DKI Jakartasehingga Penggugat telah mendapat Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Tergugatdan sekarang sedang memproses penambahan lantai atau tingkat, yang seharusnyatunggu dulu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Pov.

Fotokopi Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor GAB.II/395/IBPU/94, selanjutnya diberi tanda TT211;Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2018/PN Cbn12.

mengenai fasilitas umum jika hasiltersebut telah sesuai barulah IMB diterbitkan namun jika ada bagianbangunan yang tidak sesuai maka dinas terkait akan memerintahkanuntuk membongkar bangunan tersebut bahwa pemberian ljin mendirikanBangunan tersebut diberikan kepada Pembanding untuk tempat tinggaldengan status dan luas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 12620 /Parit Tokaya Surat Ukur tertanggal 18 Nopember 2000 Nomor 1647 /P.Tokaya / 2000 dengan 533 M2 dan berdasarkan bukti kepemilikanserta Surat

Ijin Mendirikan Bangunan tersebut Pembanding mendirikanbangunan rumah dan pagar di atas tanah milik Pembanding sendiri;Bahwa sewaktu Pembanding/Tergugat mengurus ljin Mendirikanbangunan (IMB ) tersebut Pembanding bermaksud mendirikan bangunanlebih luas dari bangunan yang ada sekarang, namun Pembanding tidakmendapatkan Ijin karena menurut penjelasan Tata Kota pada waktu itudisamping rumah Pembanding tersebut akan dibangun jalan, sehinggabangunan yang akan didirikan oleh Pembanding tidak boleh melebihi

Fotocopy dari Fotocopy Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk stasiunPengisian Bahan Bakar Umum (balik nama kepemilikan) atas namaPT.HAJ NUSANTARA Nomor. 644/442/424.077/2011 yang dikeluarkanoleh Badan Pelayanan Perijinan clan Penanaman Modal PemerintahKabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti T5;6.

Foto Copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor:188/066293/402.05.09/2001 tanggal 18 Pebruari 2001 yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya (T.3);10.1112.13.Foto Copy Keputusan Nomor: 911/104.1/DS/2001 tanggal 30 April 2001yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Wilayah Departemen PendidikanNasional Propinsi Jawa Timur (T. 4 );Foto Copy Surat Keterangan Waris tertanggal 09 Mei 2003 yangdiketahui oleh Lurah Ampel dan Camat Semampir Kota Surabaya ( T.5);Foto Copy Surat Tanda Pernyataan Persaksian

Foto copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Tanggal 7 April 2015, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda, Bukti T.4; 8. Foto copy Putusan PTUN Nomor 53/G/2015/PTUN Mdo, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda, Bukti T.5;9. Foto copy Putusan PT. TUN. Mks. Nomor 95/B/2016/PT.TUN. MKS, telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda, Bukti T.6;10.

dari pemerintah in casu IMB Nomor650.09 IMB/755/BP2T/VI2014 tanggal 25 Juni 2014 menurut PengadilanTinggi haruslah ditolak karena untuk menilai sah atau tidaknya jin wargadan ijin dari pemerintah baru bisa ditentukan setelahn memeriksa pokokperkara, namun jika yang dimaksud dengan IMB Nomor 650.09IMB/755/BP2T/VI2014 tanggal 25 Juni 2014 warga sebagaimana telahdiuraikan di muka adalah tidak mungkin Penggugat mengajukan kePengadilan Tata Usaha Negara kecuali subyek hukum yang namanyatercantum dalam Surat

Ijin Mendirikan Bangunan yang merupakanketetapan dari Badan Pemerintah yang dalam hal ini Kepala BadanPelayanan Perizinan pada Kota Palu.Bahwa pertimbanganpertimbangan Judex Facti pada Pengadilan TinggiPalu tersebut di atas adalah pertimbangan yang benarbenar keliru danmenyesatkan.

Ijin Mendirikan Bangunan yang merupakanketetapan dari Badan Pemerintah yang dalam hal ini Kepala BadanPelayanan Perizinan pada Kota Palu.Bahwa pertimbangan a quo adalah pertimbangan yang keliru.

menolak dibangunnya proyek Water Parkkarena akan menimbulkan gangguan seperti kebisingan dan lahanparkir yang tidak ada karena warga di luar komplek bisa menikmatifasilitas tersebut;Bahwa saksi bersama Kapolresta Medan, Kapolsek Helvitia danDanramil Helvitia mendatangi lokasi tersebut menemui terdakwa danmeminta untuk menghentikan pembangunan tersebut;Bahwa satu minggu kemudian saksi bersama Kapolsek dan DanramilHelvitia mengeluarkan beko dari lokasi untuk menghindari kerusuhanwarga setempat;Bahwa Surat

Ijin Mendirikan Bangunan tersebut tidak ada dan saksipernah melaporkan hal ini kepada Dinas Tata Ruang dan TataBangunan Kota Medan akan tetapi tidak mendapat balasan;Bahwa yang menjadi fasilitas umum di komplek tersebut adalahtaman, tempat ibadah dan lapangan olah raga;.

F2/7; Kiri : Kav F2/5; Belakang : Jalan Komplek;Selanjutnya mohon disebut "objek sengketa";Yang selanjutnya berdasarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan ("IMB")tertanggal 26 Juni 1992 Nomor 644.2/362HUK/tahun1992 yang dikeluarkanoleh Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Tangerang, setempat dikenalsebagai Perumahan "Kota Mandiri Bumi Serpong Damai" type 117,5 BlokRF.2, Kaveling 06 Sektor 1.1 Utara; atau saat ini lebih dikenal denganBSD Blok RF.2/06, sekt 1 2; (Bukti P6);7.

Bahwa Para Termohon Kasasi/Para Terbanding tidak dapat menunjukkanbukti Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berkaitan dengan rumahobjek sengketa;Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding dapat menunjukkan buktiSurat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tertanggal 26 Oktober 1992, Nomor503.648/23797/426.32/1992, atas nama Djoko Witjaksono dengan alamatKelurahan Payaman, Kecamatan dan Kabupaten Nganjuk sebagai buktisurat legalitas kepemilikan rumah dan perawatan rumah bangunan yangberkaitan dengan objek

Irigasi No. 71 A/89Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandungberdasarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) denganKeputusan No. 778/50 tanggal 24 Februari 1950 atas namaZainuddin; ditandai dengan Bukti T21;Bahwa berdasarkan buktibukti tersebut di atas adalah untuk membantahbahwa buktibukti surat yang diajukan oleh para Termohon PeninjauanKembali semula para Penggugat adalah tidak benar yaitu Bukti P1; BuktiHal 12 dari 25 hal Put.

Bahwa Batas sebelah Selatan antara Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB),Surat Pernyataan dan Gambar Sket Kasar Lokasi Tanah Tergugat danSurat Pernyataan Gambar Sket Lokasi Tanah Tergugat Il tidak ada yangsama. Pertanyaannya adalah Batas mana yang sebenarnya dari ketiga surattersebut ?.c.

(dua puluh tujuh meter persegi), di atas tanah milik Tergugat, yang managambar dan spesifikasi bangunannya sesuai dengan gambar yang telahdisetujui dan ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat, serta jugaberkewajiban mengurus surat ijin mendirikan bangunan (IMB) dari instansiberwenang;Bahwa berdasarkan Surat Kerjasama pada tanggal 19 Februari 2008 Nomor60/Legalisasi/2008.

Putusan Nomor 236 K/TUN/2017keluar masuk apalagi saat bongkar muat barang namun sebab faktanyabangunan tersebut telah berubah fungsi dari sarana olah raga menjadipergudangan;Bahwa sementara Para Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik(SHM) dan telah memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB), untukPara Penggugat:a.

sewenangwenang Tergugat tersebut, telahdikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan danpendirian bangunan di atas tanah yang tidak didasarkan pada ljin MendirikanBangunan (IMB) yang semestinya diberikan dan dikeluarkan oleh Tergugat IIatas rekomendasi dari Tergugat III sebagaimana Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor 188342/SK.994Huk/90 dalamketentuan Pasal 2 ayat (1) menyatakan setiap orang yang akan mendirikanbangunan terlebin dahulu harus mendapat Surat

Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32Tahun 2010 dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) menyebutkan Permohonanmengajukan permohonan jin Mendirikan Bangunan kepada Bupati/Walikotadan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) menyebutkan Permohonanmengajukan permohonan jin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 melengkapi persyaratan dokumen, oleh karena didugaTergugat tidak melaksanakan ketentuanketentuan dalam peraturantersebut di atas, sehingga

Sedangkan atas permohonanTergugat I, terbitlah Surat Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 15 September2011.

Demikian juga atas permohonan Pemohon Kasasi I (Tergugat I), danTermohon Kasasi II (Tergugat II) kepada Kepala Suku DinasPerizinan Bangunan Kota Adimistrasi Jakarta Pusat (bukan olehTurut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II, Kantor Tata RuangKotamadya Jakarta Pusat), maka terbitlah Surat Ijin MendirikanBangunan atas nama Pemohon Kasasi I (Tergugat I), dan TermohonKasasi IT (Tergugat II);Pertanyaan yang sama adalah apa yang dilanggar secara hukum dalamproses penerbitah Surat Ijin Mendirikan Bangunan

Bahwa ternyata setelah Tergugat mempersilakan Penggugat untuk11.mengurus ljin Mendirikan Bangunan di kantor Perijinan KabupatenManggarai Barat dan sambil menunggu Surat ijin Mendirikan Bangunan(IMB) terbit, Penggugat dikejutkan dengan adanya surat dari AsistenAdministrasi Umum nomor HK.03.5/71/IV/2017 atas nama SekrertarisBupati Manggarai Baratperihal Penegasan tentang Surat Keputusan BupatiManggarai Barat Nomor 61/KEP/HK/2017, tentang Penetapan Bangunanyang Terletak Pada Zona Terlarang dan Tidak

pula untuk melakukan pengurusanSurat Ijin Mendirikan Bangunan yang semuanya tercantum dalam SuratPerjanjian Pemakaian Tanah tanggal 31 Juli 2012 yang ditandatangani olehTergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan Penggugatdalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan Surat Pernyataan tanggal31 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan berdasarkan kedua surat tersebut,Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mengajukanpermohonan Surat

Ijin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah KotaBandung dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telahdiberi SIMB Nomor 503.648.1/1059/BPPT tanggal 4 Maret 2013;Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2013, bersamaan dengansurat gugatan dalam perkara Nomor 503/PDT/G/2013/PN.BDG. inididaftarkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kias A Bandung, setelah JurusitaPengadilan Negeri Kias A Bandung selesai membacakan PenetapanEksekusi

SUKOTJO S BAMBANG ;e Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta Rupiah), tanggal 09 Juni 2011, yangditandatangani SUKOTJO S BAMBANG ;e Kwitansi Penerimaan Uang dan Paymen Voucher sebesar Rp5.000.000.000,00(lima milyar Rupiah), tanggal 21 Juni 2011, yang ditandatangani SUKOTJOS BAMBANG ;e Photophoto Kegiatan Palet Box / Packing Simulator R2 ;e Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 1.435 M2 yang berlokasi di Jalan GempolSari No.89 Kota Bandung ;e Surat

Ijin Mendirikan Bangunan dengan Nomor : 503.648.I/SI9280/Dpb Tahun1997 beserta gambar rencana, gambar situasi, gambar dan perhitungan beton/baja, Surat STTS dan PBB dari tahun 19942010, Surat Setoran BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1 Lembar , Akta Jual BeliNo.2587/2010 tanggal 19 Oktober 2010 Akta Notaris/ PPAT SAMPERURA,SH, Sertifikat (Buku Tanah) Hak Milik No.64, Daftar Isian 208No.7049/1991, Daftar Isian 307 No.13215/1991 ;e Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 2.140 M2 yang berlokasi

di Jalan GempolSari No.89 Kota Bandung ;e Surat Ijin Mendirikan Bangunan dengan Nomor : 503.644.4/SI8405/DpbTahun 1995 beserta gambar rencana, gambar situasi, gambar dan perhitunganbeton/baja, STTS dan PBB dari tahun 19942010, Surat Setoran BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1!

SI9280/ DpbTahun 1997 beserta gambar rencana, gambar situasi, gambar dan perhitunganbeton/baja, Surat STTS dan PBB dari tahun 19942010, Surat Setoran BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Lembar, Akta Jual Beli40.41.42.43.44.45.No.2587/2010 tanggal 19 Oktober 2010 Akta Notaris/PPAT SAMPERURA,SH, Sertifikat (Buku Tanah) Hak Milik No.64, Daftar Isian 208 No.7049/1991,Daftar Isian 307 No.13215/ 1991,Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 2.140 M2 yang berlokasi di JalanGempol Sari No.89 Kota Bandung ;Surat

Ijin Mendirikan Bangunan dengan Nomor : 503.644.4/SI8405/Dpb Tahun 1995 beserta gambar rencana, gambar situasi, gambar danperhitungan beton/baja, STTS dan PBB dari tahun 19942010, Surat SetoranBea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan lembar, Akta Jual BeliNo.259/2010 tanggal 19 Oktober 2010 Akta Notaris/PPAT SAMPERURA, SH,Sertifikat (Buku Tanah) Hak Milik No.64, Daftar Isian 208 No. 3515/1997,Daftar Isian 307 No. 5896/1997 ;1 (satu) unit Kendaraan Mobil Nomor Polisi D 844 MS, Merk Toyota, TypeALPHARD

e Sebelah Timur : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 499 ;e Sebelah Barat : bangunan perkantoran Kompleks Wisma Griya Intan ; Sebelah Selatan : Islamic Cultural Centre / Pusat Kajian Islam ;e Sebelah Utara : Sertifikat HGB No. 499 & Sertifikat Hak Milik No.1487 ;Bahwa, pada saat Penggugat membeli tanah, yang di atasnya berdiri 5(lima) unit bangunan perkantoran (rukan) di Kompleks Wisma Griya Intantersebut, sudah barang tentu terlebin dahulu melakukan pelitian terhadapsuratsurat kepemilikan tanah, surat

ijin mendirikan bangunan yang dimilikioleh pendiri Kompleks Wisma Griya Intan tersebut, termasuk site plan terkaitIMB dimana tercantum adanya jalan keluarmasuk untuk kendaraan danorang dari keseluruhan unit bangunan perkantoran (rukan) di KompleksWisma Griya Intan menuju Jalan Warung Buncit Raya dan sebaliknya, sertaadanya areal parkir untuk kendaraan Penggugat dan tamu Penggugat, yangoleh Penggugat dianggap sangat penting untuk dipertimbangkan mengingatareal parkir di DKI Jakarta sangatlah terbatas

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi salingbertentangan(kontradiksi).Bahwa sehubungan dengan pembelian 5 (lima) unit bangunan(rukan) milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi dalam dalil posita gugatannya padaangka 4, menyatakan pada saat Penggugat membeli tanah yangdiatasnya berdiri 5 (lima) unit bangunan perkantoran (rukan) diKompleks Wisma Griya Intan tersebut, sudah barang tentu terlebihdahulu melakukan penelitian terhadap suratsurat kepemilikantanah, surat

Ijin mendirikan bangunan yang dimiliki oleh pendiriKompleks Wisma Griya Intan dan pada angka 5 dinyatakanberdasarkan hasil Penelitian Penggugat , namun dalildalilPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut sangatbertentangan dalam dailildalil posita Penggugat pada angka 7 yangmenyatakan dengan pengertian adalah suatu hal yang berlakuumum dan pada angka 13 yang menyatakan selanjutnyamengetahui bahwa ternyata , dan juga pada 23 dalil PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan Tergugat IX