Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN SRAGEN Pidana Umum
Register : 11-04-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN SRAGEN Nomor 50/Pid.B/2019/PN Sgn
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
TRI SUMARSIH, SH
Terdakwa:
1.NANANG PRASETYO alias TOMPEL bin HENDRIYANTO
2.AGIL SAPUTRO bin ASMUNI
88 — 50
  • NANANG Terdakwa tahu melihat dari HP milikistrinya NANANG yang telah dibawa sdr.NANANG saat di TKP ; Bahwa Terdakwa mengetahui apa yang diderita olen Sdr.SAKSI akibat dariperbuatan sdr. bersama dengan temanteman saudara tersebut ; Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tindakan Terdakwa ini salah danada sangsi hukumnya ; Bahwa Terdakwa hanya ikutikutan saja, sebenarnya awalnyaTerdakwa tidak ikut karena disuruh oleh sdr.NANANG dan katanya kalau adaapaapa yang tanggung jawab adalah sdr.NANANG tersebut ; Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-06-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 708 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Juni 2016 — Drs. H. SUKONO, MM
88 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 708 K/Pid.Sus/2016Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari jumlah yang akan diterimadengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai, dikurangi penyisihanpiutang sangsi dan biaya penagihan, sesuai keadaan.
    Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang danbertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul daripenggunaan bukti dimaksud;Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 22Point 36 Pedoman umum dalam menentukan nilai wajar aktiva dankewajiban yang diakuisisi antara lain sebagai berikut:Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari jumlah yang akanditerima dengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai, dikurangipenyisihan piutang sangsi
Pengadilan PN TERNATE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Tte
Tanggal 3 Mei 2017 — Penggugat: NIKOLAUS TANGAYO Tergugat: 1.Dewan pimpinan Pusat Parati Hati Nurani Rakyat 2.Dewan Kehormatan Paratai Hanura 3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Propinsi Maluku Utara 4.Dewan Pimpinan Cabang Parati Hanura Kab. Halmahera Barat 5.DENY PALAR, SE Turut Tergugat: 1.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat 2.kamisi pemilihan umum KPU Kabupaten Halmahera Barat 3.Bupati Kabupaten Halmahera Barat 4.Gubernur Provinsi Maluku Utara
168 — 73
  • Bahwa sebagaimana pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura,Tentang sangsi organisasi, secara tegas menyatakan :Ayat (1): Kepada anggota Partai yang telah terbukti melakukan pelanggaranterhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sertaKeputusan Partai diberikan sangsi dengan tingkatan sebagaiberikut ;a. Peringatan tertulis maksimal dua kalib. Penonaktifanc. Pemberhentian sementarad.
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum
Register : 12-10-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PN CIREBON Nomor 182/Pid.Sus/2017/PN CBN
Tanggal 11 Oktober 2017 — Pidana: Penuntut Umum: - SURYAMAN TOHIR,SH Terdakwa: - KARYADI bin SURYAN
84 — 16
  • terdaftar saja;Bahwa SPB dikeluarkan oleh Syahbandar;Bahwa SPB untuk kapal yang penangkapan ikannya perhari berlakunya 1(satu) Minggu;Bahwa apabila SPB sudah dikeluarkan namun tidak digunakan oleh Nahkodamaka SPB tersebut jika akan berangkat harus diperbaiki untuk berlayarberikutnya;Bahwa setiap kapal perikanan harus mempunyai SPB sehingga SPB wajibdan kalau masa berlakunya habis, maka harus diperpanjang;Bahwa SPB identik dengan Pelayaran, namun untuk kapalkapal yang dibawah 10 GT hanya untuk diberi sangsi
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum Penghinaan
Register : 25-02-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN AMBON Nomor 04/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Amb
Tanggal 19 Mei 2015 — ZHUANG DEZHENG; Dkk
62 — 29
  • Perikanan; Apabila Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) suatu kapal dicabut makapejabat yang mencabut harus mengirimkan surat pencabutan tersebutkepada perusahan atau pemilik kapal, pelabuhan panggkalan danpengawas pantai seperti TNIAL, POLRI dan Perikanan untukselanjutnya disampaikan ke kapal yang dimaksud; Bahwa sebelum diberi sanksi pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI), maka perusahan atau pemilik kapal diberikan teguran lisan atautertulis dan di klarifikasi apabila tidak dipatuhi maka sangsi
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 24 Februari 2021 — Pemohon:
LINDA DHALIA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT METROPOLITAN JAKARTA BARAT
125 — 42
  • dengan alasan belum cukup bukti atau peristiwatersebut bukan merupakan tindak pidana;Bahwa ahli menerangkan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindakpidana karena setelah dilakukan penyidikan ternyata peristiwa tersebutbukan merupakan perkara pidana;Bahwa ahli menerangkan bahwa indicator perkara tersebut bukanmerupakan tindak pidana yaitu jika perbuatan tersebut tidak memenuhiunsurunsur perbuatan pidana ;Bahwa ahli menerangkan bahwa hubungan setiap perbuatan bisa terdapatsangsi perdata dan sangsi
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-12-2011 — Upload : 22-05-2012
Putusan PT PALEMBANG Nomor 12/TIPIKOR/2011/PT.PLG.
Tanggal 22 Desember 2011 — Ir. FAISAL MUAZ dan Ir. HADIANTO EKO PUTRO
114 — 66
  • Hadiyanto Eko Putro dansebagian lagi berjumlah Rp. 53.350.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus limapuluh Rupiah) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barangbukti dalam perkara terdakwa Deddy Zatta;Menimbang, bahwa pidana yang dijatunkan kepada terdakwa tidakhanya bertujuan untuk mendidik dan membina serta membuat jera bagiTerdakwa, melainkan juga diharapkan sebagai contoh sangsi bagi pelakutindak pidana korupsi sehingga dapat mencegah masyarakat dan atauPenyelenggara Negara untuk
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 03-10-2011 — Putus : 15-12-2011 — Upload : 02-01-2012
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 202-K/PM.III-12/AL/X/2011
Tanggal 15 Desember 2011 — - Leonardo Husni, Letda Laut (KH) NRP 18898/P
113 — 33
  • berikutBahwa benar setelah Terdakwa melanjutkan sefungdi Kobangdikal surabaya untuk ~ mengikutipendidikan lanjutan kemudian diperintahkanuntuk mengisi daftar ulang dan Nominatifuntuk didi isi sebagaimana keadaansebenarnya.Bahwa benar agar supaya identitas dan keadaanTerdakwa yang sebenarnya tidak diketahuioleh orang lain maka terdakwa dalam daftarnominatif sengaja tidak mengisi poin tempatdan tanggal kawin dengan alasan agar tidakdiketahui kalau) Terdakwa sudah berkeluargayang akhirnya akan mendapatkan sangsi
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 18-07-2012 — Putus : 20-11-2012 — Upload : 09-04-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 43 / G / 2012/ PTUN. Smg
Tanggal 20 Nopember 2012 — Dra. FX. ESTI MEDIASTINI, Apt.DESS Melawan GUBERNUR JAWA TENGAH
132 — 72
  • bekerjadi Inspektorat Kabupaten Kendal0nn nnn nn nnn nnn nnn Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai panitia pengadaan barang tidakpernah melakukan halhal yang dilakukan seperti Penggugat yaitumenandatangani berita acara tetapi barang belum diterima; Bahwa berita acara dibuat setelah semua barang diterima semua; Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai panitia pengadaan barang tidakada kendalakendala yang dialami; Bahwa apabila rekanan pergi akan berdampak pada temanteman panitia; Bahwa menurut saksi sangsi
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 12-12-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 263-K/PM.II-09/AU/XII/2012
Tanggal 7 Januari 2013 — TERDAKWA T.T. Nrp. 31970431060875
135 — 106
  • Bahwa agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dantidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain, maka MajelisHakim akan memberikan sangsi yang tegas dan kerasterhadap pelanggaran yang demikian, yaitu dengan caramemecatnya dari dinas TNIAU.Bahwa oleh karena perbuatan ini pada asasnya dilakukanoleh orangorang/pelaku yang suka sama suka sehinggatidak adil jika semua dilimpahkan kepada diri Terdakwasendiri oleh karena itulah Majelis Hakim perlu menimbangadanya keringanan terhadap lamanya pidana yangdijatuhkan
Pengadilan PN TAHUNA Pidana Umum
Register : 13-09-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PN TAHUNA Nomor 124/Pid.B/2018/PN Thn
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
GITA ARJA PRATAMA, SH.
Terdakwa:
PINELUASE MAKAEMPING alias PINE
79 — 7
  • nomor : 124 / Pid.B /2018 / PN.THNMAKAEMPING alias PINE tidak mengetahui jika korban yang saat ituhendak membuka pintu, dan juga terdakwa PINELUASE MAKAEMPINGalias PINE merasa bersalah dimana selama ini terdakwa PINELUASEMAKAEMPING alias PINE tinggal dirumahnya sudah kurang lebihsetahun dan terhadap perkara ini terdakwa PINELUASE MAKAEMPINGalias PINE bersedia diproses sesuai dengan perbuatan terdakwaPINELUASE MAKAEMPING alias PINE serta terdakwa PINELUASEMAKAEMPING alias PINE bersedia menerima sangsi
Pengadilan PN JEPARA Pidana Khusus
Register : 20-07-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN JEPARA Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Jpa
Tanggal 22 September 2020 — Penuntut Umum:
I WAYAN AGUS WILAYANA, SH. MH.
Terdakwa:
ANTON SULISTIYO Bin SUJONO Alm.
295 — 13
  • ., BinSOLECHAN, bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa telah melakukanpenambangan tersebut tidak ada ijin karena usaha penambangan di daerah tersebuttidak ada data nama Terdakwa, Terdakwa telah melakukan penambangan denganmengambil batu andesit yang berada didalam tanah milk KASMONAH, dilakukanoleh Terdakwa sebagai pemilik usaha penambangan dan usaha penambangantersebut, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat jjin penambangan, makapelakunya dapat dikenakan sangsi pidana sebagaimana diatur dalam pasal
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus
Register : 24-09-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN KLATEN Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Kln
Tanggal 4 Desember 2018 — Pemohon:
Tn. NIKODEMUS SUKIRNO
Termohon:
PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
170 — 31
  • peraturan dasarnya karena ini bukantermasuk ranah Pidana tapi setidaktidaknya dalam logika hukum menurutsaya sekiranya orang tersebut sebagai organ dalam suatu perkumpulansudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus tentu saja tidak adakewenangan untuk mewakili baik didalam maupun diluar Pengadilan namunsemuanya itu kembali pada bagaimana dalam ketentuan yang ada di aktapendirian Perkumpulan atau LSM itu sendiri.Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor : 5/Pid.Pra/2018/PN Kin Bahwa pendapat ahli tentang sangsi
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Perikanan
Putus : 19-11-2012 — Upload : 04-06-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 04/Pid.Prkn/2012/PN.PTK
Tanggal 19 Nopember 2012 — Mr. NGUYEN LE HUNG
85 — 15
  • Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) bahwa KM.DINARBAHARI 03 diperbolehkan beroperasi menangkap ikan pada WPP RI ZEEI Laut CinaSelatan, 03 LU keatas dan dilarang beroperasi di perairan indonesia, Bahwa saksi menjelaskan KM DINAR BAHARI 03 dapat disangka telah mekukanpelanggaran sesuai dengan pasal 7 ayat 2 huruf c yang berbunyi Setiap orang yangmelakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhiketentuan, huruf c daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan dandapat dikenakan sangsi
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 22-07-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 19-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 133-K/PM.II-09/AD/VII/2013
Tanggal 26 September 2013 — SERDA TAKIM MADAWINA, NRP. 31970304591175
55 — 15
  • timbulnya suatukewajiban bagi seseorang manakala ada hubungan hukumyang mengikat dalam suatu perjanjian yang sah menurutUndangundang, sehingga akibat selanjutnya adalahkewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaitu seorangBapak wajib memberi makan dan minum serta pakaian dantempat tinggal bagi isteri dan anakanaknya semampunyatermasuk merawat dan memeliharanya sedangkan dimaksudorang selain garis keturunan kebawah termasuk halhal yangdiperjanjikan antara para pihak dan bersifat mengikatdengan sangsi
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Putus : 16-09-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 97-K/PM I-01/AD/VII/2013, 16-09-2013
Tanggal 16 September 2013 — KOPDA AFRIANTO
42 — 29
  • menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidakmengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, orang tua sakitsakitan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan penyalahgunaan maupun peredaran Narkotika secara illegal sangat dilarang, sudah seringmendapatkan pengarahan dan penyuluhan hukum mengenai ST Panglima TNI yangmenekankan agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam peredaran maupunpenyalah gunaan Narkotika, Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari sangsi
Pengadilan PA RUTENG Perdata Agama Harta Bersama
Register : 15-01-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PA RUTENG Nomor 0001/Pdt.G/2014?PA.Rtg
Tanggal 24 Nopember 2014 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
102 — 34
  • beranjak dewasaterhitung mulai bilan Mei 2012 dan atau menurut ketentuan hukum yangberlaku;Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagianPenggugat secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik danatau secara damai maka mohon dilakukan melalui Eksekusi Lelang denganbantuan Kantor Lelang Negara;Memerintahkan Tergugat untuk tidak memindahtangankan/menjual hartabergerak maupun harta tidak bergerak ataupun harta tambahan dan apabila initerjadi mohon Tergugat diberi sangsi
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
920 — 516
  • Tentang : Peraturan Dasar Pokok Agraria
  • Hubungan pula dengan ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 14ayat 1 hurub b.Pasal 50 dan 51.Sebagai konsekwensi, bahwa dalam undangundang ini hanya dimuat pokokpokoknyasaja dari hukum agraria yang baru.Pasal 52.Untuk menj amin pelaksanaan yang sebaikbaiknya daripada peraturanperaturan sertatindakantindakan yang merupakan pelaksanaan dari Undangundang Pokok Agrariamaka diperlukan adanya sangsi pidana sebagai yang ditentukan dalam pasal ini.PRESIDENREPUBLIK INDONESIA33 =Pasal 53.Sudah dijelaskan dalam
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-11-2014 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 131/Pdt.G/2014/PN Ptk
Tanggal 30 Juni 2015 — AHMAD ESTI SUHESTI SH SUHARTIMAN SH
592 — 175
  • merupakan surat kuasa autentik karena suratkuasa tersebut dibuat dihadapan pejabat yang berwenang atauNotaris ;Bahwa dalam Pasal 1320 untuk sahnya suatu perjanjian diperlukanempat syarat antara lain : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu,Suatu sebab yang halal dan disini harus ada prinsip yangdiperhatikan dalam sepakat tidak boleh melanggar perikatan jual beliharus seimbang dan saling menguntungkan ;37 Bahwa terjadinya pelanggaran ada sangsi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 01-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 101/Pid.B/2016/PN.JKT.Sel
Tanggal 21 April 2016 — ARMEN SARKISOV alias ANTON
97 — 42
  • Eksternal dirampas untuk dimusnahkan ;4 Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (limaribu rupiah );Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebutPenasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan / pledoi tertanggal 18 April 2016 yangpada pokoknya berbunyi sebagai berikut:1 Mohon pada Majelis Hakim dapat menjadikan pembelaan ini sebagai bahanpertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap perkara Terdakwa ;2 Mohon kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan sangsi