.Fotokopi Surat Nomor : 035/JKT/AMM/V/2016 tanggal 6 Juni2016.

Yudistira Borneo Mandiri) denganSurat Nomor 018/PT.YBMBTG/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentangPenundaan Keberangkatan Kapal Karena Faktor Alam (gelombang tinggidan angin kencang) sesuai dengan surat pemberitahuan dari BMKG tanggal19 Desember 2010 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang yangpada waktu itu dijabat olen Saksi Drs. H. ACHMAD MARDJUKI, M.M.selaku Pengguna Anggaran.

ACHMAD MARDJUKI, M.M.selaku Pengguna Anggaran, Surat dari BMKG tersebut pada pokoknyamenegaskan bahwa tidak boleh berlayar mulai tanggal 20 Desember 2010sampai dengan tanggal 26 Desember 2010 karena gelombang mencapaiketinggian 3 sampai 4 meter;Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010 Terdakwa HASNELY HAMZAH(mewakili Saksi IDA ROYANTI selaku Direktur Utama PT.

Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) mengenai Kahar di SelatSunda;Tetap terlampir dalam berkas perkara;8.

Yudistira Borneo Mandiri ;Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) mengenai Kahar di SelatSunda;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Hal. 195 dari 196 hal. Put. No. 932 K /Pid.Sus/2015Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari: Rabu, tanggal 13 Januari 2016 oleh Dr.

No; Kementerian/Lembaga/Unit/Eselon I/Program; Pagu Kebutuhan; Pagu Anggaran RAPBN TA 2016; Kekurangan pada baris pertama tertulis Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat; 178.223.000.000 ....dst terdapat tulisan tangan 116.837.078.70183.2 1 (satu) lembar print out Draft Kesimpulan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; BMKG

; Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Bapel BPLS, dan Bapel BPWS tanggal 26 Oktober 2015 83.3 1 (satu) lembar print out Draft Kesimpulan/Keputusan Rapat Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; BMKG; Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Bapel BPLS, dan Bapel BPWS menyetujui alokasi anggaran RAPBN TA 2016 untuk Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI tanggal 26

) lembar print out Kesimpulan/Keputusan Rapat : Komisi V DPR RI memahami rencana penundaan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam RAPBN TA. 2016 sebesar Rp. 2.631,5 miliar Jakarta 27 Oktober 2015 85 8 (delapan) lembar fotokopi Penetapan Lokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015 untuk Provinsi/Kabupaten/Kota 86 1 (satu) bundel print out dokumen Matrik R-APBN TA 2016 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; BMKG

lembar fotokopi dokumen tabel yang berisi : No; Kementerian/Lembaga/Unit/Eselon I/Program; Pagu Kebutuhan; Pagu Anggaran RAPBN TA 2016;Kekurangan pada baris pertama tertulis Kementerian Pekerjaan Umum danperumahan Rakyat; 178.223.000.000 ....dst terdapat tulisan tangan116.837.078.701 83.21 (satu) lembar print out Draft Kesimpulan Rapat Kerja/Rapat Dengar PendapatKomisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; BMKG

;Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Bapel BPLS, dan BapelBPWS tanggal 26 Oktober 2015 83.31 (satu) lembar print out Draft Kesimpulan/Keputusan Rapat Komisi V DPR RIdengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; KementerianPerhubungan; Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; BMKG; BadanNasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Bapel BPLS, dan Bapel BPWSmenyetujui alokasi anggaran RAPBN TA 2016 untuk Kementerian/LembagaMitra Kerja Komisi V DPR RI tanggal 26 Oktober 2015

28 Oktober 2015 842 (dua) lembar print out Kesimpulan/Keputusan Rapat : Komisi V DPR RImemahami rencana penundaan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat dalam RAPBN TA. 2016 sebesar Rp. 2.631,5 miliar Jakarta 27Oktober 2015 858 (delapan) lembar fotokopi Penetapan Lokasi Dana Alokasi Khusus TahunAnggaran 2015 untuk Provinsi/Kabupaten/Kota 861 (satu) bundel print out dokumen Matrik RAPBN TA 2016 KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa, PDT danTransmigrasi; BMKG

., pada pokoknya berpendapatsebagai berikut:Bahwa Saksi bekerja di BPPT dan BMG selaku ahli klimatologi, yaitutentang arah angin;Bahwa ahli mengetahui Penggugat dan tidak mengetahui Tergugat, danahli tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupunTergugat;Ahli yang merupakan ahli klimatologi menerangkan bahwa peran BPPTdan BMKG dalam penanganan dan pencegahan kebakaran hutanadalah mempersiapkan sistim Peringatan Dini kebakaran hutan atauFire Danger Rating System (FDRS), selanjutnya BMKG menyiapkanramalan

Dalam hal paling akuratadalah sentinel;Bahwa munculnya api akan dideteksi oleh keberadaan hotspot.Peninderaan jauh dapat dilakukan oleh teknologi satelit dengan satelitNOAA, Modis dan Sentinel;Bahwa pengolahan data peninderaan jauh untuk mendeteksi hotspotdilakukan oleh berbagai instansi dan kewenangannya ada pada LAPAN.hotspot juga dilakukan oleh BMKG untuk mendeteksi adanya titik panasyang luar biasa;Bahwa hotspot tidak dapat direkayasa, apabila disajikan data modis dandata fire, maka dapat dipastikan

El Nino tidak menyebabkan kebakaran, secara umumkebakaran yang disebakan oleh alam kebakaran terjadi karena petir dangunung berapi;Bahwa dari data BMKG diwilayah perkebunan yang dikuasai Tergugatdan seputarnya tidak terlihat adanya pergerakan angin yang sangatkencang maupun ekstrim, mayoritas angin dibawah 10 knot;Bahwa Pemanasan suhu bumi terjadi karena bertambahnya emisi gasgas rumah kaca. Salah satu utamanya dikarenakan proses akibatterjadinya kebakaran hutan.

pengaruh emisi gas terhadap kebakaran, dimana kebakaranmenghasilkan emisi gas yang membahayakan lingkungan;Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018 terdapat kecepatan angin 10.2dari tenggara ke selatan, pada saat itu pergerakan angin termasukrendah, namun pada tanggal itu adalah puncakpuncaknya kemaraudengan angin rendah;Bahwa yang disebut dengan kecepatan anging tinggi adalah apabiladiatas 30.0;Bahwa daerah Kubu Raya itu termasuk suhu normal, dan Indonesiatermasuk daerah lembab;Bahwa berdasarkan data BMKG

Umum juga menghadirkanAhli untuk memperkuat dalildalilnya sebagai berikut:Ahli Hezron Salawane, S.Tr. memberikan pendapat sesuai dengan ilmupengetahuannya dibawah sumpahj/janji di persidangan yang pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dihadapan PenyidikKepolisian, yang Ahli benarkan dan tanda tangani tanpa ada paksaan;Bahwa Ahli berwenang memberikan keterangan sebagai Ahli sesuaidengan Undangundang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorolog;Bahwa Ahli bekerja di Kantor BMKG

Rio) mendapat surat edaran dari Syahbandarterkait Informasi dari BMKG Maritim tanggal 22 Januari 2018 tentang kondisicuaca buruk yang berisi informasi kKewaspadaan gelombang tinggi yangmembahayakan keselamatan kapal.

Ahli IMAM ABDI SAPUTRA, S.Tr pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut: Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenarbenarnya sesuaidengan Pengetahuan keahlian saya dibidang badan meteorologi, klimatologidan geofisika; Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli ada dilengkapidengan Surat Tugas dari Kepala Kantor BMKG Pangsuma Kapuas HuluNomor :UM.001/264/PTS/ST//X/2019, Tanggal 16 Oktober 2019; Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya yaitu melakukan kegiatan fungsionalsesuai

Fotocopi sesuai asli Surat Pelayanan Jasa Informasi Klimatologi yan dikeluarkan olehBalai Besar BMKG Wilayah IV Makassar Stasiun Wilayah Klimatologi Kelas Marostertanggal 19Juli 2018, diberi tanda P9b;10.Fotocopi Surat Permohonan Permintaan Pembayaran Tertanggal 22 Oktober 2018,diberi tanda P10;11.Fotocopi Surat Permohonan Permintaan Pembayaran tertanggal 31 Oktober 2018,diberi tanda P11;12.Fotocopi Surat Permohonan Permintaan Pembayaran Tertanggal 6 November 2018,diberi tanda P11;Halaman 28 Putusan

Sebagaimanaketerangan saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat yang didukung Surat keterangandari Pelayanan Jasa Informasi Klimatologi yang dikeluarkan oleh Balai Besar BMKG IVMakassar dan juga Peraturan mengenai keselamatan Kerja serta bukti berupa fotopembangunan atap coal yard Dome tersebut ( bukti surat P27, bukti Surat P16, buktisurat P5 , bukti surat P35 bukti Surat P9 A, bukti Surat P9 B, bukti foto P31 dan buktisurat P32 ).Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diadakan Rapattertanggal

., M.Sc. selanjutnyamenjelaskan bahwa menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi danGeologi (BMKG), pada periode Januari sampai dengan Maret 2014 terdapatpertumbuhan siklon tropis Gillian (Maret 2014) di sebelah Selatan Pulau Jawayang dapat berdampak pada cuaca kering dan minim hujan di Riau. Hal inidisebabkan massa udara yang banyak mengadung uap air bergerak ke arahSelatan Pulau Jawa.

Kondisi ini memperpanjang periode hari tanpa hujan diProvinsi Riau seperti yang ditunjukkan pada peta monotoring tanpa hari hujanberturutturut (BMKG).

Le Istiqlal Amien, M.Sc. memberikan pendapatpula bahwa kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi akibat perpindahan apioleh angin, apalagi mengingat letak geografis Indonesia di garis khatulistiwa;Adapun informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika yangdiperlinatkan serta diterangkan oleh ahli Idung Risdiyanto, S.Si., M.Sc. dalampersidangan di Pengadilan Tingkat Pertama diperoleh dari BMKG selaku satusatunya badan lembaga pemerintah non departemen yang berwenang untukmemberikan pelayanan informasi

Bambang HeroSaharjo, M.Agr. dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, datamengenai hotspots (titiktitik panas) tersebut diperoleh secara bebas dari situsinternet NASA (National Aeronautics and Space Administration) yang adalahbadan aeronautika dan luar angkasa negara Amerika Serikat (halaman 102Putusan Pengadilan Tingkat Pertama), bukan dari BMKG selaku satusatunyabadan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berwenang untukmemberikan pelayanan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika

kemudian pindah ke Komisi V ; "Bahwa Saksi sebagai anggota DPR RI bertugas di Komisi V yang saat itu barukenal dengan Terdakwa Budi Supriyanto ; n+ nnn nnn nnn nnn nnn neBahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Budi Supriyanto masuk di Komisi Vsejak pertengahan September 2015 ; 22222 no no nee cen nnn nenBahwa sepengetahuan saksi Komisi 5 membidangi tugas pada infrastruktur diKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), KementerianPerhubungan, Kementerian Desa dan Transmigrasi, Basarnas, BMKG

Pst.68.69.70.71.72.73.74.67.2. 1 (satu) lembar print out Draft Kesimpulan Rapat Kerja/Rapat DengarPendapat Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerfaan Umumdan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; KementerianDesa, PDT dan Transmigrasi; BMKG; Badan Nasional Pencarian danPertolongan (Basarnas) Bapel BPLS, dan Bapel BPWS tanggal 26Oktober 2015;67.3. 1 (satu) lembar print out Draft Kesimpulan/Keputusan Rapat Komisi VDPR RI dengan Kementerian Pekeraan Umum dan PerumahanRakyat; Kementerian Perhubungan

; Kementerian Desa, PDT danTransmigrasi; BMKG; Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan(Basarnas) Bapel BPLS, dan Bapel BPWS menyetujui alokasianggaran RAPBN TA 2016 untuk Kementerian/Lembaga Mitra KerjaKomisi V DPR RI tanggal 26 Oktober 2015;67.4. 3 (tiga) lembar print out Draft Kesimpulan RDP Komisi V DPR RIdengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan Basarnastanggal 28 Oktober 2015 ;2 (dua) lembar print out Kesimpulan/Keputusan Rapat : Komisi V DPR RImemahami rencana penundaan kegiatan Kementerian

Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat dalam RAPBN TA. 2016 sebesar Rp. 2.631,5 miliarJakarta 27 Oktober 2015;8 (delapan) lembar fotokopi Penetapan Lokasi Dana Alokasi Khusus TahunAnggaran 2015 untuk Provinsi/Kabupaten/Kota;1 (satu) bundel print out dokumen Matrik RAPBN TA 2016 KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa, PDT danTransmigrasi; BMKG; Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan(Basarnas) Bapel BPLS, dan Bapel BPWS;2 (dua) lembar asli Laporan Singkat Komisi V DPR RI Bidang

satusatu sebab, tidak ada campur manusia; Bahwa, pembukaan perkebunan di atas 500 HA harus ada dokumen Amdal; Bahwa, seseorang mendalilkan adanya pemanasan Global atau dikatakan factoralam atau bencana alam, hal ini harus dikaji Fakktor alam tersebut, faktor Luarbiasa, Elnino terjadi setiap tahun, di Amerika Kontek banjir, bila dianggap luarbiasa 2 kali paling tinggi selama 200 tahun, kalau panas harus 2 kali lebih panasselama 200 tahun; Elnino, dilndonesia sering terjadi tahan 2015, tahun 2014,BMKG

Maka dari gambar inidisimpulkan munculnyatitik api sendirisendiri bukan merupakan loncatan api;Bahwa, lalu tentang data dari bukti P5 dalam jarak 10 kilometer ada bergerombol,maka tingkat kepercayaannya hampir pasti ada hot spot dan itu di bulanSeptember 2015, sedangkan bukti P6 mengenai perhitungannya, kKemudian buktiP7 tentang grafiknya dimana menunjukkan peningkatan Hot spot itu dimulai bulanMei, Juni, Juli, Agustus 2015;Bahwa, kepada ahli diperlinatkan bukti T7b, bukti ini dari BMKG, menurut

Di Indonesia yaitu LAPAN dan data yangdiakses dari satelit itu sah;Bahwa, data yang dihasilkan satelit modis terra aqua tersebut akurat dan bisadipercaya misalnya untuk melihat data keadaan awan, Hot Spot, kebakaran, titipapi, angin, Cuaca;Bahwa, selain LAPAN instansi lain boleh mengakses contohnya BMKG dan BPPTjuga bisa dan boleh mengakses data dari satelit itu, namun dalam Undangundangmenetapkan LAPAN yang paling berwenang, namun dalam praktek siapa sajabahkan perorangan juga bisa mengakses dan

dan saksi tidak mengetahui penyebabkebakaran;Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa terbakarnya lahan Tergugatdikarenakan adanya loncatan api dari lahan tetangga terdapat tanaman purun keringyang lebih dulu terbakar dan dikarenakan situasi angin kKencang sehingga api loncattak terkendali dan telah dilakukan upaya pemadaman sebagaimana pada bukti T17, T18, T19, dan T20;Menimbang, bahwa untuk hal itu, ahli Penggugat Prof.Dr.EdwinAldrianberpendapat: dengan mengacu pada bukti T7B yaitu bukti dari BMKG

PengembanganBudidaya rumput Laut, Benur dan Kerapu Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran2008 tangal 08 Januari 2009.20.Foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan PengadaanBahan dan Bibit Budidaya Rumput Laut KecamatanSandaran pada Kegiatan Pengembangan Budidaya rumputLaut, Benur dan Kerapu Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2008 tanggal 08Januari 2009.21.Foto copy Surat Pernyataan Nomor : 900/0065/DKPTU/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008.22.Foto copy Data BMKG

Budidaya rumput Laut, Benur danKerapu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timurtahun anggaran 2008 tangal 08 Januari 2009.20.Foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Bahandan Bibit Budidaya Rumput Laut Kecamatan Sandaran padaKegiatan Pengembangan Budidaya rumput Laut, Benur danKerapu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timurtahun anggaran 2008 tanggal 08 Januari 200921.Foto copy Surat Pernyataan Nomor : 900/0065/DKPTU/XII/2008tanggal 19 Desember 2008.22.Foto copy Data BMKG